Balikpapan : Berbagai masalah yang dicermati Walhi didaearah sebagai Organisasi penyelamatan lingkungan hidup yang ada ditataran basis mengemuka pada diskusi  interaktif pertemuan nasional lingkungan hidup Walhi ke 11 di Asrama Haji Balikpapan  yang akan berlangsung hingga tanggal 16 April 2012 mendatang, termasuk memilih 3 Direktur Eksekutif Nasional Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) yang diikuti 3 Calon Kandidat dan dihadiri Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

Seperti yang dikemukakan aktifis Walhi dari Pulau Flores Nusa Tenggara Timur Veronica Lamauda, Sabtu (14/4) yang didaerahnya terdapat 103 izin pertambangan yang merusak lingkungan.

”Saya Veronica Lamauda dari Nusa Tenggara Timur tepatnya dari Pulau Flores, Saya bertanya dan minta penjelasan kepada Pak Menteri Kehutanan, apa korelasi kebijakan antara pertambangan dan moratorium lingkungan dengan realitas yang ada terutama untuk Pulaqu Flores, dimana terdapat 103 izin pertambangan yang sedang ada dan akan ada lagi dibuka,dan itu merusak lingkungan,’’ tanya Veronica kepada Menhut.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menjawab dirinya sudah terbiasa menghadapi aksi demo yang menentang pertambangan dan perkebunan kelapa sawit baik yang dilakukan pendemo termasuk dari Walhi yang digelar di kantor kementrian Kehutanan, di Istana, di Kementerian ESDM  dan di  DPR RI.

”Bayangkan kata Menteri ESDM, karena tambang itu bukan wilayah Saya, tetapi karena kekurang pengertian kita, itu kalau ada tambang rusak, demonya di tempat Saya, betul ini, datang demo di istana tentang peristiwa Bima, kan kita semua ngikutin peristiwa Bima, kantor Bupati dibakar, datang demo, kita sedang rapat kabinet, diminta menerima yang demo, nggak ada yang maju, akhirnya Presiden meminta Menteri Kehutanan menerima demo. Nggak masalah, karena Saya tidak pernak nolak demo, Saya terima semua, jadi kawan-kawan senang rupanya,” papar Menhut kepada  500 aktivis Walhi.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menjelaskan, masalah pertambangan bukan merupakan wilayah kerja Kementerian Kehutanan, kecuali jika usaha pertambangan itu memasuki areal kawasan hutan, barulah Menteri Kehutanan mengeluarkan izin, tapi itupun pada tahapan terakhir. Apalagi kewenangan mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan IUP dikeluarkan oleh Bupati.

”Gubernurpun tidak memiliki kewenangan mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan, harus Pemerintah Daerah Tingkat II yaitu Bupati,” jelas Menhut.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengemukakan Aturan Negara pada era Otonomi Daerah menetapkan  85% kewenangan ada pada Pemerintah Daerah dan 15% pada Pemerintah Pusat.

”Perlu kita sadari  bahwa inilah sekarang aturan negara kita, kewenangan pemerintah daeraah tingkat II/Kabupaten 85%, kewenangan mengeluarkan izin kebun, izin IUP (Izin Usaha Pertambangan), itu izin pemerintah daerah, gubernur saja nggak sampai, tanya Pak Kapolda Kaltim yang hadir disini. Izin IUP itu penuh kewenangan Bupati, tapi kita maunya kalau kewenangan 85%, maka tanggung jawabnya juga harus 85%, jangan 15% .Ini tidak kewenangannya 85%, tanggung jawabnya 15%,” papar Menhut dengan amat gamblang.

Dikatakannya dari 11 ribu Izin Usaha Tambang yang dikeluarkjan Bupati saat ini yang terdaftar di Kementerian EDM hanya 3000 pertambangan saja. (A Sarinah/WDA)

Sumber : http://rri.co.id/index.php/detailberita/detail/15216

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Balikpapan : Berbagai masalah yang dicermati Walhi didaearah sebagai Organisasi penyelamatan lingkungan hidup yang ada ditataran basis mengemuka pada diskusi  interaktif pertemuan nasional lingkungan hidup Walhi ke 11 di Asrama Haji Balikpapan  yang akan berlangsung hingga tanggal 16 April 2012 mendatang, termasuk memilih 3 Direktur Eksekutif Nasional Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) yang diikuti 3 Calon Kandidat dan dihadiri Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

    Seperti yang dikemukakan aktifis Walhi dari Pulau Flores Nusa Tenggara Timur Veronica Lamauda, Sabtu (14/4) yang didaerahnya terdapat 103 izin pertambangan yang merusak lingkungan.

    ”Saya Veronica Lamauda dari Nusa Tenggara Timur tepatnya dari Pulau Flores, Saya bertanya dan minta penjelasan kepada Pak Menteri Kehutanan, apa korelasi kebijakan antara pertambangan dan moratorium lingkungan dengan realitas yang ada terutama untuk Pulaqu Flores, dimana terdapat 103 izin pertambangan yang sedang ada dan akan ada lagi dibuka,dan itu merusak lingkungan,’’ tanya Veronica kepada Menhut.

    Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menjawab dirinya sudah terbiasa menghadapi aksi demo yang menentang pertambangan dan perkebunan kelapa sawit baik yang dilakukan pendemo termasuk dari Walhi yang digelar di kantor kementrian Kehutanan, di Istana, di Kementerian ESDM  dan di  DPR RI.

    ”Bayangkan kata Menteri ESDM, karena tambang itu bukan wilayah Saya, tetapi karena kekurang pengertian kita, itu kalau ada tambang rusak, demonya di tempat Saya, betul ini, datang demo di istana tentang peristiwa Bima, kan kita semua ngikutin peristiwa Bima, kantor Bupati dibakar, datang demo, kita sedang rapat kabinet, diminta menerima yang demo, nggak ada yang maju, akhirnya Presiden meminta Menteri Kehutanan menerima demo. Nggak masalah, karena Saya tidak pernak nolak demo, Saya terima semua, jadi kawan-kawan senang rupanya,” papar Menhut kepada  500 aktivis Walhi.

    Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menjelaskan, masalah pertambangan bukan merupakan wilayah kerja Kementerian Kehutanan, kecuali jika usaha pertambangan itu memasuki areal kawasan hutan, barulah Menteri Kehutanan mengeluarkan izin, tapi itupun pada tahapan terakhir. Apalagi kewenangan mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan IUP dikeluarkan oleh Bupati.

    ”Gubernurpun tidak memiliki kewenangan mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan, harus Pemerintah Daerah Tingkat II yaitu Bupati,” jelas Menhut.

    Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengemukakan Aturan Negara pada era Otonomi Daerah menetapkan  85% kewenangan ada pada Pemerintah Daerah dan 15% pada Pemerintah Pusat.

    ”Perlu kita sadari  bahwa inilah sekarang aturan negara kita, kewenangan pemerintah daeraah tingkat II/Kabupaten 85%, kewenangan mengeluarkan izin kebun, izin IUP (Izin Usaha Pertambangan), itu izin pemerintah daerah, gubernur saja nggak sampai, tanya Pak Kapolda Kaltim yang hadir disini. Izin IUP itu penuh kewenangan Bupati, tapi kita maunya kalau kewenangan 85%, maka tanggung jawabnya juga harus 85%, jangan 15% .Ini tidak kewenangannya 85%, tanggung jawabnya 15%,” papar Menhut dengan amat gamblang.

    Dikatakannya dari 11 ribu Izin Usaha Tambang yang dikeluarkjan Bupati saat ini yang terdaftar di Kementerian EDM hanya 3000 pertambangan saja. (A Sarinah/WDA)

    Sumber : http://rri.co.id/index.php/detailberita/detail/15216

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on