KONFLIK LAHAN

Jambi, Kompas – Empat petani menjahit mulut dan 50 lainnya menutup mulut dengan perekat di halaman Kantor Gubernur Jambi, Minggu (25/3). Aksi tersebut sebagai bentuk kekecewaan atas konflik lahan yang melibatkan petani dan sejumlah perusahaan perkebunan di Jambi yang berlarut-larut tanpa ada penyelesaian dari pemerintah provinsi setempat.

”Aksi ini bentuk protes dan kekecewaan. Kami sudah 12 hari menginap di halaman Kantor Gubernur untuk mengadukan persoalan ini, tetapi tak ada hasil hingga kini,” ujar Kholil Siregar, koordinator aksi tersebut.

Mereka yang menjahit mulut adalah Purwanto (34), warga Suku Bathin IX dari Kabupaten Batanghari, Andi Syaputra (23) dan Wondo (38), petani Kunangan Jaya dari Kabupaten Sarolangun, serta Maruli (21) dari Mekar Jaya, Kabupaten Batanghari.

Menurut Kholil, petani meminta Gubernur Jambi Hasan Basri Agus turun tangan menyelesaikan konflik lahan. Masyarakat Suku Bathin IX, misalnya, menuntut pengembalian 3.614 hektar tanah adat yang menjadi kebun sawit PT Asiatic Persada, anak usaha Wilmar Group. Petani Desa Kunangan Jaya dan Mekar Jaya berebut lahan dengan pengelola hutan tanaman industri (HTI) PT Agronusa Alam Sejahtera dan Wanakasita Nusantara seluas 11.000 hektar. Konflik telah berlangsung sejak tahun 1990-an.

Pendudukan halaman Kantor Gubernur Jambi memasuki hari ke-12 pada Minggu kemarin. Peserta aksi sekitar 800 orang itu bertahan di trotoar dengan membangun tenda darurat. Mereka juga memasak dan menjemur pakaian di lokasi itu. Sekitar 20 anak dan bayi ikut bersama orangtua mereka dalam aksi itu.

Akan tetapi, Gubernur belum juga menemui masyarakat. ”Sejauh ini, baru Kepala Dinas Kehutanan dan Asisten Sekda yang menemui kami. Itu pun tak membuahkan hasil apa pun karena mereka hanya menyatakan menampung aspirasi sehingga kami pun lelah,” ujarnya lagi.

Selain itu, konflik lahan di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, juga kian memanas. Dalam konflik antara petani dan PT Kasuari Unggul, anak usaha Bakrie Sumatera Plantations, ini sekitar 300 petani akan menduduki lahan pada Senin (26/3) ini. Aksi itu sebagai bentuk protes atas penyerobotan lahan perluasan areal transmigrasi setempat yang telah berlangsung selama delapan tahun terakhir.

”Kami siap menduduki lahan yang memang semestinya milik kami, tetapi kini menjadi kebun sawit perusahaan,” ujar Mustakim, Sekretaris Kelompok Tani Sukamaju di Desa Pandan Lagan, Geragai.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Hasviah mengemukakan, pihaknya berupaya menyelesaikan konflik lahan yang melibatkan masyarakat dan perusahaan. Tim khusus telah dibentuk dan masih mengupayakan penelusuran di lapangan.

Berdasarkan catatan Kompas, tim penyelesaian konflik lahan di Provinsi Jambi telah mendata lebih dari 30 konflik melibatkan masyarakat dan perusahaan. Namun, belum satu konflik pun tertuntaskan. Padahal, tim yang terdiri dari sejumlah satuan kerja pemerintah daerah (SKPD), akademisi, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) ini sudah dibentuk selama lebih kurang dua tahun. (ITA)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    KONFLIK LAHAN

    Jambi, Kompas – Empat petani menjahit mulut dan 50 lainnya menutup mulut dengan perekat di halaman Kantor Gubernur Jambi, Minggu (25/3). Aksi tersebut sebagai bentuk kekecewaan atas konflik lahan yang melibatkan petani dan sejumlah perusahaan perkebunan di Jambi yang berlarut-larut tanpa ada penyelesaian dari pemerintah provinsi setempat.

    ”Aksi ini bentuk protes dan kekecewaan. Kami sudah 12 hari menginap di halaman Kantor Gubernur untuk mengadukan persoalan ini, tetapi tak ada hasil hingga kini,” ujar Kholil Siregar, koordinator aksi tersebut.

    Mereka yang menjahit mulut adalah Purwanto (34), warga Suku Bathin IX dari Kabupaten Batanghari, Andi Syaputra (23) dan Wondo (38), petani Kunangan Jaya dari Kabupaten Sarolangun, serta Maruli (21) dari Mekar Jaya, Kabupaten Batanghari.

    Menurut Kholil, petani meminta Gubernur Jambi Hasan Basri Agus turun tangan menyelesaikan konflik lahan. Masyarakat Suku Bathin IX, misalnya, menuntut pengembalian 3.614 hektar tanah adat yang menjadi kebun sawit PT Asiatic Persada, anak usaha Wilmar Group. Petani Desa Kunangan Jaya dan Mekar Jaya berebut lahan dengan pengelola hutan tanaman industri (HTI) PT Agronusa Alam Sejahtera dan Wanakasita Nusantara seluas 11.000 hektar. Konflik telah berlangsung sejak tahun 1990-an.

    Pendudukan halaman Kantor Gubernur Jambi memasuki hari ke-12 pada Minggu kemarin. Peserta aksi sekitar 800 orang itu bertahan di trotoar dengan membangun tenda darurat. Mereka juga memasak dan menjemur pakaian di lokasi itu. Sekitar 20 anak dan bayi ikut bersama orangtua mereka dalam aksi itu.

    Akan tetapi, Gubernur belum juga menemui masyarakat. ”Sejauh ini, baru Kepala Dinas Kehutanan dan Asisten Sekda yang menemui kami. Itu pun tak membuahkan hasil apa pun karena mereka hanya menyatakan menampung aspirasi sehingga kami pun lelah,” ujarnya lagi.

    Selain itu, konflik lahan di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, juga kian memanas. Dalam konflik antara petani dan PT Kasuari Unggul, anak usaha Bakrie Sumatera Plantations, ini sekitar 300 petani akan menduduki lahan pada Senin (26/3) ini. Aksi itu sebagai bentuk protes atas penyerobotan lahan perluasan areal transmigrasi setempat yang telah berlangsung selama delapan tahun terakhir.

    ”Kami siap menduduki lahan yang memang semestinya milik kami, tetapi kini menjadi kebun sawit perusahaan,” ujar Mustakim, Sekretaris Kelompok Tani Sukamaju di Desa Pandan Lagan, Geragai.

    Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Hasviah mengemukakan, pihaknya berupaya menyelesaikan konflik lahan yang melibatkan masyarakat dan perusahaan. Tim khusus telah dibentuk dan masih mengupayakan penelusuran di lapangan.

    Berdasarkan catatan Kompas, tim penyelesaian konflik lahan di Provinsi Jambi telah mendata lebih dari 30 konflik melibatkan masyarakat dan perusahaan. Namun, belum satu konflik pun tertuntaskan. Padahal, tim yang terdiri dari sejumlah satuan kerja pemerintah daerah (SKPD), akademisi, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) ini sudah dibentuk selama lebih kurang dua tahun. (ITA)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on