Jumat, 02 Desember 2011, Produksi pangan sejauh teknologi yang tersedia sampai detik ini masih mengandalkan sumber daya alam: tanah, air, dan matahari. Indonesia punya semuanya, ditambah tenaga kerja berlimpah. Walau begitu, produksi pangan tak mampu mengejar kebutuhan sehingga ketergantungan pada impor tak terelakkan.

Produksi pangan utama rakyat Indonesia, beras, tahun ini, menurut angka ramalan III Badan Pusat Statistik, turun 1,63 persen dari produksi 2010. Penurunan terjadi meski dilakukan berbagai usaha, seperti sekolah lapang—semacam pendampingan dan penyuluhan—untuk petani, intensifikasi pertanaman, dan pengenalan varietas baru, termasuk hibrida.

Tampaknya peningkatan produktivitas tidak akan membuat lonjakan produksi seperti saat Revolusi Hijau, yang di Indonesia diwujudkan melalui program Bimas dan Inmas. Bahkan, teknologi rekayasa genetika (GMO) yang memodifikasi gen tanaman untuk mendapat sifat yang diinginkan juga belum memberi jawaban memuaskan.

”Yang diperlukan, lahan lebih luas dan mengganti lahan yang hilang. Bisa pakai lahan telantar,” kata Dr Faisal Kasryno, ahli ekonomi pertanian di Yayasan Pertanian Mandiri, kepada Kompas, Selasa (29/11).

Secara umum, peningkatan produktivitas pertanian cenderung melandai karena telah mencapai puncak. Produktivitas pertanian pangan Indonesia, terutama padi, saat ini tertinggi di kawasan tropis Asia. Indonesia hanya kalah dari Jepang dan China yang berada di daerah beriklim sedang sehingga lama penyinaran matahari yang diperlukan untuk fotosintesis lebih panjang pada musim panas.

Konversi lahan

Jawa sebagai pulau tersubur di Indonesia adalah yang terpadat dengan pertumbuhan penduduk tinggi. Konversi lahan pertanian tak terelakkan karena kebutuhan perumahan dan infrastruktur, seperti terlihat di sepanjang tepi Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Direktur Jenderal Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian Sumardjo Gatot Irianto, mengutip data BPS, mengatakan, tiap tahun 60.000 hektar lahan produktif beralih fungsi. Angka ini lebih rendah dari perkiraan 100.000 ha. Dalam APBN 2012, Kemtan menganggarkan mencetak 100.000 ha sawah. ”Yang kami perlukan, lahan menganggur tidak bermasalah. Kami bekerja sama dengan bupati yang punya informasinya,” kata Gatot.

Staf ahli Badan Pertanahan Nasional Bidang Hukum, Usep Setiawan, mengatakan, luas lahan telantar yang diverifikasi BPN hingga Oktober 2011 adalah 850.000 ha di 31 provinsi dari perkiraan 7,3 juta ha. ”Kami masih terus mengkaji. Baru tahun depan tanah telantar tersebut mulai didayagunakan,” ujar Usep.

Berbagai usaha tersebut tidak sepenuhnya dapat mengganti kehilangan lahan subur di Jawa. Lagi pula, perlu setidaknya 10 tahun untuk menyiapkan sawah baru dengan produktivitas sama seperti di Jawa, yang pengairannya sangat baik. Menurut Gatot, target 62.000 ha pencetakan sawah baru tahun 2011 terwujud 35.000 ha hingga Oktober lalu di 12 provinsi di luar Jawa.

”Land grabbing”

Keprihatinan lain adalah meningkatnya jumlah petani gurem dengan penguasaan lahan (milik sendiri atau menyewa) kurang dari 0,5 ha. Sensus Pertanian 2003 memperlihatkan, jumlah keluarga petani gurem selama tahun 1993-2003 naik rata-rata 2,6 persen per tahun. Pada tahun 2003, jumlahnya 14,029 juta rumah tangga atau 56,4 persen dari total 24,869 juta rumah tangga petani.

Di sisi lain, demikian Kasryno yang menulis buku Land Grabbing, Perampasan Hak Konstitusional Masyarakat (2011) bersama Muhammad Badrun dan Effendi Pasandaran, terjadi peningkatan area perkebunan sawit, terutama perkebunan besar. Pada periode 1996-2006, luas perkebunan besar 2,383 juta ha, sementara perkebunan rakyat 1,873 juta ha.

Prof Dr M Maksum dari Universitas Gadjah Mada, yang juga pembina di lembaga Bina Desa, menyebut, kesenjangan pemilikan tanah juga melebar: 11 persen rumah tangga menguasai 45 persen tanah. Di sisi lain, 7,3 juta ha tanah menganggur.

”Kalau BPN telah mengidentifikasi 850.000 ha tanah menganggur dan tahun depan akan didayagunakan, itu kemajuan. Tetapi, harus dicari tanah menganggur lain karena kita bisa merasakan begitu banyak di sekeliling kita,” kata Maksum.

Praktik land grabbing—penguasaan tanah dalam luasan besar di tangan satu-dua orang, termasuk asing—menurut Kasryno merupakan penghilangan hak konstitusional rakyat, yaitu jaminan hidup layak.

”Yang menyedihkan, negara mengizinkan land grabbing dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 22 yang mengizinkan penguasaan lahan hingga 90 tahun,” kata Kasryno.

Ikutannya, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 yang membolehkan kepemilikan modal asing sampai 95 persen pada usaha budidaya pertanian tanaman pangan, seperti padi sawah, juga harus dihapus. Di Papua dan Papua Barat, penguasaan lahan dibolehkan 20.000 ha dan di luar itu 10.000 ha.

Menurut Kasryno, seharusnya pemerintah segera melakukan reforma agraria dengan memberikan lahan bagi petani kecil. Di negara mana pun, tanaman pangan yang intensif tenaga kerja lebih kompetitif dikerjakan petani kecil daripada korporasi.

Memberikan lahan kepada petani kecil memberi efek ganda: meningkatkan ketahanan pangan, menimbulkan pertumbuhan ekonomi melalui produksi pangan, dan menurunkan jumlah orang miskin yang 63 persennya tinggal di perdesaan.(Ninuk M Pambudy/Suhartono)

http://cetak.kompas.com/read/2011/12/02/01560485/segerakan.reforma.agraria

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

     Jumat, 02 Desember 2011, Produksi pangan sejauh teknologi yang tersedia sampai detik ini masih mengandalkan sumber daya alam: tanah, air, dan matahari. Indonesia punya semuanya, ditambah tenaga kerja berlimpah. Walau begitu, produksi pangan tak mampu mengejar kebutuhan sehingga ketergantungan pada impor tak terelakkan.

    Produksi pangan utama rakyat Indonesia, beras, tahun ini, menurut angka ramalan III Badan Pusat Statistik, turun 1,63 persen dari produksi 2010. Penurunan terjadi meski dilakukan berbagai usaha, seperti sekolah lapang—semacam pendampingan dan penyuluhan—untuk petani, intensifikasi pertanaman, dan pengenalan varietas baru, termasuk hibrida.

    Tampaknya peningkatan produktivitas tidak akan membuat lonjakan produksi seperti saat Revolusi Hijau, yang di Indonesia diwujudkan melalui program Bimas dan Inmas. Bahkan, teknologi rekayasa genetika (GMO) yang memodifikasi gen tanaman untuk mendapat sifat yang diinginkan juga belum memberi jawaban memuaskan.

    ”Yang diperlukan, lahan lebih luas dan mengganti lahan yang hilang. Bisa pakai lahan telantar,” kata Dr Faisal Kasryno, ahli ekonomi pertanian di Yayasan Pertanian Mandiri, kepada Kompas, Selasa (29/11).

    Secara umum, peningkatan produktivitas pertanian cenderung melandai karena telah mencapai puncak. Produktivitas pertanian pangan Indonesia, terutama padi, saat ini tertinggi di kawasan tropis Asia. Indonesia hanya kalah dari Jepang dan China yang berada di daerah beriklim sedang sehingga lama penyinaran matahari yang diperlukan untuk fotosintesis lebih panjang pada musim panas.

    Konversi lahan

    Jawa sebagai pulau tersubur di Indonesia adalah yang terpadat dengan pertumbuhan penduduk tinggi. Konversi lahan pertanian tak terelakkan karena kebutuhan perumahan dan infrastruktur, seperti terlihat di sepanjang tepi Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

    Direktur Jenderal Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian Sumardjo Gatot Irianto, mengutip data BPS, mengatakan, tiap tahun 60.000 hektar lahan produktif beralih fungsi. Angka ini lebih rendah dari perkiraan 100.000 ha. Dalam APBN 2012, Kemtan menganggarkan mencetak 100.000 ha sawah. ”Yang kami perlukan, lahan menganggur tidak bermasalah. Kami bekerja sama dengan bupati yang punya informasinya,” kata Gatot.

    Staf ahli Badan Pertanahan Nasional Bidang Hukum, Usep Setiawan, mengatakan, luas lahan telantar yang diverifikasi BPN hingga Oktober 2011 adalah 850.000 ha di 31 provinsi dari perkiraan 7,3 juta ha. ”Kami masih terus mengkaji. Baru tahun depan tanah telantar tersebut mulai didayagunakan,” ujar Usep.

    Berbagai usaha tersebut tidak sepenuhnya dapat mengganti kehilangan lahan subur di Jawa. Lagi pula, perlu setidaknya 10 tahun untuk menyiapkan sawah baru dengan produktivitas sama seperti di Jawa, yang pengairannya sangat baik. Menurut Gatot, target 62.000 ha pencetakan sawah baru tahun 2011 terwujud 35.000 ha hingga Oktober lalu di 12 provinsi di luar Jawa.

    ”Land grabbing”

    Keprihatinan lain adalah meningkatnya jumlah petani gurem dengan penguasaan lahan (milik sendiri atau menyewa) kurang dari 0,5 ha. Sensus Pertanian 2003 memperlihatkan, jumlah keluarga petani gurem selama tahun 1993-2003 naik rata-rata 2,6 persen per tahun. Pada tahun 2003, jumlahnya 14,029 juta rumah tangga atau 56,4 persen dari total 24,869 juta rumah tangga petani.

    Di sisi lain, demikian Kasryno yang menulis buku Land Grabbing, Perampasan Hak Konstitusional Masyarakat (2011) bersama Muhammad Badrun dan Effendi Pasandaran, terjadi peningkatan area perkebunan sawit, terutama perkebunan besar. Pada periode 1996-2006, luas perkebunan besar 2,383 juta ha, sementara perkebunan rakyat 1,873 juta ha.

    Prof Dr M Maksum dari Universitas Gadjah Mada, yang juga pembina di lembaga Bina Desa, menyebut, kesenjangan pemilikan tanah juga melebar: 11 persen rumah tangga menguasai 45 persen tanah. Di sisi lain, 7,3 juta ha tanah menganggur.

    ”Kalau BPN telah mengidentifikasi 850.000 ha tanah menganggur dan tahun depan akan didayagunakan, itu kemajuan. Tetapi, harus dicari tanah menganggur lain karena kita bisa merasakan begitu banyak di sekeliling kita,” kata Maksum.

    Praktik land grabbing—penguasaan tanah dalam luasan besar di tangan satu-dua orang, termasuk asing—menurut Kasryno merupakan penghilangan hak konstitusional rakyat, yaitu jaminan hidup layak.

    ”Yang menyedihkan, negara mengizinkan land grabbing dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 22 yang mengizinkan penguasaan lahan hingga 90 tahun,” kata Kasryno.

    Ikutannya, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 yang membolehkan kepemilikan modal asing sampai 95 persen pada usaha budidaya pertanian tanaman pangan, seperti padi sawah, juga harus dihapus. Di Papua dan Papua Barat, penguasaan lahan dibolehkan 20.000 ha dan di luar itu 10.000 ha.

    Menurut Kasryno, seharusnya pemerintah segera melakukan reforma agraria dengan memberikan lahan bagi petani kecil. Di negara mana pun, tanaman pangan yang intensif tenaga kerja lebih kompetitif dikerjakan petani kecil daripada korporasi.

    Memberikan lahan kepada petani kecil memberi efek ganda: meningkatkan ketahanan pangan, menimbulkan pertumbuhan ekonomi melalui produksi pangan, dan menurunkan jumlah orang miskin yang 63 persennya tinggal di perdesaan.(Ninuk M Pambudy/Suhartono)

    http://cetak.kompas.com/read/2011/12/02/01560485/segerakan.reforma.agraria

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on