Masyarakat Belum Terlindungi

PRODUKSI PANGAN

Jakarta, Kompas – Masyarakat Indonesia belum terlindungi dari berbagai produk makanan kemasan di pasaran. Persaingan usaha yang ketat mendorong sebagian produsen menggunakan segala cara agar produknya dilirik pembeli.

Salah satu yang marak belakangan ini adalah iklan produk pangan yang menayangkan klaim-klaim tertentu di media massa, terutama televisi.

”Sudah saatnya pemerintah bertindak tegas terhadap produsen makanan yang tidak memedulikan dampak terhadap konsumen,” kata Tirta Prawita Sari, Ketua Gerakan Masyarakat Sadar Gizi, pada dialog terbuka ”Memahami Label Makanan Kemasan: Upaya Menerapkan Gizi Seimbang”, Minggu (22/4). Diskusi melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), produsen makanan, serta wartawan.

Prawita Sari mengatakan, praktik yang merugikan kesehatan masyarakat itu ironisnya lolos dari pengawasan pemerintah. Ia memberi contoh, ada iklan susu mengklaim, anak akan kekurangan kalsium kalau tidak mengonsumsi susu. Padahal, kalsium bisa diperoleh dari makanan lain, misalnya daging, ikan, dan kedelai.

Dalam diskusi, seorang peserta mengeluh, anaknya sulit diberi susu setelah melihat iklan permen yang mengklaim, kandungan gizi satu bungkus permen sama dengan dua gelas susu.

Pemerintah, melalui BPOM, sebenarnya mewajibkan produsen pangan mencantumkan label Informasi Nilai Gizi dari produk. Namun, sebagian produsen pangan, terutama industri rumahan, belum melakukan itu.

Tetty Sihombing, Direktur Standar Pangan BPOM, mengakui, pengawasan kesesuaian kandungan gizi dengan label yang dicantumkan oleh produsen belum bisa dilakukan secara menyeluruh. Hal itu mengingat produk pangan di Indonesia berjumlah puluhan ribu. (IND)

PRODUKSI PANGAN

Jakarta, Kompas – Masyarakat Indonesia belum terlindungi dari berbagai produk makanan kemasan di pasaran. Persaingan usaha yang ketat mendorong sebagian produsen menggunakan segala cara agar produknya dilirik pembeli.

Salah satu yang marak belakangan ini adalah iklan produk pangan yang menayangkan klaim-klaim tertentu di media massa, terutama televisi.

”Sudah saatnya pemerintah bertindak tegas terhadap produsen makanan yang tidak memedulikan dampak terhadap konsumen,” kata Tirta Prawita Sari, Ketua Gerakan Masyarakat Sadar Gizi, pada dialog terbuka ”Memahami Label Makanan Kemasan: Upaya Menerapkan Gizi Seimbang”, Minggu (22/4). Diskusi melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), produsen makanan, serta wartawan.

Prawita Sari mengatakan, praktik yang merugikan kesehatan masyarakat itu ironisnya lolos dari pengawasan pemerintah. Ia memberi contoh, ada iklan susu mengklaim, anak akan kekurangan kalsium kalau tidak mengonsumsi susu. Padahal, kalsium bisa diperoleh dari makanan lain, misalnya daging, ikan, dan kedelai.

Dalam diskusi, seorang peserta mengeluh, anaknya sulit diberi susu setelah melihat iklan permen yang mengklaim, kandungan gizi satu bungkus permen sama dengan dua gelas susu.

Pemerintah, melalui BPOM, sebenarnya mewajibkan produsen pangan mencantumkan label Informasi Nilai Gizi dari produk. Namun, sebagian produsen pangan, terutama industri rumahan, belum melakukan itu.

Tetty Sihombing, Direktur Standar Pangan BPOM, mengakui, pengawasan kesesuaian kandungan gizi dengan label yang dicantumkan oleh produsen belum bisa dilakukan secara menyeluruh. Hal itu mengingat produk pangan di Indonesia berjumlah puluhan ribu. (IND)