Kamis, 09 Februari 2012

Jakarta, Kompas Pemerintah daerah mempertanyakan komitmen negara dalam mengelola pangan. Berbagai kebijakan tidak mendorong peningkatan kesejahteraan petani selaku produsen. Sampai saat ini, lahan baku sawah setiap hari hilang karena alih fungsi.

Demikian pandangan yang terungkap dalam rapat dengar pendapat antara wakil dari tujuh provinsi sentra produksi pangan nasional dan Komisi IV DPR di Jakarta, Rabu (8/2). Provinsi itu adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.

Dalam rapat tersebut juga hadir Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Udhoro Kasih Anggoro, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Achmad Suryana, dan Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso.

Komisi IV DPR meminta komitmen daerah untuk mendukung tercapainya surplus produksi beras 10 juta ton pada 2014 guna mencapai swasembada dan ketahanan pangan nasional.

Pandangan dalam rapat ini juga seakan menjawab ungkapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Food Security Summit (Kompas, 8/2) bahwa ketahanan pangan semakin kritis di tengah perubahan iklim dan masalah dunia lainnya. Karena itu, Presiden minta semua pihak memperkuat ketahanan pangan nasional.

Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo dalam rapat menyatakan, Jawa Tengah siap mendukung produksi beras 2012 dan beras tersedia. ”Masalahnya Bulog mau membeli atau tidak? Kalau Bulog belinya menawar terus, sedangkan harga beras di pasar tinggi, sampai kapan pun Bulog enggak akan dapat beras,” katanya.

”Target pengadaan beras Bulog 2011 tidak tercapai, apalagi kalau tahun 2012 tak mau beli beras sesuai harga pasar. Membeli beras rakyat, kok, ditawar-tawar. Mau menyejahterakan rakyat sedikit, kebijakannya, kok, dibuat macam-macam. Rakyat sebagai tumbal terus. Enggak boleh seperti itu. Jangan membeli pakai HPP (harga pembelian pemerintah). Aturan yang buat kita sendiri, tinggal mengubah,” ujarnya.

Bibit juga kesal pernah dipingpong saat meminta traktor kepada pemerintah pusat. Padahal, traktor dipakai untuk menanam padi secara serentak di lahan seluas 7.000 hektar untuk menanggulangi serangan hama tikus dan wereng batang coklat.

Masalah alih fungsi lahan yang tak ada penyelesaian dan sanksi juga dikeluhkan. ”(Alih fungsi lahan) itu ulah bupati, bukan gubernur. Sanksi juga tak bisa diberikan untuk alih fungsi,” katanya. Bibit juga mengatakan, bupati tidak peduli terhadap jaringan irigasi yang rusak.

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengatakan, masalah pangan utama sekarang adalah bagaimana memberikan dukungan kepada petani agar mereka lebih produktif karena mereka yang memproduksi pangan. ”Kita ukur seberapa jauh pemerintah memberikan dukungan untuk keperluan petani,” katanya.

Saat ini, menurut Saifullah, hanya 23,6 persen kebutuhan petani yang ditopang dari usaha tani padi. Sebagian besar atau 72,4 persen pendapatan petani di luar padi. ”Ini masalah nasional meningkatkan 23,6 persen itu,” katanya. Soal alih fungsi lahan, di Jawa Timur setiap tahun ada 3.800 hektar lahan yang hilang.

Soal benih juga masih ada masalah. Terkait HPP, petani meminta agar beras mereka dibeli saja tanpa HPP. Soal pembiayaan, yang penting bagi petani mudah mengakses dan tidak perlu jaminan. ”Tidak usah ruwet,” katanya. Saifullah juga mengeluhkan kebijakan tata niaga yang menjadikan Jawa Timur sebagai pintu masuk impor produk buah dan sayur. Sebab, ini akan menggerus pendapatan petani.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, pangan jangan sekadar dinilai secara ekonomi, tetapi harus juga memberikan kehidupan bagi petani dengan memberikan pendapatan yang lebih. Yang terjadi, surplus produksi tidak seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Gubernur juga minta HPP segera diubah, disesuaikan dengan harga pasar.

Dalam dua tahun ini Pemprov Jawa Barat mengalokasikan dana APBD untuk pembelian 1.250 traktor, 1.064 pompa air, dan 64 alat perontok padi.

Wakil dari Provinsi Sumatera Utara mengatakan, benih padi kurang unggul. Dukungan irigasi kurang karena pembangunan irigasi terkendala pembebasan lahan. Padahal, irigasi berpotensi mengairi lahan 18.000 hektar.

Wakil dari Provinsi Sulawesi Selatan mengeluhkan keterlambatan pupuk untuk pertanaman padi. Ini akibat arus bongkar muat yang terganggu.

Tidak bisa akses pupuk

Anggoro mengungkapkan, saat ini 57 persen jaringan irigasi rusak. Padahal, 2,3 juta hektar lahan menjadi kewenangan pemerintah pusat, 1,4 juta ha pemerintah provinsi, dan 3,4 juta ha pemerintah kabupaten/kota.

Dukungan anggaran perbaikan irigasi kurang. ”Ini sumber utama peningkatan produksi,” ujarnya. Kalau masalah irigasi ini diselesaikan, produktivitas tanaman padi yang kini 4 ton gabah kering giling untuk lahan seluas 4 juta hektar sampai 5 juta hektar bisa ditingkatkan.

Mengutip data Badan Pusat Statistik, Anggoro mengatakan, dari 14,9 juta rumah tangga petani padi, sebanyak 1,226 juta rumah tangga atau 8 persen di antaranya tidak mampu mengakses pupuk sama sekali.

Kalau 1,226 juta rumah tangga petani padi rata-rata memiliki lahan 0,5 hektar, apabila mereka bisa mengakses pupuk, akan ada tambahan produksi 3,9 juta ton gabah kering giling.

Anggoro menyatakan, ada empat strategi peningkatan produksi beras yang realistis, yakni peningkatan produktivitas, perluasan area, penurunan konsumsi per kapita, serta penyempurnaan manajemen pangan.

Sutarto mengatakan, Bulog tahun ini akan mengoptimalkan pembelian beras dalam negeri. Sejak Januari 2012, Bulog sudah melakukan pembelian. Total pengadaan sampai kemarin 5.000 ton karena panen yang sekarang masih diserap pasar.

(MAS/OSA/LAS/HEN/EGI/ NIK/DIA/WIE/ODY/WHO/ EKI/MKN/SIR/ACI)

sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/02/09/04461887/kebijakan.pangan.kecewakan.daerah

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Kamis, 09 Februari 2012

    Jakarta, Kompas Pemerintah daerah mempertanyakan komitmen negara dalam mengelola pangan. Berbagai kebijakan tidak mendorong peningkatan kesejahteraan petani selaku produsen. Sampai saat ini, lahan baku sawah setiap hari hilang karena alih fungsi.

    Demikian pandangan yang terungkap dalam rapat dengar pendapat antara wakil dari tujuh provinsi sentra produksi pangan nasional dan Komisi IV DPR di Jakarta, Rabu (8/2). Provinsi itu adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.

    Dalam rapat tersebut juga hadir Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Udhoro Kasih Anggoro, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Achmad Suryana, dan Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso.

    Komisi IV DPR meminta komitmen daerah untuk mendukung tercapainya surplus produksi beras 10 juta ton pada 2014 guna mencapai swasembada dan ketahanan pangan nasional.

    Pandangan dalam rapat ini juga seakan menjawab ungkapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Food Security Summit (Kompas, 8/2) bahwa ketahanan pangan semakin kritis di tengah perubahan iklim dan masalah dunia lainnya. Karena itu, Presiden minta semua pihak memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo dalam rapat menyatakan, Jawa Tengah siap mendukung produksi beras 2012 dan beras tersedia. ”Masalahnya Bulog mau membeli atau tidak? Kalau Bulog belinya menawar terus, sedangkan harga beras di pasar tinggi, sampai kapan pun Bulog enggak akan dapat beras,” katanya.

    ”Target pengadaan beras Bulog 2011 tidak tercapai, apalagi kalau tahun 2012 tak mau beli beras sesuai harga pasar. Membeli beras rakyat, kok, ditawar-tawar. Mau menyejahterakan rakyat sedikit, kebijakannya, kok, dibuat macam-macam. Rakyat sebagai tumbal terus. Enggak boleh seperti itu. Jangan membeli pakai HPP (harga pembelian pemerintah). Aturan yang buat kita sendiri, tinggal mengubah,” ujarnya.

    Bibit juga kesal pernah dipingpong saat meminta traktor kepada pemerintah pusat. Padahal, traktor dipakai untuk menanam padi secara serentak di lahan seluas 7.000 hektar untuk menanggulangi serangan hama tikus dan wereng batang coklat.

    Masalah alih fungsi lahan yang tak ada penyelesaian dan sanksi juga dikeluhkan. ”(Alih fungsi lahan) itu ulah bupati, bukan gubernur. Sanksi juga tak bisa diberikan untuk alih fungsi,” katanya. Bibit juga mengatakan, bupati tidak peduli terhadap jaringan irigasi yang rusak.

    Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengatakan, masalah pangan utama sekarang adalah bagaimana memberikan dukungan kepada petani agar mereka lebih produktif karena mereka yang memproduksi pangan. ”Kita ukur seberapa jauh pemerintah memberikan dukungan untuk keperluan petani,” katanya.

    Saat ini, menurut Saifullah, hanya 23,6 persen kebutuhan petani yang ditopang dari usaha tani padi. Sebagian besar atau 72,4 persen pendapatan petani di luar padi. ”Ini masalah nasional meningkatkan 23,6 persen itu,” katanya. Soal alih fungsi lahan, di Jawa Timur setiap tahun ada 3.800 hektar lahan yang hilang.

    Soal benih juga masih ada masalah. Terkait HPP, petani meminta agar beras mereka dibeli saja tanpa HPP. Soal pembiayaan, yang penting bagi petani mudah mengakses dan tidak perlu jaminan. ”Tidak usah ruwet,” katanya. Saifullah juga mengeluhkan kebijakan tata niaga yang menjadikan Jawa Timur sebagai pintu masuk impor produk buah dan sayur. Sebab, ini akan menggerus pendapatan petani.

    Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, pangan jangan sekadar dinilai secara ekonomi, tetapi harus juga memberikan kehidupan bagi petani dengan memberikan pendapatan yang lebih. Yang terjadi, surplus produksi tidak seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Gubernur juga minta HPP segera diubah, disesuaikan dengan harga pasar.

    Dalam dua tahun ini Pemprov Jawa Barat mengalokasikan dana APBD untuk pembelian 1.250 traktor, 1.064 pompa air, dan 64 alat perontok padi.

    Wakil dari Provinsi Sumatera Utara mengatakan, benih padi kurang unggul. Dukungan irigasi kurang karena pembangunan irigasi terkendala pembebasan lahan. Padahal, irigasi berpotensi mengairi lahan 18.000 hektar.

    Wakil dari Provinsi Sulawesi Selatan mengeluhkan keterlambatan pupuk untuk pertanaman padi. Ini akibat arus bongkar muat yang terganggu.

    Tidak bisa akses pupuk

    Anggoro mengungkapkan, saat ini 57 persen jaringan irigasi rusak. Padahal, 2,3 juta hektar lahan menjadi kewenangan pemerintah pusat, 1,4 juta ha pemerintah provinsi, dan 3,4 juta ha pemerintah kabupaten/kota.

    Dukungan anggaran perbaikan irigasi kurang. ”Ini sumber utama peningkatan produksi,” ujarnya. Kalau masalah irigasi ini diselesaikan, produktivitas tanaman padi yang kini 4 ton gabah kering giling untuk lahan seluas 4 juta hektar sampai 5 juta hektar bisa ditingkatkan.

    Mengutip data Badan Pusat Statistik, Anggoro mengatakan, dari 14,9 juta rumah tangga petani padi, sebanyak 1,226 juta rumah tangga atau 8 persen di antaranya tidak mampu mengakses pupuk sama sekali.

    Kalau 1,226 juta rumah tangga petani padi rata-rata memiliki lahan 0,5 hektar, apabila mereka bisa mengakses pupuk, akan ada tambahan produksi 3,9 juta ton gabah kering giling.

    Anggoro menyatakan, ada empat strategi peningkatan produksi beras yang realistis, yakni peningkatan produktivitas, perluasan area, penurunan konsumsi per kapita, serta penyempurnaan manajemen pangan.

    Sutarto mengatakan, Bulog tahun ini akan mengoptimalkan pembelian beras dalam negeri. Sejak Januari 2012, Bulog sudah melakukan pembelian. Total pengadaan sampai kemarin 5.000 ton karena panen yang sekarang masih diserap pasar.

    (MAS/OSA/LAS/HEN/EGI/ NIK/DIA/WIE/ODY/WHO/ EKI/MKN/SIR/ACI)

    sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/02/09/04461887/kebijakan.pangan.kecewakan.daerah

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on