Proyek REDD + di Teluk Wondama begitu heboh dalam berita (lihat Fajar Papua Sorong, 13 April 2012 dan http://www.cahaya-papua.com/2012/02/hutan-wondama-jadi-areal-percontohan.html), yang beken heboh karena diberitakan masyarakat akan menerima kompensasi uang Rp. 16 miliar dari bisnis karbon, dengan asumsi hutan yang berada di tiga distrik di Teluk Wondama seluas 218 hektar dapat menghasilkan 800 ton karbon. Entah bagaimana hitungan angka dan nilai uang BANYAK itu diperoleh. Kebanyakan orang di Wondama yang masih baru mendengar bisnis carbon ini merasa takjub dengan besarnya nilai uang kompensasi dan sekaligus mempertanyakan maksud dan manfaat bisnis carbon dari proyek REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation Forest atau pengurangan emisi dari deforestasi dan hutan yang terdegradasi). Syarat bisnisnya, masyarakat hanya diminta untuk menjaga ‘tidak menganggu’ kelestarian hutan dan keanekaragaman ekosistem di dalamnya, kata Mamad Suhadi, pimpinan PT. PADOMA, dalam pemberitaan tersebut.

Pemberitaan media tentang uang kompensasi dan proyek karbon tersebut terkesan sangat provokatif dan tidak mendetail, sekaligus membingungkan. Sejauh ini belum ada info mendetail yang diterima masyarakat disekitar lokasi proyek karbon tersebut, juga belum ada konsultasi dengan perusahaan yang melibatkan masyarakat luas. Dimana persisnya lokasi 218 ha? Bagaimana dengan status hak atas tanah dan hutan? Berapa lama kawasan hutan tersebut digunakan? Bagaimana dengan mata pencaharian masyarakat setempat yang sangat tergantung pada kawasan hutan?, pasti akan terpengaruh dan mungkin hilang; Bagaimana menkanisme pembagian manfaat? Bagaimana mekanisme complain dan penyelesaian sengketa jika terjadi permasalahan?. Ini antara lain pertanyaan penting yang diperlukan dan diketahui jawabannya oleh masyarakat.

Pemberitaan yang ada cenderung hanya menyuarakan kepentingan pendukung dan pengembang proyek REDD +, dalam hal ini PT. PADOMA dan perusahaan carbon Asia Pacific Carbon (APC) asal Australia. Kecenderungan media seperti ini yang disebut oleh Agus Sudibyo (2001) sebagai pendekatan politik ekonomi media, yang mana kekuatan ekonomi dan politik di luar pengelolaan media sangat menentukan dan mempengaruhi isi media. Mekanisme produksi berita dilihat sebagai bagian integral dari relasi ekonomi dalam struktur produksi. Pola dan jenis pemberitaan ditentukan oleh kekuatan ekonomi yang secara dominan menguasai pemberitaan. Tujuannya tentu untuk mendapatkan dukungan kebijakan dan dukungan dari masyarakat atas bisnis baru tersebut.

Dukungan ini diperlukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat yang semakin merosot dan kecewa terhadap buruknya tata kelola kehutanan yang eksploitatif dan tidak berpihak kepada masyarakat dan sebaliknya hanya menguntungkan perusahaan. Perusahaan juga berharap adanya kebijakan pemerintah daerah untuk mendukung program dan bisnis karbon tersebut. Demikian pula, upaya mencari dukungan dari masyarakat sedang lancar dilakukan para pendukung dan pengembang proyek. Misalnya pada bulan Desember 2011 lalu, para Kepala Kampung dan tokoh masyarakat yang berdiam di Distrik Naikere dan Distrik Kuriwamesa, kampung-kampung yang disebut akan menjadi areal lokasi REDD +, mereka diundang oleh APC dalam suatu pertemuan dan pada akhir pertemuan diberikan tips uang Rp. 5 juta, yang disebut sebagai hadiah natal.

Pemberian hadiah uang kepada masyarakat ataupun dalam bentuk lain, seperti tali asih, uang penghargaan dan uang bantuan, maupun sebutan lainnya, faktanya selalu berhubungan dengan kepentingan dan imbalan yang seringkali digunakan oleh pihak berkepentingan untuk menanam pengaruh, untuk mengalihkan dan menaklukkan kuasa dan pemilikan sumber daya yang dikuasai oleh masyarakat. Pemberian uang bukan lagi bermakna bantuan semata, tetapi alat transaksi kekuasaaan, uang digunakan  sebagai alat kekuasaan yang dimiliki seseorang agar ia dapat memperoleh apa yang ia inginkan. (J.S. Mill,1848).

Kelompok suku-suku Miere, Mairasi dan Toro (Uriyo) yang hidup berdima di kampung dalam kawasan hutan di Distrik Naikere sudah silih berganti berhubungan dengan orang-orang dan perusahaan pembalakan kayu yang berkepentingan terhadap hasil hutan masyarakat. Mereka datang meminta ijin restu pengelolaan sebagai syarat pemerintah dalam memperoleh hak pemanfaatan dengan pendekatan uang, pemberian hadiah, bantuan dan uang kompensasi, serta janji-janji. Bantuan uang tali asih diperoleh dan alat-alat berat serta mesin pemotong kayu membelah dan meraung di hutan rimba, ribuan kubik kayu merbau yang nilai miliaran rupiah dirobohkan dan diangkut keluar tanah Papua, namun janji uang jasa ‘debu’ jalan (dalam kasus perusahaan kayu KTS) Rp. 90 juta dan bantuan bangunan sosial belum juga terwujud.  Rakyat hanya mengeluh dan berulang kali memasang palang, tidak digubris dan menjadi penonton.

***

Padoma, singkatan dari Papua Doberai Mandiri, nama badan usaha milik daerah Provinsi Papua Barat (PB), yang disahkan melalui Peraturan Daerah No. 12 tahun 2007, pendirian Padoma dimaksudkan untuk mengendalikan dan mengelola potensi sumber daya alam di wilayah PB. Komisaris Utama Padoma adalah Frans Wanggai dan  Direktur Utama adalah Mamad Suhadi, serta Direktur Operasional adalah Ir. Marthen Luther Rumadas, MSI (MLR), yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat No. 49 tahun 2009 dan dilantik pada Januari 2010.

Padoma disebut-sebut sebagai aktor legal yang menggandeng APC dalam pengembangan proyek REDD + di Kabupaten Wondama. Gubernur Papua Barat telah mengeluarkan Surat Rekomendasi No. 522/150/GPB/2012, tertanggal 10 Februari 2012, untuk pengurusan areal IUPHHK – RE (Ijun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Restorasi Ekosistem kepada Padoma. Namun, sedikit sekali informasi dan pemberitaan tentang aktifitas kedua perusahaan pengembang proyek REDD + di Wondama tersebut.

Keterbatasan dan sedikitnya informasi ini dapat berarti pula eksklusivisme maupun rendahnya keterbukaan perusahaan kepada public, sehingga pantas dikhawatirkan kinerja perusahaan tersebut, apalagi telah diketahui umum keberadaan Padoma sedang disoroti oleh masyarakat luas karena tersangkut persoalan hukum kasus korupsi yang sedang dalam pemeriksaan aparat penegak hukum.

Pada Juli 2011 lalu, Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan 44 anggota DPRD Papua Barat sebagai tersangka tindak pidana korupsi APBD Papua Barat tahun 2010 sebesar Rp. 22 miliar, bersama Sekda Prov. Papua Barat, MLR, yang juga adalah Direktur Operasional Padoma. Modus penyalahgunaan dana APBD ini adalah pemerintah provinsi Papua Barat menyerahkan uang sebesar Rp. 100 miliar kepada Padoma untuk dikelola. Namun, tidak lama kemudian setelah uang disetorkan, Sekda Papua Barat meminta sebagian uang tersebut dengan alasan meminjam, lalu diketahui dibagi-bagikan kepada anggota DPRD Papua Barat secara bertahap  dan tanpa kejelasan. Pada 17 September dana dicairkan sebesar Rp. 15 miliar, yang diberikan Direktur Mamad Suhadi kepada Sekda, selanjutnya pada 9 Februari 2010, dana dicairkan Rp. 7 miliar. (lihat: http://nasional.vivanews.com/print_detail/printing/236580-44-anggota-dpr-papua-barat-tersangka-korupsi). Sebelum menjabat sebagai Sekda, MLD adalah rimbawan, yang pernah menjabat Kadishut Prov. Papua Barat. Pada saat menjabat Kadishut, MLR pernah diduga terlibat kasus korupsi dana PBB dan Dana Bagi Hasil SDA sebesar Rp. 18 M.  Namun, semua kasus ini hanya jalan ditempat dan tidak ada penyelesaian hukum yang tuntas.

Kasus ini semestinya menjadi pengalaman dan pelajaran berharga bagi para pihak berkepentingan dan juga masyarakat, bahwa buruknya pengawasan dan tidak adanya mekanisme akuntabilitas yang efektif justeru dapat disalah gunakan dan dicurangi oleh aparat birokrat yang korup dan hanya bermodalkan kuasa. Demikian pula, perusahaan yang tidak punya kompetensi dan integritas dengan modal kolusi dan nepotisme mencari manfaat menguras uang negara dan harta kekayaan alam Negara dari kerentanan system keuangan dan pembangunan mengembangkan proyek-proyek yang tidak bermanfaat bagi masyarakat ataupun sia-sia.

Kita sudah juga mempunyai pengalaman dalam kasus Dana Reboisasi (DR) pada pemerintahan Orde Baru. Dana DR untuk mendorong pengembangan hutan tanaman industry (HTI) yang mencapai lebih US$ 1 miliar dalam bentuk hibah tunai dan pinjaman dengan bunga rendah kepada perusahaan hutan tanaman, yang juga perusahaan milik para elite politik. Namun, pengembangan hutan tanaman yang buruk mengalami kegagalan dan meninggalkan hutang. (Lihat Barr, C, dkk, CIFOR, 2011) Praktik korupsi dan tindakan yang tidak bertanggung jawab telah menyebabkan hutan kita hancur musnah dan akibatnya merugikan dan menghambat kemajuan bangsa Indonesia untuk menjadi sejahtera, serta merusak hutan.

Inisiatif proyek REDD + di Kabupaten Wondama menawarkan iming-iming uang besar dan semoga bukan hanya untuk kepentingan pencitraan saja. Paling penting bagi pengembang proyek adalah membuka diri, transparan dan mengakui hak-hak masyarakat atas tanah dan hutan, serta melibatkan masyarakat setempat menentukan rencana proyek tersebut maupun dalam perundingan pembagian manfaat, yang sejalan dengan prinsip-prinsip FPIC (Free Prior Informed Consent). Perlu ada keterlibatan organisasi masyarakat sipil yang mempunyai kapasitas dan integritas untuk secara kritis mengawasi, melaporkan dan mengkritisi pengembang proyek maupun proses dan pelaksanaan proyek.

Angky, Mei 2012

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Proyek REDD + di Teluk Wondama begitu heboh dalam berita (lihat Fajar Papua Sorong, 13 April 2012 dan http://www.cahaya-papua.com/2012/02/hutan-wondama-jadi-areal-percontohan.html), yang beken heboh karena diberitakan masyarakat akan menerima kompensasi uang Rp. 16 miliar dari bisnis karbon, dengan asumsi hutan yang berada di tiga distrik di Teluk Wondama seluas 218 hektar dapat menghasilkan 800 ton karbon. Entah bagaimana hitungan angka dan nilai uang BANYAK itu diperoleh. Kebanyakan orang di Wondama yang masih baru mendengar bisnis carbon ini merasa takjub dengan besarnya nilai uang kompensasi dan sekaligus mempertanyakan maksud dan manfaat bisnis carbon dari proyek REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation Forest atau pengurangan emisi dari deforestasi dan hutan yang terdegradasi). Syarat bisnisnya, masyarakat hanya diminta untuk menjaga ‘tidak menganggu’ kelestarian hutan dan keanekaragaman ekosistem di dalamnya, kata Mamad Suhadi, pimpinan PT. PADOMA, dalam pemberitaan tersebut.

    Pemberitaan media tentang uang kompensasi dan proyek karbon tersebut terkesan sangat provokatif dan tidak mendetail, sekaligus membingungkan. Sejauh ini belum ada info mendetail yang diterima masyarakat disekitar lokasi proyek karbon tersebut, juga belum ada konsultasi dengan perusahaan yang melibatkan masyarakat luas. Dimana persisnya lokasi 218 ha? Bagaimana dengan status hak atas tanah dan hutan? Berapa lama kawasan hutan tersebut digunakan? Bagaimana dengan mata pencaharian masyarakat setempat yang sangat tergantung pada kawasan hutan?, pasti akan terpengaruh dan mungkin hilang; Bagaimana menkanisme pembagian manfaat? Bagaimana mekanisme complain dan penyelesaian sengketa jika terjadi permasalahan?. Ini antara lain pertanyaan penting yang diperlukan dan diketahui jawabannya oleh masyarakat.

    Pemberitaan yang ada cenderung hanya menyuarakan kepentingan pendukung dan pengembang proyek REDD +, dalam hal ini PT. PADOMA dan perusahaan carbon Asia Pacific Carbon (APC) asal Australia. Kecenderungan media seperti ini yang disebut oleh Agus Sudibyo (2001) sebagai pendekatan politik ekonomi media, yang mana kekuatan ekonomi dan politik di luar pengelolaan media sangat menentukan dan mempengaruhi isi media. Mekanisme produksi berita dilihat sebagai bagian integral dari relasi ekonomi dalam struktur produksi. Pola dan jenis pemberitaan ditentukan oleh kekuatan ekonomi yang secara dominan menguasai pemberitaan. Tujuannya tentu untuk mendapatkan dukungan kebijakan dan dukungan dari masyarakat atas bisnis baru tersebut.

    Dukungan ini diperlukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat yang semakin merosot dan kecewa terhadap buruknya tata kelola kehutanan yang eksploitatif dan tidak berpihak kepada masyarakat dan sebaliknya hanya menguntungkan perusahaan. Perusahaan juga berharap adanya kebijakan pemerintah daerah untuk mendukung program dan bisnis karbon tersebut. Demikian pula, upaya mencari dukungan dari masyarakat sedang lancar dilakukan para pendukung dan pengembang proyek. Misalnya pada bulan Desember 2011 lalu, para Kepala Kampung dan tokoh masyarakat yang berdiam di Distrik Naikere dan Distrik Kuriwamesa, kampung-kampung yang disebut akan menjadi areal lokasi REDD +, mereka diundang oleh APC dalam suatu pertemuan dan pada akhir pertemuan diberikan tips uang Rp. 5 juta, yang disebut sebagai hadiah natal.

    Pemberian hadiah uang kepada masyarakat ataupun dalam bentuk lain, seperti tali asih, uang penghargaan dan uang bantuan, maupun sebutan lainnya, faktanya selalu berhubungan dengan kepentingan dan imbalan yang seringkali digunakan oleh pihak berkepentingan untuk menanam pengaruh, untuk mengalihkan dan menaklukkan kuasa dan pemilikan sumber daya yang dikuasai oleh masyarakat. Pemberian uang bukan lagi bermakna bantuan semata, tetapi alat transaksi kekuasaaan, uang digunakan  sebagai alat kekuasaan yang dimiliki seseorang agar ia dapat memperoleh apa yang ia inginkan. (J.S. Mill,1848).

    Kelompok suku-suku Miere, Mairasi dan Toro (Uriyo) yang hidup berdima di kampung dalam kawasan hutan di Distrik Naikere sudah silih berganti berhubungan dengan orang-orang dan perusahaan pembalakan kayu yang berkepentingan terhadap hasil hutan masyarakat. Mereka datang meminta ijin restu pengelolaan sebagai syarat pemerintah dalam memperoleh hak pemanfaatan dengan pendekatan uang, pemberian hadiah, bantuan dan uang kompensasi, serta janji-janji. Bantuan uang tali asih diperoleh dan alat-alat berat serta mesin pemotong kayu membelah dan meraung di hutan rimba, ribuan kubik kayu merbau yang nilai miliaran rupiah dirobohkan dan diangkut keluar tanah Papua, namun janji uang jasa ‘debu’ jalan (dalam kasus perusahaan kayu KTS) Rp. 90 juta dan bantuan bangunan sosial belum juga terwujud.  Rakyat hanya mengeluh dan berulang kali memasang palang, tidak digubris dan menjadi penonton.

    ***

    Padoma, singkatan dari Papua Doberai Mandiri, nama badan usaha milik daerah Provinsi Papua Barat (PB), yang disahkan melalui Peraturan Daerah No. 12 tahun 2007, pendirian Padoma dimaksudkan untuk mengendalikan dan mengelola potensi sumber daya alam di wilayah PB. Komisaris Utama Padoma adalah Frans Wanggai dan  Direktur Utama adalah Mamad Suhadi, serta Direktur Operasional adalah Ir. Marthen Luther Rumadas, MSI (MLR), yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat No. 49 tahun 2009 dan dilantik pada Januari 2010.

    Padoma disebut-sebut sebagai aktor legal yang menggandeng APC dalam pengembangan proyek REDD + di Kabupaten Wondama. Gubernur Papua Barat telah mengeluarkan Surat Rekomendasi No. 522/150/GPB/2012, tertanggal 10 Februari 2012, untuk pengurusan areal IUPHHK – RE (Ijun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Restorasi Ekosistem kepada Padoma. Namun, sedikit sekali informasi dan pemberitaan tentang aktifitas kedua perusahaan pengembang proyek REDD + di Wondama tersebut.

    Keterbatasan dan sedikitnya informasi ini dapat berarti pula eksklusivisme maupun rendahnya keterbukaan perusahaan kepada public, sehingga pantas dikhawatirkan kinerja perusahaan tersebut, apalagi telah diketahui umum keberadaan Padoma sedang disoroti oleh masyarakat luas karena tersangkut persoalan hukum kasus korupsi yang sedang dalam pemeriksaan aparat penegak hukum.

    Pada Juli 2011 lalu, Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan 44 anggota DPRD Papua Barat sebagai tersangka tindak pidana korupsi APBD Papua Barat tahun 2010 sebesar Rp. 22 miliar, bersama Sekda Prov. Papua Barat, MLR, yang juga adalah Direktur Operasional Padoma. Modus penyalahgunaan dana APBD ini adalah pemerintah provinsi Papua Barat menyerahkan uang sebesar Rp. 100 miliar kepada Padoma untuk dikelola. Namun, tidak lama kemudian setelah uang disetorkan, Sekda Papua Barat meminta sebagian uang tersebut dengan alasan meminjam, lalu diketahui dibagi-bagikan kepada anggota DPRD Papua Barat secara bertahap  dan tanpa kejelasan. Pada 17 September dana dicairkan sebesar Rp. 15 miliar, yang diberikan Direktur Mamad Suhadi kepada Sekda, selanjutnya pada 9 Februari 2010, dana dicairkan Rp. 7 miliar. (lihat: http://nasional.vivanews.com/print_detail/printing/236580-44-anggota-dpr-papua-barat-tersangka-korupsi). Sebelum menjabat sebagai Sekda, MLD adalah rimbawan, yang pernah menjabat Kadishut Prov. Papua Barat. Pada saat menjabat Kadishut, MLR pernah diduga terlibat kasus korupsi dana PBB dan Dana Bagi Hasil SDA sebesar Rp. 18 M.  Namun, semua kasus ini hanya jalan ditempat dan tidak ada penyelesaian hukum yang tuntas.

    Kasus ini semestinya menjadi pengalaman dan pelajaran berharga bagi para pihak berkepentingan dan juga masyarakat, bahwa buruknya pengawasan dan tidak adanya mekanisme akuntabilitas yang efektif justeru dapat disalah gunakan dan dicurangi oleh aparat birokrat yang korup dan hanya bermodalkan kuasa. Demikian pula, perusahaan yang tidak punya kompetensi dan integritas dengan modal kolusi dan nepotisme mencari manfaat menguras uang negara dan harta kekayaan alam Negara dari kerentanan system keuangan dan pembangunan mengembangkan proyek-proyek yang tidak bermanfaat bagi masyarakat ataupun sia-sia.

    Kita sudah juga mempunyai pengalaman dalam kasus Dana Reboisasi (DR) pada pemerintahan Orde Baru. Dana DR untuk mendorong pengembangan hutan tanaman industry (HTI) yang mencapai lebih US$ 1 miliar dalam bentuk hibah tunai dan pinjaman dengan bunga rendah kepada perusahaan hutan tanaman, yang juga perusahaan milik para elite politik. Namun, pengembangan hutan tanaman yang buruk mengalami kegagalan dan meninggalkan hutang. (Lihat Barr, C, dkk, CIFOR, 2011) Praktik korupsi dan tindakan yang tidak bertanggung jawab telah menyebabkan hutan kita hancur musnah dan akibatnya merugikan dan menghambat kemajuan bangsa Indonesia untuk menjadi sejahtera, serta merusak hutan.

    Inisiatif proyek REDD + di Kabupaten Wondama menawarkan iming-iming uang besar dan semoga bukan hanya untuk kepentingan pencitraan saja. Paling penting bagi pengembang proyek adalah membuka diri, transparan dan mengakui hak-hak masyarakat atas tanah dan hutan, serta melibatkan masyarakat setempat menentukan rencana proyek tersebut maupun dalam perundingan pembagian manfaat, yang sejalan dengan prinsip-prinsip FPIC (Free Prior Informed Consent). Perlu ada keterlibatan organisasi masyarakat sipil yang mempunyai kapasitas dan integritas untuk secara kritis mengawasi, melaporkan dan mengkritisi pengembang proyek maupun proses dan pelaksanaan proyek.

    Angky, Mei 2012

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on