Jakarta, Kompas – Kementerian Dalam Negeri akhirnya merampungkan evaluasi otonomi khusus Papua. Dari evaluasi ini, implementasi semua kewenangan khusus dinilai tidak optimal.

Dalam laporan hasil evaluasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, tercatat bahwa pelaksanaan otonomi khusus pada bidang perekonomian, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, kependudukan dan tenaga kerja, lingkungan hidup, dan sosial tidak terlaksana secara memadai. Akibatnya, tidak ada perbaikan kualitas hidup masyarakat Papua secara umum.

Tidak meningkat

Ekonomi berbasis kerakyatan dan keberpihakan kepada masyarakat adat dalam pengelolaan hutan seperti ditetapkan dalam peraturan daerah khusus (perdasus), kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan, Kamis (8/3), di Jakarta, tidak membawa peningkatan ekonomi masyarakat. Demikian pula penggratisan beras bagi masyarakat miskin dan pembangunan pasar tidak mampu mengangkat masyarakat Papua dari kemiskinan.

Pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi membawa peningkatan partisipasi sekolah di berbagai jenjang pendidikan, kualitas, dan kuantitasnya. Namun, dukungan dana yang sangat besar untuk sektor pendidikan ini dinilai masih memerlukan perbaikan, peningkatan ketersediaan sarana, prasarana, dan sumber daya pendidik.

Pengangguran

Penerimaan PNS juga mengutamakan orang asli. Namun, tingkat pengangguran masyarakat asli Papua masih sangat tinggi. Karenanya diperlukan percepatan pemberdayaan, peningkatan kualitas, dan partisipasi masyarakat asli Papua dalam semua sektor pembangunan.

Bidang sosial juga dinilai tidak mendapat perhatian dan anggaran memadai. Akibatnya, berbagai program terkait pelayanan masyarakat asli Papua tidak terlaksana maksimal.

Hal ini, menurut Djohermansyah, disebabkan lemahnya kapasitas elite di Papua.

Selain itu, kata Djohermansyah, banyak peraturan pelaksanaan (perdasus) dan petunjuk pelaksana yang belum disiapkan. Akibatnya, gelontoran dana otsus tidak mencapai sasaran.

UP4B

Dari evaluasi yang semestinya dilakukan setiap tahun sejak tahun ketiga otonomi khusus Papua, kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, berbagai rekomendasi disampaikan pula kepada Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). (INA)

 

sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/03/09/02063566/implementasi.kewenangan.tidak.optimal

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Jakarta, Kompas – Kementerian Dalam Negeri akhirnya merampungkan evaluasi otonomi khusus Papua. Dari evaluasi ini, implementasi semua kewenangan khusus dinilai tidak optimal.

    Dalam laporan hasil evaluasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, tercatat bahwa pelaksanaan otonomi khusus pada bidang perekonomian, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, kependudukan dan tenaga kerja, lingkungan hidup, dan sosial tidak terlaksana secara memadai. Akibatnya, tidak ada perbaikan kualitas hidup masyarakat Papua secara umum.

    Tidak meningkat

    Ekonomi berbasis kerakyatan dan keberpihakan kepada masyarakat adat dalam pengelolaan hutan seperti ditetapkan dalam peraturan daerah khusus (perdasus), kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan, Kamis (8/3), di Jakarta, tidak membawa peningkatan ekonomi masyarakat. Demikian pula penggratisan beras bagi masyarakat miskin dan pembangunan pasar tidak mampu mengangkat masyarakat Papua dari kemiskinan.

    Pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi membawa peningkatan partisipasi sekolah di berbagai jenjang pendidikan, kualitas, dan kuantitasnya. Namun, dukungan dana yang sangat besar untuk sektor pendidikan ini dinilai masih memerlukan perbaikan, peningkatan ketersediaan sarana, prasarana, dan sumber daya pendidik.

    Pengangguran

    Penerimaan PNS juga mengutamakan orang asli. Namun, tingkat pengangguran masyarakat asli Papua masih sangat tinggi. Karenanya diperlukan percepatan pemberdayaan, peningkatan kualitas, dan partisipasi masyarakat asli Papua dalam semua sektor pembangunan.

    Bidang sosial juga dinilai tidak mendapat perhatian dan anggaran memadai. Akibatnya, berbagai program terkait pelayanan masyarakat asli Papua tidak terlaksana maksimal.

    Hal ini, menurut Djohermansyah, disebabkan lemahnya kapasitas elite di Papua.

    Selain itu, kata Djohermansyah, banyak peraturan pelaksanaan (perdasus) dan petunjuk pelaksana yang belum disiapkan. Akibatnya, gelontoran dana otsus tidak mencapai sasaran.

    UP4B

    Dari evaluasi yang semestinya dilakukan setiap tahun sejak tahun ketiga otonomi khusus Papua, kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, berbagai rekomendasi disampaikan pula kepada Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). (INA)

     

    sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/03/09/02063566/implementasi.kewenangan.tidak.optimal

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on