SUNGAI RAYA, KOMPAS – Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan memastikan ada beberapa perusahaan kelapa sawit yang menyerobot hutan di Kalimantan Barat. Proses hukum wajib diterapkan karena tindakan itu termasuk pelanggaran pidana.

Zulkifli menegaskan hal tersebut usai mendampingi Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dalam acara penanaman pohon di kompleks perkantoran Bupati Kubu Raya, Kalbar, Kamis (17/5). ”Saya tidak ingat tepatnya data perusahaan itu satu per satu dan berapa luas lahan serta berapa banyak perusahaan. Namun, angkanya lumayanlah. Saat ini, semua temuan sedang diproses. Kalau ada yang tanpa izin, ancamannya tidak main-main, 10 tahun penjara,” ujar Zulkifli.

Tim terpadu penanganan tindak pidana kehutanan sudah mengumpulkan bukti-bukti di Kalbar. Tim terdiri dari Kementerian Kehutanan, kepolisian, dan kejaksaan. Saat satuan tugas pemberantasan mafia hukum masih ada, lembaga itu juga ikut turun tangan.

Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Dinas Kehutanan Kalbar Boy Manuputi mengatakan, seluruh data dugaan pelanggaran kawasan hutan sudah diserahkan ke Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Saat ditanya berapa luas dan berapa perusahaan yang terlibat, Boy tidak bersedia menyebutkan karena laporan sudah diberikan ke Kementerian Kehutanan.

”Saat ini kami dalam tahap menunggu petunjuk lanjutan dari Kementerian Kehutanan karena laporan sudah kami serahkan. Kami akan melakukan tugas selanjutnya sesuai petunjuk Kementerian Kehutanan,” kata Boy.

Dua kabupaten

Kompas berhasil mendapatkan data luas hutan yang diserobot oleh perkebunan kelapa sawit itu dari mantan Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Dishut Kalbar Soenarno. Soenarno mengungkapkan, luas hutan yang diserobot itu sedikitnya mencapai 32.500 hektar.

”Di Kabupaten Bengkayang terdapat 28.500 hektar kawasan hutan yang diserobot oleh enam perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sementara itu, di Kabupaten Sanggau terdapat sekitar 4.000 hektar hutan yang diserobot oleh tiga perusahaan,” kata Soenarno.

Kedua kabupaten itu, menurut Soenarno, sudah mendapat audit khusus dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan. ”Saya tahun 2010 mendapat perintah langsung dari Kementerian Kehutanan untuk mengumpulkan bukti-buktinya, dan sudah saya serahkan,” kata Soenarno.

Hutan yang diserobot oleh perusahaan-perusahaan itu beberapa di antaranya merupakan hutan lindung. Sisanya adalah hutan produksi atau eks hak pengusahaan hutan.

Hutan yang diakui oleh masyarakat adat Kalimantan Barat sebagai hak mereka, beberapa di antaranya juga diserobot oleh sejumlah perusahaan kelapa sawit. Untuk mengantisipasi berulangnya kasus-kasus seperti itu, Zulkifli mendesak pemerintah kabupaten/kota lebih proaktif mengusulkan kawasan tersebut sebagai hak kelola adat ke Kementerian Kehutanan. ”Masyarakat adat dibolehkan untuk mengelola hutan, asal diusulkan oleh bupatinya. Itu prosedurnya,” kata Zulkifli. (aha)

sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/05/18/03013217/menhut.ada..kebun.sawit.yang.serobot.hutan

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    SUNGAI RAYA, KOMPAS – Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan memastikan ada beberapa perusahaan kelapa sawit yang menyerobot hutan di Kalimantan Barat. Proses hukum wajib diterapkan karena tindakan itu termasuk pelanggaran pidana.

    Zulkifli menegaskan hal tersebut usai mendampingi Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dalam acara penanaman pohon di kompleks perkantoran Bupati Kubu Raya, Kalbar, Kamis (17/5). ”Saya tidak ingat tepatnya data perusahaan itu satu per satu dan berapa luas lahan serta berapa banyak perusahaan. Namun, angkanya lumayanlah. Saat ini, semua temuan sedang diproses. Kalau ada yang tanpa izin, ancamannya tidak main-main, 10 tahun penjara,” ujar Zulkifli.

    Tim terpadu penanganan tindak pidana kehutanan sudah mengumpulkan bukti-bukti di Kalbar. Tim terdiri dari Kementerian Kehutanan, kepolisian, dan kejaksaan. Saat satuan tugas pemberantasan mafia hukum masih ada, lembaga itu juga ikut turun tangan.

    Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Dinas Kehutanan Kalbar Boy Manuputi mengatakan, seluruh data dugaan pelanggaran kawasan hutan sudah diserahkan ke Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Saat ditanya berapa luas dan berapa perusahaan yang terlibat, Boy tidak bersedia menyebutkan karena laporan sudah diberikan ke Kementerian Kehutanan.

    ”Saat ini kami dalam tahap menunggu petunjuk lanjutan dari Kementerian Kehutanan karena laporan sudah kami serahkan. Kami akan melakukan tugas selanjutnya sesuai petunjuk Kementerian Kehutanan,” kata Boy.

    Dua kabupaten

    Kompas berhasil mendapatkan data luas hutan yang diserobot oleh perkebunan kelapa sawit itu dari mantan Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Dishut Kalbar Soenarno. Soenarno mengungkapkan, luas hutan yang diserobot itu sedikitnya mencapai 32.500 hektar.

    ”Di Kabupaten Bengkayang terdapat 28.500 hektar kawasan hutan yang diserobot oleh enam perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sementara itu, di Kabupaten Sanggau terdapat sekitar 4.000 hektar hutan yang diserobot oleh tiga perusahaan,” kata Soenarno.

    Kedua kabupaten itu, menurut Soenarno, sudah mendapat audit khusus dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan. ”Saya tahun 2010 mendapat perintah langsung dari Kementerian Kehutanan untuk mengumpulkan bukti-buktinya, dan sudah saya serahkan,” kata Soenarno.

    Hutan yang diserobot oleh perusahaan-perusahaan itu beberapa di antaranya merupakan hutan lindung. Sisanya adalah hutan produksi atau eks hak pengusahaan hutan.

    Hutan yang diakui oleh masyarakat adat Kalimantan Barat sebagai hak mereka, beberapa di antaranya juga diserobot oleh sejumlah perusahaan kelapa sawit. Untuk mengantisipasi berulangnya kasus-kasus seperti itu, Zulkifli mendesak pemerintah kabupaten/kota lebih proaktif mengusulkan kawasan tersebut sebagai hak kelola adat ke Kementerian Kehutanan. ”Masyarakat adat dibolehkan untuk mengelola hutan, asal diusulkan oleh bupatinya. Itu prosedurnya,” kata Zulkifli. (aha)

    sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/05/18/03013217/menhut.ada..kebun.sawit.yang.serobot.hutan

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on