Kamis, 01 Maret 2012

KONFLIK LAHAN

KOMPAS/HARRY SUSILO

Kepala Desa Muara Tae Masrani Teran berjalan di lokasi hutan adat yang telah dibabat di Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, Senin (23/1) sore. Sebagian lahan adat yang luasnya mencapai 638 hektar itu diserobot oleh salah satu perusahaan sawit. Kondisi ini mengakibatkan warga Muara Tae kehilangan mata pencarian.

OLEH HARRY SUSILO

Sudah empat bulan terakhir, masyarakat Dayak Benuaq di Muara Tae dilanda kegelisahan. Hutan adat yang jadi sandaran kehidupan warga di pedalaman Kalimantan Timur ini dirambah. Tak hanya penghasilan yang lenyap, masa depan mereka pun terancam.

Kegamangan ini pula yang dirasakan Petrus Asuy (47), salah seorang warga Muara Tae. Asuy kehilangan penghasilan Rp 1,5 juta per bulan dari menjual getah karet yang kini tak lagi dirasakannya. ”Kalau begini, kami mau hidup dari mana lagi,” ujar Asuy, Senin (23/1).

Kebun karet Asuy berada di dalam tanah adat Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Asuy tak bisa menyembunyikan kesedihannya saat berada di hamparan tanah yang tadinya berupa hutan hujan tropis dengan keragaman tumbuhan khas Borneo dan kini habis dibabat.

Hutan adat seluas 658 hektar (ha) tersebut kini dikuasai perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Munte Waniq Jaya Perkasa (MJWP). Pihak perusahaan membeli lahan seluas 638 ha dari empat warga Muara Ponaq, tetangga Kampung Muara Tae, awal Oktober 2011, seharga Rp 1 juta per ha. Adapun seluruh luas hutan adat Muara Tae sekitar 4.500 ha.

PT MWJP kemudian membuka lahan (land clearing) pada 23 Oktober 2011 dengan merambah hutan adat yang berisi pohon ulin, bengkirai, meranti, kapur, karet, dan rotan. Warga Muara Tae kemudian melaporkan hal ini kepada Kepolisian Daerah Kaltim, Gubernur Kaltim, dan Kementerian Kehutanan, tetapi belum ada respons.

Lahan yang dibeli PT MWJP ini menjadi sengketa karena warga Muara Tae merasa itu hutan adat mereka yang diwariskan turun-temurun. Pada saat yang sama, warga Muara Ponaq juga mengklaim lahan tersebut. Saat ini, Pemkab Kutai Barat membentuk tim penetapan tata batas kampung untuk menyelesaikan sengketa lahan tersebut.

Kepala Desa Muara Tae Masrani Teran mengatakan, warga Dayak Benuaq yang tinggal di Muara Tae sangat bergantung pada lahan adat sebagai tempat untuk berkebun dan berladang. Sekitar 95 persen dari 1.500 jiwa warga Muara Tae merupakan petani karet dan rotan.

Dayak Benuaq merupakan suku yang menetap, memanfaatkan tanah yang diwariskan turun-temurun sebagai sumber penghidupan mereka. Mereka tidak merantau dan bekerja, kecuali hanya berkebun sekaligus menjaga tanah warisan leluhur. ”Hidup kami sangat bergantung pada tanah adat. Dayak Benuaq di Muara Tae bisa punah jika hutan kami habis,” ucap Masrani.

Saat Kompas melihat hutan adat Muara Tae, sebagian hutan telah dirambah. Alat berat masih beroperasi mengangkut kayu-kayu yang ditebang, termasuk pohon ulin dan bengkirai yang selama ini dijaga warga agar tidak dipotong.

Masrani, Asuy, dan warga Muara Tae lainnya heran kenapa perusahaan tiba-tiba menyerobot tanah adat milik mereka. Bermodalkan surat izin usaha perkebunan (IUP) dari Bupati Kutai Barat Ismail Thomas, perusahaan membabat hutan adat tanpa memedulikan protes warga.

Masrani mengatakan, perusahaan tidak pernah menyosialisasikan pembukaan hutan adat yang akan digunakan untuk perkebunan sawit itu. Warga baru mengetahui lahan mereka dikuasai perusahaan kelapa sawit saat hutan mereka mulai dirambah.

Mathias Ginting, Manajer Lapangan PT MWJP, mengatakan, lahan seluas 638 ha yang dibeli perusahaan dari warga Muara Ponaq sudah sesuai ketentuan. Perusahaan tidak pernah menyosialisasikan pemakaian lahan kepada warga Muara Tae karena lokasinya berada di Kecamatan Siluq Ngurai bukan di Jempang.

”Buat apa kami sosialisasi ke sana (Muara Tae) kalau itu bukan hutan adat mereka. Kalau hutan adat tidak mungkin dijadikan kebun oleh warga,” ucap Mathias.

Mathias mengakui, perusahaan telah mengantongi IUP atau izin konsesi dari Pemkab Kutai Barat sejak awal 2011. Karena itu, perusahaan bersikeras tidak memberikan lahan kepada warga Muara Tae.

Masyarakat adat

Faith Doherty, Forest Campaign Team Leader dari Environmental Investigation Agency (EIA)—organisasi lingkungan yang berbasis di London, Inggris—menilai, penyerobotan hutan adat di Muara Tae ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak mengakui keberadaan masyarakat adat yang sudah hidup turun-temurun di wilayah itu. EIA turut mendampingi warga Muara Tae untuk meminta kembali hak atas hutan adat mereka.

Konflik lahan di Muara Tae merupakan salah satu dari sekian banyaknya persoalan serupa di seluruh Kaltim. Data Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim menyebutkan, hingga akhir Desember 2011, terdapat 79 kasus perkebunan sawit dan 45 di antaranya konflik antara perusahaan dan masyarakat setempat.

Banyaknya masalah yang timbul ini tak terlepas dari tidak terkendalinya izin perkebunan sawit. Berdasarkan data Disbun Kaltim, hingga akhir 2011, 11 pemerintah kabupaten/kota di Kaltim telah mengeluarkan izin lokasi perkebunan kepada 330 perusahaan di lahan seluas 3,708 juta ha. Padahal, realisasi penanaman di kebun sawit masih 810.878 ha.

Kepala Bidang Perlindungan Tanaman Disbun Kaltim Bambang Falah menilai, banyaknya izin yang keluar dan tak sebanding dengan realisasi penanaman menunjukkan pemkab jor-joran mengeluarkan izin yang akhirnya bermasalah.

http://cetak.kompas.com/read/2012/03/01/04392396/masa.depan.masyarakat.adat.pun.terancam

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Kamis, 01 Maret 2012

    KONFLIK LAHAN

    KOMPAS/HARRY SUSILO

    Kepala Desa Muara Tae Masrani Teran berjalan di lokasi hutan adat yang telah dibabat di Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, Senin (23/1) sore. Sebagian lahan adat yang luasnya mencapai 638 hektar itu diserobot oleh salah satu perusahaan sawit. Kondisi ini mengakibatkan warga Muara Tae kehilangan mata pencarian.

    OLEH HARRY SUSILO

    Sudah empat bulan terakhir, masyarakat Dayak Benuaq di Muara Tae dilanda kegelisahan. Hutan adat yang jadi sandaran kehidupan warga di pedalaman Kalimantan Timur ini dirambah. Tak hanya penghasilan yang lenyap, masa depan mereka pun terancam.

    Kegamangan ini pula yang dirasakan Petrus Asuy (47), salah seorang warga Muara Tae. Asuy kehilangan penghasilan Rp 1,5 juta per bulan dari menjual getah karet yang kini tak lagi dirasakannya. ”Kalau begini, kami mau hidup dari mana lagi,” ujar Asuy, Senin (23/1).

    Kebun karet Asuy berada di dalam tanah adat Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Asuy tak bisa menyembunyikan kesedihannya saat berada di hamparan tanah yang tadinya berupa hutan hujan tropis dengan keragaman tumbuhan khas Borneo dan kini habis dibabat.

    Hutan adat seluas 658 hektar (ha) tersebut kini dikuasai perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Munte Waniq Jaya Perkasa (MJWP). Pihak perusahaan membeli lahan seluas 638 ha dari empat warga Muara Ponaq, tetangga Kampung Muara Tae, awal Oktober 2011, seharga Rp 1 juta per ha. Adapun seluruh luas hutan adat Muara Tae sekitar 4.500 ha.

    PT MWJP kemudian membuka lahan (land clearing) pada 23 Oktober 2011 dengan merambah hutan adat yang berisi pohon ulin, bengkirai, meranti, kapur, karet, dan rotan. Warga Muara Tae kemudian melaporkan hal ini kepada Kepolisian Daerah Kaltim, Gubernur Kaltim, dan Kementerian Kehutanan, tetapi belum ada respons.

    Lahan yang dibeli PT MWJP ini menjadi sengketa karena warga Muara Tae merasa itu hutan adat mereka yang diwariskan turun-temurun. Pada saat yang sama, warga Muara Ponaq juga mengklaim lahan tersebut. Saat ini, Pemkab Kutai Barat membentuk tim penetapan tata batas kampung untuk menyelesaikan sengketa lahan tersebut.

    Kepala Desa Muara Tae Masrani Teran mengatakan, warga Dayak Benuaq yang tinggal di Muara Tae sangat bergantung pada lahan adat sebagai tempat untuk berkebun dan berladang. Sekitar 95 persen dari 1.500 jiwa warga Muara Tae merupakan petani karet dan rotan.

    Dayak Benuaq merupakan suku yang menetap, memanfaatkan tanah yang diwariskan turun-temurun sebagai sumber penghidupan mereka. Mereka tidak merantau dan bekerja, kecuali hanya berkebun sekaligus menjaga tanah warisan leluhur. ”Hidup kami sangat bergantung pada tanah adat. Dayak Benuaq di Muara Tae bisa punah jika hutan kami habis,” ucap Masrani.

    Saat Kompas melihat hutan adat Muara Tae, sebagian hutan telah dirambah. Alat berat masih beroperasi mengangkut kayu-kayu yang ditebang, termasuk pohon ulin dan bengkirai yang selama ini dijaga warga agar tidak dipotong.

    Masrani, Asuy, dan warga Muara Tae lainnya heran kenapa perusahaan tiba-tiba menyerobot tanah adat milik mereka. Bermodalkan surat izin usaha perkebunan (IUP) dari Bupati Kutai Barat Ismail Thomas, perusahaan membabat hutan adat tanpa memedulikan protes warga.

    Masrani mengatakan, perusahaan tidak pernah menyosialisasikan pembukaan hutan adat yang akan digunakan untuk perkebunan sawit itu. Warga baru mengetahui lahan mereka dikuasai perusahaan kelapa sawit saat hutan mereka mulai dirambah.

    Mathias Ginting, Manajer Lapangan PT MWJP, mengatakan, lahan seluas 638 ha yang dibeli perusahaan dari warga Muara Ponaq sudah sesuai ketentuan. Perusahaan tidak pernah menyosialisasikan pemakaian lahan kepada warga Muara Tae karena lokasinya berada di Kecamatan Siluq Ngurai bukan di Jempang.

    ”Buat apa kami sosialisasi ke sana (Muara Tae) kalau itu bukan hutan adat mereka. Kalau hutan adat tidak mungkin dijadikan kebun oleh warga,” ucap Mathias.

    Mathias mengakui, perusahaan telah mengantongi IUP atau izin konsesi dari Pemkab Kutai Barat sejak awal 2011. Karena itu, perusahaan bersikeras tidak memberikan lahan kepada warga Muara Tae.

    Masyarakat adat

    Faith Doherty, Forest Campaign Team Leader dari Environmental Investigation Agency (EIA)—organisasi lingkungan yang berbasis di London, Inggris—menilai, penyerobotan hutan adat di Muara Tae ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak mengakui keberadaan masyarakat adat yang sudah hidup turun-temurun di wilayah itu. EIA turut mendampingi warga Muara Tae untuk meminta kembali hak atas hutan adat mereka.

    Konflik lahan di Muara Tae merupakan salah satu dari sekian banyaknya persoalan serupa di seluruh Kaltim. Data Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim menyebutkan, hingga akhir Desember 2011, terdapat 79 kasus perkebunan sawit dan 45 di antaranya konflik antara perusahaan dan masyarakat setempat.

    Banyaknya masalah yang timbul ini tak terlepas dari tidak terkendalinya izin perkebunan sawit. Berdasarkan data Disbun Kaltim, hingga akhir 2011, 11 pemerintah kabupaten/kota di Kaltim telah mengeluarkan izin lokasi perkebunan kepada 330 perusahaan di lahan seluas 3,708 juta ha. Padahal, realisasi penanaman di kebun sawit masih 810.878 ha.

    Kepala Bidang Perlindungan Tanaman Disbun Kaltim Bambang Falah menilai, banyaknya izin yang keluar dan tak sebanding dengan realisasi penanaman menunjukkan pemkab jor-joran mengeluarkan izin yang akhirnya bermasalah.

    http://cetak.kompas.com/read/2012/03/01/04392396/masa.depan.masyarakat.adat.pun.terancam

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on