Menggugat FPIC: Kisah Penolakan Masyarakat Telaga

Oleh Azmi Sirajuddin

Mengapa Menolak

Desa Talaga yang terlatak di Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, kembali menjadi pembicaraan. Bukan karena rencana festifal tahunan Danau Dampelas (Danau Talaga). Tapi penolakan masyarakatnya terhadap konsep FPIC. Di awal bulan Februari 2012, pemerintah Indonesia dan Provinsi Sulawesi Tengah, melalui Pokja REDD+ Sulawesi Tengah, mensosialisasikan gagasan FPIC yang akan dikembangkan di Sulawesi Tengah. Pada saat sosialisasi  di Desa Sabang, yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah, perwakilan masyarakat Talaga menyatakan penolakannya.

Mereka menolak karena dua alasan yang mendasar. Pertama, trauma terhadap proses penetapan Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH) Dampelas – Tinombo. KPH tersebut diputuskan oleh pemerintah melalui Menteri Kehutanan pada tahun 2009, seluas 100.912 Ha[3]. Di mana, masyarakat Talaga terheran-heran sekaligus geram. Bagaimana tidak, tiba-tiba, patok-patok penanda batas kawasan hutan sudah masuk di dalam tanah pertanian.

Padahal, masyarakat setempat tergolong masyarakat lokal. Yang sudah sejak lama menguasai dan mengelola tanah-tanah di sekitar hutan tersebut. Masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Termasuk, tentang pentapan kawasan KPH itu. Oleh sebab itu, masyarakat mulai ragu dengan niat baik pemerintah dalam setiap program pembangunan yang ditawarkan. Tidak terkecuali, skema REDD+ yang sejak tahun 2010 masuk ke wilayah Sulawesi Tengah. Walaupun masih sebatas pada tahapan kesiapan (readiness).

Kedua, masyarakat Talaga menolak konsep FPIC, sebab prinsip-prinsip di dalam FPIC tidak terpenuhi. Khususnya prinsip “Consent”, di mana  masyarakat punya hak untuk menyatakan keputusan atau pendapatnya. Baik secara langsung ataupun diwakili oleh pihak perwakilan. Dalam konteks KPH Dampelas-Tinombo, masyarakat Talaga meras  mereka tidak diberi ruang “Consent”[4]. Pemerintah tidak pernah mengajak mereka untuk bicara tentang kawasan KPH.

Oleh karena itu, terkait FPIC untuk menyambut skema REDD+ di Sulawesi Tengah, masyarakat menyatakan tidak sama sekali. Sebab, informasi REDD+ sekalipun tidak pernah disampaikan langsung oleh pemerintah. Hanya melalui beberapa organisasi masyarakat sipil. Seperti dari Pokja Pemantauan REDD Sulawesi Tengah. Mereka khawatir, proses penetapan KPH yang datangnya sepihak, juga akan berlaku pula dalam skema REDD+.

Setelah Penolakan

Beragam tanggapan yang muncul terkait sikap masyarakat Talaga itu. Misalnya, Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah menduga ada provokasi  dibalik penolakan itu. Salah satu pihak yang dituding sebagai provokator adalah Pokja Pemantauan REDD Sulawesi Tengah. Walaupun dugaan  itu sudah ditepis oleh Forum Pemerhati Tano Dampelas[5].

Adapun tanggapan pihak UNREDD Indonesia terhadap sikap itu lebih lunak. Walaupun UNREDD Indonesia sebagai pemrakarsa proyek “kesiapan REDD+” di Sulawesi Tengah. Hal itu berdasarkan hasil pertemuan antara Pokja Pemantauan REDD Sulawesi Tengah, beserta perwakilan masyarakat, dengan UNREDD Indonesia di Jakarta. Dalam pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2012 itu, Ibu Laksmi Banowati memperoleh penjelasan terkait penolakan masyarakat. Setelah memperoleh penjelasan dari utusan masyarakat, UNREDD Indonesia menyepakati akan melakukan evaluasi terhadap sosialisasi konsep FPIC.

Untuk menghindari berbagai macam spekulasi pasca penolakan masyarakat Talaga, Pokja Pemantauan REDD Sulawesi Tengah berencana menggelar sebuah dialog. Yang mempertemukan perwakilan masyarakat Talaga, Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah, Pokja REDD+ Sulawesi Tengah dan UNREDD Indonesia.  Pertemuan itu nantinya diharapkan membuka tabir tentang penolakan masyarakat Talaga terhadap konsep FPIC Pokja REDD+ Sulawesi Tengah.

Mungkinkah Ada Alternatif Lain?

Sepertinya, kita memerlukan alternatif lain di luar gagasan FPIC, atau Padiatapa. Karena, apa yang disebut sebagai “keterlibatan penuh dan efektif dari berbagai kelompok kepentingan termasuk masyarakat adat dan lokal”, menjadi mandat internasional secara hukum. Meskipun, dalam artikel 72 di Perjanjian Cancun, Mexico, tidak secara ajek mengatakan sebagai konsep FPIC. Tapi, mungkin ada pilihan lain sebagai alternatif. Yang bisa dijadikan konsensus multipihak dalam skema REDD+ di Sulawesi Tengah.

Misalnya, konsensus tentang pembangunan rendah karbon berbasis nol deforestasi Amazonia. Di mana, berbagai kelompok kepentingan hutan di kawasan ekosistem Amazon di Brazil, bersepakat tentang gagasan umum penyelamatan hutan dan penurunan emisi. Terutama peran penting kelompok masyarakat adat dan lokal di Amazon. Walaupun, dalam perjalanannya kemudian, konsensus itu dibajak oleh birokrasi pemerintahan Brazil menjadi isu elitisi di level nasional.

Sebenarnya, masyarakat Talaga meminta hal yang sangat sederhana. “Kami ingin musyawarah menjadi asas untuk membuat keputusan, bukan mendahulukan mufakat yang sudah ditentukan hasilnya di Jakarta dan di Palu,” ujar Pak Ibrahim, Kepala Desa Talaga[6]. Logikanya sangat sederhana, mereka hanya menginginkan pengambilan keputusan berdasarkan persetujuan masyarakat. Bukan keputusan yang dibuat secara sepihak oleh pemerintah.

Jadi, musayawarah untuk mufakat adalah bentuk sederhana FPIC. Bukan mendahulukan mufakat dan mengabaikan musyawarah. Musayawarah untuk mufakat, lebih diakui konsepnya oleh masyarakat daripada FPIC. Inilah bentuk sederhana FPIC, yang sudah sejak lama hidup di dalam masyarakat.


[1] Tulisan ini dipersiapkan sebagai bahan analisis terhadap penolakan masyarakat Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, terhadap sosialisasi konsep FPIC yang dikembangkan oleh Pokja REDD+ Sulawesi Tengah, pada bulan Februari 2012.

[2] Penulis adalah Koordinator Pokja Pemantauan REDD Sulawesi Tengah, dan juga Ketua Dewan Daerah WALHI Sulawesi Tengah priode 2012-2016.

[3] Lih., Azmi Sirajuddin, Mematok Batas Di Danau Dampelas, di www.pusaka.or.id/demo

[4] Lih., Marcus Colchester dan Maurizio Farhan Ferrari, Menjadikan FPIC Berjalan:Tantangan dan Peluang Bagi Masyarakat Adat, 2007. Forest Peoples Programme. Untuk lebih lengkapnya dapat kunjungi http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/fpicsynthesisjun07indon.pdf

[5] Menurut Pak Rusdin ZM dari Forum Pemerhati Tano Dampelas, pihaknya sudah memberikan penjelasan kepada Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah kalau penolakan masyarakat Talaga memang keputusan independen. Tak ada kaitannya dengan kerja-kerja Pokja Pemantauan REDD Sulawesi Tengah di Kecamatan Dampelas.

[6] Wawancara via Telepon dengan Pak Ibrahim, Kepala Desa Talaga, pada awal Maret 2012.

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Menggugat FPIC: Kisah Penolakan Masyarakat Telaga

    Oleh Azmi Sirajuddin

    Mengapa Menolak

    Desa Talaga yang terlatak di Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, kembali menjadi pembicaraan. Bukan karena rencana festifal tahunan Danau Dampelas (Danau Talaga). Tapi penolakan masyarakatnya terhadap konsep FPIC. Di awal bulan Februari 2012, pemerintah Indonesia dan Provinsi Sulawesi Tengah, melalui Pokja REDD+ Sulawesi Tengah, mensosialisasikan gagasan FPIC yang akan dikembangkan di Sulawesi Tengah. Pada saat sosialisasi  di Desa Sabang, yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah, perwakilan masyarakat Talaga menyatakan penolakannya.

    Mereka menolak karena dua alasan yang mendasar. Pertama, trauma terhadap proses penetapan Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH) Dampelas – Tinombo. KPH tersebut diputuskan oleh pemerintah melalui Menteri Kehutanan pada tahun 2009, seluas 100.912 Ha[3]. Di mana, masyarakat Talaga terheran-heran sekaligus geram. Bagaimana tidak, tiba-tiba, patok-patok penanda batas kawasan hutan sudah masuk di dalam tanah pertanian.

    Padahal, masyarakat setempat tergolong masyarakat lokal. Yang sudah sejak lama menguasai dan mengelola tanah-tanah di sekitar hutan tersebut. Masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Termasuk, tentang pentapan kawasan KPH itu. Oleh sebab itu, masyarakat mulai ragu dengan niat baik pemerintah dalam setiap program pembangunan yang ditawarkan. Tidak terkecuali, skema REDD+ yang sejak tahun 2010 masuk ke wilayah Sulawesi Tengah. Walaupun masih sebatas pada tahapan kesiapan (readiness).

    Kedua, masyarakat Talaga menolak konsep FPIC, sebab prinsip-prinsip di dalam FPIC tidak terpenuhi. Khususnya prinsip “Consent”, di mana  masyarakat punya hak untuk menyatakan keputusan atau pendapatnya. Baik secara langsung ataupun diwakili oleh pihak perwakilan. Dalam konteks KPH Dampelas-Tinombo, masyarakat Talaga meras  mereka tidak diberi ruang “Consent”[4]. Pemerintah tidak pernah mengajak mereka untuk bicara tentang kawasan KPH.

    Oleh karena itu, terkait FPIC untuk menyambut skema REDD+ di Sulawesi Tengah, masyarakat menyatakan tidak sama sekali. Sebab, informasi REDD+ sekalipun tidak pernah disampaikan langsung oleh pemerintah. Hanya melalui beberapa organisasi masyarakat sipil. Seperti dari Pokja Pemantauan REDD Sulawesi Tengah. Mereka khawatir, proses penetapan KPH yang datangnya sepihak, juga akan berlaku pula dalam skema REDD+.

    Setelah Penolakan

    Beragam tanggapan yang muncul terkait sikap masyarakat Talaga itu. Misalnya, Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah menduga ada provokasi  dibalik penolakan itu. Salah satu pihak yang dituding sebagai provokator adalah Pokja Pemantauan REDD Sulawesi Tengah. Walaupun dugaan  itu sudah ditepis oleh Forum Pemerhati Tano Dampelas[5].

    Adapun tanggapan pihak UNREDD Indonesia terhadap sikap itu lebih lunak. Walaupun UNREDD Indonesia sebagai pemrakarsa proyek “kesiapan REDD+” di Sulawesi Tengah. Hal itu berdasarkan hasil pertemuan antara Pokja Pemantauan REDD Sulawesi Tengah, beserta perwakilan masyarakat, dengan UNREDD Indonesia di Jakarta. Dalam pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2012 itu, Ibu Laksmi Banowati memperoleh penjelasan terkait penolakan masyarakat. Setelah memperoleh penjelasan dari utusan masyarakat, UNREDD Indonesia menyepakati akan melakukan evaluasi terhadap sosialisasi konsep FPIC.

    Untuk menghindari berbagai macam spekulasi pasca penolakan masyarakat Talaga, Pokja Pemantauan REDD Sulawesi Tengah berencana menggelar sebuah dialog. Yang mempertemukan perwakilan masyarakat Talaga, Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah, Pokja REDD+ Sulawesi Tengah dan UNREDD Indonesia.  Pertemuan itu nantinya diharapkan membuka tabir tentang penolakan masyarakat Talaga terhadap konsep FPIC Pokja REDD+ Sulawesi Tengah.

    Mungkinkah Ada Alternatif Lain?

    Sepertinya, kita memerlukan alternatif lain di luar gagasan FPIC, atau Padiatapa. Karena, apa yang disebut sebagai “keterlibatan penuh dan efektif dari berbagai kelompok kepentingan termasuk masyarakat adat dan lokal”, menjadi mandat internasional secara hukum. Meskipun, dalam artikel 72 di Perjanjian Cancun, Mexico, tidak secara ajek mengatakan sebagai konsep FPIC. Tapi, mungkin ada pilihan lain sebagai alternatif. Yang bisa dijadikan konsensus multipihak dalam skema REDD+ di Sulawesi Tengah.

    Misalnya, konsensus tentang pembangunan rendah karbon berbasis nol deforestasi Amazonia. Di mana, berbagai kelompok kepentingan hutan di kawasan ekosistem Amazon di Brazil, bersepakat tentang gagasan umum penyelamatan hutan dan penurunan emisi. Terutama peran penting kelompok masyarakat adat dan lokal di Amazon. Walaupun, dalam perjalanannya kemudian, konsensus itu dibajak oleh birokrasi pemerintahan Brazil menjadi isu elitisi di level nasional.

    Sebenarnya, masyarakat Talaga meminta hal yang sangat sederhana. “Kami ingin musyawarah menjadi asas untuk membuat keputusan, bukan mendahulukan mufakat yang sudah ditentukan hasilnya di Jakarta dan di Palu,” ujar Pak Ibrahim, Kepala Desa Talaga[6]. Logikanya sangat sederhana, mereka hanya menginginkan pengambilan keputusan berdasarkan persetujuan masyarakat. Bukan keputusan yang dibuat secara sepihak oleh pemerintah.

    Jadi, musayawarah untuk mufakat adalah bentuk sederhana FPIC. Bukan mendahulukan mufakat dan mengabaikan musyawarah. Musayawarah untuk mufakat, lebih diakui konsepnya oleh masyarakat daripada FPIC. Inilah bentuk sederhana FPIC, yang sudah sejak lama hidup di dalam masyarakat.


    [1] Tulisan ini dipersiapkan sebagai bahan analisis terhadap penolakan masyarakat Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, terhadap sosialisasi konsep FPIC yang dikembangkan oleh Pokja REDD+ Sulawesi Tengah, pada bulan Februari 2012.

    [2] Penulis adalah Koordinator Pokja Pemantauan REDD Sulawesi Tengah, dan juga Ketua Dewan Daerah WALHI Sulawesi Tengah priode 2012-2016.

    [3] Lih., Azmi Sirajuddin, Mematok Batas Di Danau Dampelas, di www.pusaka.or.id/demo

    [4] Lih., Marcus Colchester dan Maurizio Farhan Ferrari, Menjadikan FPIC Berjalan:Tantangan dan Peluang Bagi Masyarakat Adat, 2007. Forest Peoples Programme. Untuk lebih lengkapnya dapat kunjungi http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/fpicsynthesisjun07indon.pdf

    [5] Menurut Pak Rusdin ZM dari Forum Pemerhati Tano Dampelas, pihaknya sudah memberikan penjelasan kepada Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah kalau penolakan masyarakat Talaga memang keputusan independen. Tak ada kaitannya dengan kerja-kerja Pokja Pemantauan REDD Sulawesi Tengah di Kecamatan Dampelas.

    [6] Wawancara via Telepon dengan Pak Ibrahim, Kepala Desa Talaga, pada awal Maret 2012.

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on