Jakarta, – Moratorium izin kehutanan yang telah berlangsung setahun belum menunjukkan hasil. Target utama memperbaiki tata kelola kehutanan Indonesia tidak tercapai karena setiap institusi berjalan sendiri tanpa koordinasi.

Hal ini mengemuka dalam diskusi terbatas Koalisi Masyarakat Sipil bagi Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global, Selasa (6/3), di Jakarta. Koalisi beranggotakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, Greenpeace, Lembaga Kajian Hukum Lingkungan, Bank Information Center, dan debtwatch.

Muhammad Teguh Surya dari Walhi mengatakan, setelah Instruksi Presiden No 10/2011 dikeluarkan Mei 2011, muncul berbagai peraturan terkait penurunan emisi/perubahan iklim. Hal itu di antaranya peraturan presiden tentang rencana aksi nasional gas rumah kaca, tata ruang Kalimantan dan Sumatera, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi, tidak ada benang merah dari semua peraturan itu. Masing-masing berjalan sendiri,” katanya.

Ia mencontohkan, peta moratorium (peta indikatif penundaan izin baru) berbeda dengan peta tata ruang. Ini menunjukkan masing-masing sektor/institusi belum menjadikan peta moratorium sebagai acuan.

Karena itu, koalisi mendesak agar inpres moratorium direvisi dengan memasukkan mandat mengkaji ulang izin-izin kehutanan. Teguh Surya menunjukkan, perizinan kehutanan saling tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah ataupun antarinstansi di pusat.

Contoh unik, di Kabupa- ten Kapuas, luas izin yang dikeluarkan pemerintah melebihi luas wilayah. Izin perkebunan, hak pengelolaan hutan, dan pertambangan mencapai lebih dari 1,7 juta hektar. Padahal, wilayah kabupaten 1,49 juta hektar.

Selain mengkaji ulang perizinan, koalisi juga mendesak agar pemerintah mencantumkan kriteria dan indikator sebagai ukuran pencapaian moratorium. Yuyun Indradi dari Greenpeace mengatakan, moratorium seharusnya berlaku tidak pada batas waktu (dua tahun). Namun, menggunakan kriteria atau indikator sebagai momen menghentikan moratorium. Kalau indikator sudah tercapai, moratorium bisa dihentikan,” katanya.

Yuyun melihat penerbitan inpres moratorium semata- mata untuk mengejar ketercapaian dalam nota kesepakatan (letter of intent) Indonesia- Norwegia untuk pengurangan emisi. Dalam LOI, Norwegia mendanai 1 miliar dollar AS untuk upaya pengurangan emisi di Indonesia.

”Kalau pendekatan inpres ini benar hanya untuk menjawab LOI dengan Norwegia, sangat bahaya. Karena membenarkan opini publik bahwa moratorium dibuat untuk kepentingan asing,” kata Teguh Surya. Ia mengatakan, dana asing 4,4 miliar dollar AS mengucur tahun 2007-2017 untuk pengendalian perubahan iklim Indonesia. Sekitar 2,99 miliar dollar AS berupa utang dan sisanya hibah.

”Yang terpenting, dana ini digunakan untuk perbaikan tata kelola dan masalah tenurial mendasar kehutanan. Dengan demikian, kepentingan nasional untuk mencegah bencana dan ekonomi masyarakat bisa dicapai,” katanya. (ICH)

Sumber : http://cetak.kompas.com/read/2012/03/07/02370683/hampir.setahun.belum.berdampak..

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Jakarta, – Moratorium izin kehutanan yang telah berlangsung setahun belum menunjukkan hasil. Target utama memperbaiki tata kelola kehutanan Indonesia tidak tercapai karena setiap institusi berjalan sendiri tanpa koordinasi.

    Hal ini mengemuka dalam diskusi terbatas Koalisi Masyarakat Sipil bagi Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global, Selasa (6/3), di Jakarta. Koalisi beranggotakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, Greenpeace, Lembaga Kajian Hukum Lingkungan, Bank Information Center, dan debtwatch.

    Muhammad Teguh Surya dari Walhi mengatakan, setelah Instruksi Presiden No 10/2011 dikeluarkan Mei 2011, muncul berbagai peraturan terkait penurunan emisi/perubahan iklim. Hal itu di antaranya peraturan presiden tentang rencana aksi nasional gas rumah kaca, tata ruang Kalimantan dan Sumatera, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi, tidak ada benang merah dari semua peraturan itu. Masing-masing berjalan sendiri,” katanya.

    Ia mencontohkan, peta moratorium (peta indikatif penundaan izin baru) berbeda dengan peta tata ruang. Ini menunjukkan masing-masing sektor/institusi belum menjadikan peta moratorium sebagai acuan.

    Karena itu, koalisi mendesak agar inpres moratorium direvisi dengan memasukkan mandat mengkaji ulang izin-izin kehutanan. Teguh Surya menunjukkan, perizinan kehutanan saling tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah ataupun antarinstansi di pusat.

    Contoh unik, di Kabupa- ten Kapuas, luas izin yang dikeluarkan pemerintah melebihi luas wilayah. Izin perkebunan, hak pengelolaan hutan, dan pertambangan mencapai lebih dari 1,7 juta hektar. Padahal, wilayah kabupaten 1,49 juta hektar.

    Selain mengkaji ulang perizinan, koalisi juga mendesak agar pemerintah mencantumkan kriteria dan indikator sebagai ukuran pencapaian moratorium. Yuyun Indradi dari Greenpeace mengatakan, moratorium seharusnya berlaku tidak pada batas waktu (dua tahun). Namun, menggunakan kriteria atau indikator sebagai momen menghentikan moratorium. Kalau indikator sudah tercapai, moratorium bisa dihentikan,” katanya.

    Yuyun melihat penerbitan inpres moratorium semata- mata untuk mengejar ketercapaian dalam nota kesepakatan (letter of intent) Indonesia- Norwegia untuk pengurangan emisi. Dalam LOI, Norwegia mendanai 1 miliar dollar AS untuk upaya pengurangan emisi di Indonesia.

    ”Kalau pendekatan inpres ini benar hanya untuk menjawab LOI dengan Norwegia, sangat bahaya. Karena membenarkan opini publik bahwa moratorium dibuat untuk kepentingan asing,” kata Teguh Surya. Ia mengatakan, dana asing 4,4 miliar dollar AS mengucur tahun 2007-2017 untuk pengendalian perubahan iklim Indonesia. Sekitar 2,99 miliar dollar AS berupa utang dan sisanya hibah.

    ”Yang terpenting, dana ini digunakan untuk perbaikan tata kelola dan masalah tenurial mendasar kehutanan. Dengan demikian, kepentingan nasional untuk mencegah bencana dan ekonomi masyarakat bisa dicapai,” katanya. (ICH)

    Sumber : http://cetak.kompas.com/read/2012/03/07/02370683/hampir.setahun.belum.berdampak..

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on