Apakah Keadilan Iklim Akan Terwujud di sini?

No Rights No REDD…!

Oleh: Pietsau Amafnini

Bila terjadi bencana, kepada siapa kita harus mengadu? Siapa yang harus dipersalahkan dan atau apa yang seharusnya dipersoalkan? Apakah Tuhan atau Manusia? Apakah Iklim di bumi ini cukup adil? Apakah Tuhan benar-benar adil dan manusia itu serakah? Apakah bencana itu dapat terjadi karena ulah perbuatan manusia yang rakus dan tamak di planet bumi ini? Waduhhh, gempa tektonik, tzunami, banjir bandang, kemarau berkepanjangan, gagal panen. Berbagai pertanyaan dan keluh-kesah selalu saja ada di tengah obrolan masyarakat di lingkungan kita saat ini. Syukur, perubahan iklim pun dapat berdampak positif pada kebiasaan gosip-gosipan dalam hidup sehari-hari.

Namun ketika ditanya tentang apa bencana paling besar yang sudah pernah dan akan terus mengancam keberlanjutan kehidupan di bumi ini? Maka dipastikan jawabannya adalah perubahan iklim. Ya, perubahan iklim telah mengancam keberlanjutan kehidupan manusia. Mulai dari kekeringan, banjir, kelaparan hingga munculnya beberapa wabah penyakit baru yang belum pernah ada sebelumnya. Ada banyak tanda-tanda aneh yang akhir-akhir dialami oleh umat manusia, baik tanda alami terkait cuaca dan dampaknya, maupun pada pola hidup dan kondisi hidup manusia itu sendiri. Kekeringan maupun kebanjiran itu ujung-ujungnya berdampak pada kelaparan dan penyakit. Hmmm, sudah hidup di bawah garis kemiskinan, tertimpa kebanjiran dan kekeringan. Impaslah sudah.

Akhir-akhir ini, tidak heran kalau isu perubahan iklim menjadi salah satu isu lingkungan hidup terpopular hampir di seluruh bumi ini. Berbagai media cetak maupun elektronik hingga media online melaporkan terus-menerus mengenai dampak perubahan iklim, terutama terkait kekeringan dan kebanjiran. Belum lagi bencana gempa tektonik dan tzunami. Berbagai pihak yang peduli terhadap masalah iklim dan juga kemanusiaan dan lingkungan hidup melancarkan kampanye dalam segala bentuk dan caranya. Artinya, semua pihak nyaris tidak ada yang mengidentikan dirinya sebagai pihak yang menentang kampanye perubahan iklim ini. Semua pihak pro terhadap kampanye perubahan iklim. Semua pihak sepakat dan mendukung rencana penurunan emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim. Namun,persoalan perubahan iklim bukan hanya sekedar persoalan lingkungan hidup. Ada dimensi keadilan dalam persoalan perubahan iklim. Ada persoalan keadilan relasi antara negara-negara utara-selatan, keadilan gender, utang ekologis dan lain sebagainya. Hmmm, masalah alam dibawa-bawa ke masalah politik ekonomi. Siapa yang berduit, maka dia pahlawannya untuk menjalankan solusi-solusi yang sudah disepakati bersama antar-negara untuk menanggulangi perubahan iklim. Tidak apa-apa, semua itu baik adanya. Yang paling besar merusak alam ini memang haruslah bertanggung jawab atas perubahan iklim itu. Maka, REDD++ dicetuskan sebagai program paling andalan untuk diterapkan di negara-negara selatan yang memang kondisi hutan alamnya masih bisa dijadikan “jantung hidup” kehidupan di planet bumi ini. Sayangnya, mengapa negara-negara industri kaya penghancur alam itu tidak membayar jasa masyarakat adat di seluruh dunia, atau misalnya orang asli di Tanah Papua yang paling berjasa karena mampu bertahan hidup seadanya dengan mengelola dan memanfaatkan hutan warisan leluluhurnya sesuai kearifan tradisionalnya? Apakah ini adil? Ataukah REDD++ itu akan membawa keadilan di masa mendatang? Apakah masyarakat adat akan hidup sejahtera pada zaman pengelolaan kebun baru yang bernama REDD?

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Ruang Adat Papua Barat

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Ruang Adat Papua Barat

Konon, tak heran pada tahun 2007, beberapa organisasi masyarakat sipil di Indonesia menggagas ide tentang keadilan iklim. Apa dan bagaimana itu keadilan iklim? Apa pula bedanya dengan perubahan iklim? Apakah proyek REDD++ bisa menjelaskan hal ini? “Perubahan iklim atau Proyek iklim”? Dari forum negara-negara hingga forum desa-desa sudah dan sedang mendesas-desuskan proyek iklim yang bernama REDD++, namun apa sebenarnya yang dibahas di sana, apakah REDD yang solusi atas perubahan iklim atau REDD yang UANG untuk berlomba-lomba mencari modal hibah maupun pinjaman?

Proyek REDD yang manakah yang dibicarakan dalam forum-forum international hingga nasional dan desa-desa? Skema ini setahu saya macam-macam. Dalam satu kesempatan diskusi di daerah perkotaan dimana para pejabat elit duduk bersama di situ, masih ada yang seakan-akan baru saja datang dari planet lain. Tidak tahu-menahu tentang perubahan iklim dan dampaknya. Sedangkan kaum kecil di daerah pedesaan lebih melihat semua bencana kekeringan, kebanjiran dan kelaparan sebagai rencana dan kutukan Tuhan dan kemarahan alam semesta. Saya merasa aneh karena ada argumen yang justru melihat tidak ada dampak perubahan iklim di sekelilingnya. Perlu hati-hati dengan argumen seperti ini. Perubahan iklim adalah dampak aktivitas manusia terutama konsumsi hasil tambang energi seperti minyak, gas alam, batu bara dan energi fosil lainnya yang tidak bisa ditolak.

Percaya atau tidak, dirasakan atau tidak, tapi cepat atau lambat akan terjadi dampak dari perubahan iklim itu di belahan bumi di mana anda tinggal dan bekerja untuk hidup di sana. Mungkin saja tidak dirasakan disana. Hanya saja sebuah cerita dari Wasior, pusat kabupaten Teluk Woindama di Provinsi Papua Barat pernah dilanda bencana banjir bandang dari gunung berhutan hujan tropis. Kota itu bersih dalam sekejap mata. Banyak korban jiwa yang meninggal terbawa arus dan tenggelam dalam air bercampur lumpur dan terjepit di antara bebatuan yang bergulingan dari gunung. Hal ini belum terjadi dalam sejarah hidupnya orang asli Wondama di Tanah Papua. Apakah peristiwa ini merupakan bagian dari dampak perubahan iklim itu? Pemanasan global jangan hanya dibayangkan suhu bumi memanas, tapi pola tanam dan kalender musim tanah yang berubah dan tidak dapat diprediksi petani adalah dampak juga, Kegagalan panen masyarakat terhadap jagung, padi, cengkeh, kakao dan lain sebagainya banyak rusak dengan hujan yang turun berkepanjangan dan tidak henti-henti juga dampak pemanasan global. Kemarau berkepanjangan yang sudah 2 tahun dialami oleh masyarakat adat di kepulauan Nusa Tenggara dan Pulau Timor (Timor Barat dan Timor Leste) juga merupakan dampak dari perubahan iklim. Petani di pulau Timor tidak dapat menanam jagung dan padi karena kekeringan. Pemanasan global itu kini menjadi sebuah ancaman besar bagi kehidupan di bumi ini. Pertanyaannya adalah siapa pelaku perubahan iklim itu? Banyak pihak menuding bahkan menyadari bahwa pelaku utamanya adalah industri konsumen energi skala besar.

Ada pula argumen yang menyangkal perubahan iklim dimainkan dengan sangat lihai oleh pelaku industri skala besar untuk melepaskan mereka dari desakan mengurangi konsumsi energi. Argumen ini bisa menjadi ‘senjata andalan” bagi masyarakat industri yang “mata uang” tapi tidak punya lahan untuk meyakinkan masyarakat adat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan di negara-negara miskin. Salah satu pemburu lahan untuk berekspansi adalah pengusaha perkebunan SAWIT pasti senang sekali dengar argumen bahwa aktivitas mereka bukan pemicu pemanasan global. Hmmm, akhirnya SAWIT, pohon minyak goreng itu bisa masuk dalam skema proyek REDD++, karena katanya daunnya lebar sehingga besar juga daya serap karbon dioksida. Jadi diterima karena DAUNNYA LEBAR?

Pada akhirnya, masyarakat adat memang harus mengalah. Namun yang terpenting adalah bagaimana masyarakat adat yang hidup di dalam maupun di sekitar kawasan hutan, yang notabene masih terbelakang dan karena itu mereka dikatakan hidup di bawah garis kemiskinan itu dapat berdaulat untuk menentukan nasibnya sendiri dalam menata ekonomi hidup mereka sesuai tradisi kearifan lokal mereka sendiri. Sebab, sudah berabad lamanya mereka menjaga dan melestarikan hutan alam di sekitarnya sebagai sumber penghidupan.

Itulah maksunya. Ketika otoritas pengelolaan sudah kembali ke masyarakat adat, sebenarnya otomatis dengan kearifan lokal maka hutan itu akan dikelola secara lestari. REDD sebenarnya adalah proyek/program yang secara politis lebih banyak akal-akalan orang pintar dan berduit lagi untuk seolah-olah peduli dengan kelestarian hutan. Kalau mau menurunkan emisi, ya kurangi saja asap pabrik, asap kendaraan, dan asap pembakaran fosil-fosil lainnya. Dengan REDD, maka HPH-HPH yang masih memiliki hutang tanggungjawab reboisasi tidak dipermasalahkan lagi. Malah rencananya pada diambil alih oleh pengusaha-pengusaha yang tiba-tiba jadi ‘pahlawan’ yang akan melindungi hutan dan membina masyarakat dalam hutan “agar lebih sadar” tentang pentingnya hutan dan pemerintah di negara miskin pun bisa membangun dengan “ramah lingkungan”. Padahal apa yang sudah terjadi maupun yang sudah nampak dari politik globalisasi yang gombal ini adalah EURO….! DOLLAR……! RUPIAH….! “Kalau sekarang saya invest sekian, maka beberapa tahun lagi ketika perdagangan karbon sudah diatur, maka berapa banyak UANG yang masuk dari pekerjaan menjual KARBON tanpa harus bekerja dan atau tanpa harus mempunyai tanah dan hutan? Lantas bagaimana dengan REDD yang kini bagai “batu menjadi lumpur”? Ini bukan soal diperlukan atau tidak, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam pembangunan semua negara di bumi ini.

Sebenarnya tidak perlu ada REDD, tetapi apabila otoritas pengelolaan hutan dan kawasan lainnya dikembalikan ke pangkuan masyarakat adat, maka negara-negara penghasil emisi wajib membayar kenikmatan-kenikmatan yang mereka terima dari hutan masyarakat adat selama ini. Kalau REDD itu adapun, semestinya aturannya tidak terlalu rumit, bahkan tidak perlu diatur-atur menurut negara pemilik modal/investasi REDD! Kalaupun ke depan Wasior menjadi salah satu lokasi proyek REDD++ di Papua Barat, maka sebaiknya kawasan konservasi Cagar Alam Pegunungan Wondiboy yang menjadi sasaran program ini, entah voluntary atau mandatory. Sebab kawasan ini sejak dahulu kala sudah menjadi lumbung alami bagi kehidupan masyarakat adat Papua di wilayah Papua Barat ini. Sayangnya, saat ini bukan REDD yang diharapkan di sana, karena masyarakat masih dalam suasana keterbatasan pada pasca bencana banjir bandang lalu. Jadi mari kita bangun pemahaman bersama dan jangan terkungkung pada pemahaman yang egoistic tentang berapa keuntungan yang akan didapatkan dari pengelolaan kebun masa depan nyang bernama REDD. Kalaupun REDD harus berjalan secara voluntary atau mandatory di Wasior, maka yang terpenting adalah jangan sampai lupa, apalagi acuh-tak acuh terhadap hak-hak masyarakat adat Wondama. Sebab NO RIGHT, NO REDD dan atau NO REDD Without RIGHTS. Ini bukan slogan, tapi penting diperhatikan oleh investor REDD hingga implementator REDD.

Kawan-kawan aktivis dan segenap masyarakat peduli lingkungan hidup dan kemanusiaan, marilah dan teruslah memperjuangkan Otoritas Masyarakat Adat, karena sejatinya perjuangan hakiki adalah mempertahankan dan merebut Kedaulatan Hakiki dimana komunitas masyarakat adat dapat berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya. Saya adalah salah satu yang tidak percaya dengan isu global warming, tapi “batu sudah menjadi lumpur”. Bagi saya itu ‘gombal’ warming. Kerusakan lingkungan memang terjadi serius dan itu berpengaruh pada iklim mikro dan juga makro. Tapi sesungguhnya pergeseran panas bumi itu bagian dari dinamika bumi yang tidak bisa diatur oleh manusia. Alam mumpunyai masalahnya dan aturannya sendiri. Alam sendiri pulalah yang akan memperbaiki dirinya sendiri. Sayangnya isu global warming itu telah menempatkan negara-negara industri sebagai ‘seolah-olah’ malaikat penolong kehidupan dan juga lagi-lagi ‘seolah-olah’ negara-negara tropis yang masih punya hutan menjadi terbeban untuk menjaga kenyamanan tinggal dibumi. Sementara negara-negara industri sangat tidak peduli dengan emisi karbon di negaranya. Mereka lebih seolah-olah membayar hutan di Indonesia dan terutama daerah-daerah provinsi dimana masih luas hutan alamnya. Selebihnya lalu dengan arogan mereka mengatur dan akhirnya merebut otoritas negara dan yang pasti otoritas masyarakat adat ikut tak berdaya. Celakanya sekarang sudah mulai banyak pengusaha dan bahkan teman-teman aktivis lingkungan yang melihat REDD sebagai model bisnis baru…..dengan dalih mempertahankan hutan, tapi tetap saja kompensasi penjualan carbonnya dikuasai oleh pemilik modal asing. Masyarakat lagi-lagi menjadi obyek…masyarakat perlu dibantu, masyarakat perlu disadarkan untuk menjaga hutan warisan leluhurnya sendiri.

Bagi saya, lingkungan hidup memang sangat penting. Tapi kemerdekaan dan otoritas masyarakat adat jauh lebih penting untuk diperjuangkan. Saya sangat yakin bahwa apabila otoritas pengelolaan wilayah adat sudah kembali, maka para pemimpin adat akan jauh lebih arif dan bijaksana dalam mengelola hutan dan SDA-nya. Karena semua pemimpin adat dibekali nilai-nilai adat yang mulia dan hampir pasti sangat menghormati alam. Jadi merebut kembali otoritas adat adalah prioritas pertama. Kalaupun harus takluk pada aturan-aturan mekanisme REDD++, maka haruslah dibayar dengan sangat-sangat-sangat mahal dan langsung kepada masyarakat adat, bukan pakai kran-kran atau pipa penyaluran: uang turun ke pemerintah pusat – pemerintah provinsi – pemerintah kabupaten dan akhirnya tidak sampai ke tangan masyarakat adat. Sekali lagi, NO RIGHT – NO REDD…!!! Jika hal ini tidak diperhatikan, maka bisa dipastikan bahwa di kawasan kebun REDD tidak akan terjadi kebocoran gas, tetapi aliran UANG REDD akan bocor di mana-mana pada setiap levelnya.*** Koordinator JASOIL Tanah Papua.

sumber: http://jasoilpapua.blogspot.com/2011/11/proyek-global-masa-depan-itu-namanya.html

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Apakah Keadilan Iklim Akan Terwujud di sini?

    No Rights No REDD…!

    Oleh: Pietsau Amafnini

    Bila terjadi bencana, kepada siapa kita harus mengadu? Siapa yang harus dipersalahkan dan atau apa yang seharusnya dipersoalkan? Apakah Tuhan atau Manusia? Apakah Iklim di bumi ini cukup adil? Apakah Tuhan benar-benar adil dan manusia itu serakah? Apakah bencana itu dapat terjadi karena ulah perbuatan manusia yang rakus dan tamak di planet bumi ini? Waduhhh, gempa tektonik, tzunami, banjir bandang, kemarau berkepanjangan, gagal panen. Berbagai pertanyaan dan keluh-kesah selalu saja ada di tengah obrolan masyarakat di lingkungan kita saat ini. Syukur, perubahan iklim pun dapat berdampak positif pada kebiasaan gosip-gosipan dalam hidup sehari-hari.

    Namun ketika ditanya tentang apa bencana paling besar yang sudah pernah dan akan terus mengancam keberlanjutan kehidupan di bumi ini? Maka dipastikan jawabannya adalah perubahan iklim. Ya, perubahan iklim telah mengancam keberlanjutan kehidupan manusia. Mulai dari kekeringan, banjir, kelaparan hingga munculnya beberapa wabah penyakit baru yang belum pernah ada sebelumnya. Ada banyak tanda-tanda aneh yang akhir-akhir dialami oleh umat manusia, baik tanda alami terkait cuaca dan dampaknya, maupun pada pola hidup dan kondisi hidup manusia itu sendiri. Kekeringan maupun kebanjiran itu ujung-ujungnya berdampak pada kelaparan dan penyakit. Hmmm, sudah hidup di bawah garis kemiskinan, tertimpa kebanjiran dan kekeringan. Impaslah sudah.

    Akhir-akhir ini, tidak heran kalau isu perubahan iklim menjadi salah satu isu lingkungan hidup terpopular hampir di seluruh bumi ini. Berbagai media cetak maupun elektronik hingga media online melaporkan terus-menerus mengenai dampak perubahan iklim, terutama terkait kekeringan dan kebanjiran. Belum lagi bencana gempa tektonik dan tzunami. Berbagai pihak yang peduli terhadap masalah iklim dan juga kemanusiaan dan lingkungan hidup melancarkan kampanye dalam segala bentuk dan caranya. Artinya, semua pihak nyaris tidak ada yang mengidentikan dirinya sebagai pihak yang menentang kampanye perubahan iklim ini. Semua pihak pro terhadap kampanye perubahan iklim. Semua pihak sepakat dan mendukung rencana penurunan emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim. Namun,persoalan perubahan iklim bukan hanya sekedar persoalan lingkungan hidup. Ada dimensi keadilan dalam persoalan perubahan iklim. Ada persoalan keadilan relasi antara negara-negara utara-selatan, keadilan gender, utang ekologis dan lain sebagainya. Hmmm, masalah alam dibawa-bawa ke masalah politik ekonomi. Siapa yang berduit, maka dia pahlawannya untuk menjalankan solusi-solusi yang sudah disepakati bersama antar-negara untuk menanggulangi perubahan iklim. Tidak apa-apa, semua itu baik adanya. Yang paling besar merusak alam ini memang haruslah bertanggung jawab atas perubahan iklim itu. Maka, REDD++ dicetuskan sebagai program paling andalan untuk diterapkan di negara-negara selatan yang memang kondisi hutan alamnya masih bisa dijadikan “jantung hidup” kehidupan di planet bumi ini. Sayangnya, mengapa negara-negara industri kaya penghancur alam itu tidak membayar jasa masyarakat adat di seluruh dunia, atau misalnya orang asli di Tanah Papua yang paling berjasa karena mampu bertahan hidup seadanya dengan mengelola dan memanfaatkan hutan warisan leluluhurnya sesuai kearifan tradisionalnya? Apakah ini adil? Ataukah REDD++ itu akan membawa keadilan di masa mendatang? Apakah masyarakat adat akan hidup sejahtera pada zaman pengelolaan kebun baru yang bernama REDD?

    Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Ruang Adat Papua Barat

    Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Ruang Adat Papua Barat

    Konon, tak heran pada tahun 2007, beberapa organisasi masyarakat sipil di Indonesia menggagas ide tentang keadilan iklim. Apa dan bagaimana itu keadilan iklim? Apa pula bedanya dengan perubahan iklim? Apakah proyek REDD++ bisa menjelaskan hal ini? “Perubahan iklim atau Proyek iklim”? Dari forum negara-negara hingga forum desa-desa sudah dan sedang mendesas-desuskan proyek iklim yang bernama REDD++, namun apa sebenarnya yang dibahas di sana, apakah REDD yang solusi atas perubahan iklim atau REDD yang UANG untuk berlomba-lomba mencari modal hibah maupun pinjaman?

    Proyek REDD yang manakah yang dibicarakan dalam forum-forum international hingga nasional dan desa-desa? Skema ini setahu saya macam-macam. Dalam satu kesempatan diskusi di daerah perkotaan dimana para pejabat elit duduk bersama di situ, masih ada yang seakan-akan baru saja datang dari planet lain. Tidak tahu-menahu tentang perubahan iklim dan dampaknya. Sedangkan kaum kecil di daerah pedesaan lebih melihat semua bencana kekeringan, kebanjiran dan kelaparan sebagai rencana dan kutukan Tuhan dan kemarahan alam semesta. Saya merasa aneh karena ada argumen yang justru melihat tidak ada dampak perubahan iklim di sekelilingnya. Perlu hati-hati dengan argumen seperti ini. Perubahan iklim adalah dampak aktivitas manusia terutama konsumsi hasil tambang energi seperti minyak, gas alam, batu bara dan energi fosil lainnya yang tidak bisa ditolak.

    Percaya atau tidak, dirasakan atau tidak, tapi cepat atau lambat akan terjadi dampak dari perubahan iklim itu di belahan bumi di mana anda tinggal dan bekerja untuk hidup di sana. Mungkin saja tidak dirasakan disana. Hanya saja sebuah cerita dari Wasior, pusat kabupaten Teluk Woindama di Provinsi Papua Barat pernah dilanda bencana banjir bandang dari gunung berhutan hujan tropis. Kota itu bersih dalam sekejap mata. Banyak korban jiwa yang meninggal terbawa arus dan tenggelam dalam air bercampur lumpur dan terjepit di antara bebatuan yang bergulingan dari gunung. Hal ini belum terjadi dalam sejarah hidupnya orang asli Wondama di Tanah Papua. Apakah peristiwa ini merupakan bagian dari dampak perubahan iklim itu? Pemanasan global jangan hanya dibayangkan suhu bumi memanas, tapi pola tanam dan kalender musim tanah yang berubah dan tidak dapat diprediksi petani adalah dampak juga, Kegagalan panen masyarakat terhadap jagung, padi, cengkeh, kakao dan lain sebagainya banyak rusak dengan hujan yang turun berkepanjangan dan tidak henti-henti juga dampak pemanasan global. Kemarau berkepanjangan yang sudah 2 tahun dialami oleh masyarakat adat di kepulauan Nusa Tenggara dan Pulau Timor (Timor Barat dan Timor Leste) juga merupakan dampak dari perubahan iklim. Petani di pulau Timor tidak dapat menanam jagung dan padi karena kekeringan. Pemanasan global itu kini menjadi sebuah ancaman besar bagi kehidupan di bumi ini. Pertanyaannya adalah siapa pelaku perubahan iklim itu? Banyak pihak menuding bahkan menyadari bahwa pelaku utamanya adalah industri konsumen energi skala besar.

    Ada pula argumen yang menyangkal perubahan iklim dimainkan dengan sangat lihai oleh pelaku industri skala besar untuk melepaskan mereka dari desakan mengurangi konsumsi energi. Argumen ini bisa menjadi ‘senjata andalan” bagi masyarakat industri yang “mata uang” tapi tidak punya lahan untuk meyakinkan masyarakat adat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan di negara-negara miskin. Salah satu pemburu lahan untuk berekspansi adalah pengusaha perkebunan SAWIT pasti senang sekali dengar argumen bahwa aktivitas mereka bukan pemicu pemanasan global. Hmmm, akhirnya SAWIT, pohon minyak goreng itu bisa masuk dalam skema proyek REDD++, karena katanya daunnya lebar sehingga besar juga daya serap karbon dioksida. Jadi diterima karena DAUNNYA LEBAR?

    Pada akhirnya, masyarakat adat memang harus mengalah. Namun yang terpenting adalah bagaimana masyarakat adat yang hidup di dalam maupun di sekitar kawasan hutan, yang notabene masih terbelakang dan karena itu mereka dikatakan hidup di bawah garis kemiskinan itu dapat berdaulat untuk menentukan nasibnya sendiri dalam menata ekonomi hidup mereka sesuai tradisi kearifan lokal mereka sendiri. Sebab, sudah berabad lamanya mereka menjaga dan melestarikan hutan alam di sekitarnya sebagai sumber penghidupan.

    Itulah maksunya. Ketika otoritas pengelolaan sudah kembali ke masyarakat adat, sebenarnya otomatis dengan kearifan lokal maka hutan itu akan dikelola secara lestari. REDD sebenarnya adalah proyek/program yang secara politis lebih banyak akal-akalan orang pintar dan berduit lagi untuk seolah-olah peduli dengan kelestarian hutan. Kalau mau menurunkan emisi, ya kurangi saja asap pabrik, asap kendaraan, dan asap pembakaran fosil-fosil lainnya. Dengan REDD, maka HPH-HPH yang masih memiliki hutang tanggungjawab reboisasi tidak dipermasalahkan lagi. Malah rencananya pada diambil alih oleh pengusaha-pengusaha yang tiba-tiba jadi ‘pahlawan’ yang akan melindungi hutan dan membina masyarakat dalam hutan “agar lebih sadar” tentang pentingnya hutan dan pemerintah di negara miskin pun bisa membangun dengan “ramah lingkungan”. Padahal apa yang sudah terjadi maupun yang sudah nampak dari politik globalisasi yang gombal ini adalah EURO….! DOLLAR……! RUPIAH….! “Kalau sekarang saya invest sekian, maka beberapa tahun lagi ketika perdagangan karbon sudah diatur, maka berapa banyak UANG yang masuk dari pekerjaan menjual KARBON tanpa harus bekerja dan atau tanpa harus mempunyai tanah dan hutan? Lantas bagaimana dengan REDD yang kini bagai “batu menjadi lumpur”? Ini bukan soal diperlukan atau tidak, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam pembangunan semua negara di bumi ini.

    Sebenarnya tidak perlu ada REDD, tetapi apabila otoritas pengelolaan hutan dan kawasan lainnya dikembalikan ke pangkuan masyarakat adat, maka negara-negara penghasil emisi wajib membayar kenikmatan-kenikmatan yang mereka terima dari hutan masyarakat adat selama ini. Kalau REDD itu adapun, semestinya aturannya tidak terlalu rumit, bahkan tidak perlu diatur-atur menurut negara pemilik modal/investasi REDD! Kalaupun ke depan Wasior menjadi salah satu lokasi proyek REDD++ di Papua Barat, maka sebaiknya kawasan konservasi Cagar Alam Pegunungan Wondiboy yang menjadi sasaran program ini, entah voluntary atau mandatory. Sebab kawasan ini sejak dahulu kala sudah menjadi lumbung alami bagi kehidupan masyarakat adat Papua di wilayah Papua Barat ini. Sayangnya, saat ini bukan REDD yang diharapkan di sana, karena masyarakat masih dalam suasana keterbatasan pada pasca bencana banjir bandang lalu. Jadi mari kita bangun pemahaman bersama dan jangan terkungkung pada pemahaman yang egoistic tentang berapa keuntungan yang akan didapatkan dari pengelolaan kebun masa depan nyang bernama REDD. Kalaupun REDD harus berjalan secara voluntary atau mandatory di Wasior, maka yang terpenting adalah jangan sampai lupa, apalagi acuh-tak acuh terhadap hak-hak masyarakat adat Wondama. Sebab NO RIGHT, NO REDD dan atau NO REDD Without RIGHTS. Ini bukan slogan, tapi penting diperhatikan oleh investor REDD hingga implementator REDD.

    Kawan-kawan aktivis dan segenap masyarakat peduli lingkungan hidup dan kemanusiaan, marilah dan teruslah memperjuangkan Otoritas Masyarakat Adat, karena sejatinya perjuangan hakiki adalah mempertahankan dan merebut Kedaulatan Hakiki dimana komunitas masyarakat adat dapat berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya. Saya adalah salah satu yang tidak percaya dengan isu global warming, tapi “batu sudah menjadi lumpur”. Bagi saya itu ‘gombal’ warming. Kerusakan lingkungan memang terjadi serius dan itu berpengaruh pada iklim mikro dan juga makro. Tapi sesungguhnya pergeseran panas bumi itu bagian dari dinamika bumi yang tidak bisa diatur oleh manusia. Alam mumpunyai masalahnya dan aturannya sendiri. Alam sendiri pulalah yang akan memperbaiki dirinya sendiri. Sayangnya isu global warming itu telah menempatkan negara-negara industri sebagai ‘seolah-olah’ malaikat penolong kehidupan dan juga lagi-lagi ‘seolah-olah’ negara-negara tropis yang masih punya hutan menjadi terbeban untuk menjaga kenyamanan tinggal dibumi. Sementara negara-negara industri sangat tidak peduli dengan emisi karbon di negaranya. Mereka lebih seolah-olah membayar hutan di Indonesia dan terutama daerah-daerah provinsi dimana masih luas hutan alamnya. Selebihnya lalu dengan arogan mereka mengatur dan akhirnya merebut otoritas negara dan yang pasti otoritas masyarakat adat ikut tak berdaya. Celakanya sekarang sudah mulai banyak pengusaha dan bahkan teman-teman aktivis lingkungan yang melihat REDD sebagai model bisnis baru…..dengan dalih mempertahankan hutan, tapi tetap saja kompensasi penjualan carbonnya dikuasai oleh pemilik modal asing. Masyarakat lagi-lagi menjadi obyek…masyarakat perlu dibantu, masyarakat perlu disadarkan untuk menjaga hutan warisan leluhurnya sendiri.

    Bagi saya, lingkungan hidup memang sangat penting. Tapi kemerdekaan dan otoritas masyarakat adat jauh lebih penting untuk diperjuangkan. Saya sangat yakin bahwa apabila otoritas pengelolaan wilayah adat sudah kembali, maka para pemimpin adat akan jauh lebih arif dan bijaksana dalam mengelola hutan dan SDA-nya. Karena semua pemimpin adat dibekali nilai-nilai adat yang mulia dan hampir pasti sangat menghormati alam. Jadi merebut kembali otoritas adat adalah prioritas pertama. Kalaupun harus takluk pada aturan-aturan mekanisme REDD++, maka haruslah dibayar dengan sangat-sangat-sangat mahal dan langsung kepada masyarakat adat, bukan pakai kran-kran atau pipa penyaluran: uang turun ke pemerintah pusat – pemerintah provinsi – pemerintah kabupaten dan akhirnya tidak sampai ke tangan masyarakat adat. Sekali lagi, NO RIGHT – NO REDD…!!! Jika hal ini tidak diperhatikan, maka bisa dipastikan bahwa di kawasan kebun REDD tidak akan terjadi kebocoran gas, tetapi aliran UANG REDD akan bocor di mana-mana pada setiap levelnya.*** Koordinator JASOIL Tanah Papua.

    sumber: http://jasoilpapua.blogspot.com/2011/11/proyek-global-masa-depan-itu-namanya.html

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on