Senin,
02 Juli 2012

Merauke, kompas – Potensi konflik lahan antara masyarakat adat dan investor seiring masuknya investasi melalui program Merauke Integrated Food and Energy Estate di Merauke, Provinsi Papua, dinilai besar. Bibit konflik selalu muncul bila investor mengabaikan masyarakat adat, padahal masyarakat adalah pemilik hak ulayat.

Jago Bukit, Kepala Badan Pengembangan Sosial Ekonomi Yayasan Santo Antonius (Yasanto) Merauke, lembaga yang bergiat dalam pendampingan masyarakat, Jumat (29/6), meminta investor jangan semata-mata datang cari keuntungan tanpa memedulikan masyarakat adat.

Berdasarkan catatan Kompas, sengketa lahan sudah muncul antara masyarakat adat selaku pemilik hak ulayat dan investor MIFEE. Sejauh ini, Pemerintah Kabupaten Merauke mampu menjalankan peran mediasi dengan baik saat terjadi sengketa lahan antara masyarakat adat dan investor. Sengketa lahan itu dapat didamaikan dengan kesepakatan pembayaran kompensasi tanah ulayat.

Sengketa lahan, misalnya, antara masyarakat adat di Distrik Ngguti dan PT Dongin Prabhawa (PT Korindo Group), perusahaan penanaman modal asing asal Korea Selatan. Masyarakat menilai PT Dongin Prabhawa masuk dan membuka hutan adat untuk perkebunan sawit tanpa meminta izin dan persetujuan masyarakat selaku pemilik ulayat.

Masyarakat sempat menuntut pembayaran ganti rugi lahan seluas 34.000 hektar senilai Rp 100 miliar. Setelah enam bulan berunding dengan dimediasi oleh Pemerintah Kabupaten Merauke, PT Dongin Prabhawa sepakat membayar dana tali asih Rp 30 miliar kepada masyarakat adat Ngguti. Pembayaran akan dilakukan secara bertahap selama 30 tahun.

Terbengkalai

Sebelumnya, sengketa lahan juga terjadi antara PT Medco Papua Industri Lestari dan masyarakat adat Sanggase Distrik Okaba. Masyarakat menuntut Rp 65 miliar ganti rugi tanah ulayat seluas 2.800 hektar. Kedua pihak akhirnya menyepakati pembayaran ganti rugi Rp 3 miliar.

Menurut Jago Bukit, potensi konflik lahan di Merauke seiring program MIFEE masih sangat besar. Hal ini mengingat setidaknya ada 48 investor yang terdaftar menggarap MIFEE.

Untuk mencegah konflik, investor harus memberdayakan masyarakat adat.

Wakil Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Marind Anim Alberth Moyuend Gebze menyatakan, program MIFEE lebih menguntungkan investor daripada masyarakat adat. Masyarakat akan kehilangan sumber-sumber penghidupannya karena hutan-hutan adat diubah menjadi lahan perkebunan skala luas.

Sejumlah petani di Sumatera Barat meminta lahan terbengkalai bekas sejumlah perkebunan didistribusikan bagi petani. Ketua Dewan Pengurus Wilayah Serikat Petani Indonesia Sumbar, Minggu (1/7), mengatakan, lahan telantar bekas perkebunan itu mencapai ribuan hektar.

Ia mencontohkan, hal itu di antaranya ada di kawasan Harau dan Baruah Gunung, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan ribuan hektar lahan bekas perkebunan teh yang ditinggalkan.

(RWN/INK)

sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/07/02/0438350/berdayakan.warga.adat

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Senin,
02 Juli 2012

    Merauke, kompas – Potensi konflik lahan antara masyarakat adat dan investor seiring masuknya investasi melalui program Merauke Integrated Food and Energy Estate di Merauke, Provinsi Papua, dinilai besar. Bibit konflik selalu muncul bila investor mengabaikan masyarakat adat, padahal masyarakat adalah pemilik hak ulayat.

    Jago Bukit, Kepala Badan Pengembangan Sosial Ekonomi Yayasan Santo Antonius (Yasanto) Merauke, lembaga yang bergiat dalam pendampingan masyarakat, Jumat (29/6), meminta investor jangan semata-mata datang cari keuntungan tanpa memedulikan masyarakat adat.

    Berdasarkan catatan Kompas, sengketa lahan sudah muncul antara masyarakat adat selaku pemilik hak ulayat dan investor MIFEE. Sejauh ini, Pemerintah Kabupaten Merauke mampu menjalankan peran mediasi dengan baik saat terjadi sengketa lahan antara masyarakat adat dan investor. Sengketa lahan itu dapat didamaikan dengan kesepakatan pembayaran kompensasi tanah ulayat.

    Sengketa lahan, misalnya, antara masyarakat adat di Distrik Ngguti dan PT Dongin Prabhawa (PT Korindo Group), perusahaan penanaman modal asing asal Korea Selatan. Masyarakat menilai PT Dongin Prabhawa masuk dan membuka hutan adat untuk perkebunan sawit tanpa meminta izin dan persetujuan masyarakat selaku pemilik ulayat.

    Masyarakat sempat menuntut pembayaran ganti rugi lahan seluas 34.000 hektar senilai Rp 100 miliar. Setelah enam bulan berunding dengan dimediasi oleh Pemerintah Kabupaten Merauke, PT Dongin Prabhawa sepakat membayar dana tali asih Rp 30 miliar kepada masyarakat adat Ngguti. Pembayaran akan dilakukan secara bertahap selama 30 tahun.

    Terbengkalai

    Sebelumnya, sengketa lahan juga terjadi antara PT Medco Papua Industri Lestari dan masyarakat adat Sanggase Distrik Okaba. Masyarakat menuntut Rp 65 miliar ganti rugi tanah ulayat seluas 2.800 hektar. Kedua pihak akhirnya menyepakati pembayaran ganti rugi Rp 3 miliar.

    Menurut Jago Bukit, potensi konflik lahan di Merauke seiring program MIFEE masih sangat besar. Hal ini mengingat setidaknya ada 48 investor yang terdaftar menggarap MIFEE.

    Untuk mencegah konflik, investor harus memberdayakan masyarakat adat.

    Wakil Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Marind Anim Alberth Moyuend Gebze menyatakan, program MIFEE lebih menguntungkan investor daripada masyarakat adat. Masyarakat akan kehilangan sumber-sumber penghidupannya karena hutan-hutan adat diubah menjadi lahan perkebunan skala luas.

    Sejumlah petani di Sumatera Barat meminta lahan terbengkalai bekas sejumlah perkebunan didistribusikan bagi petani. Ketua Dewan Pengurus Wilayah Serikat Petani Indonesia Sumbar, Minggu (1/7), mengatakan, lahan telantar bekas perkebunan itu mencapai ribuan hektar.

    Ia mencontohkan, hal itu di antaranya ada di kawasan Harau dan Baruah Gunung, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan ribuan hektar lahan bekas perkebunan teh yang ditinggalkan.

    (RWN/INK)

    sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/07/02/0438350/berdayakan.warga.adat

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on