Oleh Pietsau Amafnini
Latief Sueri, Kepala BAPPEDA Kabupaten Fakfak dalam memaparkan arahannya pada hari pertama Musyawarah Adat Mbaham-Matta di HGP, 18 Juni 2012 menyatakan bahwa pihaknya sebagai anak Mbaham-Matta sangat menaruh perhatian pada pembangunan yang menghargai hak-hak dasar masyarakat adat. “Adat merupakan identitas seseorang yang memilikinya, tidak dapat diubah apalagi ditipu, karena memang dari situlah seseorang dilahirkan dan dibesarkan. Adat adalah jati diri seseorang”, tegas Latief disambut tepuk tangan meriah. Lanjut Latief, Seseorang bisa mengganti atau merubah pemelukan agamanya dan kewarganegaraannya, tetapi adat dan budayanya tidak dapat diubah, karena itulah jati dirinya. Sebagai Kepala Bappeda kabupaten Fakfak, terkait dengan rancangan pembangunan di daerah Kota Pala ini, pihaknya menerangkan bahwa rancangan pembangunan daerah sudah dibuat sesuai sistemnya yakni ‘buttom up’ dimana telah dilakukan melalui proses musrembang dari tingkat kampung, distrik, kabupaten, provinsi hingga pusat. Namun, dalam pelaksanaannya, bisa saja belum maksimal, karena untuk menuai keberhasilan dalam pembangunan, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.
Terkait budaya sebagai identitas diri orang Mbaham-Matta, Latief menejelaskan bahwa ‘bahasa daerah yang digunakan seperti bahasa iha dan baham di Fakfak, sudah dari dulu menjadi alat komunikasi yang menunjukkan bahwa orang Mbaham-Matta itu masih ada, oleh karena itu bahasa harus dilestarikan juga dan perlu mendapat dukungan dari pemerintah sebagai bagian dari pembangunan yang menghargai hak-hak dasar orang asli Papua di kabupaten Fakfak. Mengapa? Bahasa menunjukkan Bangsa. Keberagaman budaya di Indonesia, semestinya tidak menjadi halangan untuk terus melestarikan kebudayaan yang dimiliki setiap suku, termasuk orang Mbaham-Matta di Fakfak. Sayangnya, anak muda zaman sekarang hampir tidak tahu bahasa daerah, yang semestinya menjadi identitas dirinya. Hal ini perlu diakui karena pemerintah daerah belum mengadopsi nilai-nilai budaya dalam proses pendidikan dasar di Fakfak, misalnya memasukkan bahasa iha dan onim dalam kurikulum muatan lokal.
Dalam rancangan program pemerintah daerah, pembangunan kabupaten Fakfak memprioritaskan juga Agroculture dimana sektor pertanian memprioritaskan juga akekhasan budaya seperti sagu dan pala yang sangat menyatu dengan kehidupan masyarakat adat Mbaham-Matta. Selain agroculture, juga Agrowisata dimana wilayah laut dan hutan sangat potensial untuk dikembangkan guna menarik para tourist dari luar Fakfak. Hal yang menjadi pergumulan Ketua Bappeda juga adalah bagaimana membangun perumahan rakyat sesuai budaya, rumah khas budaya orang Mbaham-Matta. Namun, sebagai anak adat, pihaknya menegaskan pula agar masyarakat adat tidaklah menunggu inisiatif pemerintah, termasuk dalam membangun rumah dengan arsitek sesuai chiri khas budaya Fakfak. Orang Mbaham-Matta, saatnya harus berani memulai dan menunjukkan bahwa keberadaannya tidak dapat diragukan. Kelembagaan Dewan Adat Mbaham-Matta Fakfak, sudah menunjukkan bahwa adat sudah terorganisir, nyata ada dan bergerak bersama pemerintah untuk membangun Fakfak menjadi jauh lebih baik. Sebagai Organisasi Masyarakat (ORMAS), kelembagaan Mbaham-Matta telah menunjukkan kepada pemerintah bahwa komunitas masyarakat adat asli Fakfak itu ada dan hak-haknya harus dihormati, dihargai, dilindungi dan dijamin oleh negara dalam proses pembangunan.
Mama Wilhelmina Woy yang juga anggota DPRD kabupaten Fakfak dalam proses musyawarah ini menegaskan pentingnya perhatian pemerintah dalam membangun masa depan orang Mbaham-Matta. “OTSUS dan jaminannya terhadap hak-hak orang asli papua terutama di bidang pendidikan dan kesehatan serta ekonomi sangat penting. Tetapi, selama ini, saya sebagai anak negeri Fakfak yang kebetulan berada di DPRD, tidak pernah melihat anak-anak Papua yang berasal dari Mbaham-Matta mendapatkan kemudahan di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Untuk itu, hak-hak orang asli Papua di kabupaten Fakfak harus di-PERDA-kan sesuai amanat UU OTSUS. Hak Ulayat atas tanah dan hutan bahkan laut juga harus di-PERDA-kan supaya orang asli Papua bisa menjadi tuan di negeri sendiri. Pemerintah jangan ‘MEOK’ (Makan Enak, Omong Kosong), karena anak-anak adat yang berada di legislatif sudah terlalu banyak berteriak, membawa aspirasi masyarakat, tetapi pemerintah eksekutif justru seakan-akan menutup telinga, tidak peduli.
Terkait dengan tanaman pala sebagai chiri khas Fakfak, tokoh adat Mbaham-Matta, Habel Yangkura pun angkat bicara. “Fakfak Tengah, khususnya kampung Pasir Putih dan Brongkendik selama ini merupakan lokasi yang sangat potensial menjadi lumbung pala. Dari masa kecil, orang tua ajak anak-anak mengumpulkan buah pala untuk dijual kepada penadah supaya dapat uang. Tetapi sekarang, hampir tidak ada lagi masyarakat yang usaha pala, karena kesulitan dalam pemasaran. Masyarakat ingin membawa hasil pala untuk dijual di luar kabupaten Fakfak, tetapi kenyataannya masyarakat hanya bisa jual kepada pedagang Cina, Jawa dan Bugis yang berada di Fakfak, tentu harganya masih di bawah standar, sehingga tidak ada keuntungan yang berarti bagi masyarakat. Kalau pemerintah bisa memperhatikan dan membuka peluang akses pasar bagi masyarakat, maka pala bisa menjadi komoditi unggulan yang bermanfaat bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Sehingga perlu ada PERDA yang mengatur secara jelas tentang harga pala, supaya jangan ada yang mempermainkan harga pala.”
Simon Bruno Hindom (Ketua I DAP-Mbaham Matta) dalam forum ini menerangkan bahwa wilayah adat Mbaham-Matta sangat luas, karena memang masyarakat adatnya tersebar mendiami sepanjang semenanjung Jazirah Bomberay. Secara administratif, pemerintah Jazirah Bomberay meliputi wilayah kabupaten Fakfak, kaimana dan sebagian wilayah dari kabupaten Teluk Bintuni. Untuk kabupaten Fakfak sendiri, orang Mbaham-Matta tersebar di 9 wilayah distrik dengan 119 kampung. Sesuai data per-tahun 2012 dari Sekretariat Dewan Adat Mbaham-Matta, luas wilayah Jazirah Bomberay mencapai 2,131,292 hektar yang tersebar di 3 kabupaten yakni Fakfak seluas 931,451 ha (44%); Kaimana seluas 808,102 ha (38%) dan Teluk Bintuni seluas 391,739 ha (18%). Sedangkan jumlah penduduk asli Mbaham-Matta yang berada di wilayah kabupaten Fakfak menurut distrik adalah 1) Fakfak Barat (4,122 jiwa); 2) Fakfak Timur (2,992 jiwa); 3) Fakfak (33,174 jiwa); 4) Kokas (4,610 jiwa); 5) Karas (2,597 jiwa); 6) Fakfak Tengah (9,872 jiwa); 7) Kramongmongga (2,737 jiwa); 8) Teluk Patipi (3,774 jiwa), dan 9) Bomberay (2,950 jiwa).

Mengenai sebaran orang Mbaham-Matta, menurut Simon Bruno Hindom, ada 2 suku besar yakni orang Mbaham dan Matta, tetapi masih ada juga 12 kelompok suku kecil dengan bahasa yang berbeda-beda pula. Sehingga Mbaham-Matta sebagai komunitas terbesar dan rata-rata ke-12 suku lainnya itu memahami dan mengerti bahasa Iha yang digunakan komunitas orang Matta dan juga bahasa Onim yang digunakan orang Mbaham. Namun, tidaklah menjadi persoalan, karena Mbaham-Matta sudah merangkul semuanya. Sebab dengan kebersamaan sebagai komunitas adat Mbaham-Matta, semua anak adat diharapkan menata diri untuk kuat menghadapi arus pembangunan dan globalisasi yang tentu menjadi tantangan dan peluang sekaligus bagi masyarakat adat sendiri. Sehingga pada akhirnya, Simon Bruno Hindom selaku Ketua I Mbaham-Matta mengajak anak-anak adat untuk memaknai semboyan bersama untuk membangun Kota Pala ini dalam segala bidang dengan “Mbima Ponggodpigad Tondige Mbigyedke Syektangge’ (bhs.iha: “Kita adalah manusia pelaku maka kita sendirilah yang harus melakukan sesuatu sendiri di negeri kita sendiri”).

*** Koordinator JASOIL Tanah Papua

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA
    Oleh Pietsau Amafnini
    Latief Sueri, Kepala BAPPEDA Kabupaten Fakfak dalam memaparkan arahannya pada hari pertama Musyawarah Adat Mbaham-Matta di HGP, 18 Juni 2012 menyatakan bahwa pihaknya sebagai anak Mbaham-Matta sangat menaruh perhatian pada pembangunan yang menghargai hak-hak dasar masyarakat adat. “Adat merupakan identitas seseorang yang memilikinya, tidak dapat diubah apalagi ditipu, karena memang dari situlah seseorang dilahirkan dan dibesarkan. Adat adalah jati diri seseorang”, tegas Latief disambut tepuk tangan meriah. Lanjut Latief, Seseorang bisa mengganti atau merubah pemelukan agamanya dan kewarganegaraannya, tetapi adat dan budayanya tidak dapat diubah, karena itulah jati dirinya. Sebagai Kepala Bappeda kabupaten Fakfak, terkait dengan rancangan pembangunan di daerah Kota Pala ini, pihaknya menerangkan bahwa rancangan pembangunan daerah sudah dibuat sesuai sistemnya yakni ‘buttom up’ dimana telah dilakukan melalui proses musrembang dari tingkat kampung, distrik, kabupaten, provinsi hingga pusat. Namun, dalam pelaksanaannya, bisa saja belum maksimal, karena untuk menuai keberhasilan dalam pembangunan, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.
    Terkait budaya sebagai identitas diri orang Mbaham-Matta, Latief menejelaskan bahwa ‘bahasa daerah yang digunakan seperti bahasa iha dan baham di Fakfak, sudah dari dulu menjadi alat komunikasi yang menunjukkan bahwa orang Mbaham-Matta itu masih ada, oleh karena itu bahasa harus dilestarikan juga dan perlu mendapat dukungan dari pemerintah sebagai bagian dari pembangunan yang menghargai hak-hak dasar orang asli Papua di kabupaten Fakfak. Mengapa? Bahasa menunjukkan Bangsa. Keberagaman budaya di Indonesia, semestinya tidak menjadi halangan untuk terus melestarikan kebudayaan yang dimiliki setiap suku, termasuk orang Mbaham-Matta di Fakfak. Sayangnya, anak muda zaman sekarang hampir tidak tahu bahasa daerah, yang semestinya menjadi identitas dirinya. Hal ini perlu diakui karena pemerintah daerah belum mengadopsi nilai-nilai budaya dalam proses pendidikan dasar di Fakfak, misalnya memasukkan bahasa iha dan onim dalam kurikulum muatan lokal.
    Dalam rancangan program pemerintah daerah, pembangunan kabupaten Fakfak memprioritaskan juga Agroculture dimana sektor pertanian memprioritaskan juga akekhasan budaya seperti sagu dan pala yang sangat menyatu dengan kehidupan masyarakat adat Mbaham-Matta. Selain agroculture, juga Agrowisata dimana wilayah laut dan hutan sangat potensial untuk dikembangkan guna menarik para tourist dari luar Fakfak. Hal yang menjadi pergumulan Ketua Bappeda juga adalah bagaimana membangun perumahan rakyat sesuai budaya, rumah khas budaya orang Mbaham-Matta. Namun, sebagai anak adat, pihaknya menegaskan pula agar masyarakat adat tidaklah menunggu inisiatif pemerintah, termasuk dalam membangun rumah dengan arsitek sesuai chiri khas budaya Fakfak. Orang Mbaham-Matta, saatnya harus berani memulai dan menunjukkan bahwa keberadaannya tidak dapat diragukan. Kelembagaan Dewan Adat Mbaham-Matta Fakfak, sudah menunjukkan bahwa adat sudah terorganisir, nyata ada dan bergerak bersama pemerintah untuk membangun Fakfak menjadi jauh lebih baik. Sebagai Organisasi Masyarakat (ORMAS), kelembagaan Mbaham-Matta telah menunjukkan kepada pemerintah bahwa komunitas masyarakat adat asli Fakfak itu ada dan hak-haknya harus dihormati, dihargai, dilindungi dan dijamin oleh negara dalam proses pembangunan.
    Mama Wilhelmina Woy yang juga anggota DPRD kabupaten Fakfak dalam proses musyawarah ini menegaskan pentingnya perhatian pemerintah dalam membangun masa depan orang Mbaham-Matta. “OTSUS dan jaminannya terhadap hak-hak orang asli papua terutama di bidang pendidikan dan kesehatan serta ekonomi sangat penting. Tetapi, selama ini, saya sebagai anak negeri Fakfak yang kebetulan berada di DPRD, tidak pernah melihat anak-anak Papua yang berasal dari Mbaham-Matta mendapatkan kemudahan di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Untuk itu, hak-hak orang asli Papua di kabupaten Fakfak harus di-PERDA-kan sesuai amanat UU OTSUS. Hak Ulayat atas tanah dan hutan bahkan laut juga harus di-PERDA-kan supaya orang asli Papua bisa menjadi tuan di negeri sendiri. Pemerintah jangan ‘MEOK’ (Makan Enak, Omong Kosong), karena anak-anak adat yang berada di legislatif sudah terlalu banyak berteriak, membawa aspirasi masyarakat, tetapi pemerintah eksekutif justru seakan-akan menutup telinga, tidak peduli.
    Terkait dengan tanaman pala sebagai chiri khas Fakfak, tokoh adat Mbaham-Matta, Habel Yangkura pun angkat bicara. “Fakfak Tengah, khususnya kampung Pasir Putih dan Brongkendik selama ini merupakan lokasi yang sangat potensial menjadi lumbung pala. Dari masa kecil, orang tua ajak anak-anak mengumpulkan buah pala untuk dijual kepada penadah supaya dapat uang. Tetapi sekarang, hampir tidak ada lagi masyarakat yang usaha pala, karena kesulitan dalam pemasaran. Masyarakat ingin membawa hasil pala untuk dijual di luar kabupaten Fakfak, tetapi kenyataannya masyarakat hanya bisa jual kepada pedagang Cina, Jawa dan Bugis yang berada di Fakfak, tentu harganya masih di bawah standar, sehingga tidak ada keuntungan yang berarti bagi masyarakat. Kalau pemerintah bisa memperhatikan dan membuka peluang akses pasar bagi masyarakat, maka pala bisa menjadi komoditi unggulan yang bermanfaat bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Sehingga perlu ada PERDA yang mengatur secara jelas tentang harga pala, supaya jangan ada yang mempermainkan harga pala.”
    Simon Bruno Hindom (Ketua I DAP-Mbaham Matta) dalam forum ini menerangkan bahwa wilayah adat Mbaham-Matta sangat luas, karena memang masyarakat adatnya tersebar mendiami sepanjang semenanjung Jazirah Bomberay. Secara administratif, pemerintah Jazirah Bomberay meliputi wilayah kabupaten Fakfak, kaimana dan sebagian wilayah dari kabupaten Teluk Bintuni. Untuk kabupaten Fakfak sendiri, orang Mbaham-Matta tersebar di 9 wilayah distrik dengan 119 kampung. Sesuai data per-tahun 2012 dari Sekretariat Dewan Adat Mbaham-Matta, luas wilayah Jazirah Bomberay mencapai 2,131,292 hektar yang tersebar di 3 kabupaten yakni Fakfak seluas 931,451 ha (44%); Kaimana seluas 808,102 ha (38%) dan Teluk Bintuni seluas 391,739 ha (18%). Sedangkan jumlah penduduk asli Mbaham-Matta yang berada di wilayah kabupaten Fakfak menurut distrik adalah 1) Fakfak Barat (4,122 jiwa); 2) Fakfak Timur (2,992 jiwa); 3) Fakfak (33,174 jiwa); 4) Kokas (4,610 jiwa); 5) Karas (2,597 jiwa); 6) Fakfak Tengah (9,872 jiwa); 7) Kramongmongga (2,737 jiwa); 8) Teluk Patipi (3,774 jiwa), dan 9) Bomberay (2,950 jiwa).

    Mengenai sebaran orang Mbaham-Matta, menurut Simon Bruno Hindom, ada 2 suku besar yakni orang Mbaham dan Matta, tetapi masih ada juga 12 kelompok suku kecil dengan bahasa yang berbeda-beda pula. Sehingga Mbaham-Matta sebagai komunitas terbesar dan rata-rata ke-12 suku lainnya itu memahami dan mengerti bahasa Iha yang digunakan komunitas orang Matta dan juga bahasa Onim yang digunakan orang Mbaham. Namun, tidaklah menjadi persoalan, karena Mbaham-Matta sudah merangkul semuanya. Sebab dengan kebersamaan sebagai komunitas adat Mbaham-Matta, semua anak adat diharapkan menata diri untuk kuat menghadapi arus pembangunan dan globalisasi yang tentu menjadi tantangan dan peluang sekaligus bagi masyarakat adat sendiri. Sehingga pada akhirnya, Simon Bruno Hindom selaku Ketua I Mbaham-Matta mengajak anak-anak adat untuk memaknai semboyan bersama untuk membangun Kota Pala ini dalam segala bidang dengan “Mbima Ponggodpigad Tondige Mbigyedke Syektangge’ (bhs.iha: “Kita adalah manusia pelaku maka kita sendirilah yang harus melakukan sesuatu sendiri di negeri kita sendiri”).

    *** Koordinator JASOIL Tanah Papua

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on