Tanah Papua kaya akan hasil bumi, tanah, hutan, tambang mineral dan berbagai keanekaragaman hayati endemic yang terkandung didalamnya. Perusahaan negara dan swasta dalam negeri maupun modal asing rebutan menuju ke daerah ini hingga ke pelosok pedalaman mencari dan mengusahakan lahan usaha baru dalam skala yang luas.

Di Provinsi Papua Barat, provinsi baru yang dimekarkan dari induknya provinsi Papua pada tahun 2003, diketahui memiliki luas wilayah sebesar 143.185,11 Km2 dan sebagian besar diantaranya merupakan kawasan hutan dengan luas 9.769.686,81 hektar. Saat ini di seluruh wilayah Papua Barat, sudah ada 29 perusahaan swasta yang mengantongi ijin usaha pembalakan kayu dan menguasai kawasan hutan seluas 4.654.211,97 hektar. Ada 12 perusahaan yang mengantongi ijin perkebunan dengan luas areal sekitar 300.000 hektar, diantaranya ada 6 perusahaan yang aktif mengusahakan lahan perkebunan seluas 72.127 hektar.

Tidak kalah hebatnya dengan perusahaan pembalakan kayu dalam penguasaan lahan, ada 16 perusahaan pertambangan yang mendapatkan ijin pemerintah untuk mengekstraksi kekayaan mineral dan batu bara seluas 2.701.283,30 hektar dan ada 13 perusahaan tambang minyak dan gas yang menguasai lahan seluas 7.164.417 hektar. Total luas areal kuasa pertambangan sebesar 9.865.700,30 hektar, lebih besar dari luas kawasan hutan 9.769.687 hektar.

Informasi data di atas ini menunjukkan hampir seluruh wilayah Papua Barat dari puncak gunung hingga ke daerah perairan bahkan isi bumi telah dikepung dan diserahkan kepada 60 investor yang menguasai areal seluas 14.819.911 hektar, padahal di dalam dan sekitar hutan di daerah ini terdapat 1.173 kampung yang kebanyakan didiami oleh Orang Papua yang berjumlah 760.855 jiwa (SP 2010). Merekalah yang paling menerima dampak dari ketidak adilan dan ketidak beraturan kebijakan dan proyek-proyek pembangunan.

Menurut Max Tokede, akademisi Universitas Negeri Papua, situasi ini terjadi oleh karena buruknya kebijakan pengaturan dan pengelolaan asset alam. Kepentingan investor sangat menentukan dan mempengaruhi keputusan dan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Prinsip-prinsip keadilan social, keberlanjutan produksi dan kelestarian ekologi tidak dipertimbangkan. Kondisi fisiologi kawasan hutan di Papua Barat lebih dari 60 persen berada di kelerengan yang curam 26 – 60 %, artinya tempat-tempat tersebut sangat rentan mengalami longsor jika dikelola dan menjadi daerah yang terbuka. Kawasan hutan tersebut semestinya dilindungi, tetapi kenyataannya daerah tersebut diberikan kepada perusahaan pembalak kayu, tambang dan perkebunan.

Pada awal Januari 2008, Gubernur Papua Barat, Abraham Aturi mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 tahun 2008 (Pergub) tentang Pengaturan Peredaran Hasil Hutan Kayu. Maksudnya  untuk membatasi penjualan kayu bulat keluar Papua dan untuk meningkatkan industry kayu di daerah, sekaligus diharapkan dapat mencapai misi pelestarian hutan, menyusul pernyataan Gubernur Papua Barat dan Papua untuk mendedikasikan kawasan hutan guna mencegah dampak pemanasan global melalui proyek pengurangan emisi karbon (REDD).

Bak macan ompong, Pergub tidak digubris, niat untuk  membangun industry kayu di Papua tidak dilaksanakan perusahaan, tetapi penjualan kayu-kayu bulat keluar Papua tetap berlanjut. Bukannya menegakkan hukum dan menata pengelolaan hutan berkelanjutan, justeru setiap instansi sektoral berlomba-lomba menawarkan dan mengeluarkan ijin-ijin pengusahaan kayu, perkebunan dan tambang kepada perusahaan bermodal besar. Tidak ada control dan pemerintah tidak peduli terjadi tumpang tindih lahan. Para investor berebutan, siapa cepat, punya duit dan punya kuasa, dialah yang menang.

Di tingkat pusat, Menteri Kehutanan mengeluarkan peraturan yang kontroversial dan mengandaikan tanah Papua tidak bertuan, yakni Permenhut No. 33 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK), pada Pasal 4, ayat 1, disebutkan Luas kawasan HPK yang dilepaskan untuk kepentingan pembangungan diluar kegiatan kehutanan, yaitu pembangunan perkebunan, diberikan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar, untuk satu perusahaan atau grup perusahaan, sedangkan untuk provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, paling banyak 200.000 (dua ratus ribu) hektar untuk satu perusahaan atau grup perusahaan. Untuk perkebunan tebu dapat diberikan paling banyak 300.000 (tiga ratus ribu) hektar untuk satu perusahaan atau grup perusahaan.

Mekanisme hukum ini diciptakan untuk kepentingan investor dan supaya dianggap ‘normal’ cara merampas ‘mengalihkan’ hak-hak rakyat atas tanah orang asli Papua, selain cara-cara paksa, intimidasi dan kekerasan. Tanah dan hutan maupun kawasan perairan yang dikuasai berdasarkan hukum adat setempat beralih kepada kuasa pemilik modal. Demikian pula, secara horizontal, pelucutan hak-hak masyarakat dilakukan dengan cara membuat surat perjanjian dan kesepakatan untuk menyerahkan hak atas tanah kepada investor dan masyarakat diberikan kompensasi dan janji-janji pembangunan. Hal ini terjadi dengan melibatkan persekongkolan elite kelembagaan adat setempat yang mengatasnamakan masyarakat bersama ‘broker’ perusahaan mengorganisir tanda tangan dan mengongkosi pertemuan dengan perusahaan.

Kenyataan ini membuat harapan orang asli Papua agar adanya affirmative kebijakan untuk pengakuan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua masih jauh dari prioritas pemerintah dan pengusaha. Mekanisme hukum dan ketidak pastian perlidungan dan pengakuan hukum ini juga menjadi cara pemerintah mengabaikan ‘tidak mengakui’ hak-hak masyarakat dan sekaligus cara menghadapi tuntutan-tuntutan masyarakat yang mengancam kepentingan penguasa yang korup.

Kebijakan dan model pembangunan yang mengandalkan modal besar, teknologi dan organisasi modern yang berskala besar, ternya tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebaliknya menyingkirkan hak dan system pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Lihat saja Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua Barat pada tahun 2009 sebesar 68,6 berada dibawah rata-rata IPM nasional sebesar 71,6 (berada diperingkat ke 30 dari 33 provinsi) dan meningkat sebesar 69,15 pada tahun 2010. Hal ini berarti tingkat  kualitas kehidupan masyarakat berada dibawah standard dan kemampuan pemenuhan pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Realitasnya orang asli Papua berada dalam kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi yang timpang dengan masyarakat dan daerah lainnya, yang juga terjadi karena marjinalisasi dan diskriminasi terhadap orang asli Papua.

Konflik dan kasus kekerasan terus berulang-ulang dan meluas terjadi, masyarakat sampai trauma, ketakutan dan kebebasan mereka dirampas. Sejak Desember 2011 lalu, warga Suku Ambumi (Wasior) menuntut kompensasi atas hak-haknya atas hasil hutan kayu yang dieksploitasi oleh perusahaan kayu asal Jakarta PT. Kurniatama yang memiliki konsesi seluas 115.000 hektar selama 35 tahun di Distrik Naikere dan Kuri Wamesa. Masyarakat memalangi jalan perusahaan. Perusahaan mengundang Pasukan TNI dari Sorong dan membuat Pos di Kampung Wombu dan aksi ini berakhir tanpa ada kepastian hak. Masyarakat trauma dengan kekerasan yang pernah dialami pada tahun 2001 dan takut dituduh separatis yang menjadi cara dan label halal bagi aparat bertindak keras.

Dampak penting lainnya adalah kerentanan tanah bukit-bukit di Papua oleh karena pembukaan hutan, deforestasi dan anomaly cuaca, yang dapat menimbulkan bencana ekologi, banjir bandang dan tanah longsor, yang menjadi ancaman dan merusak kehidupan social ekonomi masyarakat.

Lantas, apa jalan keluar untuk menghadapi kepungan dan menghentikan gempuran investasi, untuk mencegah dampak bencana dan menyelamatkan asset alam dan masyarakat. Bagaimanapun harus ada perubahan kebijakan yang benar-benar dapat melindungi dan mengakui keberadaan dan hak-hak orang asli Papua, karenanya diperlukan daya juang yang tinggi dan kerjasama dalam mewujudkan misi perubahan kebijakan. Kerjasama dilakukan lintas kampung, lintas daerah dan lintas sector. Tidak kalah pentingnya masyarakat harus terogranisir, kompak dan mempunyai keyakinan dalam menggerakkan modal social yang dimiliki hingga sampai perubahan yang dikehendaki.

 

Angky, Februari 2012.

 

 

 

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Tanah Papua kaya akan hasil bumi, tanah, hutan, tambang mineral dan berbagai keanekaragaman hayati endemic yang terkandung didalamnya. Perusahaan negara dan swasta dalam negeri maupun modal asing rebutan menuju ke daerah ini hingga ke pelosok pedalaman mencari dan mengusahakan lahan usaha baru dalam skala yang luas.

    Di Provinsi Papua Barat, provinsi baru yang dimekarkan dari induknya provinsi Papua pada tahun 2003, diketahui memiliki luas wilayah sebesar 143.185,11 Km2 dan sebagian besar diantaranya merupakan kawasan hutan dengan luas 9.769.686,81 hektar. Saat ini di seluruh wilayah Papua Barat, sudah ada 29 perusahaan swasta yang mengantongi ijin usaha pembalakan kayu dan menguasai kawasan hutan seluas 4.654.211,97 hektar. Ada 12 perusahaan yang mengantongi ijin perkebunan dengan luas areal sekitar 300.000 hektar, diantaranya ada 6 perusahaan yang aktif mengusahakan lahan perkebunan seluas 72.127 hektar.

    Tidak kalah hebatnya dengan perusahaan pembalakan kayu dalam penguasaan lahan, ada 16 perusahaan pertambangan yang mendapatkan ijin pemerintah untuk mengekstraksi kekayaan mineral dan batu bara seluas 2.701.283,30 hektar dan ada 13 perusahaan tambang minyak dan gas yang menguasai lahan seluas 7.164.417 hektar. Total luas areal kuasa pertambangan sebesar 9.865.700,30 hektar, lebih besar dari luas kawasan hutan 9.769.687 hektar.

    Informasi data di atas ini menunjukkan hampir seluruh wilayah Papua Barat dari puncak gunung hingga ke daerah perairan bahkan isi bumi telah dikepung dan diserahkan kepada 60 investor yang menguasai areal seluas 14.819.911 hektar, padahal di dalam dan sekitar hutan di daerah ini terdapat 1.173 kampung yang kebanyakan didiami oleh Orang Papua yang berjumlah 760.855 jiwa (SP 2010). Merekalah yang paling menerima dampak dari ketidak adilan dan ketidak beraturan kebijakan dan proyek-proyek pembangunan.

    Menurut Max Tokede, akademisi Universitas Negeri Papua, situasi ini terjadi oleh karena buruknya kebijakan pengaturan dan pengelolaan asset alam. Kepentingan investor sangat menentukan dan mempengaruhi keputusan dan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Prinsip-prinsip keadilan social, keberlanjutan produksi dan kelestarian ekologi tidak dipertimbangkan. Kondisi fisiologi kawasan hutan di Papua Barat lebih dari 60 persen berada di kelerengan yang curam 26 – 60 %, artinya tempat-tempat tersebut sangat rentan mengalami longsor jika dikelola dan menjadi daerah yang terbuka. Kawasan hutan tersebut semestinya dilindungi, tetapi kenyataannya daerah tersebut diberikan kepada perusahaan pembalak kayu, tambang dan perkebunan.

    Pada awal Januari 2008, Gubernur Papua Barat, Abraham Aturi mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 tahun 2008 (Pergub) tentang Pengaturan Peredaran Hasil Hutan Kayu. Maksudnya  untuk membatasi penjualan kayu bulat keluar Papua dan untuk meningkatkan industry kayu di daerah, sekaligus diharapkan dapat mencapai misi pelestarian hutan, menyusul pernyataan Gubernur Papua Barat dan Papua untuk mendedikasikan kawasan hutan guna mencegah dampak pemanasan global melalui proyek pengurangan emisi karbon (REDD).

    Bak macan ompong, Pergub tidak digubris, niat untuk  membangun industry kayu di Papua tidak dilaksanakan perusahaan, tetapi penjualan kayu-kayu bulat keluar Papua tetap berlanjut. Bukannya menegakkan hukum dan menata pengelolaan hutan berkelanjutan, justeru setiap instansi sektoral berlomba-lomba menawarkan dan mengeluarkan ijin-ijin pengusahaan kayu, perkebunan dan tambang kepada perusahaan bermodal besar. Tidak ada control dan pemerintah tidak peduli terjadi tumpang tindih lahan. Para investor berebutan, siapa cepat, punya duit dan punya kuasa, dialah yang menang.

    Di tingkat pusat, Menteri Kehutanan mengeluarkan peraturan yang kontroversial dan mengandaikan tanah Papua tidak bertuan, yakni Permenhut No. 33 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK), pada Pasal 4, ayat 1, disebutkan Luas kawasan HPK yang dilepaskan untuk kepentingan pembangungan diluar kegiatan kehutanan, yaitu pembangunan perkebunan, diberikan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar, untuk satu perusahaan atau grup perusahaan, sedangkan untuk provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, paling banyak 200.000 (dua ratus ribu) hektar untuk satu perusahaan atau grup perusahaan. Untuk perkebunan tebu dapat diberikan paling banyak 300.000 (tiga ratus ribu) hektar untuk satu perusahaan atau grup perusahaan.

    Mekanisme hukum ini diciptakan untuk kepentingan investor dan supaya dianggap ‘normal’ cara merampas ‘mengalihkan’ hak-hak rakyat atas tanah orang asli Papua, selain cara-cara paksa, intimidasi dan kekerasan. Tanah dan hutan maupun kawasan perairan yang dikuasai berdasarkan hukum adat setempat beralih kepada kuasa pemilik modal. Demikian pula, secara horizontal, pelucutan hak-hak masyarakat dilakukan dengan cara membuat surat perjanjian dan kesepakatan untuk menyerahkan hak atas tanah kepada investor dan masyarakat diberikan kompensasi dan janji-janji pembangunan. Hal ini terjadi dengan melibatkan persekongkolan elite kelembagaan adat setempat yang mengatasnamakan masyarakat bersama ‘broker’ perusahaan mengorganisir tanda tangan dan mengongkosi pertemuan dengan perusahaan.

    Kenyataan ini membuat harapan orang asli Papua agar adanya affirmative kebijakan untuk pengakuan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua masih jauh dari prioritas pemerintah dan pengusaha. Mekanisme hukum dan ketidak pastian perlidungan dan pengakuan hukum ini juga menjadi cara pemerintah mengabaikan ‘tidak mengakui’ hak-hak masyarakat dan sekaligus cara menghadapi tuntutan-tuntutan masyarakat yang mengancam kepentingan penguasa yang korup.

    Kebijakan dan model pembangunan yang mengandalkan modal besar, teknologi dan organisasi modern yang berskala besar, ternya tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebaliknya menyingkirkan hak dan system pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Lihat saja Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua Barat pada tahun 2009 sebesar 68,6 berada dibawah rata-rata IPM nasional sebesar 71,6 (berada diperingkat ke 30 dari 33 provinsi) dan meningkat sebesar 69,15 pada tahun 2010. Hal ini berarti tingkat  kualitas kehidupan masyarakat berada dibawah standard dan kemampuan pemenuhan pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Realitasnya orang asli Papua berada dalam kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi yang timpang dengan masyarakat dan daerah lainnya, yang juga terjadi karena marjinalisasi dan diskriminasi terhadap orang asli Papua.

    Konflik dan kasus kekerasan terus berulang-ulang dan meluas terjadi, masyarakat sampai trauma, ketakutan dan kebebasan mereka dirampas. Sejak Desember 2011 lalu, warga Suku Ambumi (Wasior) menuntut kompensasi atas hak-haknya atas hasil hutan kayu yang dieksploitasi oleh perusahaan kayu asal Jakarta PT. Kurniatama yang memiliki konsesi seluas 115.000 hektar selama 35 tahun di Distrik Naikere dan Kuri Wamesa. Masyarakat memalangi jalan perusahaan. Perusahaan mengundang Pasukan TNI dari Sorong dan membuat Pos di Kampung Wombu dan aksi ini berakhir tanpa ada kepastian hak. Masyarakat trauma dengan kekerasan yang pernah dialami pada tahun 2001 dan takut dituduh separatis yang menjadi cara dan label halal bagi aparat bertindak keras.

    Dampak penting lainnya adalah kerentanan tanah bukit-bukit di Papua oleh karena pembukaan hutan, deforestasi dan anomaly cuaca, yang dapat menimbulkan bencana ekologi, banjir bandang dan tanah longsor, yang menjadi ancaman dan merusak kehidupan social ekonomi masyarakat.

    Lantas, apa jalan keluar untuk menghadapi kepungan dan menghentikan gempuran investasi, untuk mencegah dampak bencana dan menyelamatkan asset alam dan masyarakat. Bagaimanapun harus ada perubahan kebijakan yang benar-benar dapat melindungi dan mengakui keberadaan dan hak-hak orang asli Papua, karenanya diperlukan daya juang yang tinggi dan kerjasama dalam mewujudkan misi perubahan kebijakan. Kerjasama dilakukan lintas kampung, lintas daerah dan lintas sector. Tidak kalah pentingnya masyarakat harus terogranisir, kompak dan mempunyai keyakinan dalam menggerakkan modal social yang dimiliki hingga sampai perubahan yang dikehendaki.

     

    Angky, Februari 2012.

     

     

     

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on