PENGELOLAAN HUTAN

Jakarta, Kompas – Kepemilikan dan hak masyarakat adat pemilik areal hutan dan lahan minim perlindungan pemerintah. Swasta masih bisa membeli lahan/hutan adat dengan harga sangat murah.

Setidaknya itulah hasil investigasi bersama oleh lembaga swadaya masyarakat Telapak dan Environmental Investigation Agency (EIA) belum lama ini. Masih ada tanah di Sorong, Papua Barat, yang dibeli sekitar Rp 6.000 per hektar atau 0,65 dollar AS, lebih murah daripada harga gula-gula di negara maju.

”Kami punya buktinya dari masyarakat sendiri bagaimana perusahaan membayar rendah dan memarjinalisasi masyarakat adat Moi (masyarakat asli di Sorong) untuk lahan dan kayu,” ucap Abu Meridian, Juru Kampanye Telapak, Minggu (10/6), di Jakarta. Beberapa tahun lalu, investigasi Telapak juga menemukan praktik serupa di Papua.

Bukti itu berupa salinan ”kontrak” atau kesepakatan perusahaan dengan kepala marga masyarakat adat Moi. Di dalamnya terdapat rincian pembayaran 923 dollar AS untuk 1.420 hektar kubik lahan hutan atau Rp 6.000 per hektar. Sementara perkebunan sawit itu ditaksir 162 juta dollar AS jika dikembangkan atau ribuan kali lipat dari harga dari masyarakat.

Tak hanya mengeksploitasi lahan, Telapak dan EIA pun menunjukkan secara rinci pembayaran 25 dollar AS per meter kubik kayu kepada pemilik lahan untuk kayu yang didapat dalam proses pembukaan hutan mereka, termasuk untuk kayu merbau bernilai tinggi. Merbau itu diekspor seharga 875 dollar AS per meter kubik.

”Masyarakat biasanya dijanjikan mendapat manfaat dari perkebunan. Faktanya, tak pernah terjadi,” ucapnya.

Jago Wadley, pengampanye Hutan EIA, menyesalkan praktik merugikan negara dan masyarakat itu tak tersentuh hukum. ”Warga Papua itu sebagian dari warga termiskin di Indonesia. Justru dieksploitasi melalui perjanjian perkebunan sawit yang memberi keuntungan besar investor internasional dengan mengorbankan masyarakat dan hutan di Papua Barat,” ucapnya.

Ia pun menyebut, sebagian perusahaan itu dimiliki negara yang selama ini getol membantu Indonesia memperbaiki pengelolaan hutan. Saham perusahaan itu dimiliki melalui Norwegian Government Pension Fund Global.

Norwegia dikenal dalam dunia internasional sebagai pemimpin dalam perubahan iklim. ”Norwegia (donor REDD+ terbesar untuk Indonesia yang mencapai 1 miliar dollar AS) juga akan mendapatkan keuntungan dari eksploitasi destruktif yang terjadi. Ini sangat ironis mengingat Norwegia sebenarnya bisa memberi dana kepada warga Papua untuk menjaga hutan mereka, bukan mengambil keuntungan dari deforestasi di Papua Barat,” kata Abu Meridian. (ICH)

sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/06/11/0428112/masyarakat.pemilik.hutan.tak.terlindungi

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    PENGELOLAAN HUTAN

    Jakarta, Kompas – Kepemilikan dan hak masyarakat adat pemilik areal hutan dan lahan minim perlindungan pemerintah. Swasta masih bisa membeli lahan/hutan adat dengan harga sangat murah.

    Setidaknya itulah hasil investigasi bersama oleh lembaga swadaya masyarakat Telapak dan Environmental Investigation Agency (EIA) belum lama ini. Masih ada tanah di Sorong, Papua Barat, yang dibeli sekitar Rp 6.000 per hektar atau 0,65 dollar AS, lebih murah daripada harga gula-gula di negara maju.

    ”Kami punya buktinya dari masyarakat sendiri bagaimana perusahaan membayar rendah dan memarjinalisasi masyarakat adat Moi (masyarakat asli di Sorong) untuk lahan dan kayu,” ucap Abu Meridian, Juru Kampanye Telapak, Minggu (10/6), di Jakarta. Beberapa tahun lalu, investigasi Telapak juga menemukan praktik serupa di Papua.

    Bukti itu berupa salinan ”kontrak” atau kesepakatan perusahaan dengan kepala marga masyarakat adat Moi. Di dalamnya terdapat rincian pembayaran 923 dollar AS untuk 1.420 hektar kubik lahan hutan atau Rp 6.000 per hektar. Sementara perkebunan sawit itu ditaksir 162 juta dollar AS jika dikembangkan atau ribuan kali lipat dari harga dari masyarakat.

    Tak hanya mengeksploitasi lahan, Telapak dan EIA pun menunjukkan secara rinci pembayaran 25 dollar AS per meter kubik kayu kepada pemilik lahan untuk kayu yang didapat dalam proses pembukaan hutan mereka, termasuk untuk kayu merbau bernilai tinggi. Merbau itu diekspor seharga 875 dollar AS per meter kubik.

    ”Masyarakat biasanya dijanjikan mendapat manfaat dari perkebunan. Faktanya, tak pernah terjadi,” ucapnya.

    Jago Wadley, pengampanye Hutan EIA, menyesalkan praktik merugikan negara dan masyarakat itu tak tersentuh hukum. ”Warga Papua itu sebagian dari warga termiskin di Indonesia. Justru dieksploitasi melalui perjanjian perkebunan sawit yang memberi keuntungan besar investor internasional dengan mengorbankan masyarakat dan hutan di Papua Barat,” ucapnya.

    Ia pun menyebut, sebagian perusahaan itu dimiliki negara yang selama ini getol membantu Indonesia memperbaiki pengelolaan hutan. Saham perusahaan itu dimiliki melalui Norwegian Government Pension Fund Global.

    Norwegia dikenal dalam dunia internasional sebagai pemimpin dalam perubahan iklim. ”Norwegia (donor REDD+ terbesar untuk Indonesia yang mencapai 1 miliar dollar AS) juga akan mendapatkan keuntungan dari eksploitasi destruktif yang terjadi. Ini sangat ironis mengingat Norwegia sebenarnya bisa memberi dana kepada warga Papua untuk menjaga hutan mereka, bukan mengambil keuntungan dari deforestasi di Papua Barat,” kata Abu Meridian. (ICH)

    sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/06/11/0428112/masyarakat.pemilik.hutan.tak.terlindungi

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on