oleh YL Franky

Pertengahan Maret 2012. Kampung Kaliki, Distrik Kurik, yang biasanya sunyi, tiba-tiba berubah menjadi ramai oleh orang-orang yang datang dari sekitar kota distrik Kurik dan Merauke. Ada perhelatan besar ‘acara adat’. Perusahaan Rajawali Grup, milik konglomerat  Peter Sondakh, asal Jakarta, akan melakukan pembayaran kompensasi “tali asih”. Heru Priyono, General Manager Rajawali ada disana dan bersama mantan Bupati John Gluba Gebze (JGG) ikut menyaksikan upacara adat ‘pemotongan hewan babi’, yang secara simbolik menandakan penerimaan masyarakat terhadap proyek Rajawali yang ingin memperluas lahan usahanya di Kaliki.

Semenjak tahun 2008, perusahaan Rajawali Group sudah melebarkan sayap bisnisnya di tanah besar Papua, melalui anak perusahaan PT. Tandan Sawita Papua, mengembangkan bisnis perkebunan sawit seluas 26.300 hektar di Distrik Arso Timur, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Pada tahun 2010, perusahaan Rajawali memperluas bisnisnisnya di Merauke melalui dua anaka perusahaan, yakni: PT. Cendrawasih Jaya Mandiri (CJM) dan PT. Karya Bumi Papua (KBP), keduanya sudah mendapatkan restu Ijin Lokasi dari mantan Bupati JGG, pada awal 2010 lalu, dengan total lahan seluas 70.000 hektar, berada di Distrik Malind dan Distrik Kurik. Di Jakarta (Maret 2011), Menteri Kehutanan telah menyetujui pencadangan kawasan hutan seluas 22.145 ha untuk PT. CJM dan 15.650 ha untuk PT. KBP.

Perusahaan telah menyiapkan dana sebesar Rp. 3 Triliun untuk investasi bisnis perkebunan tebu dan pabrik giling tebu untuk menghasilkan gula sebanyak 25.000 ton per hari atau 340.000 ton per tahun, perusahaan juga akan membangun pelabuhan utama di Kali Bian dan pembangkit listrik 20 ribu MW. Namun, rencana Rajawali tidak sepenuhnya diterima masyarakat, warga Kampung Onggari dan Kampung Kaiburse, Distrik Malind, kompak menolak Rajawali untuk beroperasi di wilayah adat mereka. Proyek transmigrasi di tahun 1980 an dan migrasi penduduk dari luar Papua telah mengambil sebagian besar wilayah Kampung. Di Kampung Domande, kehadiran Rajawali menimbulkan kekisruhan atas pembagian dana “tali asih” dan complain atas lahan yang akan digunakan Rajawali.

Ketua Adat Kampung Domande, Apolinaris Mbisu Gebze, mengungkapkan,  “perusahaan tidak boleh melakukan kegiatan karena belum memberikan kompensasi kehilangan hak-hak dasar kepada delapan marga pemilik tanah, yang sudah dilakukan perusahaan hanya memberikan uang kompensasi ‘buka pintu’ dengan masyarakat Domande”. Kelompok warga lainnya di Domande, tetap menginginkan perusahaan beroperasi. Kampung yang semula hidup harmonis bahu membahu dalam mempertahankan kampung, kini koyak, ada kelompok pro dan kontra perusahaan, kadang terjadi ketegangan dalam pertemuan kampung.

Kebanyakan warga Domande kalap karena baru mengetahui rencana lokasi perkebunan perusahaan akan berada di hutan belakang kampung mereka, yang menjadi lokasi usaha perburuan dan pertanian masyarakat. Stevanus Gebze Walinaulik, warga Kampung Onggari, yang mengetahui tanah-tanah adat mereka yang berada diperbatasan wilayah kampung Onggarai dan Domande menjadi sasaran perusahaan, langsung menyurati dan mengingatkan perusahaan untuk tidak merampas hak adat atas tanah keluarga besar Gebze Walinaulik di lokasi yang bernama, yaitu: Singgayas, Itawan, Wibkai, Kalambe dan Salesawita.

Pesta sudah usai di Kaliki dan uang buka pintu sebesar Rp. 15.000.000 untuk 279 orang pemangku hak sudah habis dibagi. Awal April 2012, Abdul Kaize, warga Kampung Onggari, bersama saudaranya Nelez Mahuze dari Kampung Onggari dan pace Laorensius Kaize asal Kampung Kaiburse, pergi mengunjungi kampung asal orang tua mereka di Kampung Kaliki, Distrik Kurik, mereka bertemu saudara pimpinan marga, yakni: Matius Kaize, dengan maksud menanyakan apa yang mereka baru dengar tentang pemberian kompensasi uang “buka pintu” sebesar Rp. 3,3 Milyar yang diberikan oleh perusahaan Rajawali, pada pertengahan Maret 2012 lalu, perusahaan akan memperluas penggunakan tanah-tanah mereka menjadi kebun tebu dan pabrik tebu di wilayah Kampung Kaliki.

Abdul Kaize dan saudara-saudaranya selama ini bertugas menjaga tanah-tanah marga mereka asal Kampung Kaliki di Onggari dan Kaiburse, tanah-tanah yang berada disepanjang Kali Tawalan yang berasal dari rawa besar ‘pamaa’ hingga ke pantai Yanggol Kendala Adap Wa, sebagai pihak yang berhak, mereka merasa tidak pernah diinformasikan, apalagi memberikan persetujuan dan menyepakati atas penggunaan tanah adat mereka kepada perusahaan. Mereka kecewa dan banyak lagi keluarga asal Kaliki meributkan pembagian dana yang tidak merata.

Baik di Kalili maupun di Domande, perusahaan dan masyarakat tidak pernah duduk adat bermusyawarah membahas dimana lokasi-lokasi yang akan dikelola oleh perusahaan, berapa luasnya, apakah kegunaan manfaat lokasi tersebut bagi masyarakat dan apa dampaknya jika tempat tersebut digunakan, bagaimana status tanah, pembagian manfaat dan keterlibatan masyarakat.

Perusahaan hanya menyampaikan maksud usahanya, janji pemberian dana kompensasi, janji pembangunan dan ijin pemerintah yang mereka miliki. Perusahaan Rajawali di Kaliki menggunakan cara pemberian ‘sembilan bahan pokok’ berkedok bantuan natal dan tahun baru untuk menawari hati warga. Menjelang Desember tahun 2011 lalu, perusahaan mengeluarkan uang sebesar Rp. 200 juta dan bantuan sembilan bahan pokok se nilai Rp. 300 juta untuk warga Kaliki. Padahal semuanya dianggap hutang ‘uang muka’ tanda jadi usaha perusahaan.

***

Dalam persepsi masyarakat adat Marind, tanah mempunyai nilai social, budaya, ekonomi dan bisa digunakan oleh warga maupun kelompok masyarakat di lingkungan kampung setempat atau warga dari kampung lain. Tanah sebagai sumber kehidupan masyarakat tidak dapat dilepaskan untuk selama-lamanya, apalagi dijual. Tanah dapat dialihkan penguasaannya hanya untuk tujuan social tertentu ataupun digunakan pihak lain dengan seizin pemegang hak, yang disahkan melalui upacara adat.

Masyarakat tidak punya mekanisme pengalihan hak atas tanah untuk kepentingan perusahaan, kecuali dilakukan secara terpaksa. Kehadiran perusahaan membawa perubahan  mekanisme baru pengalihan hak atas tanah melalui ketentuan hukum negara, yang tentu masih sangat baru bagi orang kampung di tanah Papua dan berbeda dengan persepsi masyarakat atas tanah.

Pemerintah Provinsi Papua telah mengeluarkan aturan khusus tentang pengalihan hak atas tanah, yakni Perdasus No. 23 tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah.  Disebutkan pada Pasal 8 ayat 3 huruf a, bahwa “melepaskan sebagian atau seluruh hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyaraka hukum adat atas tanah, dengan ganti kerugian yang disepekati bersama”, selanjutnya pada Pasal 10, ayat 1, disebutkan “dalam hal sebagian atau seluruh hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dilepaskan masyarkat hukum adat dan atau perorangan warga masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksudkan pasal 8 ayat 3 huruf  a, maka tanah itu dilepaskan kepada negara sehingga menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara”.

Ketentuan inilah yang mengkhawatirkan masyarakat Marind, tanah-tanah mereka beralih hak penguasaan dan pemilikannya kepada perusahaan dan negara, sehingga mereka kehilangan hak dan terbatas aksesnya dalam memanfaatkan tanah, padahal mereka hidup sangat tergantung pada tanah.

Dapat dibayangkan, masyarakat Marind yang bermata pencaharian berburu dan mengusahakan tanah, kehilangan hak dan akses atas tanah, lalu dalam sekejap menjadi buruh pada perusahaan. Mungkin mereka hanya akan menjadi buruh kasar dengan upah minim. Orang Marind di Kampung Zanegi misalnya, mereka bekerja sebagai buruh kupas pada perusahaan hutan tanaman PT, Selaras Inti Semesta dan memperoleh upah harian Rp. 50.000, sementara mereka biasanya menghabiskan uang belanja sehari-hari untuk beras Rp. 10.000 per kilo; supermi Rp. 2.000 per bungkus; ikan, telor, minyak goreng dan sayuran lainnya Rp. 20.000; rokok Rp. 20.000 perbungkus, yang terkadang harus berhutang. Bandingkan dengan pendapatan dari berburu, harga daging rusa bisa mencapai Rp. 20.000 – Rp. 40.000 perkilo.

Demikian pula, mekanisme kompensasi dan ganti rugi kehilangan hak atas tanah yang hanya mengandalkan uang tidak bisa menggantikan mata pencaharian masyarakat yang hilang, tidak bisa menggantikan perasaan dan hubungan masyarakat atas lingkungan alam. Justeru uang “buka pintu”, “tali asih”, dan lain-lain, hanya membuat masyarakat hidup konsumtif dan menjadi tidak produktif dan tergantung kepada kebutuhan pragmatis yang dikendalikan dan diekasploitasi oleh pihak pemodal dan perantara.

Dalam situasi seperti ini, pemilik modal lah yang paling diuntungkan. Perusahaan dan pemilik modal akan memiliki lahan luas dan mengendalikan seluruh alat produksi dan tenaga kerja untuk kepentingan dan keuntungan akumulasi modal.

Sebaliknya, pemerintah telah gagal menjalankan amanat konstitusi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadulan social. Pemerintah tidak mampu ataupun membiarkan pelanggaran atas bukannya amanat UUPA 1960 untuk mengatur, membatasi dan mencegah pemilikan  lahan luas dalam kerangka menyelesaikan konflik agraria, justeru system dan politik hukum memfasilitasi dan membolehkan perusahaan dan sesorang menguasai tanah luas, yang diperoleh secara mudah dan murah.  Sangat bertolak belakang dengan retorika pemerintah “pro poor”, justeru program ini akan memiskinkan masyarakat Marind, semakin banyak masyarakat yang kehilangan dan tidak memiliki tanah dan menjadi buruh tani.

April 2012

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    oleh YL Franky

    Pertengahan Maret 2012. Kampung Kaliki, Distrik Kurik, yang biasanya sunyi, tiba-tiba berubah menjadi ramai oleh orang-orang yang datang dari sekitar kota distrik Kurik dan Merauke. Ada perhelatan besar ‘acara adat’. Perusahaan Rajawali Grup, milik konglomerat  Peter Sondakh, asal Jakarta, akan melakukan pembayaran kompensasi “tali asih”. Heru Priyono, General Manager Rajawali ada disana dan bersama mantan Bupati John Gluba Gebze (JGG) ikut menyaksikan upacara adat ‘pemotongan hewan babi’, yang secara simbolik menandakan penerimaan masyarakat terhadap proyek Rajawali yang ingin memperluas lahan usahanya di Kaliki.

    Semenjak tahun 2008, perusahaan Rajawali Group sudah melebarkan sayap bisnisnya di tanah besar Papua, melalui anak perusahaan PT. Tandan Sawita Papua, mengembangkan bisnis perkebunan sawit seluas 26.300 hektar di Distrik Arso Timur, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Pada tahun 2010, perusahaan Rajawali memperluas bisnisnisnya di Merauke melalui dua anaka perusahaan, yakni: PT. Cendrawasih Jaya Mandiri (CJM) dan PT. Karya Bumi Papua (KBP), keduanya sudah mendapatkan restu Ijin Lokasi dari mantan Bupati JGG, pada awal 2010 lalu, dengan total lahan seluas 70.000 hektar, berada di Distrik Malind dan Distrik Kurik. Di Jakarta (Maret 2011), Menteri Kehutanan telah menyetujui pencadangan kawasan hutan seluas 22.145 ha untuk PT. CJM dan 15.650 ha untuk PT. KBP.

    Perusahaan telah menyiapkan dana sebesar Rp. 3 Triliun untuk investasi bisnis perkebunan tebu dan pabrik giling tebu untuk menghasilkan gula sebanyak 25.000 ton per hari atau 340.000 ton per tahun, perusahaan juga akan membangun pelabuhan utama di Kali Bian dan pembangkit listrik 20 ribu MW. Namun, rencana Rajawali tidak sepenuhnya diterima masyarakat, warga Kampung Onggari dan Kampung Kaiburse, Distrik Malind, kompak menolak Rajawali untuk beroperasi di wilayah adat mereka. Proyek transmigrasi di tahun 1980 an dan migrasi penduduk dari luar Papua telah mengambil sebagian besar wilayah Kampung. Di Kampung Domande, kehadiran Rajawali menimbulkan kekisruhan atas pembagian dana “tali asih” dan complain atas lahan yang akan digunakan Rajawali.

    Ketua Adat Kampung Domande, Apolinaris Mbisu Gebze, mengungkapkan,  “perusahaan tidak boleh melakukan kegiatan karena belum memberikan kompensasi kehilangan hak-hak dasar kepada delapan marga pemilik tanah, yang sudah dilakukan perusahaan hanya memberikan uang kompensasi ‘buka pintu’ dengan masyarakat Domande”. Kelompok warga lainnya di Domande, tetap menginginkan perusahaan beroperasi. Kampung yang semula hidup harmonis bahu membahu dalam mempertahankan kampung, kini koyak, ada kelompok pro dan kontra perusahaan, kadang terjadi ketegangan dalam pertemuan kampung.

    Kebanyakan warga Domande kalap karena baru mengetahui rencana lokasi perkebunan perusahaan akan berada di hutan belakang kampung mereka, yang menjadi lokasi usaha perburuan dan pertanian masyarakat. Stevanus Gebze Walinaulik, warga Kampung Onggari, yang mengetahui tanah-tanah adat mereka yang berada diperbatasan wilayah kampung Onggarai dan Domande menjadi sasaran perusahaan, langsung menyurati dan mengingatkan perusahaan untuk tidak merampas hak adat atas tanah keluarga besar Gebze Walinaulik di lokasi yang bernama, yaitu: Singgayas, Itawan, Wibkai, Kalambe dan Salesawita.

    Pesta sudah usai di Kaliki dan uang buka pintu sebesar Rp. 15.000.000 untuk 279 orang pemangku hak sudah habis dibagi. Awal April 2012, Abdul Kaize, warga Kampung Onggari, bersama saudaranya Nelez Mahuze dari Kampung Onggari dan pace Laorensius Kaize asal Kampung Kaiburse, pergi mengunjungi kampung asal orang tua mereka di Kampung Kaliki, Distrik Kurik, mereka bertemu saudara pimpinan marga, yakni: Matius Kaize, dengan maksud menanyakan apa yang mereka baru dengar tentang pemberian kompensasi uang “buka pintu” sebesar Rp. 3,3 Milyar yang diberikan oleh perusahaan Rajawali, pada pertengahan Maret 2012 lalu, perusahaan akan memperluas penggunakan tanah-tanah mereka menjadi kebun tebu dan pabrik tebu di wilayah Kampung Kaliki.

    Abdul Kaize dan saudara-saudaranya selama ini bertugas menjaga tanah-tanah marga mereka asal Kampung Kaliki di Onggari dan Kaiburse, tanah-tanah yang berada disepanjang Kali Tawalan yang berasal dari rawa besar ‘pamaa’ hingga ke pantai Yanggol Kendala Adap Wa, sebagai pihak yang berhak, mereka merasa tidak pernah diinformasikan, apalagi memberikan persetujuan dan menyepakati atas penggunaan tanah adat mereka kepada perusahaan. Mereka kecewa dan banyak lagi keluarga asal Kaliki meributkan pembagian dana yang tidak merata.

    Baik di Kalili maupun di Domande, perusahaan dan masyarakat tidak pernah duduk adat bermusyawarah membahas dimana lokasi-lokasi yang akan dikelola oleh perusahaan, berapa luasnya, apakah kegunaan manfaat lokasi tersebut bagi masyarakat dan apa dampaknya jika tempat tersebut digunakan, bagaimana status tanah, pembagian manfaat dan keterlibatan masyarakat.

    Perusahaan hanya menyampaikan maksud usahanya, janji pemberian dana kompensasi, janji pembangunan dan ijin pemerintah yang mereka miliki. Perusahaan Rajawali di Kaliki menggunakan cara pemberian ‘sembilan bahan pokok’ berkedok bantuan natal dan tahun baru untuk menawari hati warga. Menjelang Desember tahun 2011 lalu, perusahaan mengeluarkan uang sebesar Rp. 200 juta dan bantuan sembilan bahan pokok se nilai Rp. 300 juta untuk warga Kaliki. Padahal semuanya dianggap hutang ‘uang muka’ tanda jadi usaha perusahaan.

    ***

    Dalam persepsi masyarakat adat Marind, tanah mempunyai nilai social, budaya, ekonomi dan bisa digunakan oleh warga maupun kelompok masyarakat di lingkungan kampung setempat atau warga dari kampung lain. Tanah sebagai sumber kehidupan masyarakat tidak dapat dilepaskan untuk selama-lamanya, apalagi dijual. Tanah dapat dialihkan penguasaannya hanya untuk tujuan social tertentu ataupun digunakan pihak lain dengan seizin pemegang hak, yang disahkan melalui upacara adat.

    Masyarakat tidak punya mekanisme pengalihan hak atas tanah untuk kepentingan perusahaan, kecuali dilakukan secara terpaksa. Kehadiran perusahaan membawa perubahan  mekanisme baru pengalihan hak atas tanah melalui ketentuan hukum negara, yang tentu masih sangat baru bagi orang kampung di tanah Papua dan berbeda dengan persepsi masyarakat atas tanah.

    Pemerintah Provinsi Papua telah mengeluarkan aturan khusus tentang pengalihan hak atas tanah, yakni Perdasus No. 23 tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah.  Disebutkan pada Pasal 8 ayat 3 huruf a, bahwa “melepaskan sebagian atau seluruh hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyaraka hukum adat atas tanah, dengan ganti kerugian yang disepekati bersama”, selanjutnya pada Pasal 10, ayat 1, disebutkan “dalam hal sebagian atau seluruh hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dilepaskan masyarkat hukum adat dan atau perorangan warga masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksudkan pasal 8 ayat 3 huruf  a, maka tanah itu dilepaskan kepada negara sehingga menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara”.

    Ketentuan inilah yang mengkhawatirkan masyarakat Marind, tanah-tanah mereka beralih hak penguasaan dan pemilikannya kepada perusahaan dan negara, sehingga mereka kehilangan hak dan terbatas aksesnya dalam memanfaatkan tanah, padahal mereka hidup sangat tergantung pada tanah.

    Dapat dibayangkan, masyarakat Marind yang bermata pencaharian berburu dan mengusahakan tanah, kehilangan hak dan akses atas tanah, lalu dalam sekejap menjadi buruh pada perusahaan. Mungkin mereka hanya akan menjadi buruh kasar dengan upah minim. Orang Marind di Kampung Zanegi misalnya, mereka bekerja sebagai buruh kupas pada perusahaan hutan tanaman PT, Selaras Inti Semesta dan memperoleh upah harian Rp. 50.000, sementara mereka biasanya menghabiskan uang belanja sehari-hari untuk beras Rp. 10.000 per kilo; supermi Rp. 2.000 per bungkus; ikan, telor, minyak goreng dan sayuran lainnya Rp. 20.000; rokok Rp. 20.000 perbungkus, yang terkadang harus berhutang. Bandingkan dengan pendapatan dari berburu, harga daging rusa bisa mencapai Rp. 20.000 – Rp. 40.000 perkilo.

    Demikian pula, mekanisme kompensasi dan ganti rugi kehilangan hak atas tanah yang hanya mengandalkan uang tidak bisa menggantikan mata pencaharian masyarakat yang hilang, tidak bisa menggantikan perasaan dan hubungan masyarakat atas lingkungan alam. Justeru uang “buka pintu”, “tali asih”, dan lain-lain, hanya membuat masyarakat hidup konsumtif dan menjadi tidak produktif dan tergantung kepada kebutuhan pragmatis yang dikendalikan dan diekasploitasi oleh pihak pemodal dan perantara.

    Dalam situasi seperti ini, pemilik modal lah yang paling diuntungkan. Perusahaan dan pemilik modal akan memiliki lahan luas dan mengendalikan seluruh alat produksi dan tenaga kerja untuk kepentingan dan keuntungan akumulasi modal.

    Sebaliknya, pemerintah telah gagal menjalankan amanat konstitusi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadulan social. Pemerintah tidak mampu ataupun membiarkan pelanggaran atas bukannya amanat UUPA 1960 untuk mengatur, membatasi dan mencegah pemilikan  lahan luas dalam kerangka menyelesaikan konflik agraria, justeru system dan politik hukum memfasilitasi dan membolehkan perusahaan dan sesorang menguasai tanah luas, yang diperoleh secara mudah dan murah.  Sangat bertolak belakang dengan retorika pemerintah “pro poor”, justeru program ini akan memiskinkan masyarakat Marind, semakin banyak masyarakat yang kehilangan dan tidak memiliki tanah dan menjadi buruh tani.

    April 2012

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on