Stefanus, bersama dengan kawannya Billy, masyarakat dari Merauke hadir pada kegiatan sarasehan kedaulatan pangan yang digagas oleh WALHI dan Serikat Petani Indonesia pada tanggal 13 April 2012 di Balikpapan Kalimantan Timur. Pusaka memfasilitasi keduanya datang pada pertemuan tersebut dengan harapan pak Stefanus dan Billy dapat berbagi cerita tentang perjuangan masyarakat di Merauke menolak kehadiran Mifee di kampung mereka. Sarasehan nasional kedaulatan pangan ini sendiri bertujuan untuk mendorong akses dan kontrol rakyat terhadap lahan pangan.

Di sessi pertama, elaborasi dari beberapa organisasi yang concern menyuarakan isu pangan baik di tingkat internasional maupun nasional. Dari elaborasi ini, nampaknya ada kesamaan permasalahan yang dialami oleh petani di negara miskin dan berkembang antara lain soal perampasan tanah-tanah rakyat untuk berbagai industri dengan atas nama pembangunan, yang membuat rakyat semakin tidak punya tanah dan tanah pertanian semakin mengecil, petani tidak lagi memiliki kedaulatan atas sumber kehidupannya. Selain itu yang tidak kalah menjadi ancaman bagi petani adalah  industrialisasi di sektor pertanian, seperti proyek Mifee yang dilaksanakan di Papua dan setelah mendapat penolakan dari masyarakat. proyek ini untuk sementara dihentikan. Namun pemerintah Indonesia tetap jalan dengan proyek industrilisasi pangan dan eergi ini ke wilayah lain antara lain ke Kalimantan Timur dan Barat.

Kesamaan permasalahan yang dialami oleh hampir sebagian besar petani dan masyarakat lokal ini yang kemudian terus dipertajam dalam pemaparan yang disampaikan langsung oleh peserta sarasehan dari berbagai wilayah. Pak Stefanus menceritakan bagaimana pengalaman perjuangannya menghadapi proyek Mifee di Merauke. Dalam ceritanya, pak Stefanus menyampaikan kepada komunitas lain yang hadir disini bagaimana dampak Mifee terhadap kampungnya. Bagaimana proyek Mifee telah merampas lahan masyarakat, padahal dulunya lahan tersebut menjadi sumber penghidupan masyarakat dengan menanam padi. Kini ketersediaan pangan di kampung pak Stefanus semakin sedikit,masyarakat kehilangan tempat untuk bertani.Kawan Billy yang juga dari Merauke menambahkan proyek dengan luasan 1,2 juta hektar yang didalamnya ada sekitar 48 perusahaan yang “bermain” disana salah satunya Medco, juga telah menghancurkan hutan masyarakat. Bagi masyarakat di Papua, hutan merupakan sumber kehidupan mereka, setelah hutan dibabat untuk memuluskan proyek Mifee untuk pembangunan infrastruktur perusahaan, kini masyarakat tidak bisa lagi berburu, masyarakat juga tidak lagi bisa masuk ke dalam kawasan hutan yang masih ada. Lahan-lahan masyarakat sudah tidak ada lagi. Bahkan ada pengalaman di satu kampung, untuk pergi ke kebun sagu yang dulunya bisa ditempuh hanya dengan jarak ¼ km, sekarang harus jalan sampai 2 km baru sampai ke hutan sagu. Begitu juga dengan berburu, “Sekarang kalau berburu ke hutan,  harus seharian penuh berjalan kaki”, tutur Billy.

Nampaknya, praktek yang dilakukan oleh perusahaan dan pemerintah dalam pelaksanaan proyek Mifee ini, diduplikasi ke wilayah lain dengan praktek yang sama yakni tanpa sepengetahuan apalagi persetujuan masyarakat. Setidaknya itu dapat ditangkap dari apa yang disampaikan oleh salah seorang warga Bulungan yang wilayahnya akan dijadikan sebagai lahan proyek food dan energy estate. Menurut masyarakat, food estate mulai ada tapi belum jelas. pak Bupati pernah menyampaikan akan ada food estate, namun sampai sekarang tidak tahu seperti apa. Warga Bulungan ini menambahkan, selain soal food estate ternyata mereka menjadi korban program transmigrasi pemerintah yang gagal.

Dari berbagai diskusi yang berkembang dalam sarasehan dan juga berbagai fakta yang dirasakan, organisasi masyarakat sipil baik organisasi petani, organisasi lingkungan, perempuan dan nelayan sedang terus mendorong 7 prinsip keadilan pangan yang diharapkan dapat memastikan rakyat dapat berdaulat atas pangan dan sumber-sumber kehidupan lainnya. Prinsip tersebut antara lain bahwa (1) pangan adalah hak asasi manusia dimana akses pangan sehat harus dinomor satukan untuk rakyat sebagai sebuah hak asasi, (2) reforma agraria, (3) perlindungan sumber daya alam yang berkelanjutan, (4) tanah untuk pangan bukan sekedar komoditas, (5) menghentikan penguasaan pangan oleh korporasi, (6) melarang penggunaan pangan sebagai senjata, (7) dan pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian.

(kk, 15 Mei 2012)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Stefanus, bersama dengan kawannya Billy, masyarakat dari Merauke hadir pada kegiatan sarasehan kedaulatan pangan yang digagas oleh WALHI dan Serikat Petani Indonesia pada tanggal 13 April 2012 di Balikpapan Kalimantan Timur. Pusaka memfasilitasi keduanya datang pada pertemuan tersebut dengan harapan pak Stefanus dan Billy dapat berbagi cerita tentang perjuangan masyarakat di Merauke menolak kehadiran Mifee di kampung mereka. Sarasehan nasional kedaulatan pangan ini sendiri bertujuan untuk mendorong akses dan kontrol rakyat terhadap lahan pangan.

    Di sessi pertama, elaborasi dari beberapa organisasi yang concern menyuarakan isu pangan baik di tingkat internasional maupun nasional. Dari elaborasi ini, nampaknya ada kesamaan permasalahan yang dialami oleh petani di negara miskin dan berkembang antara lain soal perampasan tanah-tanah rakyat untuk berbagai industri dengan atas nama pembangunan, yang membuat rakyat semakin tidak punya tanah dan tanah pertanian semakin mengecil, petani tidak lagi memiliki kedaulatan atas sumber kehidupannya. Selain itu yang tidak kalah menjadi ancaman bagi petani adalah  industrialisasi di sektor pertanian, seperti proyek Mifee yang dilaksanakan di Papua dan setelah mendapat penolakan dari masyarakat. proyek ini untuk sementara dihentikan. Namun pemerintah Indonesia tetap jalan dengan proyek industrilisasi pangan dan eergi ini ke wilayah lain antara lain ke Kalimantan Timur dan Barat.

    Kesamaan permasalahan yang dialami oleh hampir sebagian besar petani dan masyarakat lokal ini yang kemudian terus dipertajam dalam pemaparan yang disampaikan langsung oleh peserta sarasehan dari berbagai wilayah. Pak Stefanus menceritakan bagaimana pengalaman perjuangannya menghadapi proyek Mifee di Merauke. Dalam ceritanya, pak Stefanus menyampaikan kepada komunitas lain yang hadir disini bagaimana dampak Mifee terhadap kampungnya. Bagaimana proyek Mifee telah merampas lahan masyarakat, padahal dulunya lahan tersebut menjadi sumber penghidupan masyarakat dengan menanam padi. Kini ketersediaan pangan di kampung pak Stefanus semakin sedikit,masyarakat kehilangan tempat untuk bertani.Kawan Billy yang juga dari Merauke menambahkan proyek dengan luasan 1,2 juta hektar yang didalamnya ada sekitar 48 perusahaan yang “bermain” disana salah satunya Medco, juga telah menghancurkan hutan masyarakat. Bagi masyarakat di Papua, hutan merupakan sumber kehidupan mereka, setelah hutan dibabat untuk memuluskan proyek Mifee untuk pembangunan infrastruktur perusahaan, kini masyarakat tidak bisa lagi berburu, masyarakat juga tidak lagi bisa masuk ke dalam kawasan hutan yang masih ada. Lahan-lahan masyarakat sudah tidak ada lagi. Bahkan ada pengalaman di satu kampung, untuk pergi ke kebun sagu yang dulunya bisa ditempuh hanya dengan jarak ¼ km, sekarang harus jalan sampai 2 km baru sampai ke hutan sagu. Begitu juga dengan berburu, “Sekarang kalau berburu ke hutan,  harus seharian penuh berjalan kaki”, tutur Billy.

    Nampaknya, praktek yang dilakukan oleh perusahaan dan pemerintah dalam pelaksanaan proyek Mifee ini, diduplikasi ke wilayah lain dengan praktek yang sama yakni tanpa sepengetahuan apalagi persetujuan masyarakat. Setidaknya itu dapat ditangkap dari apa yang disampaikan oleh salah seorang warga Bulungan yang wilayahnya akan dijadikan sebagai lahan proyek food dan energy estate. Menurut masyarakat, food estate mulai ada tapi belum jelas. pak Bupati pernah menyampaikan akan ada food estate, namun sampai sekarang tidak tahu seperti apa. Warga Bulungan ini menambahkan, selain soal food estate ternyata mereka menjadi korban program transmigrasi pemerintah yang gagal.

    Dari berbagai diskusi yang berkembang dalam sarasehan dan juga berbagai fakta yang dirasakan, organisasi masyarakat sipil baik organisasi petani, organisasi lingkungan, perempuan dan nelayan sedang terus mendorong 7 prinsip keadilan pangan yang diharapkan dapat memastikan rakyat dapat berdaulat atas pangan dan sumber-sumber kehidupan lainnya. Prinsip tersebut antara lain bahwa (1) pangan adalah hak asasi manusia dimana akses pangan sehat harus dinomor satukan untuk rakyat sebagai sebuah hak asasi, (2) reforma agraria, (3) perlindungan sumber daya alam yang berkelanjutan, (4) tanah untuk pangan bukan sekedar komoditas, (5) menghentikan penguasaan pangan oleh korporasi, (6) melarang penggunaan pangan sebagai senjata, (7) dan pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian.

    (kk, 15 Mei 2012)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on