Meski sudah mendapatkan tekanan dari berbagai organisasi masyarakat sipil,untuk menolak pengesahan RUU Pengadaan Tanah untuk pembangunan, DPR RI dalam sidang paripurnanya tetap mengesahkan RUU tersebut, dengan suara bulat pada Jum’at (16 Desember 2011).  DPR RI berpandangan bahwa Undang-Undang ini justru akan memberikan perlindungan kepada tanah-tanah rakyat, karena jika rakyat tidak setuju dengan harga ganti rugi pembebasan tanahnya, maka dapat menggunakan jalur pengadilan. Undang-Undang ini juga dinilai aman dari kepentingan investasi, karena dalam Undang-Undang ini tidak memberikan ruang bagi swasta untuk terlibat dalam urusan pembebasan lahan. Yang unik, salah seorang anggota DPR menyatakan bahwa jika rakyat tidak mau tanahnya diganti rugi dalam bentuk uang, dapat diganti dengan opsi yang lain yakni menjadi pemegang saham dalam sebuah proyek pembangunan.

Logika-logika yang disampaikan oleh para wakil rakyat juga menghina akal sehat, karena faktanya rakyat hari ini membutuhkan tanah untuk hidup, bukan main saham. Anggota DPR ini mungkin tidak tahu, bahwa mayoritas rakyat Indonesia hari ini tak bertanah. Kalaupun bertanah, ancaman yang tidak kalah hebatnya adalah industri ekstraktif yang telah mengepung tanah-tanah di kampung-kampung, yang menyebabkan konflik agraria dan sumber daya alam semakin meningkat dan tidak pernah ada niat dari negara untuk menyelesaikannya. Nampaknya DPR RI belagak lupa, bahwa penegakan hukum di Indonesia ini tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. di tengah buruknya institusi pengadilan di Indonesia, menyerahkan nasib rakyat di pengadilan, sama artinya dengan membiarkan tanah-tanah rakyat terus dirampas dengan atas nama hukum dan pembangunan. Kita tahu, bahwa problem pokok yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia adalah soal ketimpangan dan ketidakadilan penguasaan tanah yang selama ini dikuasai oleh segelintir pemodal yang rakus dan pemerintahan yang korup.

Anggota DPR ini juga sedang mereduksi nilai tanah sendiri, yang urusan tanah kemudian bergeser menjadi sekedar komoditas dan jual beli. padahal, tanah adalah ruang hidup dan  eksistensi dari sebuah entitas manusia, memiliki nilai sosial dan budaya yang tidak bisa dikonversi ke dalam nilai-nilai uang dalam bentuk apapun, baik cash money maupun berbentuk lembar-lembar saham. Ikatan tenurial masyarakat, terutama masyarakat adat dihilangkan secara paksa lewat Undang-Undang yang juga sesungguhnya telah mengabaikan Konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi republik ini dan kontrak politik yang sah sebagai bangsa antara lain pasal 18B tentang hak-hak masyarakat adat, pasal 28H dan pasal 33 tentang prinsip dan penyelenggaraan demokrasi ekonomi.

Keluarnya Undang-Undang ini dinilai oleh organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Anti Perampasan Tanah (KARAM TANAH) memberi karpet merah bagi pemodal, dan menjadi pelengkap dari bangunan sistem ekonomi kapitalisme yang semakin kuat yakni Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Kekerasan dan pelanggaran HAM akan semakin meningkat, terlebih belakangan ini kita menyaksikan semakin brutalnya aparat keamanan (TNI/Polisi) dalam mengamankan investasi di Indonesia.

 

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Meski sudah mendapatkan tekanan dari berbagai organisasi masyarakat sipil,untuk menolak pengesahan RUU Pengadaan Tanah untuk pembangunan, DPR RI dalam sidang paripurnanya tetap mengesahkan RUU tersebut, dengan suara bulat pada Jum’at (16 Desember 2011).  DPR RI berpandangan bahwa Undang-Undang ini justru akan memberikan perlindungan kepada tanah-tanah rakyat, karena jika rakyat tidak setuju dengan harga ganti rugi pembebasan tanahnya, maka dapat menggunakan jalur pengadilan. Undang-Undang ini juga dinilai aman dari kepentingan investasi, karena dalam Undang-Undang ini tidak memberikan ruang bagi swasta untuk terlibat dalam urusan pembebasan lahan. Yang unik, salah seorang anggota DPR menyatakan bahwa jika rakyat tidak mau tanahnya diganti rugi dalam bentuk uang, dapat diganti dengan opsi yang lain yakni menjadi pemegang saham dalam sebuah proyek pembangunan.

    Logika-logika yang disampaikan oleh para wakil rakyat juga menghina akal sehat, karena faktanya rakyat hari ini membutuhkan tanah untuk hidup, bukan main saham. Anggota DPR ini mungkin tidak tahu, bahwa mayoritas rakyat Indonesia hari ini tak bertanah. Kalaupun bertanah, ancaman yang tidak kalah hebatnya adalah industri ekstraktif yang telah mengepung tanah-tanah di kampung-kampung, yang menyebabkan konflik agraria dan sumber daya alam semakin meningkat dan tidak pernah ada niat dari negara untuk menyelesaikannya. Nampaknya DPR RI belagak lupa, bahwa penegakan hukum di Indonesia ini tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. di tengah buruknya institusi pengadilan di Indonesia, menyerahkan nasib rakyat di pengadilan, sama artinya dengan membiarkan tanah-tanah rakyat terus dirampas dengan atas nama hukum dan pembangunan. Kita tahu, bahwa problem pokok yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia adalah soal ketimpangan dan ketidakadilan penguasaan tanah yang selama ini dikuasai oleh segelintir pemodal yang rakus dan pemerintahan yang korup.

    Anggota DPR ini juga sedang mereduksi nilai tanah sendiri, yang urusan tanah kemudian bergeser menjadi sekedar komoditas dan jual beli. padahal, tanah adalah ruang hidup dan  eksistensi dari sebuah entitas manusia, memiliki nilai sosial dan budaya yang tidak bisa dikonversi ke dalam nilai-nilai uang dalam bentuk apapun, baik cash money maupun berbentuk lembar-lembar saham. Ikatan tenurial masyarakat, terutama masyarakat adat dihilangkan secara paksa lewat Undang-Undang yang juga sesungguhnya telah mengabaikan Konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi republik ini dan kontrak politik yang sah sebagai bangsa antara lain pasal 18B tentang hak-hak masyarakat adat, pasal 28H dan pasal 33 tentang prinsip dan penyelenggaraan demokrasi ekonomi.

    Keluarnya Undang-Undang ini dinilai oleh organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Anti Perampasan Tanah (KARAM TANAH) memberi karpet merah bagi pemodal, dan menjadi pelengkap dari bangunan sistem ekonomi kapitalisme yang semakin kuat yakni Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Kekerasan dan pelanggaran HAM akan semakin meningkat, terlebih belakangan ini kita menyaksikan semakin brutalnya aparat keamanan (TNI/Polisi) dalam mengamankan investasi di Indonesia.

     

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on