Lingkungan

Palangkaraya, Kompas – Kementerian Kehutanan tidak lagi mempersoalkan rencana tata ruang dan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan sudah menandatangani persetujuan dokumen itu, tetapi penerapan rencana itu menunggu pembahasan DPR.

Zulkifli di Palangkaraya, Sabtu (17/3), seusai menghadiri Rapat Kerja Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) dan pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN se-Kalteng tahun 2012 serta memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah mengatakan, pihaknya menganggap sudah tidak ada masalah dengan rencana tata ruang dan wilayah provinsi (RTRWP) Kalteng.

”Sudah jelas. Saya sudah menandatangani RTRWP. Tinggal menunggu persetujuan DPR,” katanya sembari menambahkan, pembahasan RTRWP Kalteng tidak perlu lagi ditanyakan kepada Kemenhut.

Saat ini, lahan yang masih dibahas Komisi IV DPR seluas 236.939 hektar (ha) di Palangkaraya. Di sela pembahasan DPR, Kemenhut juga membahas RTRWP Kalteng, tetapi sudah memberikan persetujuannya.

Meski DPR sedang membahas soal lahan, apakah masuk kawasan hutan atau tidak, pembahasan RTRWP Kalteng menjadi berlarut-larut hingga empat tahun.

Masalah itu mengemuka karena pembangunan berbagai sektor di Kalteng, seperti perumahan, perkebunan, dan perkantoran, terhambat. Persoalan muncul karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalteng tidak bisa membuat sertifikasi lahan akibat ketiadaan RTRWP.

Ketua Real Estat Indonesia (REI) Kalteng Haidir Munthe mengatakan, terbengkalainya pembahasan RTRWP menimbulkan persoalan di sektor properti. ”Ada pengembang di Kalteng membangun 180 rumah tanpa sertifikat. Akibatnya, proses kredit rumah tidak bisa dilakukan,” katanya.

Menurut anggota Komisi C DPRD Kalteng, Rahmat Hamka, persoalan lahan, penerapan tata guna hutan kesepakatan (TGHK) adalah kebijakan pemerintah otoriter. (BAY)

 

sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/03/19/05322754/rencana.tata.ruang.kalteng.disetujui

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Lingkungan

    Palangkaraya, Kompas – Kementerian Kehutanan tidak lagi mempersoalkan rencana tata ruang dan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan sudah menandatangani persetujuan dokumen itu, tetapi penerapan rencana itu menunggu pembahasan DPR.

    Zulkifli di Palangkaraya, Sabtu (17/3), seusai menghadiri Rapat Kerja Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) dan pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN se-Kalteng tahun 2012 serta memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah mengatakan, pihaknya menganggap sudah tidak ada masalah dengan rencana tata ruang dan wilayah provinsi (RTRWP) Kalteng.

    ”Sudah jelas. Saya sudah menandatangani RTRWP. Tinggal menunggu persetujuan DPR,” katanya sembari menambahkan, pembahasan RTRWP Kalteng tidak perlu lagi ditanyakan kepada Kemenhut.

    Saat ini, lahan yang masih dibahas Komisi IV DPR seluas 236.939 hektar (ha) di Palangkaraya. Di sela pembahasan DPR, Kemenhut juga membahas RTRWP Kalteng, tetapi sudah memberikan persetujuannya.

    Meski DPR sedang membahas soal lahan, apakah masuk kawasan hutan atau tidak, pembahasan RTRWP Kalteng menjadi berlarut-larut hingga empat tahun.

    Masalah itu mengemuka karena pembangunan berbagai sektor di Kalteng, seperti perumahan, perkebunan, dan perkantoran, terhambat. Persoalan muncul karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalteng tidak bisa membuat sertifikasi lahan akibat ketiadaan RTRWP.

    Ketua Real Estat Indonesia (REI) Kalteng Haidir Munthe mengatakan, terbengkalainya pembahasan RTRWP menimbulkan persoalan di sektor properti. ”Ada pengembang di Kalteng membangun 180 rumah tanpa sertifikat. Akibatnya, proses kredit rumah tidak bisa dilakukan,” katanya.

    Menurut anggota Komisi C DPRD Kalteng, Rahmat Hamka, persoalan lahan, penerapan tata guna hutan kesepakatan (TGHK) adalah kebijakan pemerintah otoriter. (BAY)

     

    sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/03/19/05322754/rencana.tata.ruang.kalteng.disetujui

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on