MENJAGA NUSANTARA

Erwin Edhi Prasetya

Gerusan abrasi disertai penambangan pasir sejak lama menjadi sumber utama kerusakan kawasan pantai Merauke di Provinsi Papua. Belakangan, ancaman dari keganasan laut serta penambangan pasir itu secara perlahan bisa diredam. Ini semua berkat upaya Pemda Merauke yang mulai menyulap titik-titik penambangan menjadi kolam ikan.

Bonggol-bonggol akar pangkal pohon kelapa berserakan di Pantai Mbuti, Merauke. Tak hanya satu atau dua, tetapi banyak. Dibiarkan begitu saja. Bagian batang dan daunya telah dipotong dan telah lenyap entah ke mana.

Akar serabutnya rupanya tidak sanggup lagi menopang batangnya yang tinggi menjulang. Kawasan pantai tempat kelapa itu tumbuh, sudah tergerus akibat gelombang laut atau abrasi! Serangan abrasi pun telah menjadi ancaman nyata dan serius di kawasan pantai Merauke.

Maret lalu, puluhan rumah warga di pesisir Pantai Payum, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, terendam air laut pasang. Sebanyak 483 jiwa harus diungsikan menjauh dari pantai.

Pasang tinggi disertai hujan lebat menimbulkan banjir setinggi 1-2 meter. Gerusan abrasi kini kian dekat menyentuh perkampungan warga di kawasan pesisir itu.

Yulianus Kahol, Ketua RT 23 Kampung Payum menuturkan, saat itu warga yang sedang tidur lelap, dikagetkan oleh air yang tiba-tiba menerjang. Kebetulan musim pasang tinggi memang sedang berlangsung, namun warga tidak menduga air akan masuk hingga ke rumah mereka.

”Banjir pasang sudah biasa setiap tahun, tetapi kali ini paling ganas,” kata Yulianus Kahol.

Robohnya puluhan pohon kelapa dan bencana banjir menunjukkan betapa kawasan pantai Merauke terancam. Lurah Samkai, Wister Hutapea, menduga banjir akibat maraknya penggalian pasir pantai secara liar. Akibatnya, tidak ada lagi penahan alami yang akan meredam hantaman gelombang. ”Dulu ada tanggul-tanggul pasir buatan Belanda, tetapi sudah digali untuk dijual,” ujarnya.

Koordinator World Wildlife Fund atau WWF wilayah selatan Papua, Paschalina Rahawarin, menuturkan, penambangan liar pasir pantai telah memicu kerusakan lingkungan di kawasan pantai Merauke. Aktivitas itu memicu abrasi parah sehingga bibir pantai semakin mendekat ke permukiman. Di tambah lagi pengaruh naiknya permukaan air laut akibat pemanasan global. ”Harus diwaspadai karena kota Merauke tumbuh di daratan rendah,” ujarnya.

Penggalian pasir di wilayah pantai sebenarnya telah berlangsung lama. Kepala Badan Lingkungan Hidup, Penelitian, dan Pengembangan Merauke, Muhammad Ramli, mencatat aktivitas penambangan pasir ilegal semakin masif dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Akibat tergerus abrasi, bibir pantai mundur hingga 10-20 meter. ”Tidak mudah menghentikan penambangan itu,” ujarnya.

Penambangan pasir dilakukan sejumlah masyarakat pantai setempat yang juga pemilik hak ulayat. Mereka mengaku terpaksa melakoni itu karena tidak memiliki sumber penghidupan yang lain. Sebagai misal Simon Petrus Mahuze (31), warga Kampung Mbuti, mengaku satu rit pasir dijual seharga Rp 100.000. Di pasaran, harga pasir menjadi Rp 300.000-Rp 500.000 per kubik.

Simon sadar bahwa penambangan pasir dilarang, namun apa daya, penghasilannya sebagai nelayan tradisional dirasakan tidak memadai lagi. Apalagi, hanya bisa menjaring udang di pinggiran pantai karena tidak memiliki perahu.

Kebutuhan pasir yang tinggi seiring berkembangnya kota terus memicu penambangan. Pasir pantai jadi sasaran karena tidak ada sumber pasir yang lain.

Bekas galian jadi kolam

Mengatasi persoalan ini, Pemkab Merauke mengambil beberapa langkah selain mengeluarkan larangan penambangan pasir di pantai. Ramli mengatakan, pihaknya menyiapkan 35.000 bibit pohon bakau untuk ditanami di kawasan pantai. Usaha itu pada saatnya menjadi penahan alami gelombang. Penanaman akan difokuskan di Pantai Payum yang mengalami kerusakan paling parah.

Tahun 2011, 1.000 bibit bakau juga telah ditanam. Upaya itu tidak berjalan mulus karena sebagian mati ataupun hilang terseret gelombang.

Pemkab Merauke juga mendorong lebih banyak peran pengusaha swasta ”mengimpor” pasir dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan di Merauka. Saat ini, ada tiga perusahaan swasta yang mendatangkan pasir dari Sulawesi. Bahan bangunan itu dipasarkan Rp 800.000 per kubik, jauh lebih mahal daripada pasir lokal, yakni Rp 300.000 – Rp 500.000 per kubik.

Langkah pemberdayaan masyarakat juga ditempuh. Untuk mendorong warga berhenti menambang pasir pantai, pemkab menyulap lahan bekas galian pasir menjadi kolam-kolam ikan. Diharapkan, masyarakat yang selama ini menambang pasir akan meninggalkannya karena mereka memiliki sumber penghasilan baru dari usaha budidaya ikan. Usaha itu sekaligus menata lahan bekas galian pasir.

Di kawasan pantai sekitar Kampung Mbuti kini telah didukung sedikitnya 36 kolam ikan. Puluhan kolam itu, 21 di antaranya berukuran 24 x 19 meter dan 15 kolam lainnya berukuran 20 x 25 meter, semuanya memanfaatkan lahan bekas penambangan pasir. Kolam-kolam itu diperuntukan bagi 36 keluarga warga Mbuti. Selain itu, warga juga mendapat bantuan benih ikan nila dan mesin pompa air.

Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Dinas Kelautan dan Perikanan Merauke, Fransiscus Tutur Prajitno, menambahkan, pada tahap awal sebagai uji coba, telah ditebarkan benih ikan nila sebanyak 150 ekor per kolam. ”Jumlah benih ikan akan dinaikkan secara bertahap hingga mencapai padat tebar ideal,” ujar Prajitno.

Pendampingan budidaya ikan akan dilakukan selama tiga tahun, dari pemeliharaan ikan sampai pemasaran. ”Diharapkan setelah itu, warga akan mandiri,” ujarnya.

Sungguh, kolam berfungsi ganda, menghasilkan ikan sekaligus merupakan upaya meredam abrasi yang kian ganas….

 

sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/04/27/03255148/meredam.abrasi.di.pesisir.merauke.

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    MENJAGA NUSANTARA

    Erwin Edhi Prasetya

    Gerusan abrasi disertai penambangan pasir sejak lama menjadi sumber utama kerusakan kawasan pantai Merauke di Provinsi Papua. Belakangan, ancaman dari keganasan laut serta penambangan pasir itu secara perlahan bisa diredam. Ini semua berkat upaya Pemda Merauke yang mulai menyulap titik-titik penambangan menjadi kolam ikan.

    Bonggol-bonggol akar pangkal pohon kelapa berserakan di Pantai Mbuti, Merauke. Tak hanya satu atau dua, tetapi banyak. Dibiarkan begitu saja. Bagian batang dan daunya telah dipotong dan telah lenyap entah ke mana.

    Akar serabutnya rupanya tidak sanggup lagi menopang batangnya yang tinggi menjulang. Kawasan pantai tempat kelapa itu tumbuh, sudah tergerus akibat gelombang laut atau abrasi! Serangan abrasi pun telah menjadi ancaman nyata dan serius di kawasan pantai Merauke.

    Maret lalu, puluhan rumah warga di pesisir Pantai Payum, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, terendam air laut pasang. Sebanyak 483 jiwa harus diungsikan menjauh dari pantai.

    Pasang tinggi disertai hujan lebat menimbulkan banjir setinggi 1-2 meter. Gerusan abrasi kini kian dekat menyentuh perkampungan warga di kawasan pesisir itu.

    Yulianus Kahol, Ketua RT 23 Kampung Payum menuturkan, saat itu warga yang sedang tidur lelap, dikagetkan oleh air yang tiba-tiba menerjang. Kebetulan musim pasang tinggi memang sedang berlangsung, namun warga tidak menduga air akan masuk hingga ke rumah mereka.

    ”Banjir pasang sudah biasa setiap tahun, tetapi kali ini paling ganas,” kata Yulianus Kahol.

    Robohnya puluhan pohon kelapa dan bencana banjir menunjukkan betapa kawasan pantai Merauke terancam. Lurah Samkai, Wister Hutapea, menduga banjir akibat maraknya penggalian pasir pantai secara liar. Akibatnya, tidak ada lagi penahan alami yang akan meredam hantaman gelombang. ”Dulu ada tanggul-tanggul pasir buatan Belanda, tetapi sudah digali untuk dijual,” ujarnya.

    Koordinator World Wildlife Fund atau WWF wilayah selatan Papua, Paschalina Rahawarin, menuturkan, penambangan liar pasir pantai telah memicu kerusakan lingkungan di kawasan pantai Merauke. Aktivitas itu memicu abrasi parah sehingga bibir pantai semakin mendekat ke permukiman. Di tambah lagi pengaruh naiknya permukaan air laut akibat pemanasan global. ”Harus diwaspadai karena kota Merauke tumbuh di daratan rendah,” ujarnya.

    Penggalian pasir di wilayah pantai sebenarnya telah berlangsung lama. Kepala Badan Lingkungan Hidup, Penelitian, dan Pengembangan Merauke, Muhammad Ramli, mencatat aktivitas penambangan pasir ilegal semakin masif dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Akibat tergerus abrasi, bibir pantai mundur hingga 10-20 meter. ”Tidak mudah menghentikan penambangan itu,” ujarnya.

    Penambangan pasir dilakukan sejumlah masyarakat pantai setempat yang juga pemilik hak ulayat. Mereka mengaku terpaksa melakoni itu karena tidak memiliki sumber penghidupan yang lain. Sebagai misal Simon Petrus Mahuze (31), warga Kampung Mbuti, mengaku satu rit pasir dijual seharga Rp 100.000. Di pasaran, harga pasir menjadi Rp 300.000-Rp 500.000 per kubik.

    Simon sadar bahwa penambangan pasir dilarang, namun apa daya, penghasilannya sebagai nelayan tradisional dirasakan tidak memadai lagi. Apalagi, hanya bisa menjaring udang di pinggiran pantai karena tidak memiliki perahu.

    Kebutuhan pasir yang tinggi seiring berkembangnya kota terus memicu penambangan. Pasir pantai jadi sasaran karena tidak ada sumber pasir yang lain.

    Bekas galian jadi kolam

    Mengatasi persoalan ini, Pemkab Merauke mengambil beberapa langkah selain mengeluarkan larangan penambangan pasir di pantai. Ramli mengatakan, pihaknya menyiapkan 35.000 bibit pohon bakau untuk ditanami di kawasan pantai. Usaha itu pada saatnya menjadi penahan alami gelombang. Penanaman akan difokuskan di Pantai Payum yang mengalami kerusakan paling parah.

    Tahun 2011, 1.000 bibit bakau juga telah ditanam. Upaya itu tidak berjalan mulus karena sebagian mati ataupun hilang terseret gelombang.

    Pemkab Merauke juga mendorong lebih banyak peran pengusaha swasta ”mengimpor” pasir dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan di Merauka. Saat ini, ada tiga perusahaan swasta yang mendatangkan pasir dari Sulawesi. Bahan bangunan itu dipasarkan Rp 800.000 per kubik, jauh lebih mahal daripada pasir lokal, yakni Rp 300.000 – Rp 500.000 per kubik.

    Langkah pemberdayaan masyarakat juga ditempuh. Untuk mendorong warga berhenti menambang pasir pantai, pemkab menyulap lahan bekas galian pasir menjadi kolam-kolam ikan. Diharapkan, masyarakat yang selama ini menambang pasir akan meninggalkannya karena mereka memiliki sumber penghasilan baru dari usaha budidaya ikan. Usaha itu sekaligus menata lahan bekas galian pasir.

    Di kawasan pantai sekitar Kampung Mbuti kini telah didukung sedikitnya 36 kolam ikan. Puluhan kolam itu, 21 di antaranya berukuran 24 x 19 meter dan 15 kolam lainnya berukuran 20 x 25 meter, semuanya memanfaatkan lahan bekas penambangan pasir. Kolam-kolam itu diperuntukan bagi 36 keluarga warga Mbuti. Selain itu, warga juga mendapat bantuan benih ikan nila dan mesin pompa air.

    Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Dinas Kelautan dan Perikanan Merauke, Fransiscus Tutur Prajitno, menambahkan, pada tahap awal sebagai uji coba, telah ditebarkan benih ikan nila sebanyak 150 ekor per kolam. ”Jumlah benih ikan akan dinaikkan secara bertahap hingga mencapai padat tebar ideal,” ujar Prajitno.

    Pendampingan budidaya ikan akan dilakukan selama tiga tahun, dari pemeliharaan ikan sampai pemasaran. ”Diharapkan setelah itu, warga akan mandiri,” ujarnya.

    Sungguh, kolam berfungsi ganda, menghasilkan ikan sekaligus merupakan upaya meredam abrasi yang kian ganas….

     

    sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/04/27/03255148/meredam.abrasi.di.pesisir.merauke.

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on