Siang itu awal Maret 2012 di Kuriwamesa, Wasior, Papua Barat, kapal tongkang Nelly sudah penuh dengan ribuan meter kubik kayu bulat milik PT. Kurniatama Sejahtera (KTS). Warga setempat menonton Tugboat Nelly menarik tongkang menuju ke laut, diperkirakan tujuannya ke Makassar atau Surabaya. Dua tempat yang sering dibicarakan sebagai tempat industry pengolahan kayu.

Tindakan KTS mengangkut kayu bulat keluar tanah Papua merupakan perbuatan melanggar hukum, yang diperkirakan menyalahi ketentuan kuota bagi hasil hutan olahan kayu bulat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Papua Barat No. 2 tahun 2008, tentang Pengaturan Peredaran Hasil Hutan Kayu.  Berdasarkan Pergub Papua Barat No. 2 tahun 2008, pada pasal 4 ayat 2, huruf d, disebutkan: “peredaran kayu bulat tahun 2011 untuk kebutuhan antar provinsi dalam negeri hanya diperkenankan sebesar 20 % dan di tanah Papua sebesar 80 % dari realisasi produksi RKT tahun berjalan”. Sedangkan peredaran hasil hutan ke luar negeri (ekspor) hanya diperkenankan bagi hasil hutan olahan yang telah melalui proses pengolahan akhir. Pengusaha diwajibkan pula membangun industri pengolahan kayu.

Faktanya, perusahaan kayu terus membawa kayu bulat keluar tanah Papua, masuk ke pasar dan industri pengolahan di daerah luar Papua, sedangkan industri pengolahan kayu di Papua Barat tidak berkembang signifikan dan hanya ada dua industri dengan kapasitas 6000 m kubik per tahun. Pemerintah dan instansi Dinas Kehutanan bukannya tidak tahu kejadian peredaran kayu ke luar Papua, karena setiap dokumen angkutan SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat) dikeluarkan oleh instansi pemerintah terkait.

Bisa jadi pemerintah mempunyai tujuan tertentu melanggar hukum hanya untuk mendapatkan manfaat ekonomi (PAD). Jika demikian, pemerintah dan aparat penegak hukum membuat Pergub Papua Barat No. 2 tahun 2008 menjadi ‘mandul’ dan sangat kompromis terhadap kepentingan pengusaha kayu. Pergub ini selama lima tahun tidak menghasilkan sebagaimana tujuan peraturan ini dibuat, yakni hutan menjadi penyangga kehidupan masyarakat, sebaliknya hutan menjadi penyangga kesejahteraan pengusaha dan pejabat yang korupsi.

Lemahnya penegakan hukum, birokrasi yang tertutup dan tidak ada kejelasan akuntabilitas pengurusan pengusahaan hutan, merupakan gambaran dan fakta buruknya kebijakan pengusahaan hutan di Papua Barat. Kasus seperti yang dilakukan KTS maupun bisnis pembalakan kayu tanpa ijin pemerintah, seringkali terjadi di Papua Barat dan sarat dengan kasus berbau korupsi.  Pada Nopember 2011 lalu,  petugas patroli bea cukai menemukan tug boat Sempurna 99 yang mengangkut kayu bulat tanpa ijin di perairan Serui dan Biak (lihat: http://regional.kompas.com/read/2011/11/28/21162134/7.868.Kubik.Kayu.Masih.Di.Atas.Tongkang..), namun tidak ada informasi status hukum dan tugboat Sempurna 99 sudah pergi meninggalkan Manokwari.

Saat ini di Papua Barat, ada 22 perusahaan pemegang IUPHHK HA (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam) yang aktif dan menguasai  kawasan hutan sekitar 3.660.000 hektar. Sebagian perusahaan ini merupakan grup perusahaan terkenal yang memiliki investasi di sector kehutanan pada beberapa daerah di Indonesia, seperti: Alas Kusuma Grup, Kayu Lapis Indonesia Grup, Hanurata Grup, Wapoga dan Jati Grup. Tetapi,  apa manfaat dan kontribusi signifikan dari kehadiran perusahaan-perusahaan ini terhadap masyarakat setempat? Tidak ada, singkat. Kalaupun ada hanya berdasarkan kebaikan hati perusahaan dengan nilai sekedarnya, bukan berdasarkan norma aturan dan nilai yang adil dan menjadi keharusan ‘wajib’ dipenuhi perusahaan dan pemerintah yang telah mengambil manfaat dari hutan milik masyarakat adat Papua.

Sampai saat ini, pemerintah Papua Barat belum mempunyai dan belum membuat ketentuan peraturan daerah khusus tentang hak masyarakat atas tanah, hutan dan kekayaan alam lainnya, termasuk pembagian manfaat dari usaha mengelola hasil hutan kayu dan bukan kayu di wilayah adat masyarakat.  Tidak adanya pembaharuan dan terobosan hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat adat Papua dimanfaatkan oleh pemerintah, penguasa dan pengusaha untuk merampas dan memarginalkan hak-hak masyarakat adat.

Perusahaan biasanya juga menggunakan SK Gubernur Papua No. 184 tahun 2004 tentang kontribusi dana kompensasi hak ulayat dan pemberdayaan masyarakat disekitar hutan (PMDH) sebagai wujud kontribusi perusahaan. Nilai kompensasi tersebut berupa uang Rp. 50.000 untuk setiap kubik jenis kayu merbau dan jenis kayu campuran Rp. 10.000 perkubik. Nilainya tidak sebanding dengan harga kayu bulat jenis campuran Rp. 400.000 per kubik dan kayu bulat merbau hingga Rp. 4.000.000 per kubik. Nilai kompensasi yang tidak adil, tidak dapat mengganti atas hilangnya mata pencaharian masyarakat dan kerusakan lingkungan hutan. Bandingkan pula dengan kerugian kasus banjir bandang yang memporak-porandakan kehidupan masyarakat di Wasior, Oktober 2010 lalu, yang nilainya diperkirakan sekitar Rp. 280 miliar. Angka-angka kerugian ini tidak sebanding dengan manfaat yang diterima pemerintah dan masyarakat.

Perlu ada perubahan untuk mengatur kembali kegiatan yang merusak hutan dan hanya menguntungkan pengusaha dan aparat yang korupsi. Perubahan dimaksud harus dapat mengutamakan kepentingan dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan. Saatnya, hak-hak masyarakat harus diakui, dihormati dan dilindungi, untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan sumberdaya alam.

Angky, Maret 2012

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Siang itu awal Maret 2012 di Kuriwamesa, Wasior, Papua Barat, kapal tongkang Nelly sudah penuh dengan ribuan meter kubik kayu bulat milik PT. Kurniatama Sejahtera (KTS). Warga setempat menonton Tugboat Nelly menarik tongkang menuju ke laut, diperkirakan tujuannya ke Makassar atau Surabaya. Dua tempat yang sering dibicarakan sebagai tempat industry pengolahan kayu.

    Tindakan KTS mengangkut kayu bulat keluar tanah Papua merupakan perbuatan melanggar hukum, yang diperkirakan menyalahi ketentuan kuota bagi hasil hutan olahan kayu bulat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Papua Barat No. 2 tahun 2008, tentang Pengaturan Peredaran Hasil Hutan Kayu.  Berdasarkan Pergub Papua Barat No. 2 tahun 2008, pada pasal 4 ayat 2, huruf d, disebutkan: “peredaran kayu bulat tahun 2011 untuk kebutuhan antar provinsi dalam negeri hanya diperkenankan sebesar 20 % dan di tanah Papua sebesar 80 % dari realisasi produksi RKT tahun berjalan”. Sedangkan peredaran hasil hutan ke luar negeri (ekspor) hanya diperkenankan bagi hasil hutan olahan yang telah melalui proses pengolahan akhir. Pengusaha diwajibkan pula membangun industri pengolahan kayu.

    Faktanya, perusahaan kayu terus membawa kayu bulat keluar tanah Papua, masuk ke pasar dan industri pengolahan di daerah luar Papua, sedangkan industri pengolahan kayu di Papua Barat tidak berkembang signifikan dan hanya ada dua industri dengan kapasitas 6000 m kubik per tahun. Pemerintah dan instansi Dinas Kehutanan bukannya tidak tahu kejadian peredaran kayu ke luar Papua, karena setiap dokumen angkutan SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat) dikeluarkan oleh instansi pemerintah terkait.

    Bisa jadi pemerintah mempunyai tujuan tertentu melanggar hukum hanya untuk mendapatkan manfaat ekonomi (PAD). Jika demikian, pemerintah dan aparat penegak hukum membuat Pergub Papua Barat No. 2 tahun 2008 menjadi ‘mandul’ dan sangat kompromis terhadap kepentingan pengusaha kayu. Pergub ini selama lima tahun tidak menghasilkan sebagaimana tujuan peraturan ini dibuat, yakni hutan menjadi penyangga kehidupan masyarakat, sebaliknya hutan menjadi penyangga kesejahteraan pengusaha dan pejabat yang korupsi.

    Lemahnya penegakan hukum, birokrasi yang tertutup dan tidak ada kejelasan akuntabilitas pengurusan pengusahaan hutan, merupakan gambaran dan fakta buruknya kebijakan pengusahaan hutan di Papua Barat. Kasus seperti yang dilakukan KTS maupun bisnis pembalakan kayu tanpa ijin pemerintah, seringkali terjadi di Papua Barat dan sarat dengan kasus berbau korupsi.  Pada Nopember 2011 lalu,  petugas patroli bea cukai menemukan tug boat Sempurna 99 yang mengangkut kayu bulat tanpa ijin di perairan Serui dan Biak (lihat: http://regional.kompas.com/read/2011/11/28/21162134/7.868.Kubik.Kayu.Masih.Di.Atas.Tongkang..), namun tidak ada informasi status hukum dan tugboat Sempurna 99 sudah pergi meninggalkan Manokwari.

    Saat ini di Papua Barat, ada 22 perusahaan pemegang IUPHHK HA (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam) yang aktif dan menguasai  kawasan hutan sekitar 3.660.000 hektar. Sebagian perusahaan ini merupakan grup perusahaan terkenal yang memiliki investasi di sector kehutanan pada beberapa daerah di Indonesia, seperti: Alas Kusuma Grup, Kayu Lapis Indonesia Grup, Hanurata Grup, Wapoga dan Jati Grup. Tetapi,  apa manfaat dan kontribusi signifikan dari kehadiran perusahaan-perusahaan ini terhadap masyarakat setempat? Tidak ada, singkat. Kalaupun ada hanya berdasarkan kebaikan hati perusahaan dengan nilai sekedarnya, bukan berdasarkan norma aturan dan nilai yang adil dan menjadi keharusan ‘wajib’ dipenuhi perusahaan dan pemerintah yang telah mengambil manfaat dari hutan milik masyarakat adat Papua.

    Sampai saat ini, pemerintah Papua Barat belum mempunyai dan belum membuat ketentuan peraturan daerah khusus tentang hak masyarakat atas tanah, hutan dan kekayaan alam lainnya, termasuk pembagian manfaat dari usaha mengelola hasil hutan kayu dan bukan kayu di wilayah adat masyarakat.  Tidak adanya pembaharuan dan terobosan hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat adat Papua dimanfaatkan oleh pemerintah, penguasa dan pengusaha untuk merampas dan memarginalkan hak-hak masyarakat adat.

    Perusahaan biasanya juga menggunakan SK Gubernur Papua No. 184 tahun 2004 tentang kontribusi dana kompensasi hak ulayat dan pemberdayaan masyarakat disekitar hutan (PMDH) sebagai wujud kontribusi perusahaan. Nilai kompensasi tersebut berupa uang Rp. 50.000 untuk setiap kubik jenis kayu merbau dan jenis kayu campuran Rp. 10.000 perkubik. Nilainya tidak sebanding dengan harga kayu bulat jenis campuran Rp. 400.000 per kubik dan kayu bulat merbau hingga Rp. 4.000.000 per kubik. Nilai kompensasi yang tidak adil, tidak dapat mengganti atas hilangnya mata pencaharian masyarakat dan kerusakan lingkungan hutan. Bandingkan pula dengan kerugian kasus banjir bandang yang memporak-porandakan kehidupan masyarakat di Wasior, Oktober 2010 lalu, yang nilainya diperkirakan sekitar Rp. 280 miliar. Angka-angka kerugian ini tidak sebanding dengan manfaat yang diterima pemerintah dan masyarakat.

    Perlu ada perubahan untuk mengatur kembali kegiatan yang merusak hutan dan hanya menguntungkan pengusaha dan aparat yang korupsi. Perubahan dimaksud harus dapat mengutamakan kepentingan dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan. Saatnya, hak-hak masyarakat harus diakui, dihormati dan dilindungi, untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan sumberdaya alam.

    Angky, Maret 2012

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on