Latar Belakang

Prinsip kedaulatan pangan yang telah disetujui oleh DPR RI dalam draft RUU Pangan seharusnya mememastikan termuatnya reforma agraria, pertanian berkelanjutan, dan perdagangan yang adil. Namun, faktanya sampai draft  terakhir RUU Pangan tersebut, prinsip kedaulatan pangan belum tercermin dalam kebijakan ini.

Sejak adanya Undang – Undang  No.7 Tahun 1996 Tentang Pangan, belum memperbaiki dan melindungi hak – hak perempuan atas pangan. Ini terlihat dengan masih tingginya kasus – kasus kelaparan dan gizi buruk yang terjadi di Indonesia, seperti yang terjadi di Aceh, Riau, Tangerang, Jawa Timur, Makassar, NTT dan Papua.  Data terakhir FAO mencatat, tahun 2009 terdapat sebanyak 150 juta orang yang mengalami kelaparan[1], sementara  berdasarkan  data Direktorat Bina Gizi Kementerian Kesehatan,  pada 2010 tercatat 43.616 anak balita gizi buruk[2].

Ironisnya, fenomena rawan pangan dan krisis pangan ini lebih sering terjadi di pedesaan daripada di perkotaan. Hal ini  memperlihatkan bahwa masyarakat miskin memiliki persoalan dalam mengakses dan mengontrol sumber – sumber pangannya, serta minimnya upaya-upaya yang dilakukan Negara terhadap perlindungan,  pemenuhan hak perempuan atas pangan, termasuk jaminan keamanan atas sumber pangan dari pencemaran industri ekstraktif

RUU Pangan  ini juga dinilai juga belum mencerminkan perspektif keadilan gender, khususnya dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan atas pangan. Padahal jika melihat pengalaman perempuan sebagai pengelola pangan, masih sangat kesulitan dalam mengakses hak atas pangan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam proses produksi, konsumsi dan distribusi. Fakta saat ini dalam RUU Pangan belum  memberikan  jaminan perlindungan perempuan atas hak-hak ekonomi sosial dan budaya, dan secara nyata Negara telah mengabaikan komitmennya untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Keprihatinan perempuan

Draft RUU Pangan yang dihasilkan oleh pemerintah,  dipandang masih jauh dari keberpihakan kepada rakyat, terutama bagi perempuan,  masih berorientasi pada industri pangan skala besar, dan belum berasaskan keadilan gender, sehingga masih  berpotensi meningkatkan ketidakadilan dan  semakin melemahkan peran perempuan dalam pengelolaan sumber pangan.

Beberapa poin-poin keprihatinan perempuan atas RUU Pangan adalah sebagai berikut:

Aspek Yuridis

  • Tidak mencantumkan UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Membuktikan masih lemahnya komitmen Negara dalam menghapus diskriminasi terhadap perempuan terkait hak perempuan atas pangan, serta tidak menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi pangan.
  • Tidak mencantumkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria sebagai landasan hukum RUU Pangan.  UU PA mempunyai prinsip dasar kedaulatan nasional indonesia, berkeadilan gender, serta adanya pengakuan kedaulatan rakyat untuk mengelola pangan dan sumber-sumber agraria rakyat secara mandiri.
  • Tidak mencantumkan undang-undang lain yang relevan seperti, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencanaserta  UU No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
  • Tidak adanya pasal perlindungan terhadap industri pangan rumahan, merupakan ancaman bagi keberlanjutan industri pangan rumahan yang selama ini mayoritas  dikelola oleh perempuan.
  • Tidak mencantumkan sanksi bagi para penimbun/spekulan pangan yang dengan atau tidak sengaja menghambat masyarakat dalam mengakses pangannya melalui penimbunan bahan pangan yang bertujuan untuk menaikkan harga pangan.

Aspek Filosofis

  • Tidak mencantumkan dengan jelas definisi hak warga negara atas pangan dan kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas pangan warga negara.
  • RUU Pangan masih  berorientasi pada industri skala besar, dan meminggirkan produksi rakyat skala kecil.
  • Tidak mengakui kearifan lokal perempuan dalam penguasaan dan pengelolaan sumber pangan, berdampak pada peminggiran akses dan kontrol perempuan dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi pangan sebagai sumber penghidupan perempuan, salah satunya melalui rekayasa genetika.

Aspek Sosiologis

  • Belum diakuinya kedaulatan pangan yang berkeadilan gender sebagai paradigma dalam RUU Pangan,  yang memprasyaratkan prinsip dasar yaitu, reforma agraria, pertanian berkelanjutan dan perdagangan yang adil. .
  • Tidak melihat produksi pangan pada konsep pertanian dan perikanan rakyat yang di dalamnya perempuan secara sosiologis dan kultural sebagai produsen pangan.

 

Aspek Asas dan Tujuan

  • Walaupun RUU ini telah meletakkan asas kemandirian, keamanan, manfaat dan lestari, pemerataan, keadilan dan berkelanjutan, namun RUU Pangan ini luput meletakkan asas keadilan gender.
  • RUU ini semakin jauh dari semangat dan prinsip keadilan sosial, keadilan gender, kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara dalam penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber agraria.

 

Aspek Perlindungan Khusus

  • RUU Pangan ini belum menyentuh ketentuan perlindungan dan perlakuan pada situasi khusus terhadap kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak dan lansia terkait hak atas pangan. Selama ini, banyak korban kelaparan, gizi buruk, dan mati kelaparan dialami oleh kelompok-kelompok tersebut, namun tidak ada data terpilah, laki – laki dan perempuan, yang menjadi korban. Ini akan mengakibatkan kebutuhan spesifik perempuan tidak terakomodir.  Disinilah pentingnya tanggung jawab negara dan hak warga negara terkait dengan pemenuhan pangan.
  •  RUU Pangan ini belum memuat pasal yang memberikan perlindungan khusus pada industri pangan olahan rumah tangga.

 

Desakan perempuan terhadap RUU Pangan

Melihat fakta-fakta baik dalam realitas kehidupan perempuan maupun dalam RUU Pangan tersebut,  demi melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak perempuan atas pangannya, maka Solidaritas Perempuan merekomendasikan kepada Komisi IV DPR-RI untuk mempertimbangkan poin-poin berikut dalam melakukan proses revisi RUU Pangan:

  1. Meletakkan UU No. 7/1984 tentang Ratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk terhadap Perempuan, UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria sebagai dasar yuridis UU Pangan untuk menjamin adanya keadilan sosial dan keadilan gender yang menjamin hak-hak perempuan atas pangan.
  2. Meletakkan keadilan gender dalam asas dan tujuan dalam RUU Pangan. Dengan demikian semua substansi pasal dalam RUU Pangan ini memiliki jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan atas pangan.
  3. RUU Pangan mewujudkan Kedaulatan pangan yang berkeadilan gender dengan menerapkan Reforma Agraria, pertanian berkelanjutan dan perdagangan yang adil
  4. RUU Pangan  harus menjamin adanya kepastian hukum atas sumber-sumber pangan lokal melindungi usaha-usaha produktif rumah tangga
  5. Menghilangkan pasal 69 tentang rekayasa genetika karena mengancam hilangnya pengetahuan dan pengalaman perempuan atas penguasaan dan pengelolaan benih (plasma nuftah).
  6. RUU Pangan menjamin adanya sanksi pidana bagi pelaku penimbun /spekulan pangan yang dengan atau tidak sengaja menghambat masyarakat dalam mengakses pangannya melalui penimbunan bahan pangan yang bertujuan untuk menaikkan harga pangan.
  7. Mengubah definisi produsen pangan dengan memasukan perempuan sebagai entitas produsen pangan baik di petani maupun nelayan.
  8. RUU Pangan harus menjamin adanya keterwakilan perempuan dalam Komisi Nasional Pangan dan memperhatikan kelembagaan perempuan yang ada di komunitas.

Disusun Bersama

Bina Desa, Koalisi Perempuan Indonesia, LBH – APIK, Solidaritas Perempuan, Solidaritas Perempuan Palembang, Solidaritas Perempuan Jabotabek, Solidaritas Perempuan Mataram, Solidaritas Perempuan Anging Mammiri – Makassar, dan Yayasan Pusaka


[1] http://www.tribunnews.com/201 0/10/12/jumlah-penduduk-kelapa ran-naik-150-juta-jiwa

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Latar Belakang

    Prinsip kedaulatan pangan yang telah disetujui oleh DPR RI dalam draft RUU Pangan seharusnya mememastikan termuatnya reforma agraria, pertanian berkelanjutan, dan perdagangan yang adil. Namun, faktanya sampai draft  terakhir RUU Pangan tersebut, prinsip kedaulatan pangan belum tercermin dalam kebijakan ini.

    Sejak adanya Undang – Undang  No.7 Tahun 1996 Tentang Pangan, belum memperbaiki dan melindungi hak – hak perempuan atas pangan. Ini terlihat dengan masih tingginya kasus – kasus kelaparan dan gizi buruk yang terjadi di Indonesia, seperti yang terjadi di Aceh, Riau, Tangerang, Jawa Timur, Makassar, NTT dan Papua.  Data terakhir FAO mencatat, tahun 2009 terdapat sebanyak 150 juta orang yang mengalami kelaparan[1], sementara  berdasarkan  data Direktorat Bina Gizi Kementerian Kesehatan,  pada 2010 tercatat 43.616 anak balita gizi buruk[2].

    Ironisnya, fenomena rawan pangan dan krisis pangan ini lebih sering terjadi di pedesaan daripada di perkotaan. Hal ini  memperlihatkan bahwa masyarakat miskin memiliki persoalan dalam mengakses dan mengontrol sumber – sumber pangannya, serta minimnya upaya-upaya yang dilakukan Negara terhadap perlindungan,  pemenuhan hak perempuan atas pangan, termasuk jaminan keamanan atas sumber pangan dari pencemaran industri ekstraktif

    RUU Pangan  ini juga dinilai juga belum mencerminkan perspektif keadilan gender, khususnya dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan atas pangan. Padahal jika melihat pengalaman perempuan sebagai pengelola pangan, masih sangat kesulitan dalam mengakses hak atas pangan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam proses produksi, konsumsi dan distribusi. Fakta saat ini dalam RUU Pangan belum  memberikan  jaminan perlindungan perempuan atas hak-hak ekonomi sosial dan budaya, dan secara nyata Negara telah mengabaikan komitmennya untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

    Keprihatinan perempuan

    Draft RUU Pangan yang dihasilkan oleh pemerintah,  dipandang masih jauh dari keberpihakan kepada rakyat, terutama bagi perempuan,  masih berorientasi pada industri pangan skala besar, dan belum berasaskan keadilan gender, sehingga masih  berpotensi meningkatkan ketidakadilan dan  semakin melemahkan peran perempuan dalam pengelolaan sumber pangan.

    Beberapa poin-poin keprihatinan perempuan atas RUU Pangan adalah sebagai berikut:

    Aspek Yuridis

    • Tidak mencantumkan UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Membuktikan masih lemahnya komitmen Negara dalam menghapus diskriminasi terhadap perempuan terkait hak perempuan atas pangan, serta tidak menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi pangan.
    • Tidak mencantumkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria sebagai landasan hukum RUU Pangan.  UU PA mempunyai prinsip dasar kedaulatan nasional indonesia, berkeadilan gender, serta adanya pengakuan kedaulatan rakyat untuk mengelola pangan dan sumber-sumber agraria rakyat secara mandiri.
    • Tidak mencantumkan undang-undang lain yang relevan seperti, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencanaserta  UU No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
    • Tidak adanya pasal perlindungan terhadap industri pangan rumahan, merupakan ancaman bagi keberlanjutan industri pangan rumahan yang selama ini mayoritas  dikelola oleh perempuan.
    • Tidak mencantumkan sanksi bagi para penimbun/spekulan pangan yang dengan atau tidak sengaja menghambat masyarakat dalam mengakses pangannya melalui penimbunan bahan pangan yang bertujuan untuk menaikkan harga pangan.

    Aspek Filosofis

    • Tidak mencantumkan dengan jelas definisi hak warga negara atas pangan dan kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas pangan warga negara.
    • RUU Pangan masih  berorientasi pada industri skala besar, dan meminggirkan produksi rakyat skala kecil.
    • Tidak mengakui kearifan lokal perempuan dalam penguasaan dan pengelolaan sumber pangan, berdampak pada peminggiran akses dan kontrol perempuan dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi pangan sebagai sumber penghidupan perempuan, salah satunya melalui rekayasa genetika.

    Aspek Sosiologis

    • Belum diakuinya kedaulatan pangan yang berkeadilan gender sebagai paradigma dalam RUU Pangan,  yang memprasyaratkan prinsip dasar yaitu, reforma agraria, pertanian berkelanjutan dan perdagangan yang adil. .
    • Tidak melihat produksi pangan pada konsep pertanian dan perikanan rakyat yang di dalamnya perempuan secara sosiologis dan kultural sebagai produsen pangan.

     

    Aspek Asas dan Tujuan

    • Walaupun RUU ini telah meletakkan asas kemandirian, keamanan, manfaat dan lestari, pemerataan, keadilan dan berkelanjutan, namun RUU Pangan ini luput meletakkan asas keadilan gender.
    • RUU ini semakin jauh dari semangat dan prinsip keadilan sosial, keadilan gender, kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara dalam penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber agraria.

     

    Aspek Perlindungan Khusus

    • RUU Pangan ini belum menyentuh ketentuan perlindungan dan perlakuan pada situasi khusus terhadap kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak dan lansia terkait hak atas pangan. Selama ini, banyak korban kelaparan, gizi buruk, dan mati kelaparan dialami oleh kelompok-kelompok tersebut, namun tidak ada data terpilah, laki – laki dan perempuan, yang menjadi korban. Ini akan mengakibatkan kebutuhan spesifik perempuan tidak terakomodir.  Disinilah pentingnya tanggung jawab negara dan hak warga negara terkait dengan pemenuhan pangan.
    •  RUU Pangan ini belum memuat pasal yang memberikan perlindungan khusus pada industri pangan olahan rumah tangga.

     

    Desakan perempuan terhadap RUU Pangan

    Melihat fakta-fakta baik dalam realitas kehidupan perempuan maupun dalam RUU Pangan tersebut,  demi melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak perempuan atas pangannya, maka Solidaritas Perempuan merekomendasikan kepada Komisi IV DPR-RI untuk mempertimbangkan poin-poin berikut dalam melakukan proses revisi RUU Pangan:

    1. Meletakkan UU No. 7/1984 tentang Ratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk terhadap Perempuan, UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria sebagai dasar yuridis UU Pangan untuk menjamin adanya keadilan sosial dan keadilan gender yang menjamin hak-hak perempuan atas pangan.
    2. Meletakkan keadilan gender dalam asas dan tujuan dalam RUU Pangan. Dengan demikian semua substansi pasal dalam RUU Pangan ini memiliki jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan atas pangan.
    3. RUU Pangan mewujudkan Kedaulatan pangan yang berkeadilan gender dengan menerapkan Reforma Agraria, pertanian berkelanjutan dan perdagangan yang adil
    4. RUU Pangan  harus menjamin adanya kepastian hukum atas sumber-sumber pangan lokal melindungi usaha-usaha produktif rumah tangga
    5. Menghilangkan pasal 69 tentang rekayasa genetika karena mengancam hilangnya pengetahuan dan pengalaman perempuan atas penguasaan dan pengelolaan benih (plasma nuftah).
    6. RUU Pangan menjamin adanya sanksi pidana bagi pelaku penimbun /spekulan pangan yang dengan atau tidak sengaja menghambat masyarakat dalam mengakses pangannya melalui penimbunan bahan pangan yang bertujuan untuk menaikkan harga pangan.
    7. Mengubah definisi produsen pangan dengan memasukan perempuan sebagai entitas produsen pangan baik di petani maupun nelayan.
    8. RUU Pangan harus menjamin adanya keterwakilan perempuan dalam Komisi Nasional Pangan dan memperhatikan kelembagaan perempuan yang ada di komunitas.

    Disusun Bersama

    Bina Desa, Koalisi Perempuan Indonesia, LBH – APIK, Solidaritas Perempuan, Solidaritas Perempuan Palembang, Solidaritas Perempuan Jabotabek, Solidaritas Perempuan Mataram, Solidaritas Perempuan Anging Mammiri – Makassar, dan Yayasan Pusaka


    [1] http://www.tribunnews.com/201 0/10/12/jumlah-penduduk-kelapa ran-naik-150-juta-jiwa

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on