Setahun Berlaku, Moratorium Hutan Belum Efektif

0
262

TKoalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global menilai masa satu tahun pemberlakuan moratorium tebang hutan belum berjalan efektif. Pasalnya, hingga kini belum ada tanda-tanda perbaikan. Malah potensi kerusakan hutan menjadi lebih besar.

Seperti diketahui, pada 20 Mei tahun lalu, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam dan Lahan Gambut.

Namun anggota Koalisi dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Teguh Surya mengatakan, beberapa wilayah yang tercakup dalam peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) pada proses revisi peta malah menjadi potensi terbesar terhadap perusakan hutan. Sebesar 5,6 juta hektare luas hutan dan lahan gambut telah dikeluarkan dari PIPIB.

“Karena dengan demikian, bertambah kecil tambahan perlindungan terhadap hutan alam dan lahan gambut,” kata Teguh dalam peringatan satu tahun moratorium hutan, Senin 21 Mei 2012.

Koalisi juga menemukan bahwa telah terjadi berbagai kasus pada periode satu tahun pemberlakuan moratorium ini. Salah satu yang paling menonjol adalah pemberian izin dan pembersihan lahan dengan cara bakar oleh sebuah perusahaan di wilayah Rawa Tripa, Provinsi Aceh.

Kasus tersebut menunjukkan upaya menyelamatkan hutan melalui moratorium tidak mungkin cukup hanya dengan mengandalkan Inpres. “Paradigma yang dimiliki tidak menangkap esensi dan momentum dari moratorium serta hanya cenderung melihat moratorium sebagai sebuah instruksi administratif semata,” ujarnya.

Maka pada akhirnya banyak celah hukum yang digunakan sebagai alasan pembenaran dari perusakan yang terjadi di saat moratorium diberlakukan. Teguh menjelaskan, Koalisi meminta tiga hal untuk diperhatikan oleh Presiden SBY.

Pertama, penghentian izin baru dan dilakukan kajian terhadap izin lama di kehutanan. Kedua, mempercepat penyelesaian masalah-masalah sosial yang sering muncul dalam sektor kehutanan, terutama menyangkut kehidupan sosial masyarakat sekitar hutan. Juga mempercepat penyelesaian berbagai kasus kehutanan, baik yang terkait dengan kejahatan kehutanan yang terorganisir maupun berbagai pelanggaran administratif yang terjadi di lapangan. Hal ketiga adalah penyelamatan hutan-hutan yang terancam keberadaannya karena ada beberapa pengecualian dalam inpres hutan itu yang bisa mengancam hutan alam.

Anggota Koalisi lain dari HuMa, Nurul Firmansyah, menilai pemerintah tidak berlaku adil dalam pemanfaatan hutan di Indonesia. Hal ini terlihat dari jumlah perizinan yang diberikan kepada perusahaan dan masyarakat sekitar hutan.

Dia mencatat, izin usaha pemanfaatan hutan yang diberikan kepada perusahaan sebanyak 308 unit, sedangkan izin kepada masyarakat hanya 57 unit. “Ada ketimpangan dan berbanding terbalik dari kuasa yang diberikan pemerintah ini. Orang ambil dahan kayu di kawasan hutan kena pidana, sedangkan perusahaan dibiarkan saja,” ujarnya.

Padahal, masyarakat sekitar hutan sangat bergantung pada sumber daya hutan. Dengan jumlah 31 ribu desa dan 10,2 juta orang yang tinggal di sekitar dan kawasan hutan, ketimpangan ini dikhawatirkan menimbulkan letupan masalah sosial di sektor kehutanan.

ROSALINA

sumber: http://www.tempo.co/read/news/2012/05/21/090405084