Perusahaan kayu lapis PT. Sinar Wijaya asal Jakarta telah mengambil kendali areal hutan eks perusahaan PT. Wapoga Mutiara Timber seluas 178.800 hektar, yang akan digunakan untuk memasok kayu untuk memenuhi industry kayu lapis perusahaan tersebut. Sebelumnya, Sinar Wijaya yang mempunyai target produksi kayu lapis dengan kapasitas 112.000 m3 per tahun  melakukan kerja sama dengan perusahaan kayu pemegang IUPHHK PT. Mamberamo Alas Mandiri (MAM) yang beroperasi di wilayah Mamberamo, untuk memasok kebutuhan kayu industry plywood nya.

Perusahaan kayu MAM yang memiliki areal konsesi seluas 677.300 hektar, juga pernah memasok kayu industry untuk perusahaan modal asing asal Korea PT. Kodeco Batulicin Plywood (1994-1997) yang beroperasi di Kalimantan Selatan dan perusahaan plywood PT. Kodeco Mamberamo (1997 – 2007) yang beroperasi di Serui. Naas, perusahaan Kodeco Mamberamo dinyatakan pailit dan menunggak utang triliunan rupiah. Selanjutnya, Sinar Wijaya mengambil alih usaha industry plywood Kodeco Mamberamo semenjak tahun 2008.

Pada rapat di Balai Pertemuan Kampung Dusner (6 Juli 2012), operator perusahaan Sinar Wijaya (SW) mengatakan mereka sudah punya ijin dari Menteri Kehutanan untuk mengambil kayu di wilayah wilayah Kampung Simiei, Siwosawo dan Mandarisi, Distrik Kuriwamesa, yang didiami oleh Suku Wamesa.  Perusahaan masih menunggu keputusan masyarakat tentang pengaturan kompensasi atas pemanfaatan hasil hutan kayu di wilayah adat.

Deni Mangoli, orang perusahaan SW memaksa peserta rapat agar segera memutuskan nilai kompensasi yang ditawarkan perusahaan berdasarkan SK Gubernur Papua, yakni: untuk jenis kayu Merbau Rp. 60.000 per kubik, jenis kayu campuran Rp. 15.000 per kubik dan jenis kayu indah Rp. 100.000 per kubik. Masyarakat pro dan kontra setuju dan tidak setuju dengan nilai kompensasi, juga tidak setuju kawasan hutan mereka dikelola perusahaan.

Yakob Imburi, tokoh masyarakat Wamesa asal Kampung Siwosawo mengungkapkan bahwa masyarakat menolak perusahaan karena masyarakat membutuhkan hasil hutan kayu tersebut untuk generasi kami di masa datang, hasil kayu yang ada sekarang hanya tinggal sedikit. Perusahaan Wapoga sudah ambil kayu sampe habis dan masyarakat tidak menikmati hasilnya. Masyarakat tetap miskin dan hanya menjadi penonton saja.

Para tokoh masyarakat juga menolak kehendak perusahaan yang terlalu medesak menginginakan keputusan, padahal masyarakat masih perlu mengadakan rapat kampung untuk mendengarkan pendapat masyarakat dan mengambil keputusan. Perusahaan juga belum bisa menunjukkan ijin menteri yang disebutkan. “Masyarakat curiga dengan sikap perusahaan yang tidak terbuka dan tergesa-gesa. Jangan-jangan hanya tipu saja,” ungkap Yakob Imburi.

Kompensasi harga kayu yang ditawarkan masih menggunakan SK Gubernur yang sudah lama. Masyarakat Papua mestinya otonom dan dapat menentukan harga kompensasi sesuai dengan rasa keadilan.  Masyarakat mengusulkan nilai kompensasi kayu merbau Rp. 350.000 per kubik, kayu rimba campuran Rp. 200.000 per kubik dan kayu indah Rp. 350.000 per kubik, selain itu, harus ada “uang permisi” sebesar Rp. 30 juta per kampung, sewa logpond (tempat penampungan kayu) sebesar Rp. 100 juta per pengapalan kayu dan jasa penggunaan jalan Rp. 100 juta per pengapalan kayu. Masyarakat harus direkrut menjadi karyawan dalam perusahaan.

Masyarakat kampung setempat sebenarnya mempunyai kemampuan untuk mengelola hasil hutan kayu dan bukan kayu, karena mereka punya pengalaman sebelumnya dengan perusahaan, hanya saja mereka terkendala modal, peralatan, managemen dan pasar yang adil. Semestinya tugas pemerintah untuk mendukung, membantu dan melindungi masyarakat Papua untuk dapat mengelola hasil hutan sendiri dan setara dengan perusahaan.

Angky, Juli 2012

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Perusahaan kayu lapis PT. Sinar Wijaya asal Jakarta telah mengambil kendali areal hutan eks perusahaan PT. Wapoga Mutiara Timber seluas 178.800 hektar, yang akan digunakan untuk memasok kayu untuk memenuhi industry kayu lapis perusahaan tersebut. Sebelumnya, Sinar Wijaya yang mempunyai target produksi kayu lapis dengan kapasitas 112.000 m3 per tahun  melakukan kerja sama dengan perusahaan kayu pemegang IUPHHK PT. Mamberamo Alas Mandiri (MAM) yang beroperasi di wilayah Mamberamo, untuk memasok kebutuhan kayu industry plywood nya.

    Perusahaan kayu MAM yang memiliki areal konsesi seluas 677.300 hektar, juga pernah memasok kayu industry untuk perusahaan modal asing asal Korea PT. Kodeco Batulicin Plywood (1994-1997) yang beroperasi di Kalimantan Selatan dan perusahaan plywood PT. Kodeco Mamberamo (1997 – 2007) yang beroperasi di Serui. Naas, perusahaan Kodeco Mamberamo dinyatakan pailit dan menunggak utang triliunan rupiah. Selanjutnya, Sinar Wijaya mengambil alih usaha industry plywood Kodeco Mamberamo semenjak tahun 2008.

    Pada rapat di Balai Pertemuan Kampung Dusner (6 Juli 2012), operator perusahaan Sinar Wijaya (SW) mengatakan mereka sudah punya ijin dari Menteri Kehutanan untuk mengambil kayu di wilayah wilayah Kampung Simiei, Siwosawo dan Mandarisi, Distrik Kuriwamesa, yang didiami oleh Suku Wamesa.  Perusahaan masih menunggu keputusan masyarakat tentang pengaturan kompensasi atas pemanfaatan hasil hutan kayu di wilayah adat.

    Deni Mangoli, orang perusahaan SW memaksa peserta rapat agar segera memutuskan nilai kompensasi yang ditawarkan perusahaan berdasarkan SK Gubernur Papua, yakni: untuk jenis kayu Merbau Rp. 60.000 per kubik, jenis kayu campuran Rp. 15.000 per kubik dan jenis kayu indah Rp. 100.000 per kubik. Masyarakat pro dan kontra setuju dan tidak setuju dengan nilai kompensasi, juga tidak setuju kawasan hutan mereka dikelola perusahaan.

    Yakob Imburi, tokoh masyarakat Wamesa asal Kampung Siwosawo mengungkapkan bahwa masyarakat menolak perusahaan karena masyarakat membutuhkan hasil hutan kayu tersebut untuk generasi kami di masa datang, hasil kayu yang ada sekarang hanya tinggal sedikit. Perusahaan Wapoga sudah ambil kayu sampe habis dan masyarakat tidak menikmati hasilnya. Masyarakat tetap miskin dan hanya menjadi penonton saja.

    Para tokoh masyarakat juga menolak kehendak perusahaan yang terlalu medesak menginginakan keputusan, padahal masyarakat masih perlu mengadakan rapat kampung untuk mendengarkan pendapat masyarakat dan mengambil keputusan. Perusahaan juga belum bisa menunjukkan ijin menteri yang disebutkan. “Masyarakat curiga dengan sikap perusahaan yang tidak terbuka dan tergesa-gesa. Jangan-jangan hanya tipu saja,” ungkap Yakob Imburi.

    Kompensasi harga kayu yang ditawarkan masih menggunakan SK Gubernur yang sudah lama. Masyarakat Papua mestinya otonom dan dapat menentukan harga kompensasi sesuai dengan rasa keadilan.  Masyarakat mengusulkan nilai kompensasi kayu merbau Rp. 350.000 per kubik, kayu rimba campuran Rp. 200.000 per kubik dan kayu indah Rp. 350.000 per kubik, selain itu, harus ada “uang permisi” sebesar Rp. 30 juta per kampung, sewa logpond (tempat penampungan kayu) sebesar Rp. 100 juta per pengapalan kayu dan jasa penggunaan jalan Rp. 100 juta per pengapalan kayu. Masyarakat harus direkrut menjadi karyawan dalam perusahaan.

    Masyarakat kampung setempat sebenarnya mempunyai kemampuan untuk mengelola hasil hutan kayu dan bukan kayu, karena mereka punya pengalaman sebelumnya dengan perusahaan, hanya saja mereka terkendala modal, peralatan, managemen dan pasar yang adil. Semestinya tugas pemerintah untuk mendukung, membantu dan melindungi masyarakat Papua untuk dapat mengelola hasil hutan sendiri dan setara dengan perusahaan.

    Angky, Juli 2012

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on