Jambi, – Perusakan dan penghancuran hutan di Pulau Sumatera semakin parah. Kawasan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan taman nasional yang seharusnya dilindungi malah dirambah untuk pengambilan kayu, perkebunan, dan penambangan.

Berdasarkan pantauan Kompas selama sepekan di sejumlah daerah di Sumatera, aktivitas itu umumnya dilakukan pemodal besar dengan melibatkan pejabat, aparat, dan masyarakat setempat.

Di Provinsi Jambi, misalnya, luas hutan di wilayah yang semula mencapai 2,2 juta hektar kini hanya tersisa sekitar 500.000 hektar. Areal lebih kurang 1,7 juta hektar telah berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri (HTI), dan kawasan pertambangan. Selain itu, sedikitnya 350.000 hektar hutan juga hancur akibat pembalakan liar.

Di Provinsi Lampung, sekitar 65 persen atau 650.000 hektar dari 1,004 juta hektar hutan dalam kondisi rusak. Kehancuran ini semata-mata dipicu maraknya perambahan. ”Saat ini hutan lindung, hutan konservasi, apalagi hutan produksi tidak ada yang bebas dari perambahan. Perambahan di hutan produksi akhir- akhir ini meningkat,” kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Warsito.

Kondisi serupa terjadi di Bengkulu. Kawasan yang dikelola Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu seluas 45.345 hektar kini sekitar 27.262 atau 61 persen di antaranya dirambah. Di Taman Buru Semidang Bukit Kabu, Kabupaten Seluma, misalnya, perambahan telah mencapai 1.534 hektar dari 9.036 hektar. Perambahan itu dilakukan 202 keluarga yang menanami lahan dengan kopi, karet, kakao, dan kelapa sawit.

Kerusakan hutan di Provinsi Aceh juga meningkat. Di provinsi itu, sejak 2006 kerusakan hutan rata-rata 32.200 hektar per tahun. ”Yang paling menyedihkan, banyak hutan yang rusak itu masuk Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang seharusnya dilindungi karena penting bagi keseimbangan ekosistem dan suplai air di Aceh,” ujar Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh TM Zulfikar.

 

Sawit dan tambang

Zulfikar menegaskan, investasi sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan menjadi penyebab utama kerusakan hutan. Berdasarkan data Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh tahun 2011, tidak kurang dari 351.232,816 hektar lahan di Aceh kini dalam status konsesi untuk lahan perkebunan, dengan 236 izin hak guna usaha (HGU). Kemudian, 745.980,93 hektar telah beralih fungsi menjadi wilayah pertambangan dengan 109 izin.

Rekomendasi dan izin diterbitkan pemerintah kabupaten dan provinsi. ”Jumlah perizinan untuk HGU perkebunan pada 2009 masih 201 izin, tetapi terus meningkat menjadi 236 izin pada 2011. Pemberian izin itu juga tak melihat status lahan yang hendak dialihfungsikan,” tuturnya.

Contohnya, pemberian izin HGU perkebunan oleh Gubernur Aceh pada Agustus 2011 untuk PT Kalista Alam di Rawa Gambut Tripas seluas 1.605 hektar. Izin itu menyalahi aturan karena seluruh areal berada dalam KEL wilayah Aceh. Padahal, KEL telah ditetapkan menjadi kawasan strategis nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, bukan untuk perkebunan.

Izin usaha tambang juga terus meningkat dari 10 izin pada 2009 menjadi 109 izin tahun 2011. Lebih parah lagi, 68 izin di antaranya berada dalam kawasan hutan lindung dan KEL. ”Jumlah izin ini akan terus bertambah karena adanya pembukaan keran investasi besar-besaran oleh daerah,” ujar Zulfikar.

 

Demi pemodal?

Beberapa pemerintah daerah di Sumatera beramai-ramai meminta pelepasan status kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain kepada Kementerian Kehutanan.

Provinsi Sumatera Selatan, misalnya, mengusulkan pelepasan hutan seluas 459.929 hektar. Usul itu meliputi 11.415 hektar hutan konservasi, 81.279 hektar hutan lindung, 94.852 hektar hutan produksi, 262.398 hektar hutan produksi konservasi, dan 9.986 hektar hutan konservasi perairan. Jika usulan diterima, Sumsel kehilangan 12 persen hutan dari total 3,82 juta hektar.

 

Menurut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel Sigit Wibowo, usul pelepasan kawasan hutan itu atas permintaan pemerintah kabupaten dan kota sebagai bagian dari proses revisi rencana tata ruang wilayah nasional. Jika telah menjadi areal penggunaan lain (APL), kawasan tersebut bisa dijadikan hak milik atau diperjualbelikan.   ”Saat ini usulan itu masih menunggu persetujuan,” tuturnya.

Di Sumatera Utara, pemerintah setempat mengusulkan perubahan status hutan seluas 564.200,36 hektar untuk menjadi kawasan bukan hutan. Pemerintah Provinsi Bengkulu mengusulkan 90.000 hektar menjadi APL.

Sebaliknya, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, justru menaikkan status 52.000 hektar APL yang selama ini dikelola masyarakat menjadi hutan produksi. Anehnya, kawasan itu kemudian dikonversi menjadi HTI yang pengelolaannya diserahkan kepada PT Wira Karya Sakti, anak usaha Sinar Mas Forestry.

Padahal, di dalam kawasan tersebut terdapat banyak permukiman dan kebun masyarakat dengan empat desa. Konflik antara masyarakat dan perusahaan pun tidak terhindarkan. Empat bulan lalu, 500 warga Senyerang menduduki areal itu. ”Kami hanya menuntut pengembalian lahan agar masyarakat bisa kembali menanam,” tutur Asmawi, pemuka masyarakat Senyerang.

Penurunan status hutan menjadi APL melalui peninjauan ulang tata ruang tersebut, menurut Direktur Komunitas Konservasi Indonesia Warsi Bengkulu Nurkholis Sastro, merupakan akal-akalan pemerintah guna memenuhi kepentingan pemilik modal. ”Setelah menjadi APL, pemerintah leluasa memberikan izin pemanfaatan kepada perusahaan perkebunan atau tambang,” kata Sastro.

”Usulan pelepasan hutan itu jangan dikabulkan. Pelepasan itu hanya mempercepat laju kerusakan hutan karena tak ada perlindungan lagi,” ujar Direktur Walhi Sumsel Anwar Sadat.

Sumber :: http://cetak.kompas.com/read/2012/04/16/01544884/hutan.sumatera..semakin.kritis

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Jambi, – Perusakan dan penghancuran hutan di Pulau Sumatera semakin parah. Kawasan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan taman nasional yang seharusnya dilindungi malah dirambah untuk pengambilan kayu, perkebunan, dan penambangan.

    Berdasarkan pantauan Kompas selama sepekan di sejumlah daerah di Sumatera, aktivitas itu umumnya dilakukan pemodal besar dengan melibatkan pejabat, aparat, dan masyarakat setempat.

    Di Provinsi Jambi, misalnya, luas hutan di wilayah yang semula mencapai 2,2 juta hektar kini hanya tersisa sekitar 500.000 hektar. Areal lebih kurang 1,7 juta hektar telah berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri (HTI), dan kawasan pertambangan. Selain itu, sedikitnya 350.000 hektar hutan juga hancur akibat pembalakan liar.

    Di Provinsi Lampung, sekitar 65 persen atau 650.000 hektar dari 1,004 juta hektar hutan dalam kondisi rusak. Kehancuran ini semata-mata dipicu maraknya perambahan. ”Saat ini hutan lindung, hutan konservasi, apalagi hutan produksi tidak ada yang bebas dari perambahan. Perambahan di hutan produksi akhir- akhir ini meningkat,” kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Warsito.

    Kondisi serupa terjadi di Bengkulu. Kawasan yang dikelola Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu seluas 45.345 hektar kini sekitar 27.262 atau 61 persen di antaranya dirambah. Di Taman Buru Semidang Bukit Kabu, Kabupaten Seluma, misalnya, perambahan telah mencapai 1.534 hektar dari 9.036 hektar. Perambahan itu dilakukan 202 keluarga yang menanami lahan dengan kopi, karet, kakao, dan kelapa sawit.

    Kerusakan hutan di Provinsi Aceh juga meningkat. Di provinsi itu, sejak 2006 kerusakan hutan rata-rata 32.200 hektar per tahun. ”Yang paling menyedihkan, banyak hutan yang rusak itu masuk Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang seharusnya dilindungi karena penting bagi keseimbangan ekosistem dan suplai air di Aceh,” ujar Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh TM Zulfikar.

     

    Sawit dan tambang

    Zulfikar menegaskan, investasi sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan menjadi penyebab utama kerusakan hutan. Berdasarkan data Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh tahun 2011, tidak kurang dari 351.232,816 hektar lahan di Aceh kini dalam status konsesi untuk lahan perkebunan, dengan 236 izin hak guna usaha (HGU). Kemudian, 745.980,93 hektar telah beralih fungsi menjadi wilayah pertambangan dengan 109 izin.

    Rekomendasi dan izin diterbitkan pemerintah kabupaten dan provinsi. ”Jumlah perizinan untuk HGU perkebunan pada 2009 masih 201 izin, tetapi terus meningkat menjadi 236 izin pada 2011. Pemberian izin itu juga tak melihat status lahan yang hendak dialihfungsikan,” tuturnya.

    Contohnya, pemberian izin HGU perkebunan oleh Gubernur Aceh pada Agustus 2011 untuk PT Kalista Alam di Rawa Gambut Tripas seluas 1.605 hektar. Izin itu menyalahi aturan karena seluruh areal berada dalam KEL wilayah Aceh. Padahal, KEL telah ditetapkan menjadi kawasan strategis nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, bukan untuk perkebunan.

    Izin usaha tambang juga terus meningkat dari 10 izin pada 2009 menjadi 109 izin tahun 2011. Lebih parah lagi, 68 izin di antaranya berada dalam kawasan hutan lindung dan KEL. ”Jumlah izin ini akan terus bertambah karena adanya pembukaan keran investasi besar-besaran oleh daerah,” ujar Zulfikar.

     

    Demi pemodal?

    Beberapa pemerintah daerah di Sumatera beramai-ramai meminta pelepasan status kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain kepada Kementerian Kehutanan.

    Provinsi Sumatera Selatan, misalnya, mengusulkan pelepasan hutan seluas 459.929 hektar. Usul itu meliputi 11.415 hektar hutan konservasi, 81.279 hektar hutan lindung, 94.852 hektar hutan produksi, 262.398 hektar hutan produksi konservasi, dan 9.986 hektar hutan konservasi perairan. Jika usulan diterima, Sumsel kehilangan 12 persen hutan dari total 3,82 juta hektar.

     

    Menurut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel Sigit Wibowo, usul pelepasan kawasan hutan itu atas permintaan pemerintah kabupaten dan kota sebagai bagian dari proses revisi rencana tata ruang wilayah nasional. Jika telah menjadi areal penggunaan lain (APL), kawasan tersebut bisa dijadikan hak milik atau diperjualbelikan.   ”Saat ini usulan itu masih menunggu persetujuan,” tuturnya.

    Di Sumatera Utara, pemerintah setempat mengusulkan perubahan status hutan seluas 564.200,36 hektar untuk menjadi kawasan bukan hutan. Pemerintah Provinsi Bengkulu mengusulkan 90.000 hektar menjadi APL.

    Sebaliknya, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, justru menaikkan status 52.000 hektar APL yang selama ini dikelola masyarakat menjadi hutan produksi. Anehnya, kawasan itu kemudian dikonversi menjadi HTI yang pengelolaannya diserahkan kepada PT Wira Karya Sakti, anak usaha Sinar Mas Forestry.

    Padahal, di dalam kawasan tersebut terdapat banyak permukiman dan kebun masyarakat dengan empat desa. Konflik antara masyarakat dan perusahaan pun tidak terhindarkan. Empat bulan lalu, 500 warga Senyerang menduduki areal itu. ”Kami hanya menuntut pengembalian lahan agar masyarakat bisa kembali menanam,” tutur Asmawi, pemuka masyarakat Senyerang.

    Penurunan status hutan menjadi APL melalui peninjauan ulang tata ruang tersebut, menurut Direktur Komunitas Konservasi Indonesia Warsi Bengkulu Nurkholis Sastro, merupakan akal-akalan pemerintah guna memenuhi kepentingan pemilik modal. ”Setelah menjadi APL, pemerintah leluasa memberikan izin pemanfaatan kepada perusahaan perkebunan atau tambang,” kata Sastro.

    ”Usulan pelepasan hutan itu jangan dikabulkan. Pelepasan itu hanya mempercepat laju kerusakan hutan karena tak ada perlindungan lagi,” ujar Direktur Walhi Sumsel Anwar Sadat.

    Sumber :: http://cetak.kompas.com/read/2012/04/16/01544884/hutan.sumatera..semakin.kritis

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on