Jakarta, Kompas – Tim Advokasi Hak atas Lingkungan Hidup mempersiapkan gugatan terhadap Mahkamah Konstitusi karena dinilai lambat mengeluarkan putusan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Somasi yang dilayangkan akhir Januari 2012 juga tidak ditanggapi.

”Paling lambat dalam dua pekan ini, tim advokasi akan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” kata Pius Ginting, Manajer Kampanye Tambang Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Minggu (11/3), di Jakarta.

Uji materi atas UU No 4/2009 dilayangkan pada Hari Bumi, 22 April 2010. Prosesnya selesai 16 Maret 2011 dengan penyerahan kesimpulan persidangan Walhi selaku pemohon kepada MK.

Walhi dan sejumlah LSM mengajukan uji materi pada Pasal 10 UU No 4/2009 terkait syarat penetapan wilayah pertambangan pada kalimat ”memperhatikan pendapat dari masyarakat” serta cakupan masyarakat. MK diminta memperjelas tafsir menjadi ”harus dengan izin tertulis masyarakat”, baik pihak terkena lahan maupun pihak terkena dampak negatif.

Jika uji materi ini dimenangkan, akan ada kepastian hukum bagi warga yang tempatnya dijadikan pertambangan secara sepihak. Hal ini juga akan mengerem konflik pertambangan.

Riza Damanik, Koordinator Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), salah satu LSM pemohon uji materi UU No 4/2009, mengatakan, pihaknya juga menunggu putusan uji materi atas penerbitan hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, selama 1,5 tahun.

Ia mengatakan, majelis hakim MK memiliki tanggung jawab moral untuk segera memutuskan uji materi UU No 4/2009. ”Bisa dikatakan saat ini suasana rawan karena gejolak sosial serta berbagai kasus perlawanan masyarakat atas tambang muncul di sejumlah daerah. Ini dilakukan masyarakat yang aspirasi penolakannya tidak terwadahi. Mereka malah ditangkap dan dikriminalisasi kalau menolak tambang. Jika MK memenangkan uji materi UU No 4/2009, masyarakat akan punya hak menolak,” kata Riza. (ICH)

 

sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/03/13/0359415/aktivis..siapkan.gugatan.terhadap.mk

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Jakarta, Kompas – Tim Advokasi Hak atas Lingkungan Hidup mempersiapkan gugatan terhadap Mahkamah Konstitusi karena dinilai lambat mengeluarkan putusan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Somasi yang dilayangkan akhir Januari 2012 juga tidak ditanggapi.

    ”Paling lambat dalam dua pekan ini, tim advokasi akan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” kata Pius Ginting, Manajer Kampanye Tambang Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Minggu (11/3), di Jakarta.

    Uji materi atas UU No 4/2009 dilayangkan pada Hari Bumi, 22 April 2010. Prosesnya selesai 16 Maret 2011 dengan penyerahan kesimpulan persidangan Walhi selaku pemohon kepada MK.

    Walhi dan sejumlah LSM mengajukan uji materi pada Pasal 10 UU No 4/2009 terkait syarat penetapan wilayah pertambangan pada kalimat ”memperhatikan pendapat dari masyarakat” serta cakupan masyarakat. MK diminta memperjelas tafsir menjadi ”harus dengan izin tertulis masyarakat”, baik pihak terkena lahan maupun pihak terkena dampak negatif.

    Jika uji materi ini dimenangkan, akan ada kepastian hukum bagi warga yang tempatnya dijadikan pertambangan secara sepihak. Hal ini juga akan mengerem konflik pertambangan.

    Riza Damanik, Koordinator Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), salah satu LSM pemohon uji materi UU No 4/2009, mengatakan, pihaknya juga menunggu putusan uji materi atas penerbitan hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, selama 1,5 tahun.

    Ia mengatakan, majelis hakim MK memiliki tanggung jawab moral untuk segera memutuskan uji materi UU No 4/2009. ”Bisa dikatakan saat ini suasana rawan karena gejolak sosial serta berbagai kasus perlawanan masyarakat atas tambang muncul di sejumlah daerah. Ini dilakukan masyarakat yang aspirasi penolakannya tidak terwadahi. Mereka malah ditangkap dan dikriminalisasi kalau menolak tambang. Jika MK memenangkan uji materi UU No 4/2009, masyarakat akan punya hak menolak,” kata Riza. (ICH)

     

    sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/03/13/0359415/aktivis..siapkan.gugatan.terhadap.mk

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on