Selasa, 27 Desember 2011

Penanganan Masalah Tak Pernah Tuntas

Jakarta, Kompas – Ratusan potensi konflik terkait pengelolaan sumber daya alam telah lama bertebaran di daerah. Tanpa penanganan segera dengan mengutamakan jalan keluar yang damai, situasi yang ada berpotensi menyusul kasus Mesuji dan Bima, yang berujung kekerasan.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencatat ada 103 konflik sumber daya alam (SDA), di antaranya kekerasan pemerintah dan aparat terhadap warga, mulai kasus Sorikmas di Sumatera Utara, Tiaka di Sulawesi Tengah, Mesuji, hingga kasus Pulau Padang. Data Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), 153 kasus sudah dan sedang terjadi.

”Data itu yang bisa kami peroleh. Ada yang di luar jangkauan kami,” kata Koordinator Jatam Andrie Wijaya di Jakarta, Senin (26/12). Mayoritas berupa penolakan penguasaan lahan dipicu pencemaran, penyerobotan, hingga korupsi terkait perizinan.

Di beberapa lokasi, benih konflik terendus sejak tahap eksplorasi, tetapi tak diselesaikan hingga izin eksploitasi dan operasi keluar. Itu sedang terjadi di Jambi dan Pati, Jawa Tengah.

Benih-benih konflik sebenarnya sejak lama, tetapi hampir tak pernah direspons tuntas. Terus bertambah, baik eskalasi maupun jumlahnya. Di Jakarta, warga sekitar perkebunan dan pertambangan dari daerah berdatangan dan menginap di gerbang Gedung MPR/DPR/DPD.

Selama cara pandang pemerintah terhadap penyelesaian konflik masih seperti sekarang, kekerasan di Mesuji dan Bima bukan terakhir. ”Kasus ini bukan akhir dari semua persoalan. Berarti ada pengurusan yang salah dalam konteks agraria dan sumber daya alam,” kata Koordinator Forum Masyarakat Sipil Siti Maemunah, yang lama mengadvokasi warga yang konflik dengan perusahaan dan pemerintah.

Konferensi nasional

Tahun 2001, antisipasi potensi konflik dilakukan lewat konferensi nasional pengelolaan SDA. Lalu, keluar Tap MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA.

Disepakati perlu keputusan presiden untuk memastikan penyelesaian konflik agraria nasional. ”Namun, tak direspons keppres. Yang dilakukan memperkuat Badan Pertanahan Nasional,” kata Hariadi Kartodihardjo, anggota Dewan Kehutanan Nasional.

Kini, konflik terkait pengelolaan SDA bermunculan. Rekomendasi penuntasan kasus selalu dikompromikan. (GSA/ISW)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Selasa, 27 Desember 2011

    Penanganan Masalah Tak Pernah Tuntas

    Jakarta, Kompas – Ratusan potensi konflik terkait pengelolaan sumber daya alam telah lama bertebaran di daerah. Tanpa penanganan segera dengan mengutamakan jalan keluar yang damai, situasi yang ada berpotensi menyusul kasus Mesuji dan Bima, yang berujung kekerasan.

    Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencatat ada 103 konflik sumber daya alam (SDA), di antaranya kekerasan pemerintah dan aparat terhadap warga, mulai kasus Sorikmas di Sumatera Utara, Tiaka di Sulawesi Tengah, Mesuji, hingga kasus Pulau Padang. Data Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), 153 kasus sudah dan sedang terjadi.

    ”Data itu yang bisa kami peroleh. Ada yang di luar jangkauan kami,” kata Koordinator Jatam Andrie Wijaya di Jakarta, Senin (26/12). Mayoritas berupa penolakan penguasaan lahan dipicu pencemaran, penyerobotan, hingga korupsi terkait perizinan.

    Di beberapa lokasi, benih konflik terendus sejak tahap eksplorasi, tetapi tak diselesaikan hingga izin eksploitasi dan operasi keluar. Itu sedang terjadi di Jambi dan Pati, Jawa Tengah.

    Benih-benih konflik sebenarnya sejak lama, tetapi hampir tak pernah direspons tuntas. Terus bertambah, baik eskalasi maupun jumlahnya. Di Jakarta, warga sekitar perkebunan dan pertambangan dari daerah berdatangan dan menginap di gerbang Gedung MPR/DPR/DPD.

    Selama cara pandang pemerintah terhadap penyelesaian konflik masih seperti sekarang, kekerasan di Mesuji dan Bima bukan terakhir. ”Kasus ini bukan akhir dari semua persoalan. Berarti ada pengurusan yang salah dalam konteks agraria dan sumber daya alam,” kata Koordinator Forum Masyarakat Sipil Siti Maemunah, yang lama mengadvokasi warga yang konflik dengan perusahaan dan pemerintah.

    Konferensi nasional

    Tahun 2001, antisipasi potensi konflik dilakukan lewat konferensi nasional pengelolaan SDA. Lalu, keluar Tap MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA.

    Disepakati perlu keputusan presiden untuk memastikan penyelesaian konflik agraria nasional. ”Namun, tak direspons keppres. Yang dilakukan memperkuat Badan Pertanahan Nasional,” kata Hariadi Kartodihardjo, anggota Dewan Kehutanan Nasional.

    Kini, konflik terkait pengelolaan SDA bermunculan. Rekomendasi penuntasan kasus selalu dikompromikan. (GSA/ISW)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on