hursday, 22 March 2012 12:48 iksan Raharjo, Repoter KBR68H

KBR68H – Masyarakat Adat Papua mendesak wilayah operasional perusahaan tambang di Sungai Degeuwo diubah menjadi wilayah pertambangan rakyat.

Ketua Dewan Adat Papua wilayah Paniai John Gobay mengatakan, keberadaan tiga perusahaan di sana tidak menyejahterakan masyarakat. Dia mengklaim masyarakat adat bisa berdaulat jika wilayah itu dijadikan daerah pertambangan rakyat.

“Kami minta kepada Gubernur Papua agar menindaklanjuti usulan penetapan WPR yang diusulkan Bupati Paniai pada 2011. Sehingga wilayah tersebut menjadi wilayah pertambangan rakyat agar dapat dikelola masyarakat adat atau masyarakat bekerjasama dengan investor lain. Bukan investor menjadi tuan besar di tanah rakyat. Sehingga otonomi khusus bisa berjalan, bukan otonomi uang,” tegas John.

John Gobay menambahkan, keberadaan perusahaan tambang emas di sana juga telah merusak lingkungan sungai.

Sebelumnya, masyarakat menemukan kandungan emas di Sungai Degeuwo sejak 2003 silam. Terakhir, ada tiga perusahaan yang mendapat izin pertambangan dari Bupati Paniai. Dua diantaranya merupakan perusahaan asing.

 sumber: http://www.greenradio.fm/news/latest/8009-dewan-adat-papua-tolak-perusahaan-tambang-emas-
Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    hursday, 22 March 2012 12:48 iksan Raharjo, Repoter KBR68H

    KBR68H – Masyarakat Adat Papua mendesak wilayah operasional perusahaan tambang di Sungai Degeuwo diubah menjadi wilayah pertambangan rakyat.

    Ketua Dewan Adat Papua wilayah Paniai John Gobay mengatakan, keberadaan tiga perusahaan di sana tidak menyejahterakan masyarakat. Dia mengklaim masyarakat adat bisa berdaulat jika wilayah itu dijadikan daerah pertambangan rakyat.

    “Kami minta kepada Gubernur Papua agar menindaklanjuti usulan penetapan WPR yang diusulkan Bupati Paniai pada 2011. Sehingga wilayah tersebut menjadi wilayah pertambangan rakyat agar dapat dikelola masyarakat adat atau masyarakat bekerjasama dengan investor lain. Bukan investor menjadi tuan besar di tanah rakyat. Sehingga otonomi khusus bisa berjalan, bukan otonomi uang,” tegas John.

    John Gobay menambahkan, keberadaan perusahaan tambang emas di sana juga telah merusak lingkungan sungai.

    Sebelumnya, masyarakat menemukan kandungan emas di Sungai Degeuwo sejak 2003 silam. Terakhir, ada tiga perusahaan yang mendapat izin pertambangan dari Bupati Paniai. Dua diantaranya merupakan perusahaan asing.

     sumber: http://www.greenradio.fm/news/latest/8009-dewan-adat-papua-tolak-perusahaan-tambang-emas-
    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on