Salam Demokrasi
 
Bahwa saat ini, makin luas ketidakadilan agraria dan ketidakadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketidakadilan dalam struktur agraria, khususnya dalam sistem kepemilikan tanah, menghalangi kenaikan standar hidup dari petani gurem, buruh tani, nelayan, kaum miskin kota, terutama perempuan dan menghalangi keadilan serta kemakmuran  rakyat.
Ketidakadilan ini dibuktikan dengan adanya fakta ketimpangan penguasaan dan penggunaan tanah yang dimonopoli oleh segelintir orang yang kemudian menimbulkan kemiskinan, konflik agraria, dan pelanggaran HAM.
Kondisi ini tidak lepas dari adanya peraturan perundangan yang melegalkan perampasan tanah rakyat demi kepentingan usaha perkebunan, pertambangan, cagar alam, kepentingan militer, pariwisata, jalan tol, dan lain-lain, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sesungguhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria mengatur Pengadaan Tanah dengan melarang tanah melebihi batas maksimum karena melanggar kepentingan umum untuk kemudian mengambil kelebihan batas maksimum tersebut untuk diredistribusikan kepada rakyat yang tanahnya di bawah batas minimum.
Namun sejak rezim militer Orde Baru hingga saat ini pengadaan tanah dilakukan secara paksa untuk merampas tanah rakyat demi investasi dan tidak pernah dalam rangka redistribusi tanah bagi petani gurem, buruh-tani atau petani penggarap dan rakyat yang tidak memiliki tanah. Bentuk pengaturannya berupa Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Perpres No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum  dan Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 
Pada tanggal 16 Desember 2011 lalu, DPR telah mensahkan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum menjadi Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Karam Tanah memandang, bahwan UU PTUP:
1. Tidak sinkron antara judul dengan isi batang tubuh sehingga bertentangan dengan Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar 1945;
  1. Saling bertentangan, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Tidak dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sehingga bertentangan Dengan Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar 1945;
  3. Tidak menjamin perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia sehingga bertentangan Dengan Pasal 28A; Pasal 28G (1); Pasal 28H (1) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945;
  4. Tidak menjamin persamaan di hadapan hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  5. Sangat jelas berpotensi merugikan hak-hak konstitusional
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus permohonan hak uji ini sebagai berikut :
  1. Menyatakan Pasal 2 huruf (g), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 14, Pasal 21 ayat (1), pasal 23 ayat (1), Pasal 40 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan Pasal 1 (3), Pasal 28D (1), Pasal 28A, Pasal 33 (3), Pasal 28G (1), Pasal 28H (4), Pasal 27 (1) dan Pasal 28H (1)  Undang-Undang Dasar 1945;
  1. Menyatakan ketentuan Pasal 2 huruf (g), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 14, Pasal 21 ayat (1), pasal 23 ayat (1), Pasal 40 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya
Jakarta, 23 Mei 2012
Para Pemohon
 
(1). Gunawan (Indonesian Human Rights Committee For Social Justice/IHCS); (2). Henry Saragih (Serikat Petani Indonesia/SPI); (3). Dwi Astuti (Yayasan Bina Desa Sadajiwa/Bina Desa); (4). Idham Arsyad (Konsorsium Pembaruan Agraria/KPA); (5). Muhamad Riza Adha Damanik (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan/KIARA); (6). Berry Nahdian Forqan (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia/WALHI); (7). Muhammad Nur Uddin (Aliansi Petani Indonesia/API); (8). Abet Nego Tarigan (Sawit Watch); (9). Hamong Santono Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air/KruHA); (10). Wahidah Rustam (Perserikatan Solidaritas Perempuan); (11). Y.L. Franky (Yayasan Pusaka); (12).  Sandra Moniaga (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam); (13). Suchjar Effendi (Indonesia for Global Justice); 14. Budi Laksana (Serikat Nelayan Indonesia);
Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA
    Salam Demokrasi
     
    Bahwa saat ini, makin luas ketidakadilan agraria dan ketidakadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketidakadilan dalam struktur agraria, khususnya dalam sistem kepemilikan tanah, menghalangi kenaikan standar hidup dari petani gurem, buruh tani, nelayan, kaum miskin kota, terutama perempuan dan menghalangi keadilan serta kemakmuran  rakyat.
    Ketidakadilan ini dibuktikan dengan adanya fakta ketimpangan penguasaan dan penggunaan tanah yang dimonopoli oleh segelintir orang yang kemudian menimbulkan kemiskinan, konflik agraria, dan pelanggaran HAM.
    Kondisi ini tidak lepas dari adanya peraturan perundangan yang melegalkan perampasan tanah rakyat demi kepentingan usaha perkebunan, pertambangan, cagar alam, kepentingan militer, pariwisata, jalan tol, dan lain-lain, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
    Sesungguhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria mengatur Pengadaan Tanah dengan melarang tanah melebihi batas maksimum karena melanggar kepentingan umum untuk kemudian mengambil kelebihan batas maksimum tersebut untuk diredistribusikan kepada rakyat yang tanahnya di bawah batas minimum.
    Namun sejak rezim militer Orde Baru hingga saat ini pengadaan tanah dilakukan secara paksa untuk merampas tanah rakyat demi investasi dan tidak pernah dalam rangka redistribusi tanah bagi petani gurem, buruh-tani atau petani penggarap dan rakyat yang tidak memiliki tanah. Bentuk pengaturannya berupa Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Perpres No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum  dan Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
     
    Pada tanggal 16 Desember 2011 lalu, DPR telah mensahkan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum menjadi Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
    Karam Tanah memandang, bahwan UU PTUP:
    1. Tidak sinkron antara judul dengan isi batang tubuh sehingga bertentangan dengan Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar 1945;
    1. Saling bertentangan, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D (1) Undang-Undang Dasar 1945;
    2. Tidak dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sehingga bertentangan Dengan Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar 1945;
    3. Tidak menjamin perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia sehingga bertentangan Dengan Pasal 28A; Pasal 28G (1); Pasal 28H (1) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945;
    4. Tidak menjamin persamaan di hadapan hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar 1945;
    5. Sangat jelas berpotensi merugikan hak-hak konstitusional
    Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus permohonan hak uji ini sebagai berikut :
    1. Menyatakan Pasal 2 huruf (g), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 14, Pasal 21 ayat (1), pasal 23 ayat (1), Pasal 40 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan Pasal 1 (3), Pasal 28D (1), Pasal 28A, Pasal 33 (3), Pasal 28G (1), Pasal 28H (4), Pasal 27 (1) dan Pasal 28H (1)  Undang-Undang Dasar 1945;
    1. Menyatakan ketentuan Pasal 2 huruf (g), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 14, Pasal 21 ayat (1), pasal 23 ayat (1), Pasal 40 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya
    Jakarta, 23 Mei 2012
    Para Pemohon
     
    (1). Gunawan (Indonesian Human Rights Committee For Social Justice/IHCS); (2). Henry Saragih (Serikat Petani Indonesia/SPI); (3). Dwi Astuti (Yayasan Bina Desa Sadajiwa/Bina Desa); (4). Idham Arsyad (Konsorsium Pembaruan Agraria/KPA); (5). Muhamad Riza Adha Damanik (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan/KIARA); (6). Berry Nahdian Forqan (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia/WALHI); (7). Muhammad Nur Uddin (Aliansi Petani Indonesia/API); (8). Abet Nego Tarigan (Sawit Watch); (9). Hamong Santono Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air/KruHA); (10). Wahidah Rustam (Perserikatan Solidaritas Perempuan); (11). Y.L. Franky (Yayasan Pusaka); (12).  Sandra Moniaga (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam); (13). Suchjar Effendi (Indonesia for Global Justice); 14. Budi Laksana (Serikat Nelayan Indonesia);
    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on