Fakta Lapangan Terkait Sengketa Lahan Singkil Versi TAKPAS

0
407

Banda Aceh – Tim Advokasi Konflik Pertanahan Aceh Singkil (TAKPAS) yang terdiri dari LBH Banda Aceh, Koalisi NGO HAM, Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh (JKMA) dan KontraS Aceh, menemukan beberapa fakta lapangan terkait konflik lahan antara masyarakat Kabupaten Aceh Singkil dengan PT Ubertraco/Nafasindo, hal ini diungkapkan oleh Takpas saat menggelar jumpa pers di Kantor JKMA, siang tadi(Kamis, 5/7).

Seperti bersama kita ketahui bahwa konflik antara masyarakat dengan PT Ubertraco/Nafasindo sudah berlangsung lama, terhitung sejak tahun 2006, dan hingga saat ini belum ada langkah-langkah penyelesaian yang diambil pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik tersebut.

Temuan Fakta-fakta Lapangan, Atas Pemasangan Tapal Batas BPN Pusat Terhadap Konflik Lahan antara Masyarakat dari 22 Desa di Kabupaten Singkil, versi TAKPAS, adalah;

  1. Hak Guna Usaha Ubertraco  diterbitkan sejak tahun 1988 dengan jumlah lahan 10.917 Ha, akan tetapi  sebahagian besar lahan tersebut baru dikerjakan pada tahun 2004. Sebelum adanya HGU PT. Ubertraco/ masyarakat sudah mengelola dan mengusahakan hutan dengan memanfaatkan hasil hutan non-kayu seperti rotan, damar, gaharu, cendana, bahan baku obat nyamuk, madu, ikan, lokan dll. Ketika HGU dikeluarkan untuk PT. Ubertraco, awalnya banyak masyarakat yang tidak mengetahui karena ketiadaan tapal batas dan lahannya ditelantarkan. Dengan demikian lahan HGU ini sudah diterlantarkan selama + 20 tahun. Dalam rentang waktu  tersebutlah sebahagian lahan sengketa digarap  oleh masyarakat karena sudah ditelantarkan dan tidak adanya patok batas. (Sesuai pernyataan Bupati Singkil dan  PT. Ubertraco pada Rabu 30 Agustus 2006.
  2. Pematokan permanen sudah mulai  lakukan oleh BPN Pusat tanpa melibatkan pemerintah kabupaten singkil, masyarakat singkil yang bersengketa, dan BPN singkil. Secara tehnis pemasangan pal batas permanen hanya dilakukan oleh karyawan perusahaan Ubertraco/Nafasindo tampa  adanya petugas dari BPN (Kecuali pamasangan 2 buah pal batas  secara simbolis). Bahkan beberapa  pemasangan pal batas tersebut dilakukan pada waktu yang tidak patut (malam hari) dengan alasan yang tidak jelas.
  3. BPN Singkil menerbitkan sertifikat yang tumpang tindih diatas lahan sengketa, antara sertifikat hak milik atas nama perseorangan dengan sertifikat HGU atas nama Ubertraco/Nafasindo. Bahkan diantaranya lahan hak milik masyarakat sudah ada yang  memiliki putusan kasasi dari Mahkamah Agung.
  • Sertipikat Hak Milik Nomor 513 tahun 2009 Desa Ketapang Indah, luas 14,445 M2, atas nama Kaharudin Pandan
  • Sertipikat Hak Milik Nomor 514 tahun 2009 Desa Ketapang Indah, luas 11,347 M2, atas nama Kaharudin Pandan
  • Sertipikat Hak Milik Nomor 48 tahun 2009 Desa Sebatang, luas 4,222 M2, atas nama Pukak Kedek
  • Sertipikat Hak Milik Nomor 14 tahun 2009 Desa Sebatang, luas 19,934 M2, atas nama Teruteh
  • Putusan Mahkamah Agung No 1193/K/PDT/2009 Perkara Kasasi Perdata antara Darlin Chaniago melawan PT.Ubertraco yang memenangkan Darlin Chaniago terhadap lahan seluas 1,48 Ha.
  1.          Patok ukur ulang yang dilakukan diluar titik koordinat yang diambil pada saat pengukuran ulang tahun 2010.
  2. Lahan perkebunan sawit baik yang dimiliki/kuasai oleh warga masyarakat maupun perusahaan-perusahaan budidaya perkebunan sawit yang ada di Kab. Singkil adalah  lahan rawa gambut (kedalaman rata-rata lebih dari 2 meter)  yang merupakan bagian integral dari bentangan alam suaka marga satwa rawa singkil.
  3. Sebahagian dari Lahan HGU Ubertraco adalah  merupakan hak milik  adat masyarakat singkil yang telah sejak lama  dikuasai baik secara perseorangan,  maupun  penguasaan secara komunal/ulayat oleh komunitas masyarakat adat Galagala (Surat Penyerahan Hak Milik Tanah Adat/Tanah Ulayat Masyarakat adat Galagala).
  4. Diatas lahan HGU budidaya perkebunan sawit Ubertraco  terdapat sumber mata air “Danau Lae Bungara” Desa Lentong Kecamatan Kuta Baharu, yang berjarak sekitar 5 meter dari pingiran danau telah ditanami pohon sawit.
  5. Berdasarkan  temuan di atas, TAKPAS mendesak Pemerintah Aceh untuk segera menghentikan pemasangan patok permanen yang saat ini sedang dilakukan oleh BPN Pusat , menurut TAKPAS apa yang telah dilakukan oleh BPN Pusat merupakan suatu bentuk tindakan yang tidak menghargai otonomi Aceh, TAKPAS juga mengkhawatirkan pemasangan patok permanen yang saat ini sedang dilakukan malah akan menjadi bom waktu karena pelaksanaannya tidak berdasarkan hasil kerja pemerintah Aceh dan Pemda Aceh Singkil yang sebelumnya telah disepakati olehpara pihak. (Ngah)

Sumber:

http://atjehlink.com/fakta-lapangan-terkait-sengketa-lahan-singkil-versi-takpas/