Peta Moratorium

Jakarta, Kompas – Revisi kedua peta indikatif penundaan izin baru menunjukkan luasan areal hutan dan lahan gambut dilindungi di Indonesia bertambah 379.000 hektar. Pergerakan angka masih akan berubah seiring penyatuan data lintas instansi penerbit izin yang diperbarui setiap enam bulan sekali.

Peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) atau peta moratorium ini amanat Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. PIPIB pertama terbit Mei 2011 dan direvisi November 2011.

”Tak mudah (menata dan menyusun PIPIB). Sistem yang berjalan 40 tahun terakhir, sektor kehutanan, pertambangan, pertanian, perkebunan, dan konservasi berjalan sendiri-sendiri,” kata Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), di Jakarta, Senin (21/5).

Revisi kedua PIPIB, areal moratorium 65,7 juta hektar bertambah 379.000 hektar dibandingkan dengan revisi pertama. Ini terdiri dari areal hutan lindung dan kawasan konservasi seluas 51,23 juta hektar, lahan gambut 6,25 juta hektar, dan hutan primer seluas 8,27 juta hektar.

Perubahan terjadi karena sinkronisasi data dan pengecekan di lapangan. ”Detailnya berada di Kementerian Kehutanan,” ucap Kuntoro yang juga Ketua Satuan Tugas Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+).

Terkait penerbitan PIPIB revisi pertama, Kementerian Kehutanan menerima 60 masukan, sedangkan Kementerian Pertanian menerima 19 masukan publik. Partisipasi publik ini dinilai masih minim.

Menurut Kuntoro, masyarakat bisa berpartisipasi melalui pengecekan peta moratorium pada situs UKP4 dan Kemenhut. Contoh positif, areal hutan primer di Morowali, Sulawesi Tengah, atas masukan publik, akhirnya dimasukkan ke dalam peta moratorium izin baru.

”Kami tak bisa menjadi polisi di seluruh Indonesia. Partisipasi masyarakat sangat diharapkan,” ucapnya. Saat ini, Satgas REDD+ akan meluncurkan prosedur operasi standar untuk menangani pengaduan masyarakat terkait PIPIB.

Program Satu Peta

Ketua Kelompok Kerja Monitoring Moratorium Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+ Tjokorda Nirarta Samadhi mengatakan, penyusunan PIPIB ini langkah menuju Satu Peta. Program ini agar Indonesia hanya memiliki satu peta acuan yang bisa digunakan berbagai pihak untuk penerbitan izin, penataan ruang, dan sebagainya.

Juru kampanye politik hutan Greenpeace Asia Tenggara di Indonesia, Yuyun Indradi, mendukung penyusunan Satu Peta sebagai rangkaian PIPIB. Peta tersebut diharapkan disusun transparan dan bisa diakses publik.

Yuyun menilai, moratorium kehutanan saat ini masih berbasis waktu dua tahunan, seperti Inpres No 10/2011. Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil, menurut dia, sudah mengembangkan dokumen rekomendasi moratorium hutan berbasis capaian.

Capaian itu, di antaranya, tak ada konversi (alih fungsi) di kawasan hutan alam, kesatuan bentang alam hutan dan gambut untuk industri, pemulihan kawasan berfungsi lindung, serta tidak ada lagi pemberian izin di atas kawasan bernilai ekologi penting dan tinggi. (ICH)

sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/05/22/04540645/areal.dilindungi.jadi.657.juta.hektar

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Peta Moratorium

    Jakarta, Kompas – Revisi kedua peta indikatif penundaan izin baru menunjukkan luasan areal hutan dan lahan gambut dilindungi di Indonesia bertambah 379.000 hektar. Pergerakan angka masih akan berubah seiring penyatuan data lintas instansi penerbit izin yang diperbarui setiap enam bulan sekali.

    Peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) atau peta moratorium ini amanat Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. PIPIB pertama terbit Mei 2011 dan direvisi November 2011.

    ”Tak mudah (menata dan menyusun PIPIB). Sistem yang berjalan 40 tahun terakhir, sektor kehutanan, pertambangan, pertanian, perkebunan, dan konservasi berjalan sendiri-sendiri,” kata Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), di Jakarta, Senin (21/5).

    Revisi kedua PIPIB, areal moratorium 65,7 juta hektar bertambah 379.000 hektar dibandingkan dengan revisi pertama. Ini terdiri dari areal hutan lindung dan kawasan konservasi seluas 51,23 juta hektar, lahan gambut 6,25 juta hektar, dan hutan primer seluas 8,27 juta hektar.

    Perubahan terjadi karena sinkronisasi data dan pengecekan di lapangan. ”Detailnya berada di Kementerian Kehutanan,” ucap Kuntoro yang juga Ketua Satuan Tugas Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+).

    Terkait penerbitan PIPIB revisi pertama, Kementerian Kehutanan menerima 60 masukan, sedangkan Kementerian Pertanian menerima 19 masukan publik. Partisipasi publik ini dinilai masih minim.

    Menurut Kuntoro, masyarakat bisa berpartisipasi melalui pengecekan peta moratorium pada situs UKP4 dan Kemenhut. Contoh positif, areal hutan primer di Morowali, Sulawesi Tengah, atas masukan publik, akhirnya dimasukkan ke dalam peta moratorium izin baru.

    ”Kami tak bisa menjadi polisi di seluruh Indonesia. Partisipasi masyarakat sangat diharapkan,” ucapnya. Saat ini, Satgas REDD+ akan meluncurkan prosedur operasi standar untuk menangani pengaduan masyarakat terkait PIPIB.

    Program Satu Peta

    Ketua Kelompok Kerja Monitoring Moratorium Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+ Tjokorda Nirarta Samadhi mengatakan, penyusunan PIPIB ini langkah menuju Satu Peta. Program ini agar Indonesia hanya memiliki satu peta acuan yang bisa digunakan berbagai pihak untuk penerbitan izin, penataan ruang, dan sebagainya.

    Juru kampanye politik hutan Greenpeace Asia Tenggara di Indonesia, Yuyun Indradi, mendukung penyusunan Satu Peta sebagai rangkaian PIPIB. Peta tersebut diharapkan disusun transparan dan bisa diakses publik.

    Yuyun menilai, moratorium kehutanan saat ini masih berbasis waktu dua tahunan, seperti Inpres No 10/2011. Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil, menurut dia, sudah mengembangkan dokumen rekomendasi moratorium hutan berbasis capaian.

    Capaian itu, di antaranya, tak ada konversi (alih fungsi) di kawasan hutan alam, kesatuan bentang alam hutan dan gambut untuk industri, pemulihan kawasan berfungsi lindung, serta tidak ada lagi pemberian izin di atas kawasan bernilai ekologi penting dan tinggi. (ICH)

    sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/05/22/04540645/areal.dilindungi.jadi.657.juta.hektar

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on