Ditulis Oleh   : KBH-RX


Pagi  itu (30/03), membaca sebuah berita online, Yayasan Bos Mawas melepaskan 11 ekor orang utan di Murung Raya-Kalteng. Kegiatan pelestarian satwa dan lingkungan itu dispo
nsori oleh BHP Billiton-Indomet Coal, PT Adaro Energy, dan PT Citra Borneo Indah. Tragis ! orang utan menjadi korban cuci dosa perusahaan perusak lingkungan. Dan Yayasan Bos Mawas pun bangga mengumumkannya.

Membaca berita itu,  teringat perjalanan proyek REDD di Kecamatan Mantangai-Kapuas yang sudah berjalan hampir empat tahun. Tentu, Bos Mawas adalah salah satu pelaksana proyek diantara NGO lain seperti Care dan Weetland Internasional. Mereka tergabung dalam wadah Kalimantan Forest Climate Patnershif-KFCP .

Jejak proyek kontroversi itu sudah berlangsung sejak tahun 2003 silam.  Pertama kali Bos Mawas datang ke Desa Mantangai Hulu dan Katunjung dengan janji manis dan tawaran kesejahteraan. Meski sempat melawan akhirnya sebagian masyarakat terbuai, hanya dengan satu kali upacara Manyanggar , Bos Mawas berhasil mengkavling lahan konservasi seluas 377.000 ha di Desa Mantangai Hulu dan Katunjung. Kemudian masyarakat sadar, hutan mereka telah diklaim untuk proyek yang tidak pernah mereka mengerti, dan mereka pun tak bisa masuk kehutan itu lagi.

Bos Mawas tahu diri jika proyeknya menyayat hati warga, maka ditahun 2007, ia bergabung dengan World Wild Fund ( WWF ), Care dan Weetland Internasional menggarap proyek bernama Central Kalimantan Peatland Project-CKPP berlokasi di desa Mantangai Hulu. Kegiatan mereka berupa rehabilitasi dalam bentuk penanaman pohon dan mitigasi berupa pembangunan tabat disejumlah kanal dan tatas.

Kegiatan mereka sempat diprotes warga, bentuknya, salah satu tabat dibongkar karena menutup akses masyarakat setempat terhadap hutan.

Tak ada kata menyerah, diawali dengan sokongan dana sebesar 30 juta dolar Australia, ditahun 2009 mereka kembali menjalankan proyek percontohan REDD dengan nama berbeda yakni Kalimantan Forest Climate Patnershif-KFCP.

Bagi masyarakat yang belum tahu jejak kerja NGO tersebut menganggap,  KFCP itu berbeda dengan Bos Mawas dan CKPP. Sehingga, sebagian masyarakat sempat kehilangan daya kritis. Apalagi, program tersebut mendapat dukungan penuh dari Birokrat di tiap level. Jika dikelompokkan, setidaknya ada tiga sikap yang dimilki warga terkait proyek ilkim tersebut.

Pertama, warga yang pro terhadap REDD. Kelompok ini biasanya didominasi oleh aparat desa atau mereka yang tergabung dalam Tim Pengelola Kegiatan (TPK) bentukan KFCP, mereka menerima proyek karena bekerja bukan atas kesadaran dan pengetahuan tentang perubahan iklim. Kedua warga yang netral, kelompok ini adalah warga yang tidak mau terlibat dalam proyek dan masih dalam tahap menilai  pelaksanaan proyek. Jika proyek berhasil mereka akan ikut, jika tidak mereka berpotensi menolak. Ketiga adalah warga yang menolak, kelompok ini adalah warga yang mengerti sejarah perjalanan proyek di desa mereka. Rata-rata mereka tahu dampak yang timbul akibat proyek REDD.

Dari ketiga kelompok tersebut, Sejak 2009 Petak Danum mencatat, setidaknya ada 15 konflik yang terjadi akibat proyek REDD Mantangai. Konflik tersebut mulai dari ketidakjelasan status lahan, hingga hal-hal teknis seperti soal upah, pembayaran bibit, transparansi proyek,  dan lain-lain.

Kesimpulannya, jika proyek REDD ingin terus berjalan ditanah Dayak, jalankanlah dengan penuh tipu daya dan paksaan, karena kalau REDD dijalankan dengan jujur, besok pun REDD terusir !

 Kapuas, 2012.  

 

sumber: http://www.facebook.com/notes/petak-danum/jika-bermain-jujur/406728999345524?notif_t=note_reply

 

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Ditulis Oleh   : KBH-RX


    Pagi  itu (30/03), membaca sebuah berita online, Yayasan Bos Mawas melepaskan 11 ekor orang utan di Murung Raya-Kalteng. Kegiatan pelestarian satwa dan lingkungan itu dispo
    nsori oleh BHP Billiton-Indomet Coal, PT Adaro Energy, dan PT Citra Borneo Indah. Tragis ! orang utan menjadi korban cuci dosa perusahaan perusak lingkungan. Dan Yayasan Bos Mawas pun bangga mengumumkannya.

    Membaca berita itu,  teringat perjalanan proyek REDD di Kecamatan Mantangai-Kapuas yang sudah berjalan hampir empat tahun. Tentu, Bos Mawas adalah salah satu pelaksana proyek diantara NGO lain seperti Care dan Weetland Internasional. Mereka tergabung dalam wadah Kalimantan Forest Climate Patnershif-KFCP .

    Jejak proyek kontroversi itu sudah berlangsung sejak tahun 2003 silam.  Pertama kali Bos Mawas datang ke Desa Mantangai Hulu dan Katunjung dengan janji manis dan tawaran kesejahteraan. Meski sempat melawan akhirnya sebagian masyarakat terbuai, hanya dengan satu kali upacara Manyanggar , Bos Mawas berhasil mengkavling lahan konservasi seluas 377.000 ha di Desa Mantangai Hulu dan Katunjung. Kemudian masyarakat sadar, hutan mereka telah diklaim untuk proyek yang tidak pernah mereka mengerti, dan mereka pun tak bisa masuk kehutan itu lagi.

    Bos Mawas tahu diri jika proyeknya menyayat hati warga, maka ditahun 2007, ia bergabung dengan World Wild Fund ( WWF ), Care dan Weetland Internasional menggarap proyek bernama Central Kalimantan Peatland Project-CKPP berlokasi di desa Mantangai Hulu. Kegiatan mereka berupa rehabilitasi dalam bentuk penanaman pohon dan mitigasi berupa pembangunan tabat disejumlah kanal dan tatas.

    Kegiatan mereka sempat diprotes warga, bentuknya, salah satu tabat dibongkar karena menutup akses masyarakat setempat terhadap hutan.

    Tak ada kata menyerah, diawali dengan sokongan dana sebesar 30 juta dolar Australia, ditahun 2009 mereka kembali menjalankan proyek percontohan REDD dengan nama berbeda yakni Kalimantan Forest Climate Patnershif-KFCP.

    Bagi masyarakat yang belum tahu jejak kerja NGO tersebut menganggap,  KFCP itu berbeda dengan Bos Mawas dan CKPP. Sehingga, sebagian masyarakat sempat kehilangan daya kritis. Apalagi, program tersebut mendapat dukungan penuh dari Birokrat di tiap level. Jika dikelompokkan, setidaknya ada tiga sikap yang dimilki warga terkait proyek ilkim tersebut.

    Pertama, warga yang pro terhadap REDD. Kelompok ini biasanya didominasi oleh aparat desa atau mereka yang tergabung dalam Tim Pengelola Kegiatan (TPK) bentukan KFCP, mereka menerima proyek karena bekerja bukan atas kesadaran dan pengetahuan tentang perubahan iklim. Kedua warga yang netral, kelompok ini adalah warga yang tidak mau terlibat dalam proyek dan masih dalam tahap menilai  pelaksanaan proyek. Jika proyek berhasil mereka akan ikut, jika tidak mereka berpotensi menolak. Ketiga adalah warga yang menolak, kelompok ini adalah warga yang mengerti sejarah perjalanan proyek di desa mereka. Rata-rata mereka tahu dampak yang timbul akibat proyek REDD.

    Dari ketiga kelompok tersebut, Sejak 2009 Petak Danum mencatat, setidaknya ada 15 konflik yang terjadi akibat proyek REDD Mantangai. Konflik tersebut mulai dari ketidakjelasan status lahan, hingga hal-hal teknis seperti soal upah, pembayaran bibit, transparansi proyek,  dan lain-lain.

    Kesimpulannya, jika proyek REDD ingin terus berjalan ditanah Dayak, jalankanlah dengan penuh tipu daya dan paksaan, karena kalau REDD dijalankan dengan jujur, besok pun REDD terusir !

     Kapuas, 2012.  

     

    sumber: http://www.facebook.com/notes/petak-danum/jika-bermain-jujur/406728999345524?notif_t=note_reply

     

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on