Senin,
02 Juli 2012

Jakarta, Kompas – Bara konflik antarwarga ataupun dengan aparatur pemerintah ternyata masih menyala di beberapa daerah. Kesimpulan itu terungkap dari masih sering terjadinya konflik atau kekerasan di daerah yang selama ini menjadi area konflik, seperti di Papua, Aceh, Mesuji (Lampung), dan Morowali (Sulawesi Tengah).

Hingga Minggu (1/7), seperti di Papua masih terjadi penembakan terhadap warga ataupun kontak senjata antara aparat dan kelompok bersenjata, yang diduga adalah bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sebaliknya di Aceh, sejumlah eks anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) masih menerima teror. Mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf pun dipukuli sekelompok orang seusai menghadiri pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur Aceh Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf, yang menggantikannya.

Zaini dan Irwandi sebelumnya adalah aktivis GAM. Namun, Irwandi mencalonkan diri kembali sebagai gubernur dari jalur perseorangan. Zaini dicalonkan oleh Partai Aceh, yang didirikan mantan aktivis GAM.

Dari catatan Kompas, konflik yang bermula dari sengketa lahan masih terjadi di Mesuji, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah. Selain itu, bara sengketa pemilu kepala daerah (pilkada) juga masih menyalakan konflik, misalnya di Kalimantan Tengah dan Maluku Utara. Selain itu, masih ada potensi konflik berupa sengketa pertambangan di sejumlah daerah.

Beragam di daerah

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Saifuddin Bantasyam, dan aktivis hak asasi manusia di Papua, John Jonga, mengakui masih adanya potensi konflik di daerah.

Hal itu, secara terpisah, dibenarkan pula oleh dosen FISIP Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe (Aceh), Teuku Kemal Fasya; Ketua Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Wolani, Mee, dan Moni (Papua) Thobias Bagubau; tokoh masyarakat adat Mesuji (Lampung), Chichan; Ketua Panitia Khusus DPRD Kabupaten Morowali (Sulteng) Jabar Lahadji; dan Koordinator Jaringan Damai Papua Neles K Tebay.

Bara konflik yang bisa menyala dan membesar di daerah itu beragam. ”Di Aceh, ada tiga hal besar yang menjadi tantangan bagi perdamaian saat ini dan ke depan,” papar Saifuddin. Ketiga hal besar itu adalah keterbelahan politik setelah Pilkada 2012, penguasaan sumber daya alam, dan isu lain terkait perjanjian damai yang belum terakomodasi dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

”Di Papua, negara terlalu lama absen dan itu membuat rakyat menjadi tidak percaya meskipun berbagai program baru dibuat,” imbuh John Jonga.

Di Mesuji, lanjut Chichan, masyarakat asli kecewa karena pembukaan kawasan mereka untuk program transmigrasi dan perkebunan tidak mendatangkan kesejahteraan. Bahkan, warga asli itu seolah-olah tersingkir dari tanahnya sendiri.

Jabar menambahkan, di Morowali terjadi tumpang tindih izin pertambangan. Kondisi ini bisa memancing konflik dengan masyarakat karena lahan milik warga pun termasuk yang ”dikuasai” oleh pemegang izin usaha pertambangan.

Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Sulteng Longki Djanggola berharap adanya kejelasan hukum, terkait lahan untuk pertambangan di Morowali. Ia juga menyayangkan terbitnya perizinan tambang yang tumpang tindih sehingga merugikan masyarakat dan pemerintah.

Negara tak hadir

John Jonga menyebutkan, selama ini Pemerintah Indonesia lebih memperhatikan Papua sebagai sumber kekayaan dengan potensi alamnya yang melimpah. Pembangunan dan pemberdayaan manusia asli Papua cenderung terabaikan. Hingga saat ini, di Papua, masyarakat masih bergulat dengan buruknya pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua berada di posisi terendah. Di beberapa kabupaten pemekaran, IPM itu tidak mencapai angka 50. Di Papua juga tersimpan persoalan hak ulayat, pengambilalihan lahan masyarakat untuk perkebunan besar, serta pertambangan. Dalam skala kecil atau besar, persoalan itu terus menjadi bara.

Thobias Bagubau menambahkan, kekerasan juga terus terjadi di Papua, yang menewaskan sejumlah warga. Kondisi itu membuat warga Papua makin apriori kepada aparat dan pemerintah yang dinilai lebih melindungi pengusaha dibandingkan rakyat.

Menurut Neles Tebay, selama ini simbiosis antara pengusaha dan penguasa, baik dalam skala kecil maupun besar, di Papua kerap memunculkan persoalan bagi rakyat. Rakyat menjadi korban.

Hal itu tetap akan terus terjadi di Papua. Perspektif yang tidak berubah, terutama stigmatisasi atas orang asli Papua baik secara sosial maupun politik membuat bara konflik akan terus menyala.

John Jonga menilai, penting bagi negara untuk tegas mengatur jajaran di bawahnya. Wakil rakyat juga lebih mau bekerja dan berpihak kepada rakyat Papua. ”Untuk masyarakat di Papua, sebaiknya membangun dan memperkuat solidaritas antarmereka,” katanya lagi.

Potensi konflik baru

Sebagai tiga potensi konflik baru di Aceh, Saifuddin menyebutkan, Pilkada Aceh 2012 memperjelas adanya keterbelahan kekuatan politik di provinsi itu, khususnya di tubuh bekas anggota GAM. Ada dua kubu yang saat ini berlawanan, yaitu Partai Aceh dan Irwandi, yang belakangan mendirikan partai politik sendiri bersama sejumlah mantan tokoh GAM.

”Jika perbedaan ini tak mampu dikelola dengan baik, bisa menimbulkan gesekan yang mengarah kepada konflik horizontal,” katanya. Serangkaian kekerasan yang terjadi di Aceh seusai pilkada menjadi buktinya. ”Gesekan itu dapat mengganggu pemerintahan Aceh. Energi pemerintah akan tersita,” katanya.

Teuku Kemal Fasya menambahkan, Pilkada Aceh 2012 menunjukkan kekuatan mantan anggota GAM unggul hampir di semua daerah. Ini membuat kelompok eks GAM yang kalah tersingkir dan menjadi kubu lawan seusai pilkada. ”Pilkada memunculkan segregasi politik di Aceh,” katanya lagi.

Kemal menambahkan, persoalan hubungan pusat dan Aceh bukan lagi bara yang bisa memicu konflik di daerah itu, sejauh tak dimanfaatkan atau dijadikan isu pengalih untuk persoalan lain. Buktinya, sampai saat ini tak ada upaya lobi atau desakan dari Pemerintah Aceh terhadap penolakan Menteri Keuangan atas bagi hasil migas 70-30 persen.

”Ini bisa menjadi konflik apabila elite politik di Aceh kepepet, misalnya terjerat korupsi,” ujarnya. (REN/JOS/HAN/IRE)

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/07/02/05012257/bara.masih.menyaladi.daerah

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Senin,
02 Juli 2012

    Jakarta, Kompas – Bara konflik antarwarga ataupun dengan aparatur pemerintah ternyata masih menyala di beberapa daerah. Kesimpulan itu terungkap dari masih sering terjadinya konflik atau kekerasan di daerah yang selama ini menjadi area konflik, seperti di Papua, Aceh, Mesuji (Lampung), dan Morowali (Sulawesi Tengah).

    Hingga Minggu (1/7), seperti di Papua masih terjadi penembakan terhadap warga ataupun kontak senjata antara aparat dan kelompok bersenjata, yang diduga adalah bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sebaliknya di Aceh, sejumlah eks anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) masih menerima teror. Mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf pun dipukuli sekelompok orang seusai menghadiri pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur Aceh Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf, yang menggantikannya.

    Zaini dan Irwandi sebelumnya adalah aktivis GAM. Namun, Irwandi mencalonkan diri kembali sebagai gubernur dari jalur perseorangan. Zaini dicalonkan oleh Partai Aceh, yang didirikan mantan aktivis GAM.

    Dari catatan Kompas, konflik yang bermula dari sengketa lahan masih terjadi di Mesuji, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah. Selain itu, bara sengketa pemilu kepala daerah (pilkada) juga masih menyalakan konflik, misalnya di Kalimantan Tengah dan Maluku Utara. Selain itu, masih ada potensi konflik berupa sengketa pertambangan di sejumlah daerah.

    Beragam di daerah

    Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Saifuddin Bantasyam, dan aktivis hak asasi manusia di Papua, John Jonga, mengakui masih adanya potensi konflik di daerah.

    Hal itu, secara terpisah, dibenarkan pula oleh dosen FISIP Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe (Aceh), Teuku Kemal Fasya; Ketua Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Wolani, Mee, dan Moni (Papua) Thobias Bagubau; tokoh masyarakat adat Mesuji (Lampung), Chichan; Ketua Panitia Khusus DPRD Kabupaten Morowali (Sulteng) Jabar Lahadji; dan Koordinator Jaringan Damai Papua Neles K Tebay.

    Bara konflik yang bisa menyala dan membesar di daerah itu beragam. ”Di Aceh, ada tiga hal besar yang menjadi tantangan bagi perdamaian saat ini dan ke depan,” papar Saifuddin. Ketiga hal besar itu adalah keterbelahan politik setelah Pilkada 2012, penguasaan sumber daya alam, dan isu lain terkait perjanjian damai yang belum terakomodasi dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

    ”Di Papua, negara terlalu lama absen dan itu membuat rakyat menjadi tidak percaya meskipun berbagai program baru dibuat,” imbuh John Jonga.

    Di Mesuji, lanjut Chichan, masyarakat asli kecewa karena pembukaan kawasan mereka untuk program transmigrasi dan perkebunan tidak mendatangkan kesejahteraan. Bahkan, warga asli itu seolah-olah tersingkir dari tanahnya sendiri.

    Jabar menambahkan, di Morowali terjadi tumpang tindih izin pertambangan. Kondisi ini bisa memancing konflik dengan masyarakat karena lahan milik warga pun termasuk yang ”dikuasai” oleh pemegang izin usaha pertambangan.

    Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Sulteng Longki Djanggola berharap adanya kejelasan hukum, terkait lahan untuk pertambangan di Morowali. Ia juga menyayangkan terbitnya perizinan tambang yang tumpang tindih sehingga merugikan masyarakat dan pemerintah.

    Negara tak hadir

    John Jonga menyebutkan, selama ini Pemerintah Indonesia lebih memperhatikan Papua sebagai sumber kekayaan dengan potensi alamnya yang melimpah. Pembangunan dan pemberdayaan manusia asli Papua cenderung terabaikan. Hingga saat ini, di Papua, masyarakat masih bergulat dengan buruknya pelayanan kesehatan dan pendidikan.

    Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua berada di posisi terendah. Di beberapa kabupaten pemekaran, IPM itu tidak mencapai angka 50. Di Papua juga tersimpan persoalan hak ulayat, pengambilalihan lahan masyarakat untuk perkebunan besar, serta pertambangan. Dalam skala kecil atau besar, persoalan itu terus menjadi bara.

    Thobias Bagubau menambahkan, kekerasan juga terus terjadi di Papua, yang menewaskan sejumlah warga. Kondisi itu membuat warga Papua makin apriori kepada aparat dan pemerintah yang dinilai lebih melindungi pengusaha dibandingkan rakyat.

    Menurut Neles Tebay, selama ini simbiosis antara pengusaha dan penguasa, baik dalam skala kecil maupun besar, di Papua kerap memunculkan persoalan bagi rakyat. Rakyat menjadi korban.

    Hal itu tetap akan terus terjadi di Papua. Perspektif yang tidak berubah, terutama stigmatisasi atas orang asli Papua baik secara sosial maupun politik membuat bara konflik akan terus menyala.

    John Jonga menilai, penting bagi negara untuk tegas mengatur jajaran di bawahnya. Wakil rakyat juga lebih mau bekerja dan berpihak kepada rakyat Papua. ”Untuk masyarakat di Papua, sebaiknya membangun dan memperkuat solidaritas antarmereka,” katanya lagi.

    Potensi konflik baru

    Sebagai tiga potensi konflik baru di Aceh, Saifuddin menyebutkan, Pilkada Aceh 2012 memperjelas adanya keterbelahan kekuatan politik di provinsi itu, khususnya di tubuh bekas anggota GAM. Ada dua kubu yang saat ini berlawanan, yaitu Partai Aceh dan Irwandi, yang belakangan mendirikan partai politik sendiri bersama sejumlah mantan tokoh GAM.

    ”Jika perbedaan ini tak mampu dikelola dengan baik, bisa menimbulkan gesekan yang mengarah kepada konflik horizontal,” katanya. Serangkaian kekerasan yang terjadi di Aceh seusai pilkada menjadi buktinya. ”Gesekan itu dapat mengganggu pemerintahan Aceh. Energi pemerintah akan tersita,” katanya.

    Teuku Kemal Fasya menambahkan, Pilkada Aceh 2012 menunjukkan kekuatan mantan anggota GAM unggul hampir di semua daerah. Ini membuat kelompok eks GAM yang kalah tersingkir dan menjadi kubu lawan seusai pilkada. ”Pilkada memunculkan segregasi politik di Aceh,” katanya lagi.

    Kemal menambahkan, persoalan hubungan pusat dan Aceh bukan lagi bara yang bisa memicu konflik di daerah itu, sejauh tak dimanfaatkan atau dijadikan isu pengalih untuk persoalan lain. Buktinya, sampai saat ini tak ada upaya lobi atau desakan dari Pemerintah Aceh terhadap penolakan Menteri Keuangan atas bagi hasil migas 70-30 persen.

    ”Ini bisa menjadi konflik apabila elite politik di Aceh kepepet, misalnya terjerat korupsi,” ujarnya. (REN/JOS/HAN/IRE)

    Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/07/02/05012257/bara.masih.menyaladi.daerah

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on