3 Juli 2012

PONTIANAK, KOMPAS – Potensi konflik lahan, khususnya antara perusahaan perkebunan dan masyarakat, tersebar di sejumlah wilayah, termasuk di Kalimantan Barat dan Sumatera Utara. Saat ini, konflik terus bermunculan sehingga harus ada upaya nyata untuk mencegah konflik berulang.

Demikian diungkapkan Ketua Harian Dewan Adat Dayak Yakobus Kumis dalam dialog mengenai penanganan konflik di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Senin (2/7). ”Benih-benih konflik terus bermunculan akibat ketidakadilan yang dirasakan masyarakat di sekitar perkebunan, terutama yang merasa lahannya dirampas,” kata Yakobus.

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Brigadir Jenderal (Pol) Unggung Cahyono menyatakan proaktif untuk turut menyelesaikan kasus-kasus perkebunan. Salah satu upayanya adalah dengan menggulirkan program sejuta kawan, yakni program untuk menggalang kemitraan antara polisi dan masyarakat.

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak, Syarif Ibrahim Alqadrie mengingatkan, potensi konflik di Kalbar harus menjadi kesadaran bersama. Sejumlah cara bisa dilakukan bersama. Salah satunya, menghindari cara-cara memobilisasi massa karena hal itu sangat mudah menyulut konflik meluas.

Di Sumatera Utara, pada semester I tahun ini tercatat tiga kasus yang mencuat, yakni konflik lahan antara masyarakat dan PTPN II di Kutalimbaru, Deli Serdang, yang memunculkan pembakaran kendaraan; konflik masyarakat dengan PT Smart di Padang Halaban, Padang Lawas; serta konflik warga dengan PT Sumatera Riang Lestari dan PT Sumatera Sylva Lestari.

Aksi jahit mulut

Pada kasus terakhir, hampir empat pekan terakhir warga masih terus melakukan aksi jahit mulut di depan kantor DPRD Sumut, Medan. Sejak tahun 2005 hingga awal 2012, Kepolisian Daerah Sumut mencatat telah terjadi 2.794 kasus sengketa lahan. Sebanyak 2.460 kasus di antaranya adalah kasus sengketa lahan antarwarga masyarakat. Sisanya sebanyak 143 kasus sengketa terjadi antara kelompok warga dan badan hukum publik, 182 kasus antara kelompok warga dan badan hukum swasta, 4 kasus sengketa lahan antarbadan hukum swasta, serta 5 kasus antara badan hukum swasta dan badan hukum publik.

Semua kasus didominasi sengketa penguasaan dan pemilikan tanah oleh pihak tertentu serta sengketa proses penetapan hak dan pendaftaran tanah.

Konsorsium Pembaharuan Agraria mencatat, dibandingkan dengan tahun 2010, konflik terkait lahan pada tahun 2011 naik 35 persen di lahan seluas 472.048,44 hektar.

Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumut Benget Silitonga mengatakan, potensi konflik akan terus bermunculan secara sporadis, terutama karena pemangku kebijakan telah mengkhianati konstitusi. (AHA/WSI/IRE)

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/07/03/0510469/bara.konflik.di.perkebunan

 

 

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    3 Juli 2012

    PONTIANAK, KOMPAS – Potensi konflik lahan, khususnya antara perusahaan perkebunan dan masyarakat, tersebar di sejumlah wilayah, termasuk di Kalimantan Barat dan Sumatera Utara. Saat ini, konflik terus bermunculan sehingga harus ada upaya nyata untuk mencegah konflik berulang.

    Demikian diungkapkan Ketua Harian Dewan Adat Dayak Yakobus Kumis dalam dialog mengenai penanganan konflik di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Senin (2/7). ”Benih-benih konflik terus bermunculan akibat ketidakadilan yang dirasakan masyarakat di sekitar perkebunan, terutama yang merasa lahannya dirampas,” kata Yakobus.

    Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Brigadir Jenderal (Pol) Unggung Cahyono menyatakan proaktif untuk turut menyelesaikan kasus-kasus perkebunan. Salah satu upayanya adalah dengan menggulirkan program sejuta kawan, yakni program untuk menggalang kemitraan antara polisi dan masyarakat.

    Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak, Syarif Ibrahim Alqadrie mengingatkan, potensi konflik di Kalbar harus menjadi kesadaran bersama. Sejumlah cara bisa dilakukan bersama. Salah satunya, menghindari cara-cara memobilisasi massa karena hal itu sangat mudah menyulut konflik meluas.

    Di Sumatera Utara, pada semester I tahun ini tercatat tiga kasus yang mencuat, yakni konflik lahan antara masyarakat dan PTPN II di Kutalimbaru, Deli Serdang, yang memunculkan pembakaran kendaraan; konflik masyarakat dengan PT Smart di Padang Halaban, Padang Lawas; serta konflik warga dengan PT Sumatera Riang Lestari dan PT Sumatera Sylva Lestari.

    Aksi jahit mulut

    Pada kasus terakhir, hampir empat pekan terakhir warga masih terus melakukan aksi jahit mulut di depan kantor DPRD Sumut, Medan. Sejak tahun 2005 hingga awal 2012, Kepolisian Daerah Sumut mencatat telah terjadi 2.794 kasus sengketa lahan. Sebanyak 2.460 kasus di antaranya adalah kasus sengketa lahan antarwarga masyarakat. Sisanya sebanyak 143 kasus sengketa terjadi antara kelompok warga dan badan hukum publik, 182 kasus antara kelompok warga dan badan hukum swasta, 4 kasus sengketa lahan antarbadan hukum swasta, serta 5 kasus antara badan hukum swasta dan badan hukum publik.

    Semua kasus didominasi sengketa penguasaan dan pemilikan tanah oleh pihak tertentu serta sengketa proses penetapan hak dan pendaftaran tanah.

    Konsorsium Pembaharuan Agraria mencatat, dibandingkan dengan tahun 2010, konflik terkait lahan pada tahun 2011 naik 35 persen di lahan seluas 472.048,44 hektar.

    Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumut Benget Silitonga mengatakan, potensi konflik akan terus bermunculan secara sporadis, terutama karena pemangku kebijakan telah mengkhianati konstitusi. (AHA/WSI/IRE)

    Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/07/03/0510469/bara.konflik.di.perkebunan

     

     

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on