Pertemuan antara masyarakat di Kampung Dusner, Distrik Kuriwamesa, Kab. Teluk Wondama, dengan pihak yang mewakili perusahaan Sinar Wijaya Sentosa Grup (Sinar Wijaya), Deni Mangoli, yang dilakukan pada hari Sabtu, 21 Juli 2012, menyisakan tanda tanya masyarakat terhadap keberadaan dan kepentingan perusahaan Sinar Wijaya, yang ingin beroperasi melakukan pembalakan kayu di wilayah Kampung Simiei, Dusner, Nanimori dan Muandarisi.

Perusahaan tidak bisa menjawab keinginan masyarakat untuk mendapatkan informasi keberadaan perusahaan Sinar Wijaya, seperti: dokumen perijinan, pengalihan ijin ataupun saham, dokumen dan peta rencana kerja, SK Gubernur, dan sebagainya, yang menjadi dasar masyarakat untuk merundingkan hak-haknya dalam menentukan proyek. Perusahaan hanya menjelaskan secara oral bahwa Sinar Wijaya telah membeli saham dan ijin usaha pengelolaan hasil hutan (IUPHHK–HA) perusahaan PT. Wapoga Mutiara Timber (WMT). Tidak dijelaskan unit mana yang dibeli dari tiga unit IUPHHK–HA yang dimiliki WMT. Deni Mangoli hanya mengatakan ijinnya sedang dalam pengurusan dan akan beroperasi di kawasan hutan Kampung Simiei.

Secara informal, staf Kepala Bidang Produksi, Dinas Kehutanan Kab. Teluk Wondama, Faisal, mengatakan bahwa perusahaan sudah memiliki ijin dari Menteri Kehutanan (Menhut) No. 723/Menhut-II/2011, tanggal 20 Desember 2011 yang lalu. Setelah ditelusuri, ijin dimaksud benar adanya, akan tetapi bukan dimiliki oleh Sinar Wijaya, melainkan ijin perpanjangan untuk perusahaan WMT.

Perusahaan WMT, perusahaan modal asing, asal Malaysia, sudah beroperasi melakukan usaha pembalakan kayu dibeberapa tempat di Papua semenjak tahun 1990 an, di  daerah pesisir hingga pedalaman kampung-kampung di Distrik Kuriwamesa dan Distrik Naikere hingga daerah Bintuni. Menteri Kehutanan menerbitkan Ijin Hak Pengusahaan Hutan (sekarang IUPHHK-HA) untuk WMT SK Menhut No. 744/Kpts-II/1990, tanggal 13 Desember 1990, seluas 375.700 ha, lokasi: Kab. Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat dan Kab. Sarmi, Prov. Papua, untuk waktu selama 20 tahun. Areal pembalakan kayu WMT yang berada di Kab. Teluk Wondama luasnya 178.800 hektar dan di Kab. Sarmi luasnya 196.900 hektar. Selain itu, WMT juga memiliki HPH berdasarkan SK Menhut No. 169/Kpts-II/1997, tanggal 25 Desember 1997, seluas 467.350 hektar, berlokasi di Kab. Yapen Waropen, Prod. Papua. Artinya keseluruhan areal ijin yang dimiliki WMT seluas 646.150 hektar.

Hasil-hasil pembalaan kayu WMT Papua dijual ke luar Papua dan di bawa ke industry kayu lapis dan kayu gergajian, milik PT. Wapoga Mutiara Industri (SK Menhut No. 4026/Menhut-VI/BPPHH/2006) di daerah Biak, Prov. Papua, yang mempunyai kapasitas industry 190.000 meter kubik per tahun.

Informasi perijinan Sinar Wijaya tidak jelas dan perusahaan tidak dapat menunjukkan bukti otentik penjualan ijin ataupun saham serta mendapat persetujuan Menteri ini yang membuat masyarakat curiga dan was-was terhadap aksi tipu-tipu yang seringkali dilakukan oleh orang-orang dari luar atau orang suruhan perusahaan yang mengatasnamakan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Aparat pemerintah yang ada dalam pertemuan juga tidak dapat menjelaskan dan mengabaikan pertanyaan masyarakat, seolah-olah mereka tutup mata atas permasalahan ini.

“Jangan sampai ada main mata antara operator perusahaan dengan oknum aparat tertentu di daerah”, kata tokoh masyarakat dari Kampung Nanimori, Lucki Karuapi, yang sudah mengkonfirmasi keberadaan bisnis Sinar Wijaya kepada staf Dinas Kehutanan Prov. Papua Barat dan menginformasikan bawah Sinar Wijaya tidak punya ijin (IUPHHK–HA) di Wondama.

Sebelumnya, kasus penjualan ijin pemanfaatan hutan pernah terjadi di daerah ini (Bintuni), antara pemilik ijin PT. Rimbakayu Arthamas yang sahamnya dijual kepada PT. Garbapati Prakarsa, yang dianggap bertentangan dengan hukum dikarenakan penjualan ijin dilakukan tanpa ada persetujuan tertulis dari pemberi ijin (Menhut), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan.

Ank, Juli 2012

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Pertemuan antara masyarakat di Kampung Dusner, Distrik Kuriwamesa, Kab. Teluk Wondama, dengan pihak yang mewakili perusahaan Sinar Wijaya Sentosa Grup (Sinar Wijaya), Deni Mangoli, yang dilakukan pada hari Sabtu, 21 Juli 2012, menyisakan tanda tanya masyarakat terhadap keberadaan dan kepentingan perusahaan Sinar Wijaya, yang ingin beroperasi melakukan pembalakan kayu di wilayah Kampung Simiei, Dusner, Nanimori dan Muandarisi.

    Perusahaan tidak bisa menjawab keinginan masyarakat untuk mendapatkan informasi keberadaan perusahaan Sinar Wijaya, seperti: dokumen perijinan, pengalihan ijin ataupun saham, dokumen dan peta rencana kerja, SK Gubernur, dan sebagainya, yang menjadi dasar masyarakat untuk merundingkan hak-haknya dalam menentukan proyek. Perusahaan hanya menjelaskan secara oral bahwa Sinar Wijaya telah membeli saham dan ijin usaha pengelolaan hasil hutan (IUPHHK–HA) perusahaan PT. Wapoga Mutiara Timber (WMT). Tidak dijelaskan unit mana yang dibeli dari tiga unit IUPHHK–HA yang dimiliki WMT. Deni Mangoli hanya mengatakan ijinnya sedang dalam pengurusan dan akan beroperasi di kawasan hutan Kampung Simiei.

    Secara informal, staf Kepala Bidang Produksi, Dinas Kehutanan Kab. Teluk Wondama, Faisal, mengatakan bahwa perusahaan sudah memiliki ijin dari Menteri Kehutanan (Menhut) No. 723/Menhut-II/2011, tanggal 20 Desember 2011 yang lalu. Setelah ditelusuri, ijin dimaksud benar adanya, akan tetapi bukan dimiliki oleh Sinar Wijaya, melainkan ijin perpanjangan untuk perusahaan WMT.

    Perusahaan WMT, perusahaan modal asing, asal Malaysia, sudah beroperasi melakukan usaha pembalakan kayu dibeberapa tempat di Papua semenjak tahun 1990 an, di  daerah pesisir hingga pedalaman kampung-kampung di Distrik Kuriwamesa dan Distrik Naikere hingga daerah Bintuni. Menteri Kehutanan menerbitkan Ijin Hak Pengusahaan Hutan (sekarang IUPHHK-HA) untuk WMT SK Menhut No. 744/Kpts-II/1990, tanggal 13 Desember 1990, seluas 375.700 ha, lokasi: Kab. Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat dan Kab. Sarmi, Prov. Papua, untuk waktu selama 20 tahun. Areal pembalakan kayu WMT yang berada di Kab. Teluk Wondama luasnya 178.800 hektar dan di Kab. Sarmi luasnya 196.900 hektar. Selain itu, WMT juga memiliki HPH berdasarkan SK Menhut No. 169/Kpts-II/1997, tanggal 25 Desember 1997, seluas 467.350 hektar, berlokasi di Kab. Yapen Waropen, Prod. Papua. Artinya keseluruhan areal ijin yang dimiliki WMT seluas 646.150 hektar.

    Hasil-hasil pembalaan kayu WMT Papua dijual ke luar Papua dan di bawa ke industry kayu lapis dan kayu gergajian, milik PT. Wapoga Mutiara Industri (SK Menhut No. 4026/Menhut-VI/BPPHH/2006) di daerah Biak, Prov. Papua, yang mempunyai kapasitas industry 190.000 meter kubik per tahun.

    Informasi perijinan Sinar Wijaya tidak jelas dan perusahaan tidak dapat menunjukkan bukti otentik penjualan ijin ataupun saham serta mendapat persetujuan Menteri ini yang membuat masyarakat curiga dan was-was terhadap aksi tipu-tipu yang seringkali dilakukan oleh orang-orang dari luar atau orang suruhan perusahaan yang mengatasnamakan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Aparat pemerintah yang ada dalam pertemuan juga tidak dapat menjelaskan dan mengabaikan pertanyaan masyarakat, seolah-olah mereka tutup mata atas permasalahan ini.

    “Jangan sampai ada main mata antara operator perusahaan dengan oknum aparat tertentu di daerah”, kata tokoh masyarakat dari Kampung Nanimori, Lucki Karuapi, yang sudah mengkonfirmasi keberadaan bisnis Sinar Wijaya kepada staf Dinas Kehutanan Prov. Papua Barat dan menginformasikan bawah Sinar Wijaya tidak punya ijin (IUPHHK–HA) di Wondama.

    Sebelumnya, kasus penjualan ijin pemanfaatan hutan pernah terjadi di daerah ini (Bintuni), antara pemilik ijin PT. Rimbakayu Arthamas yang sahamnya dijual kepada PT. Garbapati Prakarsa, yang dianggap bertentangan dengan hukum dikarenakan penjualan ijin dilakukan tanpa ada persetujuan tertulis dari pemberi ijin (Menhut), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan.

    Ank, Juli 2012

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on