RMOL. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum bermasalah. Undang-undang yang disahkan DPR 16 Desember 2011 lalu itu jelas-jelas berpotensi merugikan hak-hak konstitusional rakyat dan bertentangan dengan UUD 1945.

Judul dan isi batang tubuh undang-undang tidak sinkron sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Isi undang-undnag saling bertentangan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945.

Itulah diantara alasan yang mendorong LSM yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Anti Perampasan Tanah Rakyat berniat mengujinya ke Mahkamah Konstitusi.

Koalisi Rakyat Anti Perampasan Tanah Rakyat terdiri dari 14 LSM, yaitu Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS), Serikat Petani Indonesia (SPI), Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Aliansi Petani Indonesia (API), Sawit Watch, Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KruHA), Perserikatan Solidaritas Perempuan, Yayasan Pusaka, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Indonesia for Global Justice dan Serikat Nelayan Indonesia. Pendaftaran uji materi sendiri akan dilakukan pukul 11.00 siang ini.

Alasan lain dilakukannya uji meteril adalah bahwa undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tidak dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, dan tidak menjamin perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia sehingga bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28G ayat 1, Pasal 28H ayat 1 dan 4 UUD 1945. Selain itu, undang-undang tersebut juga tidak menjamin persamaan di hadapan hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945.

“Undang-undang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan inkonstitusional. Meredistribusikan tanah kepada rakyat adalah kewajiban konstitusional, hukum, dan HAM negara,” tulis Koalisi Rakyat Anti Perampasan Tanah Rakyat dalam rilisnya yang diterima redaksi, pagi ini.[dem]

sumber: http://www.rmol.co/news.php?id=64697

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    RMOL. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum bermasalah. Undang-undang yang disahkan DPR 16 Desember 2011 lalu itu jelas-jelas berpotensi merugikan hak-hak konstitusional rakyat dan bertentangan dengan UUD 1945.

    Judul dan isi batang tubuh undang-undang tidak sinkron sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Isi undang-undnag saling bertentangan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945.

    Itulah diantara alasan yang mendorong LSM yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Anti Perampasan Tanah Rakyat berniat mengujinya ke Mahkamah Konstitusi.

    Koalisi Rakyat Anti Perampasan Tanah Rakyat terdiri dari 14 LSM, yaitu Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS), Serikat Petani Indonesia (SPI), Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Aliansi Petani Indonesia (API), Sawit Watch, Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KruHA), Perserikatan Solidaritas Perempuan, Yayasan Pusaka, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Indonesia for Global Justice dan Serikat Nelayan Indonesia. Pendaftaran uji materi sendiri akan dilakukan pukul 11.00 siang ini.

    Alasan lain dilakukannya uji meteril adalah bahwa undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tidak dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, dan tidak menjamin perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia sehingga bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28G ayat 1, Pasal 28H ayat 1 dan 4 UUD 1945. Selain itu, undang-undang tersebut juga tidak menjamin persamaan di hadapan hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945.

    “Undang-undang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan inkonstitusional. Meredistribusikan tanah kepada rakyat adalah kewajiban konstitusional, hukum, dan HAM negara,” tulis Koalisi Rakyat Anti Perampasan Tanah Rakyat dalam rilisnya yang diterima redaksi, pagi ini.[dem]

    sumber: http://www.rmol.co/news.php?id=64697

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on