Kamis, 12 Juli 2012

KOLAKA, KOMPAS.com – Ratusan warga dari beberapa Kecamatan di Kolaka, Sulawesi Tenggara kembali menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Kolaka. Mereka menuntut pengembalian tanah hak ulayat masyarakat Suku Tolaki yang merupakan suku warga lokal di daerah tersebut. Tanah ulayat itu telah dikuasai oleh PT. Perkebunan Kelapa Sawit selama kurang lebih sepuluh tahun.

Unjuk rasa warga didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan Forum Swadaya Daerah (FroSDa). Koordinator aksi, Jabir mengatakan konflik agraria di Kolaka sudah berlangsung cukup lama, bahkan sudah menelan korban jiwa dari kubu pemilik lahan dalam hal ini warga pribumi.

“Yang di Mesuji, Lampung, Bima dan beberapa daerah lain di Indonesia itu hanya sebagian saja konflik agraria. Di Kolaka, konflik ini berlangsung sejak tahun 1987 di mana seorang warga tertembak mati oleh aparat kepolisian saat itu (tahun 2002). Parahnya lagi dalam kasus konflik antara perusahaan dan warga ini ada indikasi kesengajaan pemda setempat untuk tidak menyelesaikannya,” ungkap Jabir.

Dia mengklaim aksi ini diikuti dari berbagai lapisan masyarakat dari Kecamatan Lambandia, Baula, Wundulako, Poli-Polia dan Ladongi. Serta tokoh masyarakat dan tokoh adat. “Kami bisa buktikan kalau di sana (Tolaki) itu adalah tanah ulayat masyarakat Tolaki Mekongga, dengan adanya tumbuhan sagu, pinang dan beberapa tumbuhan tradisional lainnya. Belum lagi saksi hidup yang merupakan pewaris tanah tersebut,” tegasnya.

Dalam pernyataan sikap, pendemo mendesak Bupati Kolaka agar bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan tanah di PT. Perkebunan Ladongi. Serta meminta DPRD untuk terlibat dalam penyelesaian konflik tanah ini.

Pendemo diterima oleh Ketua DPRD Kolaka, Parmin Dasir dan beberapa anggota dewan serta Asisten II Pemda Kolaka, Eko Purwanto. Parmin Dasir menyatakan, pihaknya terus mendesak pemda setempat untuk menyelesaikan sengketa tanah adat ini. “Tetap kita perjuangkan aspirasi masyarakat ini dan desakan kepada instansi terkait agar hal ini cepat terpecahkan,” ungkapnya.

Asisten II Pemda Kolaka, Eko Purwanto menyatakan, untuk menyelesaikan sengketa lahan ini, pihaknya akan menggelar pertemuan dengan pihak terkait.

Editor :
Farid Assifa
Sumber: http://regional.kompas.com/read/2012/07/12/15341352/Massa.Demo.Desak.Kembalikan.Tanah.Adat
Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Kamis, 12 Juli 2012

    KOLAKA, KOMPAS.com – Ratusan warga dari beberapa Kecamatan di Kolaka, Sulawesi Tenggara kembali menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Kolaka. Mereka menuntut pengembalian tanah hak ulayat masyarakat Suku Tolaki yang merupakan suku warga lokal di daerah tersebut. Tanah ulayat itu telah dikuasai oleh PT. Perkebunan Kelapa Sawit selama kurang lebih sepuluh tahun.

    Unjuk rasa warga didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan Forum Swadaya Daerah (FroSDa). Koordinator aksi, Jabir mengatakan konflik agraria di Kolaka sudah berlangsung cukup lama, bahkan sudah menelan korban jiwa dari kubu pemilik lahan dalam hal ini warga pribumi.

    “Yang di Mesuji, Lampung, Bima dan beberapa daerah lain di Indonesia itu hanya sebagian saja konflik agraria. Di Kolaka, konflik ini berlangsung sejak tahun 1987 di mana seorang warga tertembak mati oleh aparat kepolisian saat itu (tahun 2002). Parahnya lagi dalam kasus konflik antara perusahaan dan warga ini ada indikasi kesengajaan pemda setempat untuk tidak menyelesaikannya,” ungkap Jabir.

    Dia mengklaim aksi ini diikuti dari berbagai lapisan masyarakat dari Kecamatan Lambandia, Baula, Wundulako, Poli-Polia dan Ladongi. Serta tokoh masyarakat dan tokoh adat. “Kami bisa buktikan kalau di sana (Tolaki) itu adalah tanah ulayat masyarakat Tolaki Mekongga, dengan adanya tumbuhan sagu, pinang dan beberapa tumbuhan tradisional lainnya. Belum lagi saksi hidup yang merupakan pewaris tanah tersebut,” tegasnya.

    Dalam pernyataan sikap, pendemo mendesak Bupati Kolaka agar bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan tanah di PT. Perkebunan Ladongi. Serta meminta DPRD untuk terlibat dalam penyelesaian konflik tanah ini.

    Pendemo diterima oleh Ketua DPRD Kolaka, Parmin Dasir dan beberapa anggota dewan serta Asisten II Pemda Kolaka, Eko Purwanto. Parmin Dasir menyatakan, pihaknya terus mendesak pemda setempat untuk menyelesaikan sengketa tanah adat ini. “Tetap kita perjuangkan aspirasi masyarakat ini dan desakan kepada instansi terkait agar hal ini cepat terpecahkan,” ungkapnya.

    Asisten II Pemda Kolaka, Eko Purwanto menyatakan, untuk menyelesaikan sengketa lahan ini, pihaknya akan menggelar pertemuan dengan pihak terkait.

    Editor :
    Farid Assifa
    Sumber: http://regional.kompas.com/read/2012/07/12/15341352/Massa.Demo.Desak.Kembalikan.Tanah.Adat
    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on