Kamis, 5 Juli 2012

Banda Aceh, Kompas – Tim Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan meminta pencabutan izin pemanfaatan lahan di Rawa Tripa, Aceh, seluas 1.605 hektar oleh salah satu perusahaan. Permintaan diajukan saat mereka bertemu Kepala Polda Aceh dan Gubernur Aceh, Rabu (4/7).

”Rabu malam, saya bertemu Gubernur Aceh agar izin-izin menyalahi aturan dicabut,” kata Deputi VI Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Mas Achmad Santosa di Banda Aceh, kemarin. Ia bersama Deputi V Kepala UKP4 T Nirarta Samadhi juga bertemu LSM lingkungan di Aceh, perwakilan masyarakat, Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser, Kementerian LH, pakar lingkungan, dan kepolisian.

Pada Juni lalu, tim UKP4, KLH, polisi, dan kejaksaan mengunjungi lahan gambut Rawa Tripa. Tim penyidik memeriksa pengelola kebun di lapangan.

Direktur Walhi Aceh TM Zulfikar mengatakan, aktivitas perusahaan-perusahaan perkebunan sawit di Rawa Tripa tak hanya merusak lingkungan, tetapi juga melanggar hukum. Serangkaian kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengabaikan larangan aktivitas pembukaan lahan di kawasan yang dilindungi itu.

Peraturan itu di antaranya Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 yang menyatakan, gambut berkedalaman lebih dari 3 meter harus dijadikan area lindung. Hal itu diperkuat Peraturan Pemerintah No 26/2008 yang memasukkan Rawa Gambut Tripa sebagai bagian Kawasan Ekosistem Leuser. Instruksi Presiden No 10/2011 tentang Penundaan Izin Baru di Hutan Primer dan Lahan Gambut dikeluarkan tahun 2011.

”Peraturan-peraturan itu dikangkangi begitu saja. Bahkan, pada Agustus 2011, Gubernur Aceh waktu itu justru mengeluarkan izin pemanfaatan lahan seluas 1.605 hektar. Pembakaran lahan juga terus berlangsung tanpa ada sanksi apa pun,” katanya.

Koordinator Yayasan Ekosistem Leuser untuk Rawa Tripa, Halim Gurning, mengatakan, warga sekitar Tripa dan LSM melaporkan masalah itu ke Polri. Namun, masyarakat dan LSM justru mendapat teror.

Akibat alih fungsi lahan besar- besaran, luasan Tripa yang semula 62.000 hektar kini tinggal 11.000 hektar. Luas yang tersisa itu pun terfragmentasi.

Brigadir Jenderal (Pol) Gatot dari Bareskrim Polri yang menangani perkara pelanggaran lingkungan di Rawa Tripa mengatakan, penyidik menemukan pelanggaran oleh perusahaan. hal itu khususnya terkait pembersihan lahan dengan membakar hutan. ”Ditemukan kejanggalan pada izin Gubernur Aceh, Agustus 2011,” katanya.

Di tempat terpisah, Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan, pemberian izin pembukaan lahan untuk salah satu perusahaan di Rawa Tripa semestinya tak dilakukan. ”Masalah ini akan dibicarakan lebih lanjut dengan pihak UKP4,” katanya. (HAN)

Sumber:

http://cetak.kompas.com/read/2012/07/05/05261450/ukp4.rekomendasikan.pencabutan.izin.kebun.sawit.di.rawa.tripa

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Kamis, 5 Juli 2012

    Banda Aceh, Kompas – Tim Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan meminta pencabutan izin pemanfaatan lahan di Rawa Tripa, Aceh, seluas 1.605 hektar oleh salah satu perusahaan. Permintaan diajukan saat mereka bertemu Kepala Polda Aceh dan Gubernur Aceh, Rabu (4/7).

    ”Rabu malam, saya bertemu Gubernur Aceh agar izin-izin menyalahi aturan dicabut,” kata Deputi VI Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Mas Achmad Santosa di Banda Aceh, kemarin. Ia bersama Deputi V Kepala UKP4 T Nirarta Samadhi juga bertemu LSM lingkungan di Aceh, perwakilan masyarakat, Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser, Kementerian LH, pakar lingkungan, dan kepolisian.

    Pada Juni lalu, tim UKP4, KLH, polisi, dan kejaksaan mengunjungi lahan gambut Rawa Tripa. Tim penyidik memeriksa pengelola kebun di lapangan.

    Direktur Walhi Aceh TM Zulfikar mengatakan, aktivitas perusahaan-perusahaan perkebunan sawit di Rawa Tripa tak hanya merusak lingkungan, tetapi juga melanggar hukum. Serangkaian kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengabaikan larangan aktivitas pembukaan lahan di kawasan yang dilindungi itu.

    Peraturan itu di antaranya Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 yang menyatakan, gambut berkedalaman lebih dari 3 meter harus dijadikan area lindung. Hal itu diperkuat Peraturan Pemerintah No 26/2008 yang memasukkan Rawa Gambut Tripa sebagai bagian Kawasan Ekosistem Leuser. Instruksi Presiden No 10/2011 tentang Penundaan Izin Baru di Hutan Primer dan Lahan Gambut dikeluarkan tahun 2011.

    ”Peraturan-peraturan itu dikangkangi begitu saja. Bahkan, pada Agustus 2011, Gubernur Aceh waktu itu justru mengeluarkan izin pemanfaatan lahan seluas 1.605 hektar. Pembakaran lahan juga terus berlangsung tanpa ada sanksi apa pun,” katanya.

    Koordinator Yayasan Ekosistem Leuser untuk Rawa Tripa, Halim Gurning, mengatakan, warga sekitar Tripa dan LSM melaporkan masalah itu ke Polri. Namun, masyarakat dan LSM justru mendapat teror.

    Akibat alih fungsi lahan besar- besaran, luasan Tripa yang semula 62.000 hektar kini tinggal 11.000 hektar. Luas yang tersisa itu pun terfragmentasi.

    Brigadir Jenderal (Pol) Gatot dari Bareskrim Polri yang menangani perkara pelanggaran lingkungan di Rawa Tripa mengatakan, penyidik menemukan pelanggaran oleh perusahaan. hal itu khususnya terkait pembersihan lahan dengan membakar hutan. ”Ditemukan kejanggalan pada izin Gubernur Aceh, Agustus 2011,” katanya.

    Di tempat terpisah, Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan, pemberian izin pembukaan lahan untuk salah satu perusahaan di Rawa Tripa semestinya tak dilakukan. ”Masalah ini akan dibicarakan lebih lanjut dengan pihak UKP4,” katanya. (HAN)

    Sumber:

    http://cetak.kompas.com/read/2012/07/05/05261450/ukp4.rekomendasikan.pencabutan.izin.kebun.sawit.di.rawa.tripa

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on