Kamis, 5 Juli 2012

PONTIANAK, KOMPAS – Tumpang tindih izin perkebunan dengan lahan masyarakat dan kawasan hutan menjadi salah satu penyebab konflik di Kalimantan Barat. Perlu segera dilakukan audit ulang atas izin-izin perkebunan supaya konflik tak terus terjadi.

Pengamat kehutanan Kalimantan Barat, Soenarno, mengatakan, sebagian lahan yang menjadi perkebunan di Kalbar berasal dari hutan produksi konversi (HPK). Sebagian proses alih fungsi HPK menjadi lahan perkebunan tidak sesuai dengan prosedur sehingga menimbulkan persoalan. Salah satu contoh adalah terbitnya dua izin untuk perusahaan berbeda di lahan yang sama.

”Di hampir semua kabupaten di Kalbar terjadi konflik menyangkut izin perkebunan. Supaya konflik tidak terus terjadi dan meluas, sudah saatnya dilakukan audit ulang izin-izin perkebunan yang sudah keluar,” kata Soenarno, Selasa (3/7).

Audit ulang, menurut dia, akan menjadi solusi jangka panjang dari konflik-konflik yang saat ini terjadi. Pasalnya, akar masalah konflik yang terjadi itu harus diurai satu per satu.

Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Koordinator Wilayah Kalbar Muda Mahendrawan menyatakan setuju dengan audit ulang.

”Kalau terjadi konflik antara masyarakat dan perkebunan, selalu yang disorot adalah kepala daerahnya. Padahal, ada banyak kasus kepala daerah dilangkahi kewenangannya oleh bawahan,” ujar Bupati Kubu Raya ini.

Kontribusi pemerintah

Kalangan mahasiswa menilai, pemerintah pusat berkontribusi besar dalam terjadinya konflik lahan di Kalbar. Mereka menyatakan hal itu saat berunjuk rasa di depan Universitas Tanjungpura menjelang kunjungan Wakil Presiden Boediono, Selasa sore, di Kota Pontianak.

Wapres Boediono datang ke Pontianak untuk membuka MTQ internasional.

Bagian humas unjuk rasa, Sahwanisius, mengemukakan, beberapa undang-undang justru mendorong terjadinya praktik perampasan tanah masyarakat untuk lahan perkebunan. ”Masyarakat semakin tak berdaya karena investor punya legitimasi untuk merampas tanah masyarakat,” katanya.

Sementara itu, kunci untuk meredam potensi konflik di Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, adalah meningkatkan kesejahteraan dan mengembalikan kepercayaan terhadap hukum.

”Jika masyarakat asli sudah sejahtera dan percaya bahwa hukum juga berpihak kepada mereka, dijamin tidak akan ada lagi yang bertindak sendiri dalam menyelesaikan masalah,” kata tokoh masyarakat asli Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Chichan, Selasa. Saat ini warga Mesuji merasa tersingkir di tanahnya sendiri. (AHA/IRE)

Sumber:

http://cetak.kompas.com/read/2012/07/05/05033461/tumpang.tindih.izin.timbulkan.konflik

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Kamis, 5 Juli 2012

    PONTIANAK, KOMPAS – Tumpang tindih izin perkebunan dengan lahan masyarakat dan kawasan hutan menjadi salah satu penyebab konflik di Kalimantan Barat. Perlu segera dilakukan audit ulang atas izin-izin perkebunan supaya konflik tak terus terjadi.

    Pengamat kehutanan Kalimantan Barat, Soenarno, mengatakan, sebagian lahan yang menjadi perkebunan di Kalbar berasal dari hutan produksi konversi (HPK). Sebagian proses alih fungsi HPK menjadi lahan perkebunan tidak sesuai dengan prosedur sehingga menimbulkan persoalan. Salah satu contoh adalah terbitnya dua izin untuk perusahaan berbeda di lahan yang sama.

    ”Di hampir semua kabupaten di Kalbar terjadi konflik menyangkut izin perkebunan. Supaya konflik tidak terus terjadi dan meluas, sudah saatnya dilakukan audit ulang izin-izin perkebunan yang sudah keluar,” kata Soenarno, Selasa (3/7).

    Audit ulang, menurut dia, akan menjadi solusi jangka panjang dari konflik-konflik yang saat ini terjadi. Pasalnya, akar masalah konflik yang terjadi itu harus diurai satu per satu.

    Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Koordinator Wilayah Kalbar Muda Mahendrawan menyatakan setuju dengan audit ulang.

    ”Kalau terjadi konflik antara masyarakat dan perkebunan, selalu yang disorot adalah kepala daerahnya. Padahal, ada banyak kasus kepala daerah dilangkahi kewenangannya oleh bawahan,” ujar Bupati Kubu Raya ini.

    Kontribusi pemerintah

    Kalangan mahasiswa menilai, pemerintah pusat berkontribusi besar dalam terjadinya konflik lahan di Kalbar. Mereka menyatakan hal itu saat berunjuk rasa di depan Universitas Tanjungpura menjelang kunjungan Wakil Presiden Boediono, Selasa sore, di Kota Pontianak.

    Wapres Boediono datang ke Pontianak untuk membuka MTQ internasional.

    Bagian humas unjuk rasa, Sahwanisius, mengemukakan, beberapa undang-undang justru mendorong terjadinya praktik perampasan tanah masyarakat untuk lahan perkebunan. ”Masyarakat semakin tak berdaya karena investor punya legitimasi untuk merampas tanah masyarakat,” katanya.

    Sementara itu, kunci untuk meredam potensi konflik di Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, adalah meningkatkan kesejahteraan dan mengembalikan kepercayaan terhadap hukum.

    ”Jika masyarakat asli sudah sejahtera dan percaya bahwa hukum juga berpihak kepada mereka, dijamin tidak akan ada lagi yang bertindak sendiri dalam menyelesaikan masalah,” kata tokoh masyarakat asli Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Chichan, Selasa. Saat ini warga Mesuji merasa tersingkir di tanahnya sendiri. (AHA/IRE)

    Sumber:

    http://cetak.kompas.com/read/2012/07/05/05033461/tumpang.tindih.izin.timbulkan.konflik

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on