Pontianak, Kompas – Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat telah memicu 280 konflik antara investor dengan masyarakat selama tahun 2008 hingga 2011. Konflik diperkirakan masih akan terjadi mengingat ekspansi usaha itu terus berlanjut hingga 2025.

Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Barat (Kalbar) Hiarsolih Buchori mengatakan, konflik umumnya terjadi di daerah yang izin usaha perkebunannya terbit sebelum tahun 2008. ”Setelah izin keluar, konflik baru muncul. Tahun 2008, Gubernur Kalbar mengeluarkan peraturan yang mengharuskan bupati atau wali kota mendapat rekomendasi bersih dan jelas atas satu kawasan lahan dari Dinas Kehutanan Kalbar. Ini berhasil meminimalisasi konflik baru,” kata Hiarsolih, Selasa (10/4).

Hiarsolih mengemukakan, saat ini terdapat 262 perusahaan yang mengantongi izin lokasi dan izin usaha perkebunan (IUP). Dari perusahaan itu, baru 90 perusahaan yang sudah mendapatkan hak guna usaha (HGU). ”Izin lokasi diberikan untuk luas lahan 3,6 juta hektar. Sekitar 2,1 juta hektar di antaranya sudah memiliki izin usaha perkebunan atau IUP,” ungkap Hiarsolih.

Masih ada potensi

Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalbar Sujarni Alloy mengatakan, konflik masih berpotensi terjadi kendati sudah ada peraturan gubernur. Karena masih banyak perusahaan kelapa sawit menggunakan sistem kerja sama dan bagi hasil yang merugikan masyarakat.

Padahal, ekspansi masih terus berlanjut dari 800.000 hektar kebun pada 2012 menjadi 1,5 juta hektar pada 2025. ”Masyarakat sudah makin cerdas sehingga pasti akan melawan saat mereka dipaksa mengikuti kerja sama yang merugikan,” kata Alloy.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalbar Anton P Widjaya mengungkapkan, konflik terjadi di hampir seluruh kabupaten di Kalbar. Konflik itu antara lain terjadi di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang; Tempunak, Kedai, dan Tayan Hulu di Kabupaten Sintang; Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Ketapang; Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau; Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu; Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak; dan Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas.

Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) Kalbar Ilham Sanusi mengatakan, perusahaan kelapa sawit tidak akan berani mengambil risiko dengan berinvestasi di lahan bermasalah. ”Pengusaha berinvestasi berdasarkan izin karena risiko usaha sangat tinggi. Minimal diperlukan Rp 40 juta untuk membuka satu hektar lahan hingga kelapa sawit itu siap panen. Kalau pengusaha misalnya mendapatkan izin 20.000 hektar, berarti harus ada dana minimal Rp 800 miliar. Kalau ada masalah, bupati yang mengeluarkan izin juga harus diperiksa,” kata Ilham. (aha)

sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/04/11/04212022/investor.dan.warga.rawan.konflik

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    One Comment

    1. LBH mandau Borneo keadilan 19 Februari 2014 at 07:12 - Reply

      Masyarakat dapat melaporkan sengketa lahan ke Lembaga Bantuan Hukum ( LBH ) Mandau Borneo Keadilan

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Pontianak, Kompas – Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat telah memicu 280 konflik antara investor dengan masyarakat selama tahun 2008 hingga 2011. Konflik diperkirakan masih akan terjadi mengingat ekspansi usaha itu terus berlanjut hingga 2025.

    Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Barat (Kalbar) Hiarsolih Buchori mengatakan, konflik umumnya terjadi di daerah yang izin usaha perkebunannya terbit sebelum tahun 2008. ”Setelah izin keluar, konflik baru muncul. Tahun 2008, Gubernur Kalbar mengeluarkan peraturan yang mengharuskan bupati atau wali kota mendapat rekomendasi bersih dan jelas atas satu kawasan lahan dari Dinas Kehutanan Kalbar. Ini berhasil meminimalisasi konflik baru,” kata Hiarsolih, Selasa (10/4).

    Hiarsolih mengemukakan, saat ini terdapat 262 perusahaan yang mengantongi izin lokasi dan izin usaha perkebunan (IUP). Dari perusahaan itu, baru 90 perusahaan yang sudah mendapatkan hak guna usaha (HGU). ”Izin lokasi diberikan untuk luas lahan 3,6 juta hektar. Sekitar 2,1 juta hektar di antaranya sudah memiliki izin usaha perkebunan atau IUP,” ungkap Hiarsolih.

    Masih ada potensi

    Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalbar Sujarni Alloy mengatakan, konflik masih berpotensi terjadi kendati sudah ada peraturan gubernur. Karena masih banyak perusahaan kelapa sawit menggunakan sistem kerja sama dan bagi hasil yang merugikan masyarakat.

    Padahal, ekspansi masih terus berlanjut dari 800.000 hektar kebun pada 2012 menjadi 1,5 juta hektar pada 2025. ”Masyarakat sudah makin cerdas sehingga pasti akan melawan saat mereka dipaksa mengikuti kerja sama yang merugikan,” kata Alloy.

    Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalbar Anton P Widjaya mengungkapkan, konflik terjadi di hampir seluruh kabupaten di Kalbar. Konflik itu antara lain terjadi di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang; Tempunak, Kedai, dan Tayan Hulu di Kabupaten Sintang; Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Ketapang; Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau; Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu; Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak; dan Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas.

    Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) Kalbar Ilham Sanusi mengatakan, perusahaan kelapa sawit tidak akan berani mengambil risiko dengan berinvestasi di lahan bermasalah. ”Pengusaha berinvestasi berdasarkan izin karena risiko usaha sangat tinggi. Minimal diperlukan Rp 40 juta untuk membuka satu hektar lahan hingga kelapa sawit itu siap panen. Kalau pengusaha misalnya mendapatkan izin 20.000 hektar, berarti harus ada dana minimal Rp 800 miliar. Kalau ada masalah, bupati yang mengeluarkan izin juga harus diperiksa,” kata Ilham. (aha)

    sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/04/11/04212022/investor.dan.warga.rawan.konflik

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      One Comment

      1. LBH mandau Borneo keadilan 19 Februari 2014 at 07:12 - Reply

        Masyarakat dapat melaporkan sengketa lahan ke Lembaga Bantuan Hukum ( LBH ) Mandau Borneo Keadilan

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on