Oleh: Zulfikar Arma

Mekanisme pengurangan emisi karbon yang berasal dari deforestasi & degradasi lahan/hutan (Reducing Emission from Deforestation & Degradation atau biasa disngkat sebagai REDD) saat ini menjadi isu sentral dalam proses pengambilan keputusan di bidang pelestarian hutan dan perubahan iklim baik di tingkat internasional, nasional, maupun daerah termasuk di propinsi Aceh. Adanya peluang insentif finansial yang diberikan oleh negara maju yang membutuhkan kredit emisi dari upaya  pemerintah negara berkembang dalam meredam laju deforestasi (pengalihan status kawasan hutan menjadi kawasan non-hutan demi kepentingan ekonomi seperti perkebunan, pemukiman, industri) serta degradasi (penurunan fungsi kawasan hutan akibat pembalakan liar, kebakaran hutan, pertambangan dalam kawasan hutan) menimbulkan kegairahan baru bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menjaga kelestarian hutan yang berada di dalam wilayah teritorialnya.

Semenjak tahun 2008, Pemerintah Provinsi Aceh bekerjasama dengan perusahaan Carbon Conservation menggagas proyek REDD, yang diberi nama REDD Ekosistem Ulu Masen (EUM) Aceh, dengan luas lokasi 750.000 hektar yang tersebar di lima Kabupaten, yaitu: Aceh Besar, Aceh Jaya, Pidie, Pidie Jaya dan Aceh Barat, sesuai dengan surat Keputusan Gubernur Aceh pada Bulan juni 2009 dengan No. 522/373/tahun 2009, tentang Pencadangan Lahan untuk Kawasan strategis Ulu Masen Aceh (UMA) sebagai areal Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD). Pendukung proyek ini adalah Fauna Flora International (FFI). Proyek ini sedang menyelesaikan dokumen disain proyek.

Jika dilihat dari pembagian luasan wilayah di masing-masing kabupaten yang masuk dalam Kawasan Ulu Masen dimana Kabupaten Aceh Besar, Luas Hutan yang masuk ke dalam Ulu Masen sekitar 95.000 ha atau 13 % dari luas total hutan Ulu Masen. Kabupaten Aceh Jaya, dengan luas lebih kurang 266.500 ha atau 36% semua hutan dataran rendah di Ulu Masen berada di kabupaten ini. Kabupaten Aceh Barat, luas total yang masuk kawasan lebih kurang 113.000 ha atau 15% dari total luas Ulu Masen. Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, luas total yang masuk kawasan kira-kira 265.000 ha atau 36% dari luas total hutan Ulu Masen. Dari luasan wilayah yang dijadikan rencana Proyek REDD diharapkan dapat mengurangi  deforestasi dasar sejumlah 9.500 hektare setiap tahunnya sebesar 85%, mencapai pengurangan emisi hingga 1 juta ton CO2 per tahun.

Pemerintah Aceh dan Tim Task Force REDD Aceh berkomitmen untuk mengakui, melindungi dan menghormati hak-hak masyarakat disekitar dan didalam kawasan hutan yang menjadi lokasi proyek. Idealnya, tanpa proyek pun, pemerintah bekewajiban dan bertanggung jawab untuk memenuhi, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat. Dalam konteks Aceh yang puluhan tahun mengalami konflik dan terjadinya perampasan hak-hak dasar rakyat, seharusnya komitmen dan upaya pengakuan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adalah satu langkah maju untuk pemulihan hak masyarakat pasca konflik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat harus aktif untuk memperjuangkan dan menuntut hak-haknya mendapatkan pengakuan, perlindungan dan penghormatan.

Adapun sejumlah hak-hak dasar penting dan saling terkait untuk diperhatikan dalam proyek pembangunan dan termasuk proyek REDD EUM Aceh adalah hak atas informasi; hak untuk bebas berorganisasi dan berpendapat; hak atas tanah; hak atas pembangunan dan untuk menentukan prioritas pembangunan di wilayah hidup masyarakat; hak atas mata pencaharian, mendapatkan pembagian manfaat yang adil dan mendapat ganti atas kerugian yang hilang; hak untuk tidak di diskriminatif; hak FPIC; hak berpartisipasi, hak-hak adat atas otoritas kelembagaan adat setempat dalam mengatur, mengelola dan memanfaatkan tanah adat; hak atas lingkungan hidup; dan hak untuk mengajukan komplain dan penyelesaian konflik (termasuk menggunakan sistem lokal/adat).

Dalam konteks proyek REDD EUM Aceh, Satgas REDD EUM Aceh telah menciptakan skema negosiasi untuk mendapatkan persetujuan masyarakat dan Rencana Struktur Unit Managemen Proyek REDD Ulu Masen. Namun skema dan struktur ini masih mempunyai kekurangan, mulai dari urusan tahapan dan proses yang tidak partisipatif, keterwakilan masyarakat yang terpusat, aktivitas pendukung proses perundingan, dan sebagainya. Apalagi belum ada upaya pemerintah untuk pemberian informasi proyek REDD EUM Aceh, mempersiapkan dan mengembangkan kapasitas masyarakat dalam bernegosiasi yang berpihak dan berbasiskan hak-hak masyarakat.

sumber: Task Force REDD Aceh

Adapun tugas perwakilan Mukim dalam struktur Unit Manajemen Proyek REDD Ulu Masen Aceh yang dibuat oleh tim Task Force REDD Aceh adalah:

  1. Memberikan saran dan masukan terkait pelaksanaan REDD Ulu Masen.
  2. Memfasilitasi proses pelaksanaan REDD Ulu Masen.
  3. Besama dengan PMU melaksanakan kegiatan perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam kehutanan, perhitungan karbon, verifikasi dan validasi, dan kegiatan lain terkait dengan hal sosial ekonomi.
  4. Melakukan komunikasi dan konsolidasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan REDD Ulu Masen.
  5. Bersama ketua PMU Perwakilan Mukim Kabupaten Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Pidie, dan Pidie Jaya melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada ketua Project Board.

Selain itu juga masih terdapat banyak kekhawatiran bahwa penduduk asli atau masyarakat adat disekitar hutan tidak dapat menerima manfaat dari insentif untuk REDD, atau bahkan mendapatkan efek negatif apabila pemerintah yang otoriter atau pemilik lahan besar menggusur mereka agar dapat menerima insentif dari REDD (Griffiths, T. (2007) Melihat “RED”, Program Penduduk Kehutanan.).

Insentif untuk pengurangan emisi dari deforestasi dapat menawarkan potensi keuntungan dan juga resiko bagi penduduk disekitar hutan. Di kebanyakan wilayah tropis, penduduk asli tidak hanya mendapatkan keuntungan dari kegiatan yang menyebabkan deforestasi (pertanian industri, peternakan, dan pembalakan) tetapi juga kehilangan lahan, mata pencaharian dan cara hidup karenanya. Penghentian deforestasi itu sendiri dapat memberikan keuntungan bagi banyak kelompok penduduk asli.

Sistem nasional dapat dan seharusnya dirancang bersama-sama dengan penduduk asli dan memastikan bahwa mereka mendapatkan keuntungan. Dimana kita ketahui bahwa hutan memberikan sumber mata pencaharian bagi ratusan juta orang di seluruh dunia. Oleh karenanya, perhatian lebih harus diberikan pada kepemilikan  lahan dan hak penggunaan secara adat sehingga masyrakat adat yang berada disekitar kawasan program REDD di Aceh maupun di seluruh Indonesia dapat sejahtera.

Penulis adalah Kepala Divisi Riset Jaringan Konunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Oleh: Zulfikar Arma

    Mekanisme pengurangan emisi karbon yang berasal dari deforestasi & degradasi lahan/hutan (Reducing Emission from Deforestation & Degradation atau biasa disngkat sebagai REDD) saat ini menjadi isu sentral dalam proses pengambilan keputusan di bidang pelestarian hutan dan perubahan iklim baik di tingkat internasional, nasional, maupun daerah termasuk di propinsi Aceh. Adanya peluang insentif finansial yang diberikan oleh negara maju yang membutuhkan kredit emisi dari upaya  pemerintah negara berkembang dalam meredam laju deforestasi (pengalihan status kawasan hutan menjadi kawasan non-hutan demi kepentingan ekonomi seperti perkebunan, pemukiman, industri) serta degradasi (penurunan fungsi kawasan hutan akibat pembalakan liar, kebakaran hutan, pertambangan dalam kawasan hutan) menimbulkan kegairahan baru bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menjaga kelestarian hutan yang berada di dalam wilayah teritorialnya.

    Semenjak tahun 2008, Pemerintah Provinsi Aceh bekerjasama dengan perusahaan Carbon Conservation menggagas proyek REDD, yang diberi nama REDD Ekosistem Ulu Masen (EUM) Aceh, dengan luas lokasi 750.000 hektar yang tersebar di lima Kabupaten, yaitu: Aceh Besar, Aceh Jaya, Pidie, Pidie Jaya dan Aceh Barat, sesuai dengan surat Keputusan Gubernur Aceh pada Bulan juni 2009 dengan No. 522/373/tahun 2009, tentang Pencadangan Lahan untuk Kawasan strategis Ulu Masen Aceh (UMA) sebagai areal Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD). Pendukung proyek ini adalah Fauna Flora International (FFI). Proyek ini sedang menyelesaikan dokumen disain proyek.

    Jika dilihat dari pembagian luasan wilayah di masing-masing kabupaten yang masuk dalam Kawasan Ulu Masen dimana Kabupaten Aceh Besar, Luas Hutan yang masuk ke dalam Ulu Masen sekitar 95.000 ha atau 13 % dari luas total hutan Ulu Masen. Kabupaten Aceh Jaya, dengan luas lebih kurang 266.500 ha atau 36% semua hutan dataran rendah di Ulu Masen berada di kabupaten ini. Kabupaten Aceh Barat, luas total yang masuk kawasan lebih kurang 113.000 ha atau 15% dari total luas Ulu Masen. Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, luas total yang masuk kawasan kira-kira 265.000 ha atau 36% dari luas total hutan Ulu Masen. Dari luasan wilayah yang dijadikan rencana Proyek REDD diharapkan dapat mengurangi  deforestasi dasar sejumlah 9.500 hektare setiap tahunnya sebesar 85%, mencapai pengurangan emisi hingga 1 juta ton CO2 per tahun.

    Pemerintah Aceh dan Tim Task Force REDD Aceh berkomitmen untuk mengakui, melindungi dan menghormati hak-hak masyarakat disekitar dan didalam kawasan hutan yang menjadi lokasi proyek. Idealnya, tanpa proyek pun, pemerintah bekewajiban dan bertanggung jawab untuk memenuhi, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat. Dalam konteks Aceh yang puluhan tahun mengalami konflik dan terjadinya perampasan hak-hak dasar rakyat, seharusnya komitmen dan upaya pengakuan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adalah satu langkah maju untuk pemulihan hak masyarakat pasca konflik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat harus aktif untuk memperjuangkan dan menuntut hak-haknya mendapatkan pengakuan, perlindungan dan penghormatan.

    Adapun sejumlah hak-hak dasar penting dan saling terkait untuk diperhatikan dalam proyek pembangunan dan termasuk proyek REDD EUM Aceh adalah hak atas informasi; hak untuk bebas berorganisasi dan berpendapat; hak atas tanah; hak atas pembangunan dan untuk menentukan prioritas pembangunan di wilayah hidup masyarakat; hak atas mata pencaharian, mendapatkan pembagian manfaat yang adil dan mendapat ganti atas kerugian yang hilang; hak untuk tidak di diskriminatif; hak FPIC; hak berpartisipasi, hak-hak adat atas otoritas kelembagaan adat setempat dalam mengatur, mengelola dan memanfaatkan tanah adat; hak atas lingkungan hidup; dan hak untuk mengajukan komplain dan penyelesaian konflik (termasuk menggunakan sistem lokal/adat).

    Dalam konteks proyek REDD EUM Aceh, Satgas REDD EUM Aceh telah menciptakan skema negosiasi untuk mendapatkan persetujuan masyarakat dan Rencana Struktur Unit Managemen Proyek REDD Ulu Masen. Namun skema dan struktur ini masih mempunyai kekurangan, mulai dari urusan tahapan dan proses yang tidak partisipatif, keterwakilan masyarakat yang terpusat, aktivitas pendukung proses perundingan, dan sebagainya. Apalagi belum ada upaya pemerintah untuk pemberian informasi proyek REDD EUM Aceh, mempersiapkan dan mengembangkan kapasitas masyarakat dalam bernegosiasi yang berpihak dan berbasiskan hak-hak masyarakat.

    sumber: Task Force REDD Aceh

    Adapun tugas perwakilan Mukim dalam struktur Unit Manajemen Proyek REDD Ulu Masen Aceh yang dibuat oleh tim Task Force REDD Aceh adalah:

    1. Memberikan saran dan masukan terkait pelaksanaan REDD Ulu Masen.
    2. Memfasilitasi proses pelaksanaan REDD Ulu Masen.
    3. Besama dengan PMU melaksanakan kegiatan perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam kehutanan, perhitungan karbon, verifikasi dan validasi, dan kegiatan lain terkait dengan hal sosial ekonomi.
    4. Melakukan komunikasi dan konsolidasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan REDD Ulu Masen.
    5. Bersama ketua PMU Perwakilan Mukim Kabupaten Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Pidie, dan Pidie Jaya melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada ketua Project Board.

    Selain itu juga masih terdapat banyak kekhawatiran bahwa penduduk asli atau masyarakat adat disekitar hutan tidak dapat menerima manfaat dari insentif untuk REDD, atau bahkan mendapatkan efek negatif apabila pemerintah yang otoriter atau pemilik lahan besar menggusur mereka agar dapat menerima insentif dari REDD (Griffiths, T. (2007) Melihat “RED”, Program Penduduk Kehutanan.).

    Insentif untuk pengurangan emisi dari deforestasi dapat menawarkan potensi keuntungan dan juga resiko bagi penduduk disekitar hutan. Di kebanyakan wilayah tropis, penduduk asli tidak hanya mendapatkan keuntungan dari kegiatan yang menyebabkan deforestasi (pertanian industri, peternakan, dan pembalakan) tetapi juga kehilangan lahan, mata pencaharian dan cara hidup karenanya. Penghentian deforestasi itu sendiri dapat memberikan keuntungan bagi banyak kelompok penduduk asli.

    Sistem nasional dapat dan seharusnya dirancang bersama-sama dengan penduduk asli dan memastikan bahwa mereka mendapatkan keuntungan. Dimana kita ketahui bahwa hutan memberikan sumber mata pencaharian bagi ratusan juta orang di seluruh dunia. Oleh karenanya, perhatian lebih harus diberikan pada kepemilikan  lahan dan hak penggunaan secara adat sehingga masyrakat adat yang berada disekitar kawasan program REDD di Aceh maupun di seluruh Indonesia dapat sejahtera.

    Penulis adalah Kepala Divisi Riset Jaringan Konunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on