Oleh Pietsau Amafnini

Salah satu LSM lokal di Fakfak yang giat mendampingi masyarakat adat di ‘Kota Pala’ ini adalah GEMAPALA (Gerakan Masyarakat Papua Lestari) mengandung makna ‘gema’ (suara) masyarakat adat di Kota Pala Fakfak untuk mandiri dalam pengelolaan sumberdaya alam yang setidaknya dapat menunjang kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Gemapala berdiri tahun 2005.

Berikut ini adalah catatan dari perbincangan dalam sebuah perjalanan ke kelompok dampingan Gemapa di Kokas, Fakfak, bersama Djemris Nikolas Imunuplatia, Direktur.

Orang Mbaham Matta di Kampung Baru, Fakfak, masih memiliki kawasan hutan yang luas. Pada zaman ORBA, ada banyak perusahaan HPH dan mitra-mitra bisnis kayu lainnya yang masuk ke Fakfak dengan memanfaatkan peluang keberadaan Kopermas yang menjamur di Tanah Papua pasca reformasi.  Namun, di Kampung Baru, HPH belum pernah masuk dan mengklaim wilayah hutan di sini. Pada zaman Kopermas, pernah ada perusahaan yang bekerjasama dengan masyarakat mengambil kayu, tetapi sudah berhenti sejak OHL. Yang menjadi ancaman saat ini adalah pemekaran wilayah kabupaten Kokas, dimana akan sangat berpengaruh pada tata ruang.

Keberadaan perkampungan Kampung Baru terletak di pinggir pantai, ada mangrove, terdapat hutan pala dan kawasan hutan tempat berburu hewan. Ada sedikit areal dusun sagu, yang menjadi sumber pangan komunitas adat di Kampung Baru. Kawasan hutan di Kampung Baru mempunyai fungsi Hutan Produksi Terbatas, hutan masih  dikelola secara mandiri oleh masyarakat adat. Berbeda dengan kampung lainnya di Mambunibuni dan Kampung Pikpik, kawasan hutan mereka dikuasai perusahaan HPH (Hanurata dan Arfak Indra).

Kelompok mama-mama di KSP Syanggi menjadi penggerak untuk meyakinkan kaum laki-laki guna membicarakan pentingnya perlindungan hak-hak atas hutan, termasuk pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Hutan Desa menjadi pilihan model strategis bagi mereka di Kampung Baru. Gemapala memfasilitasi masyarakat dengan membuat pemetaan wilayah adat, yang berdasarkan ideologi FPIC sebagai strategi untuk memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak mereka atas tanah, hutan dan asset alam lainnya.

Proses persiapan masyarakat adat ke arah pemanfaatan hutan melalui sistem hutan desa dilakukan melalui workshop pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat yang menghadirkan semua stakeholders kehutanan. Selain itu, dilakukan pelatihan tentang pelestarian hutan dengan pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman pala dan juga pengelolaan kebun sesuai tradisi mereka di kampung. Kegiatan ini untuk memberikan pemahaman tentang konsep model hutan desa yang difasilitasi oleh KAMUKI Community Foundation sejak tahun 2010.

Masyarakat menanggapi positif ide hutan desa dan sedang berjalan. Hutan desa merupakan bagian dari peranserta masyarakat adat dalam pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Namun demikian, saat ini masih dalam proses-proses sosial untuk mendorong dan meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat.

Masyarakat adat Mbaham-Matta Fakfak sangat sadar akan hak-haknya atas tanah, hutan dan lain sebagainya sebagai warisan leluhur mereka. Hal ini sangat kuat dalam keyakinan dan praktik hidup keseharian mereka sendiri. Ketua I Dewan Adat Mbaham-Matta, Simon Bruno Hindom mengatakan bahwa bagi komunitas adat di ‘Kota Pala’ ini, tanah dan hutan serta laut itu ibarat ‘seorang mama’.

Tantangannya, dalam proses pembangunan, komunitas adat pun diperhadapkan dengan berbagai kekuatan, terutama kekuatan negara dalam bentuk peraturan-perundangan yang cenderung merugikan hak-hak masyarakat adat serta kekuatan modal (bisnis) yang sudah tentu lebih mengejar keuntungannya daripada memberikan perhatian yang adil bagi masyarakat adat pemilik hak ulayat.

Namun diharapkan setelah mendapatkan pengetahuan baru tentang prinsip-prinsip FPIC (free prior informed consent) melalui musyawarah adat Mbaham-Matta pada 18-20 juni 2012 yang lalu, masyarakat adat sudah bisa mengetahui bagaimana memperjuangkan hak-haknya secara demokratis, tentu musyawarah menjadi salah satu bentuk kekuatan perjuangan itu. “Kami masyarakat adat bisa mengelola hutan secara lestari dan berkelanjutan. Kami bisa jamin itu, bahkan tanpa konsep hutan desa, hutan rakyat, dan istilah lainnya, kami bisa lakukan itu sendiri, karena memang dari dulu zaman moyang, kami sudah hidup dari pemanfaatan hasil hutan.” Demikian ungkap pace Simon Bruno Hindom. ***

Pietsaw, Koordinator JASOIL Tanah Papua, Juli 2012

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Oleh Pietsau Amafnini

    Salah satu LSM lokal di Fakfak yang giat mendampingi masyarakat adat di ‘Kota Pala’ ini adalah GEMAPALA (Gerakan Masyarakat Papua Lestari) mengandung makna ‘gema’ (suara) masyarakat adat di Kota Pala Fakfak untuk mandiri dalam pengelolaan sumberdaya alam yang setidaknya dapat menunjang kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Gemapala berdiri tahun 2005.

    Berikut ini adalah catatan dari perbincangan dalam sebuah perjalanan ke kelompok dampingan Gemapa di Kokas, Fakfak, bersama Djemris Nikolas Imunuplatia, Direktur.

    Orang Mbaham Matta di Kampung Baru, Fakfak, masih memiliki kawasan hutan yang luas. Pada zaman ORBA, ada banyak perusahaan HPH dan mitra-mitra bisnis kayu lainnya yang masuk ke Fakfak dengan memanfaatkan peluang keberadaan Kopermas yang menjamur di Tanah Papua pasca reformasi.  Namun, di Kampung Baru, HPH belum pernah masuk dan mengklaim wilayah hutan di sini. Pada zaman Kopermas, pernah ada perusahaan yang bekerjasama dengan masyarakat mengambil kayu, tetapi sudah berhenti sejak OHL. Yang menjadi ancaman saat ini adalah pemekaran wilayah kabupaten Kokas, dimana akan sangat berpengaruh pada tata ruang.

    Keberadaan perkampungan Kampung Baru terletak di pinggir pantai, ada mangrove, terdapat hutan pala dan kawasan hutan tempat berburu hewan. Ada sedikit areal dusun sagu, yang menjadi sumber pangan komunitas adat di Kampung Baru. Kawasan hutan di Kampung Baru mempunyai fungsi Hutan Produksi Terbatas, hutan masih  dikelola secara mandiri oleh masyarakat adat. Berbeda dengan kampung lainnya di Mambunibuni dan Kampung Pikpik, kawasan hutan mereka dikuasai perusahaan HPH (Hanurata dan Arfak Indra).

    Kelompok mama-mama di KSP Syanggi menjadi penggerak untuk meyakinkan kaum laki-laki guna membicarakan pentingnya perlindungan hak-hak atas hutan, termasuk pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Hutan Desa menjadi pilihan model strategis bagi mereka di Kampung Baru. Gemapala memfasilitasi masyarakat dengan membuat pemetaan wilayah adat, yang berdasarkan ideologi FPIC sebagai strategi untuk memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak mereka atas tanah, hutan dan asset alam lainnya.

    Proses persiapan masyarakat adat ke arah pemanfaatan hutan melalui sistem hutan desa dilakukan melalui workshop pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat yang menghadirkan semua stakeholders kehutanan. Selain itu, dilakukan pelatihan tentang pelestarian hutan dengan pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman pala dan juga pengelolaan kebun sesuai tradisi mereka di kampung. Kegiatan ini untuk memberikan pemahaman tentang konsep model hutan desa yang difasilitasi oleh KAMUKI Community Foundation sejak tahun 2010.

    Masyarakat menanggapi positif ide hutan desa dan sedang berjalan. Hutan desa merupakan bagian dari peranserta masyarakat adat dalam pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Namun demikian, saat ini masih dalam proses-proses sosial untuk mendorong dan meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat.

    Masyarakat adat Mbaham-Matta Fakfak sangat sadar akan hak-haknya atas tanah, hutan dan lain sebagainya sebagai warisan leluhur mereka. Hal ini sangat kuat dalam keyakinan dan praktik hidup keseharian mereka sendiri. Ketua I Dewan Adat Mbaham-Matta, Simon Bruno Hindom mengatakan bahwa bagi komunitas adat di ‘Kota Pala’ ini, tanah dan hutan serta laut itu ibarat ‘seorang mama’.

    Tantangannya, dalam proses pembangunan, komunitas adat pun diperhadapkan dengan berbagai kekuatan, terutama kekuatan negara dalam bentuk peraturan-perundangan yang cenderung merugikan hak-hak masyarakat adat serta kekuatan modal (bisnis) yang sudah tentu lebih mengejar keuntungannya daripada memberikan perhatian yang adil bagi masyarakat adat pemilik hak ulayat.

    Namun diharapkan setelah mendapatkan pengetahuan baru tentang prinsip-prinsip FPIC (free prior informed consent) melalui musyawarah adat Mbaham-Matta pada 18-20 juni 2012 yang lalu, masyarakat adat sudah bisa mengetahui bagaimana memperjuangkan hak-haknya secara demokratis, tentu musyawarah menjadi salah satu bentuk kekuatan perjuangan itu. “Kami masyarakat adat bisa mengelola hutan secara lestari dan berkelanjutan. Kami bisa jamin itu, bahkan tanpa konsep hutan desa, hutan rakyat, dan istilah lainnya, kami bisa lakukan itu sendiri, karena memang dari dulu zaman moyang, kami sudah hidup dari pemanfaatan hasil hutan.” Demikian ungkap pace Simon Bruno Hindom. ***

    Pietsaw, Koordinator JASOIL Tanah Papua, Juli 2012

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on