http://cetak.kompas.com/read/2011/12/30/05050262/penegakan.hukum.pasif

Jum’at 30 Desember 2011

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

Jakarta, Kompas – Sepanjang tahun 2011, penegakan hukum lingkungan di Tanah Air dinilai pasif. Penegak hukum, termasuk unsur kementerian, cenderung menerima pengaduan dan laporan warga daripada menemukan kasus-kasus pelanggaran lingkungan di lapangan.

Pada saat bersamaan, kasus- kasus pelanggaran hukum lingkungan, mulai dari pencemaran hingga izin konversi lahan untuk perkebunan dan pertambangan terus bermunculan. ”Bisa dikatakan penegakan hukum lingkungan tidak produktif,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL) Henri Subagiyo pada diskusi akhir tahun hukum lingkungan di Jakarta, Kamis (29/12).

Data ICEL, hingga Oktober 2011 atau dua tahun setelah pemberlakuan UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tercatat 171 pengaduan masyarakat. Sebanyak 42 pengaduan diverifikasi Kementerian LH, sedangkan 129 pengaduan diserahkan kepada institusi LH di daerah.

Sementara jumlah laporan pidana lingkungan 92 kasus, 21 di antaranya masuk tahap penyidikan dan satu kasus berkasnya dinyatakan lengkap oleh jaksa. Dari jumlah itu, 47 laporan tidak diketahui statusnya.

”Banyaknya pengaduan dan laporan menunjukkan penegakan hukum lingkungan belum terpadu dengan sistem pengawasan instansi pemberi izin di pusat dan daerah,” kata Henri. Di sisi lain, pengaduan LH belum terpadu dengan sistem pengaduan dan penegakan hukum di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan tata ruang.

Abaikan satgas

Penegakan hukum lingkungan tahun 2011 memberi banyak pesimisme pada 2012.  Di antaranya ditunjukkan pengabaian rekomendasi Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum yang menetapkan 63 kasus prioritas penindakan hukum terkait pelanggaran di sektor perkebunan besar dan pertambangan. Itu hanya di Kalimantan Tengah.

Publikasi Kementerian Kehutanan bersama Satgas PMH menemukan, 285 perusahaan perkebunan   (luas 3,8 juta hektar) dan 606 perusahaan tambang (3,67 juta ha) di Kalteng tak punya izin sesuai perundangan. Karena itu, harus diselesaikan.

”Hasilnya, hingga kini belum ada tindakan pemerintah atas rekomendasi itu. Di tingkat bawah, instruksi presiden pun tak dilakukan,” kata peneliti kehutanan ICEL, Dewi Tresya. (GSA)

 

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    http://cetak.kompas.com/read/2011/12/30/05050262/penegakan.hukum.pasif

    Jum’at 30 Desember 2011

    PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

    Jakarta, Kompas – Sepanjang tahun 2011, penegakan hukum lingkungan di Tanah Air dinilai pasif. Penegak hukum, termasuk unsur kementerian, cenderung menerima pengaduan dan laporan warga daripada menemukan kasus-kasus pelanggaran lingkungan di lapangan.

    Pada saat bersamaan, kasus- kasus pelanggaran hukum lingkungan, mulai dari pencemaran hingga izin konversi lahan untuk perkebunan dan pertambangan terus bermunculan. ”Bisa dikatakan penegakan hukum lingkungan tidak produktif,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL) Henri Subagiyo pada diskusi akhir tahun hukum lingkungan di Jakarta, Kamis (29/12).

    Data ICEL, hingga Oktober 2011 atau dua tahun setelah pemberlakuan UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tercatat 171 pengaduan masyarakat. Sebanyak 42 pengaduan diverifikasi Kementerian LH, sedangkan 129 pengaduan diserahkan kepada institusi LH di daerah.

    Sementara jumlah laporan pidana lingkungan 92 kasus, 21 di antaranya masuk tahap penyidikan dan satu kasus berkasnya dinyatakan lengkap oleh jaksa. Dari jumlah itu, 47 laporan tidak diketahui statusnya.

    ”Banyaknya pengaduan dan laporan menunjukkan penegakan hukum lingkungan belum terpadu dengan sistem pengawasan instansi pemberi izin di pusat dan daerah,” kata Henri. Di sisi lain, pengaduan LH belum terpadu dengan sistem pengaduan dan penegakan hukum di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan tata ruang.

    Abaikan satgas

    Penegakan hukum lingkungan tahun 2011 memberi banyak pesimisme pada 2012.  Di antaranya ditunjukkan pengabaian rekomendasi Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum yang menetapkan 63 kasus prioritas penindakan hukum terkait pelanggaran di sektor perkebunan besar dan pertambangan. Itu hanya di Kalimantan Tengah.

    Publikasi Kementerian Kehutanan bersama Satgas PMH menemukan, 285 perusahaan perkebunan   (luas 3,8 juta hektar) dan 606 perusahaan tambang (3,67 juta ha) di Kalteng tak punya izin sesuai perundangan. Karena itu, harus diselesaikan.

    ”Hasilnya, hingga kini belum ada tindakan pemerintah atas rekomendasi itu. Di tingkat bawah, instruksi presiden pun tak dilakukan,” kata peneliti kehutanan ICEL, Dewi Tresya. (GSA)

     

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on