Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah telah mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 13 tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak Adat Atas Tanah, meskipun sudah dua tahun Pergub ini dikeluarkan, tetapi belum ada banyak Forum Damang yang melakukan pendaftaran dan mengeluarkan surat keterangan tanah adat yang mengakui hak-hak masyarakat atas tanah adat. Sebaliknya, tanah-tanah adat terus mendapat tekanan oleh proyek pengusahaan hasil hutan, perkebunan sawit, pertambangan dan proyek konservasi (REDD). Pada Damang menghendaki adanya dukungan politik dan program dari pemerintah untuk memperkuat otoritas para Damang dan mempercepat pelaksanaan inventarisasi, pendaftaran dan legalitas hak adat atas tanah.

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah telah mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 13 tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak Adat Atas Tanah, meskipun sudah dua tahun Pergub ini dikeluarkan, tetapi belum ada banyak Forum Damang yang melakukan pendaftaran dan mengeluarkan surat keterangan tanah adat yang mengakui hak-hak masyarakat atas tanah adat. Sebaliknya, tanah-tanah adat terus mendapat tekanan oleh proyek pengusahaan hasil hutan, perkebunan sawit, pertambangan dan proyek konservasi (REDD). Pada Damang menghendaki adanya dukungan politik dan program dari pemerintah untuk memperkuat otoritas para Damang dan mempercepat pelaksanaan inventarisasi, pendaftaran dan legalitas hak adat atas tanah.

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on