Mendukung Pendudukan Lahan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat  Desa Sei Ahas, Desa Ketimpun, Desa Keladan dan Desa Katunjung dari Perampasan Lahan Yang Dilakukan oleh PT. Rezeki Alam Semesta Raya

Salam Solidaritas !!

Konflik agraria dan sumber daya alam yang terus terjadi di Indonesia termasuk di kalimantan tengah merupakan akumulasi kegagalan pemerintah dalam memenuhi rasa keadilan bagi warga negaranya dan suatu saat akan menjadi  konflik yang lebih luas dan merugikan semua pihak di kemudian hari.

Hal ini terjadi karena lalainya pemerintah dalam menjamin hak-hak atas tanah yang menjadi sumber penghidupan rakyat. Pengusaan sumberdaya alam dan ketimpangan dalam kepemilikan agraria menjadi pemicu utama  yang didorong oleh berbagai kebijakan pemerintah melalui undang-undang untuk melindungi kepentingan modal dan melegalkan perampasan hak-hak rakyat atas tanah dan sumberdaya alam seperti UU No.25/2007 Tentang Penanaman Modal, UU No.41/1999 Tentang Kehutanan, UU 18/2004 Tentang Perkebunan, UU No.7/2004 Tentang Sumber Daya Air, UU No. 27/2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 4/2009 Mineral dan Batubara, dan yang terbaru pengesahan UU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan adalah kebijakan yang mengutamakan kepentingan pengusaha dan menjauhkan rakyat atas kekayaan sumberdaya alam yang dimilikinya.

Sekber KaltengKalimantan tengah yang merupakan salah satu bagian dari negeri ini tidak terlepas dari penguasaan dan kosentrasi monopoli tanah oleh investasi seperti pertambangan, HPH/HTI, Perkebunan sawit dan proyek REDD yeng menggunakan pengusaan tanah sebagai syarat utama untuk mengakumulasi modalnya. Hampir 78 % daratan wilayah kalteng sudah dikuasi oleh investasi tersebut ditambah dengan pengusaan tanah negara berupa Taman Nasional dan hutan lindung  yang menutup akses masyarakat dari sumberedaya alamnya.

Akibat dari ketimpangan tersebut telah muncul berbagai macam konflik diberbagai pelosok kalimantan tengah dimana maraknya konflik agraria dan sumberdaya alam yang menempatkan masyarakat adat/ lokal menjadi pihak yang selalu dirugikan dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak atas tanahnya bahkan mereka sering diintimidasi, dikriminalisasi dan dipenjara  oleh aparat hukum yang seharusnya melindungi mereka dari ancaman  perampasan tanah yang dilakukan oleh perusahaan.

Namun selama ini perjuangan untuk memperoleh hak atas tanah dan sumberdaya alam selalu dibenturkan pada kepentingan pembangunan dan atas nama pendapatan daerah, padahal pada kenyataanya investasi tersebut tidak pernah memberikan manfaat bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya. Upaya untuk memperjuangkan hak atas tanah selalu dihadang dengan kriminalisasi oleh aparat kepolisian yang menghilangkan rasa keadilan namun tidak menyurutkan niat untuk memperjuangkan dan mempertahankan hak hidup mereka dengan cara apapun.

Saat ini masyarakat dari Desa Sei Ahas, Desa Kalumpang, Desa Katimpun dan Desa Keladan Kecamatan Mentangai Kabupaten Kapuas sejak tanggal 20 januari 2012 hingga saat ini sedang memperjuangkan hak atas tanahnya seluas 3351,59 hektar yang di rampas oleh perusahaan PT. Rezeki Alam Semesta Raya padahal perushaan ini tidak memiliki legalitas karena belum memiliki HGU dan ijin pelepasan kawasan hutan dari Menteri kehutanan serta masuk dalam wilayah Peta Indikatif Moratorium.  Sejak tahun 2004, tanah-tanah yang di rampas pihak perusahaan merupakan sumber mata pencaharian berupa  Handil, Beje, Kebun karet tanpa ada penyelesaian hingga saat ini bahkan sudah berganti menjadi pohon sawit. Berbagai upaya sudah sering dilakukan masyarakat namun tidak pernah mendapatkan tanggapan dan penyelesaian yang adil oleh perusahaan dan pemerintah sehingga masyarakat melakukan blokade dan menduduki lahan-lahan tersebut sebagai upaya dalam menuntut dan mempertahankan hak-hak mereka.

Berkaitan dengan hal tersebut kami yang tergabung dalam Aliansi Pemulihan Hak-Hak Rakyat Kalimantan Tengah  mendukung perjuangan masyarakat Desa Keladan, Ketimpun, Sei Ahas dan Kalumpang Kecamatan Mentangai dalam memperjuangkan hak atas tanahnya dan mendesak kepada pemerintah khususnya Bupati Kapuas untuk mencabut ijin PT. Rejeki Alam Semesta Raya  dan segera mengembalikan hak atas tanah dan wilayah kelola kepada masyarakat  sebagai wilayah adat masyarakat 4 desa tersebut.

Selain itu, untuk memastikan terjaminnya rasa aman juga menuntut kepada aparat kepolisian untuk segera menghentikan kriminalisasi  dan kekerasan terhadap para petani dan masyarakat adat yang sedang memperjuangkan hak atas tanahnya dan segera membentuk mekanisme penyelesaian konflik agraria dan sumberdaya alam di kalimantan tengah. Pelaksanaan reforma agraria sejati harus segera dilakukan sebagai wujud dari terlaksananya  keadilan agraria.

Demikian pernyataan sikap bersama ini disampaikan untuk pemulihan hak-hak masyarakat dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak atas tanahnya.

Pulihkan hak-hak rakyat indonesia dan lawan perampasan tanah dan ruang hidup rakyat !!!

Palangkaraya, 25 Januari 2012

Lembaga-lembaga yang tergabung dalam sekertariat bersama pemulihan hak-hak rakyat kalimantan tengah :

1.    BPHW AMAN Kalteng

2.   Walhi Kalimantan Tengah

3.   Save Our Borneo

4.   Poker SHK Kalteng

5.    Mitra LH Kalteng

6.   Yayasan Petak Danum Kuala Kapuas

7.   Lembaga Dayak Panarung

8.   BPH Aman Palangkaraya

9.   BEM Universitas Palangkaraya

10. BEM STIH Tambun Bungai Palangkaraya

11.Mapala Comodo FE Unpar

12. Vivat International

13. JPIC SVD Kalimantan

14. Forum Keadilan Perdamaian Papua –Kalimantan

15.Komisi Keadilan Dan Perdamaian Palangkaraya

16. Yayasan Cakrawala Indonesia Palangkaraya

17. GMNI Cab Palangkaraya

18. Gerakan Bersatu Dan Berbuat Untuk Mangantang Utus

19. GMKI Cab Palangkaraya

20. Telapak Kalteng

21. Sahabat Lingkungan Kalimantan Tengah

22. LMMD-KT

23. HIMA Hanau

24. Lembaga Kebudayaan Dayak- Kalimantan Tengah

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Mendukung Pendudukan Lahan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat  Desa Sei Ahas, Desa Ketimpun, Desa Keladan dan Desa Katunjung dari Perampasan Lahan Yang Dilakukan oleh PT. Rezeki Alam Semesta Raya

    Salam Solidaritas !!

    Konflik agraria dan sumber daya alam yang terus terjadi di Indonesia termasuk di kalimantan tengah merupakan akumulasi kegagalan pemerintah dalam memenuhi rasa keadilan bagi warga negaranya dan suatu saat akan menjadi  konflik yang lebih luas dan merugikan semua pihak di kemudian hari.

    Hal ini terjadi karena lalainya pemerintah dalam menjamin hak-hak atas tanah yang menjadi sumber penghidupan rakyat. Pengusaan sumberdaya alam dan ketimpangan dalam kepemilikan agraria menjadi pemicu utama  yang didorong oleh berbagai kebijakan pemerintah melalui undang-undang untuk melindungi kepentingan modal dan melegalkan perampasan hak-hak rakyat atas tanah dan sumberdaya alam seperti UU No.25/2007 Tentang Penanaman Modal, UU No.41/1999 Tentang Kehutanan, UU 18/2004 Tentang Perkebunan, UU No.7/2004 Tentang Sumber Daya Air, UU No. 27/2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 4/2009 Mineral dan Batubara, dan yang terbaru pengesahan UU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan adalah kebijakan yang mengutamakan kepentingan pengusaha dan menjauhkan rakyat atas kekayaan sumberdaya alam yang dimilikinya.

    Sekber KaltengKalimantan tengah yang merupakan salah satu bagian dari negeri ini tidak terlepas dari penguasaan dan kosentrasi monopoli tanah oleh investasi seperti pertambangan, HPH/HTI, Perkebunan sawit dan proyek REDD yeng menggunakan pengusaan tanah sebagai syarat utama untuk mengakumulasi modalnya. Hampir 78 % daratan wilayah kalteng sudah dikuasi oleh investasi tersebut ditambah dengan pengusaan tanah negara berupa Taman Nasional dan hutan lindung  yang menutup akses masyarakat dari sumberedaya alamnya.

    Akibat dari ketimpangan tersebut telah muncul berbagai macam konflik diberbagai pelosok kalimantan tengah dimana maraknya konflik agraria dan sumberdaya alam yang menempatkan masyarakat adat/ lokal menjadi pihak yang selalu dirugikan dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak atas tanahnya bahkan mereka sering diintimidasi, dikriminalisasi dan dipenjara  oleh aparat hukum yang seharusnya melindungi mereka dari ancaman  perampasan tanah yang dilakukan oleh perusahaan.

    Namun selama ini perjuangan untuk memperoleh hak atas tanah dan sumberdaya alam selalu dibenturkan pada kepentingan pembangunan dan atas nama pendapatan daerah, padahal pada kenyataanya investasi tersebut tidak pernah memberikan manfaat bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya. Upaya untuk memperjuangkan hak atas tanah selalu dihadang dengan kriminalisasi oleh aparat kepolisian yang menghilangkan rasa keadilan namun tidak menyurutkan niat untuk memperjuangkan dan mempertahankan hak hidup mereka dengan cara apapun.

    Saat ini masyarakat dari Desa Sei Ahas, Desa Kalumpang, Desa Katimpun dan Desa Keladan Kecamatan Mentangai Kabupaten Kapuas sejak tanggal 20 januari 2012 hingga saat ini sedang memperjuangkan hak atas tanahnya seluas 3351,59 hektar yang di rampas oleh perusahaan PT. Rezeki Alam Semesta Raya padahal perushaan ini tidak memiliki legalitas karena belum memiliki HGU dan ijin pelepasan kawasan hutan dari Menteri kehutanan serta masuk dalam wilayah Peta Indikatif Moratorium.  Sejak tahun 2004, tanah-tanah yang di rampas pihak perusahaan merupakan sumber mata pencaharian berupa  Handil, Beje, Kebun karet tanpa ada penyelesaian hingga saat ini bahkan sudah berganti menjadi pohon sawit. Berbagai upaya sudah sering dilakukan masyarakat namun tidak pernah mendapatkan tanggapan dan penyelesaian yang adil oleh perusahaan dan pemerintah sehingga masyarakat melakukan blokade dan menduduki lahan-lahan tersebut sebagai upaya dalam menuntut dan mempertahankan hak-hak mereka.

    Berkaitan dengan hal tersebut kami yang tergabung dalam Aliansi Pemulihan Hak-Hak Rakyat Kalimantan Tengah  mendukung perjuangan masyarakat Desa Keladan, Ketimpun, Sei Ahas dan Kalumpang Kecamatan Mentangai dalam memperjuangkan hak atas tanahnya dan mendesak kepada pemerintah khususnya Bupati Kapuas untuk mencabut ijin PT. Rejeki Alam Semesta Raya  dan segera mengembalikan hak atas tanah dan wilayah kelola kepada masyarakat  sebagai wilayah adat masyarakat 4 desa tersebut.

    Selain itu, untuk memastikan terjaminnya rasa aman juga menuntut kepada aparat kepolisian untuk segera menghentikan kriminalisasi  dan kekerasan terhadap para petani dan masyarakat adat yang sedang memperjuangkan hak atas tanahnya dan segera membentuk mekanisme penyelesaian konflik agraria dan sumberdaya alam di kalimantan tengah. Pelaksanaan reforma agraria sejati harus segera dilakukan sebagai wujud dari terlaksananya  keadilan agraria.

    Demikian pernyataan sikap bersama ini disampaikan untuk pemulihan hak-hak masyarakat dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak atas tanahnya.

    Pulihkan hak-hak rakyat indonesia dan lawan perampasan tanah dan ruang hidup rakyat !!!

    Palangkaraya, 25 Januari 2012

    Lembaga-lembaga yang tergabung dalam sekertariat bersama pemulihan hak-hak rakyat kalimantan tengah :

    1.    BPHW AMAN Kalteng

    2.   Walhi Kalimantan Tengah

    3.   Save Our Borneo

    4.   Poker SHK Kalteng

    5.    Mitra LH Kalteng

    6.   Yayasan Petak Danum Kuala Kapuas

    7.   Lembaga Dayak Panarung

    8.   BPH Aman Palangkaraya

    9.   BEM Universitas Palangkaraya

    10. BEM STIH Tambun Bungai Palangkaraya

    11.Mapala Comodo FE Unpar

    12. Vivat International

    13. JPIC SVD Kalimantan

    14. Forum Keadilan Perdamaian Papua –Kalimantan

    15.Komisi Keadilan Dan Perdamaian Palangkaraya

    16. Yayasan Cakrawala Indonesia Palangkaraya

    17. GMNI Cab Palangkaraya

    18. Gerakan Bersatu Dan Berbuat Untuk Mangantang Utus

    19. GMKI Cab Palangkaraya

    20. Telapak Kalteng

    21. Sahabat Lingkungan Kalimantan Tengah

    22. LMMD-KT

    23. HIMA Hanau

    24. Lembaga Kebudayaan Dayak- Kalimantan Tengah

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on