Rabu, 4 Januari 2012

http://cetak.kompas.com/read/2012/01/04/01462452/rakyat.lemah.tak.mau.lagi.dieksploitasi

Kekerasan

Jakarta, Kompas – Eskalasi kekerasan yang meningkat akhir-akhir ini terjadi antara lain karena rakyat yang lemah tak mau lagi dieksploitasi, sementara aparat dan pemerintah tak mau berpihak kepada mereka. Dalam ketidakberdayaannya, rakyat memiliki energi untuk memberontak terhadap penguasa dan aparat yang dinilai menzalimi hak-hak mereka.

Dalam kondisi tersebut, menurut Guru Besar Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, pemerintah seperti mengalami disorientasi, tak tahu harus berpihak ke mana. Padahal, posisi rakyat sebenarnya lemah dan tak berdaya serta selalu dalam kondisi dieksploitasi kepentingan modal besar.

”Yang pasti, rakyat yang lemah tidak mau lagi selalu berada pada posisi yang bisa dieksploitasi. Ketidakberdayaan mereka muncul saat penguasa dan aparat, termasuk polisi, tak berpihak kepada mereka. Di situlah muncul bentrok dan ini berbahaya apabila tidak dikendalikan pemerintah,” kata Hikmahanto di Jakarta, Senin (2/1).

Pemerintah, menurut Hikmahanto, seharusnya tidak berpihak kepada yang kuat, tetapi pihak yang benar. Rakyat sebenarnya berharap pemerintah bisa menegakkan kebenaran dan tegas mengambil keputusan, tetapi mengedepankan faktor kemanusiaan ketika berhadapan dengan rakyatnya.

Melindungi rakyat

Menurut Penasihat Ahli Nasional International Center for Transitional Justice (ICTJ) Usman Hamid, yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah pemimpin yang berani, bertanggung jawab, dan mau melindungi rakyat dan hak-hak mereka. Eskalasi kekerasan yang makin tinggi dalam bentrok antara aparat dan rakyat dinilai Usman terjadi karena kebijakan pemerintah justru menyusahkan rakyat.

”Hukum yang ditegakkan adalah hukum yang timpang, yang tidak berpihak kepada bagian terbesar penduduk negeri ini seperti petani. Yang dikejar adalah angka pertumbuhan ekonomi tanpa melihat korelasinya dengan strategi pembangunan ekonomi kerakyatan di sektor agraria,” katanya.

Tragedi di Mesuji hingga Bima, menurut Usman, hanya puncak gunung es dari endapan soal konflik agraria dan kekerasan akibat strategi penarikan modal yang tak berpihak kepada rakyat dan tak terselesaikan pemerintah. ”Ini bisa diselesaikan jika pemerintah mau menegakkan hukum yang berkeadilan bagi rakyat di lapisan terbawah dengan cara membenahi birokrasi yang korup, boros, dan merombak sektor keamanan negara,” katanya.

Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ridha Saleh, menilai, eskalasi kekerasan meningkat karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak bertindak dan tidak memprioritaskan penyelesaian konflik berbasiskan masalah sumber daya alam.

Menurut Arie Sujito, sosiolog dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, solusi untuk mengatasi konflik tersebut mau tidak mau adalah mengubah pilihan pendekatan pembangunan. Selama ini, masyarakat cenderung hanya menjadi subyek pembangunan. (FAJ/EDN/BIL)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Rabu, 4 Januari 2012

    http://cetak.kompas.com/read/2012/01/04/01462452/rakyat.lemah.tak.mau.lagi.dieksploitasi

    Kekerasan

    Jakarta, Kompas – Eskalasi kekerasan yang meningkat akhir-akhir ini terjadi antara lain karena rakyat yang lemah tak mau lagi dieksploitasi, sementara aparat dan pemerintah tak mau berpihak kepada mereka. Dalam ketidakberdayaannya, rakyat memiliki energi untuk memberontak terhadap penguasa dan aparat yang dinilai menzalimi hak-hak mereka.

    Dalam kondisi tersebut, menurut Guru Besar Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, pemerintah seperti mengalami disorientasi, tak tahu harus berpihak ke mana. Padahal, posisi rakyat sebenarnya lemah dan tak berdaya serta selalu dalam kondisi dieksploitasi kepentingan modal besar.

    ”Yang pasti, rakyat yang lemah tidak mau lagi selalu berada pada posisi yang bisa dieksploitasi. Ketidakberdayaan mereka muncul saat penguasa dan aparat, termasuk polisi, tak berpihak kepada mereka. Di situlah muncul bentrok dan ini berbahaya apabila tidak dikendalikan pemerintah,” kata Hikmahanto di Jakarta, Senin (2/1).

    Pemerintah, menurut Hikmahanto, seharusnya tidak berpihak kepada yang kuat, tetapi pihak yang benar. Rakyat sebenarnya berharap pemerintah bisa menegakkan kebenaran dan tegas mengambil keputusan, tetapi mengedepankan faktor kemanusiaan ketika berhadapan dengan rakyatnya.

    Melindungi rakyat

    Menurut Penasihat Ahli Nasional International Center for Transitional Justice (ICTJ) Usman Hamid, yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah pemimpin yang berani, bertanggung jawab, dan mau melindungi rakyat dan hak-hak mereka. Eskalasi kekerasan yang makin tinggi dalam bentrok antara aparat dan rakyat dinilai Usman terjadi karena kebijakan pemerintah justru menyusahkan rakyat.

    ”Hukum yang ditegakkan adalah hukum yang timpang, yang tidak berpihak kepada bagian terbesar penduduk negeri ini seperti petani. Yang dikejar adalah angka pertumbuhan ekonomi tanpa melihat korelasinya dengan strategi pembangunan ekonomi kerakyatan di sektor agraria,” katanya.

    Tragedi di Mesuji hingga Bima, menurut Usman, hanya puncak gunung es dari endapan soal konflik agraria dan kekerasan akibat strategi penarikan modal yang tak berpihak kepada rakyat dan tak terselesaikan pemerintah. ”Ini bisa diselesaikan jika pemerintah mau menegakkan hukum yang berkeadilan bagi rakyat di lapisan terbawah dengan cara membenahi birokrasi yang korup, boros, dan merombak sektor keamanan negara,” katanya.

    Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ridha Saleh, menilai, eskalasi kekerasan meningkat karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak bertindak dan tidak memprioritaskan penyelesaian konflik berbasiskan masalah sumber daya alam.

    Menurut Arie Sujito, sosiolog dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, solusi untuk mengatasi konflik tersebut mau tidak mau adalah mengubah pilihan pendekatan pembangunan. Selama ini, masyarakat cenderung hanya menjadi subyek pembangunan. (FAJ/EDN/BIL)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on