PT. Ayamaru Certification, Lembaga Penilai – Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), di Bogor, mengeluarkan surat No. 0032/A-CERT/V/2012, Bogor, 24 Mei 2012, terkait Pembekuan Sertifikat PHPL PT. Wapoga Mutiara Timber (WMT), yang ditanda tangani Direktur Ayamaru Certification Ir. Akhmad.

Sebelumnya, Ayamaru Certification telah mengeluarkan sertifikat PHPL kepada perusahaan WMT dengan No. sertifikat 02/A-CERT/IX/2010 pada tanggal 15 September 2010, sebagai syarat untuk pemenuhan persyaratan perpanjangan izin IUPHHK-HA, yang sudah berakhir. Hasil penilaian PHPL, dinyatakan kinerja WMP berpredikat ‘baik’.

Dikemukan dalam surat pembekuan adanya surat dari pemerintah  melalui surat Dirjen BUK No: S-1211/VI-BPHA/2010 tanggal 9 Desember 2010 dan Surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua No. 522.1/4591, tanggal 23 Desember 2010 meminta perusahaan menghentikan seluruh kegiatan operasional dilapangan sebelum SK Perpanjangan IUPHHK PT. WMP. Atas dasar surat ini, Ayamaru Certification tidak melakukan penilikan (surveillance) untuk mengetahui penerapan dan keberhasilan sertifikat PHPL.

Tidak begitu banyak informasi yang diperoleh tentang alasan pemerintah untuk menghentikan aktifitas perusahaan, selain karena izin IUPHHK – HA perusahaan WMP sudah berakhir. Apakah pemerintah juga mempertimbangkan fakta-fakta adanya aktifitas WMT dan perusahaan pembalakan kayu lainnya di Papua, telah menyebabkan perubahan dan penurunan derajat fungsi hutan Papua yang hebat. Hal mana telah menimbulkan dampak peristiwa banjir bandang Wasior yang terjadi awal Oktober 2010 lalu. Ada 170 orang korban meninggal, 118 orang hilang dan kerugian sekitar Rp. 700 miliar.

Kehadiran WMP juga tidak memberikan manfaat social dan ekonomi yang berarti buat masyarakat sekitar. Suku Kuriye di Waropen, Papua, Suku Uriyo di pedalaman Naikere dan Suku Wamesa di Kuriwamesa, komunitas disekitar areal WMT bersaksi mengisahkan banyak cerita pedih kehadiran perusahan, banyak janji yang tidak dipenuhi hingga berakhirnya ijin perusahaan. Realitasnya, hingga hari ini, masyarakat Simiei masih tetap jalan kaki melalui jalan setapak ke Kampung Dusner, jalan logging perusahaan hancur tidak terurus. Fasilitas Kantor Distrik, sekolah dan pos pelayanan kesehatan, tidak terurus. Kayu-kayu masyarakat terbuang percuma dan tidak diurus WMT yang bekerjasama dengan Kopermas setempat. Pemerintah daerah pun tidak peduli. Apakah ini juga menjadi pertimbangan pemberian sertifikat PHPL oleh Ayamaru Certification. Jawabannya ada pada kedua lembaga tersebut.

Menariknya ditengah kekisruhan tata kelola kehutanan di Papua yang masih ambu radul dan korban-korban banjir bandang Wasior masih tidak terurus, Menteri Kehutanan mengabulkan permohonan izin perpanjangan IUPHHK PT. WMT dengan Nomor SK.723/Menhut-II/2011 yang dikeluarkan pada 20 Desember 2011. Selanjutnya, pihak Ayamaru Certification melanjutkan permintaan proses penilikan (surveillance) yang wajib dilakukan oleh pemegang IUPHKK yang mendapatkan sertifikat PHPL setiap tahun, untuk mengetahui keberlangsungan sertifikat PHPL yang telah diberikan, sebagaimana diatur dalam Permenhut P.38/Menhut-II/2009, tanggal 12 Juni 2009, Pasal 10 ayat 3 dan ISO Guide 17021.

Sampai batas waktu yang telah diberikan, PT. WMT tidak bersedia untuk dilakukan penilikan. Atas dasar hal tersebut dan berdasarkan standar mutu maka sertifikat PHPL No. 02/A-CERT/IX/2010 atas nama PT. WMT dibekukan selama 6 (enam) bulan dan jika dalam waktu 6 (enam) bulan yang diberikan tidak ada tindak lanjut penilikan maka kondisi tersebut akan menjadi dasar pencabutan sertifikat PHPL. Selama proses pembekuan sertifikat ini, maka PT. WMT tidak diperkenankan menggunakan sertifikat tersebut untuk kepentingan apapun.

Menurut Luhut Simanjuntak, mantan aktivis LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia), semestinya sebelum status pembekuan dicabut, perusahaan tidak boleh mengalihkan ijin pemanfaatan ataupun bekerjasama dengan pihak lain perusahaan untuk melakukan aktivitas di lapangan. Selanjutnya, Luhut Simanjuntak menegaskan, “jika perusahaan hendak menjual saham dan mengalihkan ijin kepada pihak perusahaan lain, maka pihak perusahaan yang lama dan baru, harus dihadirkan dihadapkan masyarakat apalagi jika perusahaan bersangkutan masih mempunyai ‘PR’ dengan masyarakat pada masa lalu”.

AnK, Juli 2012

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    PT. Ayamaru Certification, Lembaga Penilai – Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), di Bogor, mengeluarkan surat No. 0032/A-CERT/V/2012, Bogor, 24 Mei 2012, terkait Pembekuan Sertifikat PHPL PT. Wapoga Mutiara Timber (WMT), yang ditanda tangani Direktur Ayamaru Certification Ir. Akhmad.

    Sebelumnya, Ayamaru Certification telah mengeluarkan sertifikat PHPL kepada perusahaan WMT dengan No. sertifikat 02/A-CERT/IX/2010 pada tanggal 15 September 2010, sebagai syarat untuk pemenuhan persyaratan perpanjangan izin IUPHHK-HA, yang sudah berakhir. Hasil penilaian PHPL, dinyatakan kinerja WMP berpredikat ‘baik’.

    Dikemukan dalam surat pembekuan adanya surat dari pemerintah  melalui surat Dirjen BUK No: S-1211/VI-BPHA/2010 tanggal 9 Desember 2010 dan Surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua No. 522.1/4591, tanggal 23 Desember 2010 meminta perusahaan menghentikan seluruh kegiatan operasional dilapangan sebelum SK Perpanjangan IUPHHK PT. WMP. Atas dasar surat ini, Ayamaru Certification tidak melakukan penilikan (surveillance) untuk mengetahui penerapan dan keberhasilan sertifikat PHPL.

    Tidak begitu banyak informasi yang diperoleh tentang alasan pemerintah untuk menghentikan aktifitas perusahaan, selain karena izin IUPHHK – HA perusahaan WMP sudah berakhir. Apakah pemerintah juga mempertimbangkan fakta-fakta adanya aktifitas WMT dan perusahaan pembalakan kayu lainnya di Papua, telah menyebabkan perubahan dan penurunan derajat fungsi hutan Papua yang hebat. Hal mana telah menimbulkan dampak peristiwa banjir bandang Wasior yang terjadi awal Oktober 2010 lalu. Ada 170 orang korban meninggal, 118 orang hilang dan kerugian sekitar Rp. 700 miliar.

    Kehadiran WMP juga tidak memberikan manfaat social dan ekonomi yang berarti buat masyarakat sekitar. Suku Kuriye di Waropen, Papua, Suku Uriyo di pedalaman Naikere dan Suku Wamesa di Kuriwamesa, komunitas disekitar areal WMT bersaksi mengisahkan banyak cerita pedih kehadiran perusahan, banyak janji yang tidak dipenuhi hingga berakhirnya ijin perusahaan. Realitasnya, hingga hari ini, masyarakat Simiei masih tetap jalan kaki melalui jalan setapak ke Kampung Dusner, jalan logging perusahaan hancur tidak terurus. Fasilitas Kantor Distrik, sekolah dan pos pelayanan kesehatan, tidak terurus. Kayu-kayu masyarakat terbuang percuma dan tidak diurus WMT yang bekerjasama dengan Kopermas setempat. Pemerintah daerah pun tidak peduli. Apakah ini juga menjadi pertimbangan pemberian sertifikat PHPL oleh Ayamaru Certification. Jawabannya ada pada kedua lembaga tersebut.

    Menariknya ditengah kekisruhan tata kelola kehutanan di Papua yang masih ambu radul dan korban-korban banjir bandang Wasior masih tidak terurus, Menteri Kehutanan mengabulkan permohonan izin perpanjangan IUPHHK PT. WMT dengan Nomor SK.723/Menhut-II/2011 yang dikeluarkan pada 20 Desember 2011. Selanjutnya, pihak Ayamaru Certification melanjutkan permintaan proses penilikan (surveillance) yang wajib dilakukan oleh pemegang IUPHKK yang mendapatkan sertifikat PHPL setiap tahun, untuk mengetahui keberlangsungan sertifikat PHPL yang telah diberikan, sebagaimana diatur dalam Permenhut P.38/Menhut-II/2009, tanggal 12 Juni 2009, Pasal 10 ayat 3 dan ISO Guide 17021.

    Sampai batas waktu yang telah diberikan, PT. WMT tidak bersedia untuk dilakukan penilikan. Atas dasar hal tersebut dan berdasarkan standar mutu maka sertifikat PHPL No. 02/A-CERT/IX/2010 atas nama PT. WMT dibekukan selama 6 (enam) bulan dan jika dalam waktu 6 (enam) bulan yang diberikan tidak ada tindak lanjut penilikan maka kondisi tersebut akan menjadi dasar pencabutan sertifikat PHPL. Selama proses pembekuan sertifikat ini, maka PT. WMT tidak diperkenankan menggunakan sertifikat tersebut untuk kepentingan apapun.

    Menurut Luhut Simanjuntak, mantan aktivis LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia), semestinya sebelum status pembekuan dicabut, perusahaan tidak boleh mengalihkan ijin pemanfaatan ataupun bekerjasama dengan pihak lain perusahaan untuk melakukan aktivitas di lapangan. Selanjutnya, Luhut Simanjuntak menegaskan, “jika perusahaan hendak menjual saham dan mengalihkan ijin kepada pihak perusahaan lain, maka pihak perusahaan yang lama dan baru, harus dihadirkan dihadapkan masyarakat apalagi jika perusahaan bersangkutan masih mempunyai ‘PR’ dengan masyarakat pada masa lalu”.

    AnK, Juli 2012

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on