http://cetak.kompas.com/read/2012/02/16/03100638/bupati.sediakan.lahan.plasma

Kamis, 16 Februari 2012

 

Kebun Kemitraan

Palangkaraya, Kompas – Para bupati di Kalimantan Tengah diwajibkan menyediakan lahan untuk perkebunan plasma. Kewajiban itu merupakan penerapan Peraturan Daerah Kalteng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 tentang usaha perkebunan. Kebun plasma dibangun perusahaan perkebunan dengan penyelesaian paling lambat akhir 2013.

Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran di Palangkaraya, Kalteng, Rabu (15/2), mengatakan, alokasi lahan untuk plasma minimal 20 persen dari luas perkebunan yang dimiliki perusahaan. Namun, perusahaan perkebunan yang beroperasi di Kalteng sebelum 2007 belum menerapkan plasma. Pasalnya, Permentan Nomor 26 Tahun 2007 belum ditetapkan.

Menurut Diran, pihaknya sedang mengumpulkan data dari para bupati mengenai luas lahan yang harus disediakan di kabupaten masing-masing. ”Dalam dua minggu ini, semua bupati sudah harus selesai mendata dan menyerahkan jumlahnya kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng,” paparnya.

Sebanyak 167 perusahaan perkebunan beroperasi di Kalteng. Diran tak dapat memastikan berapa perusahaan yang sudah menerapkan plasma. Penggarap plasma yakni warga setempat, antara lain buruh tani dan warga miskin. Mereka harus disetujui kepala desa, camat, dan bupati.

Kadis Pertanian Kabupaten Katingan Karlie mengaku sedang mencari lahan untuk perkebunan plasma. Luas dan lokasi belum ditentukan karena sedang didata. ”Pastinya, lahan itu harus di luar hutan,” ujarnya. (bay)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    http://cetak.kompas.com/read/2012/02/16/03100638/bupati.sediakan.lahan.plasma

    Kamis, 16 Februari 2012

     

    Kebun Kemitraan

    Palangkaraya, Kompas – Para bupati di Kalimantan Tengah diwajibkan menyediakan lahan untuk perkebunan plasma. Kewajiban itu merupakan penerapan Peraturan Daerah Kalteng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 tentang usaha perkebunan. Kebun plasma dibangun perusahaan perkebunan dengan penyelesaian paling lambat akhir 2013.

    Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran di Palangkaraya, Kalteng, Rabu (15/2), mengatakan, alokasi lahan untuk plasma minimal 20 persen dari luas perkebunan yang dimiliki perusahaan. Namun, perusahaan perkebunan yang beroperasi di Kalteng sebelum 2007 belum menerapkan plasma. Pasalnya, Permentan Nomor 26 Tahun 2007 belum ditetapkan.

    Menurut Diran, pihaknya sedang mengumpulkan data dari para bupati mengenai luas lahan yang harus disediakan di kabupaten masing-masing. ”Dalam dua minggu ini, semua bupati sudah harus selesai mendata dan menyerahkan jumlahnya kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng,” paparnya.

    Sebanyak 167 perusahaan perkebunan beroperasi di Kalteng. Diran tak dapat memastikan berapa perusahaan yang sudah menerapkan plasma. Penggarap plasma yakni warga setempat, antara lain buruh tani dan warga miskin. Mereka harus disetujui kepala desa, camat, dan bupati.

    Kadis Pertanian Kabupaten Katingan Karlie mengaku sedang mencari lahan untuk perkebunan plasma. Luas dan lokasi belum ditentukan karena sedang didata. ”Pastinya, lahan itu harus di luar hutan,” ujarnya. (bay)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on