Dialog Papua

Irfan Ridwan Maksum

Tidak terasa kebijakan otonomi yang bergulir sejak reformasi memasuki usia lebih kurang 12 tahun. Kebijakan tersebut tertantang oleh isu besar pengelolaan otonomi Papua.

Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan perlunya dialog secara serius dalam rangka mengelola konflik di Papua (Kompas, 2/2/2012). Persoalan ini berisiko tinggi dalam hal hubungan pusat-daerah di Indonesia dan bernilai sangat strategis. Tak heran apabila SBY harus mengulangi kembali pernyataan tersebut dalam tatap muka dengan insan pers dan perwakilan asing di Jakarta, beberapa saat kemudian.

Nilai strategis dan amat berisiko ini dikerangkai oleh kemungkinan gerak sentrifugal yang menguat, yang dapat mengarah ke perpecahan bangsa. Oleh karena itu, dialog yang diarahkan SBY perlu kita renungkan secara saksama.

Berbasis konstitusi

Dialog Papua yang akan dikembangkan sudah seharusnya berlandaskan konstitusi. Di negara yang beradab, konstitusi menjadi ukuran dalam mengatasi berbagai persoalan yang timbul.

John Gering dan Storm C Thacker (2008) dalam penelitiannya di hampir semua negara di dunia ini menganalisis seberapa kuat konstitusi menjadi acuan dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. Penelitian tersebut menggunakan sudut pandang pengembangan institusi politik untuk membedakan tipikal negara-negara.

Hasilnya, terdapat empat macam negara: (1) centralist state;, (2) decentralist state; (3) anarchy state; dan (4) centripetal state. Sudut pandang institusi politik yang dimaksud Gering dan Thacker diurai menurut dasar pijak elemen inclusion dan authority.

Menurut Teori Gering dan Thacker tersebut, terkait dialog Papua, sebaiknya dibungkus oleh nilai-nilai centripetal state. Negara (baca: pemerintah) harus mampu bersikap inklusif dan menjunjung tinggi konstitusi. Sikap inklusif dan konstitusional inilah yang perlu diperjelas dalam langkah-langkah mewujudkan dialog Papua.

Jika kedua hal tersebut tidak dilakukan, bukan tidak mungkin dapat mengarah ke negara anarki (anarchy). Pun jika tidak imbang dalam hal dimensi inklusi dan ”authority” kita akan mengarah ke desentralisasi yang sudah terbukti gagal atau ke negara sentralisasi yang juga sudah tak kita inginkan sejak tumbangnya rezim Orde Baru.

Dari sudut lamanya respons terhadap konflik yang ada di Papua, tampak bahwa pemerintah seperti kebingungan menetapkan langkah-langkah mengatasi konflik Papua. Sementara hasil kerja dari Unit Kerja Percepatan Pembangunan Papua, yang dibentuk pemerintah, hingga kini tak kunjung terlihat hampir enam bulan berjalan. Pemerintah daerah Papua pun terlihat hanya melakukan ”bussines as usual”, tidak banyak kemajuan berarti sejak isu Papua mengemuka.

Konflik pemilu kepala daerah (pilkada), kasus korupsi pejabat lokal, dan konflik Freeport terus-menerus mewarnai tanah Papua di tengah-tengah kemiskinan yang masih tinggi di wilayah tersebut. Sementara pembangunan yang berjalan tak mengalami kemajuan berarti.

Langkah dialog

Dialog Papua ini harus konkret agar konflik yang terjadi di sana tak berlarut-larut dan kemajuan Papua segera terwujud. Sebab, kita tahu di tanah tersebut perlu upaya percepatan melebihi kecepatan pembangunan wilayah lain di Indonesia sebagai bukti sikap inklusif pemerintah dan jadi kondisi sine-qua-non pembangunan Papua bukan saja mengatasi konflik yang ada.

Dialog mengenai konflik Papua harus dibungkus oleh nilai-nilai besar kebangsaan yang inklusif. Nilai-nilai tersebut harus sudah disepakati di awal dialog sebagai koridor sehingga pada saatnya nanti tidak perlu dibicarakan lagi tentang nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah tahapan persiapan (inisial) dialog. Persiapan ini pun berupa dialog sehingga apa yang dimaksud SBY harus diawali dengan dialog mengenai dialog.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengurai dialog Papua menjadi empat tahap, yakni: tahap pertama adalah tahap inisial; tahap kedua berupa pelaksanaan dialog; tahap ketiga merupakan tahap memastikan hasil dialog memiliki implikasi kebijakan dalam manajemen pemerintahan di Papua; dan terakhir, tahap keempat adalah tahap evaluasi menyeluruh.

Dialog mengenai dialog

Pertanyaan mengenai siapa yang mempersiapkan dialog awal tersebut, pemerintah harus mendefinisikannya dengan jelas. Hal ini pun menjadi strategis karena jika tidak dikelola dengan baik, dialog yang akan diselenggarakan sesuai arahan SBY akan mentah kembali. Agenda utama dalam dialog mengenai dialog ini adalah: (1) siapa yang terlibat dalam dialog yang akan dikembangkan; (2) kerangka nilai, arah, dan output dialog; serta (3) apa saja yang akan dijadikan substansi dialog.

Siapa yang terlibat dalam dialog persiapan ini amat sulit dijawab jika elemen-elemen di Papua juga tidak mampu mendefinisikannya dengan jelas. Di samping itu, selain ketegasan dalam mendeskripsikan siapa yang terlibat dialog, pemerintah (pusat) juga harus mau dan dapat membuka diri dengan elemen masyarakat Papua. Posisi awal ini akan memberikan rasa percaya masyarakat Papua kepada Jakarta (baca: pemerintah pusat).

Tampaknya berbagai elemen masyarakat Papua dan pemerintah pusat beserta jajaran kabinetnya secara bersama-sama bertanggung jawab mendefinisikan dialog tersebut agar mampu berjalan efektif dari awal sampai akhir. Tentu kita tidak menginginkan Indonesia menjadi negara anarki.

Irfan Ridwan Maksum Guru Besar Tetap Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Indonesia

http://cetak.kompas.com/read/2012/03/13/02332419/catatan.kebijakan.otonomi

 

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Dialog Papua

    Irfan Ridwan Maksum

    Tidak terasa kebijakan otonomi yang bergulir sejak reformasi memasuki usia lebih kurang 12 tahun. Kebijakan tersebut tertantang oleh isu besar pengelolaan otonomi Papua.

    Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan perlunya dialog secara serius dalam rangka mengelola konflik di Papua (Kompas, 2/2/2012). Persoalan ini berisiko tinggi dalam hal hubungan pusat-daerah di Indonesia dan bernilai sangat strategis. Tak heran apabila SBY harus mengulangi kembali pernyataan tersebut dalam tatap muka dengan insan pers dan perwakilan asing di Jakarta, beberapa saat kemudian.

    Nilai strategis dan amat berisiko ini dikerangkai oleh kemungkinan gerak sentrifugal yang menguat, yang dapat mengarah ke perpecahan bangsa. Oleh karena itu, dialog yang diarahkan SBY perlu kita renungkan secara saksama.

    Berbasis konstitusi

    Dialog Papua yang akan dikembangkan sudah seharusnya berlandaskan konstitusi. Di negara yang beradab, konstitusi menjadi ukuran dalam mengatasi berbagai persoalan yang timbul.

    John Gering dan Storm C Thacker (2008) dalam penelitiannya di hampir semua negara di dunia ini menganalisis seberapa kuat konstitusi menjadi acuan dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. Penelitian tersebut menggunakan sudut pandang pengembangan institusi politik untuk membedakan tipikal negara-negara.

    Hasilnya, terdapat empat macam negara: (1) centralist state;, (2) decentralist state; (3) anarchy state; dan (4) centripetal state. Sudut pandang institusi politik yang dimaksud Gering dan Thacker diurai menurut dasar pijak elemen inclusion dan authority.

    Menurut Teori Gering dan Thacker tersebut, terkait dialog Papua, sebaiknya dibungkus oleh nilai-nilai centripetal state. Negara (baca: pemerintah) harus mampu bersikap inklusif dan menjunjung tinggi konstitusi. Sikap inklusif dan konstitusional inilah yang perlu diperjelas dalam langkah-langkah mewujudkan dialog Papua.

    Jika kedua hal tersebut tidak dilakukan, bukan tidak mungkin dapat mengarah ke negara anarki (anarchy). Pun jika tidak imbang dalam hal dimensi inklusi dan ”authority” kita akan mengarah ke desentralisasi yang sudah terbukti gagal atau ke negara sentralisasi yang juga sudah tak kita inginkan sejak tumbangnya rezim Orde Baru.

    Dari sudut lamanya respons terhadap konflik yang ada di Papua, tampak bahwa pemerintah seperti kebingungan menetapkan langkah-langkah mengatasi konflik Papua. Sementara hasil kerja dari Unit Kerja Percepatan Pembangunan Papua, yang dibentuk pemerintah, hingga kini tak kunjung terlihat hampir enam bulan berjalan. Pemerintah daerah Papua pun terlihat hanya melakukan ”bussines as usual”, tidak banyak kemajuan berarti sejak isu Papua mengemuka.

    Konflik pemilu kepala daerah (pilkada), kasus korupsi pejabat lokal, dan konflik Freeport terus-menerus mewarnai tanah Papua di tengah-tengah kemiskinan yang masih tinggi di wilayah tersebut. Sementara pembangunan yang berjalan tak mengalami kemajuan berarti.

    Langkah dialog

    Dialog Papua ini harus konkret agar konflik yang terjadi di sana tak berlarut-larut dan kemajuan Papua segera terwujud. Sebab, kita tahu di tanah tersebut perlu upaya percepatan melebihi kecepatan pembangunan wilayah lain di Indonesia sebagai bukti sikap inklusif pemerintah dan jadi kondisi sine-qua-non pembangunan Papua bukan saja mengatasi konflik yang ada.

    Dialog mengenai konflik Papua harus dibungkus oleh nilai-nilai besar kebangsaan yang inklusif. Nilai-nilai tersebut harus sudah disepakati di awal dialog sebagai koridor sehingga pada saatnya nanti tidak perlu dibicarakan lagi tentang nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah tahapan persiapan (inisial) dialog. Persiapan ini pun berupa dialog sehingga apa yang dimaksud SBY harus diawali dengan dialog mengenai dialog.

    Oleh karena itu, pemerintah perlu mengurai dialog Papua menjadi empat tahap, yakni: tahap pertama adalah tahap inisial; tahap kedua berupa pelaksanaan dialog; tahap ketiga merupakan tahap memastikan hasil dialog memiliki implikasi kebijakan dalam manajemen pemerintahan di Papua; dan terakhir, tahap keempat adalah tahap evaluasi menyeluruh.

    Dialog mengenai dialog

    Pertanyaan mengenai siapa yang mempersiapkan dialog awal tersebut, pemerintah harus mendefinisikannya dengan jelas. Hal ini pun menjadi strategis karena jika tidak dikelola dengan baik, dialog yang akan diselenggarakan sesuai arahan SBY akan mentah kembali. Agenda utama dalam dialog mengenai dialog ini adalah: (1) siapa yang terlibat dalam dialog yang akan dikembangkan; (2) kerangka nilai, arah, dan output dialog; serta (3) apa saja yang akan dijadikan substansi dialog.

    Siapa yang terlibat dalam dialog persiapan ini amat sulit dijawab jika elemen-elemen di Papua juga tidak mampu mendefinisikannya dengan jelas. Di samping itu, selain ketegasan dalam mendeskripsikan siapa yang terlibat dialog, pemerintah (pusat) juga harus mau dan dapat membuka diri dengan elemen masyarakat Papua. Posisi awal ini akan memberikan rasa percaya masyarakat Papua kepada Jakarta (baca: pemerintah pusat).

    Tampaknya berbagai elemen masyarakat Papua dan pemerintah pusat beserta jajaran kabinetnya secara bersama-sama bertanggung jawab mendefinisikan dialog tersebut agar mampu berjalan efektif dari awal sampai akhir. Tentu kita tidak menginginkan Indonesia menjadi negara anarki.

    Irfan Ridwan Maksum Guru Besar Tetap Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Indonesia

    http://cetak.kompas.com/read/2012/03/13/02332419/catatan.kebijakan.otonomi

     

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on